Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa diskon ini merupakan bentuk stimulus untuk mengurangi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1 persen, yang akan mulai diterapkan pada awal 2025.

“Diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk daya di bawah 2.200 VA ini adalah stimulus untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan PPN,” ujar Bahlil dalam kunjungan kerjanya di Ambon, Maluku dikutip dari keterangan tertulis kementerian esdm pada Senin (23/12)

Kebijakan ini menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, yang bertujuan mendukung masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun mendatang. Kenaikan PPN sebesar 1%, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan program diskon ini sedang dalam tahap penyusunan. Setelah regulasi selesai, PT PLN (Persero) akan mengumumkan teknis pelaksanaannya, baik untuk pelanggan pascabayar maupun prabayar.

Selama periode pemberian diskon, PT PLN (Persero) diwajibkan untuk tetap memberikan pelayanan sesuai standar mutu tenaga listrik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan mendukung keberlanjutan ekonomi dengan semangat gotong royong. Program ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang ada.

Artikel Menyasar 81 Juta Pelanggan, PLN Beri Diskon Listrik Sebesar 50 Persen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Saleh menilai bahwa industri kreatif yang baru berkembang akan terdampak berat oleh kenaikan PPN tersebut. Oleh karena itu, ia menyarankan agar kebijakan ini tidak diterapkan secara merata kepada semua pelaku usaha, melainkan disesuaikan dengan skala bisnis masing-masing.

“Kami berharap kenaikan PPN 12 persen tidak diterapkan kepada semua usaha. Untuk perusahaan besar, silakan diterapkan. Namun, untuk usaha kecil dan menengah, jangan sampai layu sebelum berkembang,” ujar Saleh dikutip dari laman dpr usai memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/12)

Menurutnya, pemerintah harus menetapkan kriteria yang jelas agar UMKM tidak terlalu terbebani oleh kebijakan ini, sehingga dapat terus tumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional.

Selain isu PPN, Saleh juga menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Ia mencatat bahwa banyak pelaku UMKM enggan atau takut mengajukan pinjaman karena prosedur yang rumit.

“UMKM sebenarnya jarang sekali gagal bayar. Justru yang sering bermasalah itu biasanya usaha besar. Pasar UMKM ini sudah jelas, hanya perlu pengaturan yang lebih baik. Jangan sampai kita kalah saing dengan barang-barang impor, seperti batik dari Cina yang sudah masuk ke Sumatera Barat,” katanya.

Saleh juga mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap pasar lokal, termasuk produk-produk khas daerah seperti batik dan kerajinan tradisional. Ia berharap temuan-temuan dalam kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM.

“Kami ingin kebijakan ini menjadi wahana semangat bagi pelaku usaha kecil agar mereka bisa tumbuh lebih baik,” pungkas politisi Fraksi PAN tersebut.

Saleh menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan kenaikan PPN tidak hanya bergantung pada penerapannya, tetapi juga pada keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah. Ia berharap kebijakan fiskal dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang tanpa terbebani oleh regulasi yang memberatkan.

Artikel DPR Sebut PPN 12 Persen Jangan Bebani UMKM dan Industri Kreatif pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Rabu (13/11), Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyusunan kebijakan perpajakan, termasuk kenaikan PPN, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi berbagai sektor ekonomi.

Wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan pada 2021. Saat itu, pemerintah memperhitungkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat.

“Ketika kami merumuskan kebijakan perpajakan, termasuk PPN, itu bukanlah keputusan yang diambil sembarangan. Kami tetap memperhatikan sektor-sektor lain yang terdampak, seperti kesehatan dan kebutuhan pokok masyarakat pada saat itu,” ujar Sri Mulyani dikutip dari laman antara.

Menjaga Kesehatan APBN dan Respons Krisis
Sri Mulyani menekankan pentingnya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar dapat tetap berfungsi dengan baik, terutama dalam merespons krisis global dan krisis pandemi.

“Ketika terjadi krisis keuangan global atau pandemi, kami memanfaatkan APBN untuk menanggulangi dampaknya,” imbuhnya,

Kemenkeu Akan Sosialisasikan Kebijakan dengan Hati-hati
Meskipun UU sudah mengamanatkan kenaikan PPN, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan berhati-hati dalam implementasinya. “Kami akan memastikan kebijakan ini dijalankan dengan baik, dan memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat,” jelasnya.

Dasar Hukum Kenaikan PPN
Kebijakan kenaikan tarif PPN 12 persen tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2021, yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang disusun oleh Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam beleid ini, PPN diatur untuk dinaikkan secara bertahap, yakni menjadi 11 persen pada 1 April 2022, dan 12 persen pada 1 Januari 2025.

Meski sudah diatur dalam UU, belakangan ini terdapat indikasi pelemahan daya beli masyarakat, yang memicu permintaan dari berbagai pihak agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Beberapa menteri dalam kabinet sebelumnya juga menyerahkan keputusan terkait kenaikan PPN kepada pemerintahan yang baru.

Artikel Kenaikan PPN 12% Akan Diberlakukan pada 2025, Ini Penjelasan Sri Mulyani pertama kali tampil pada Katafoto.id.