Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Lodewyk Pusung, serta Wakil Kepala BGN Sonny Sondjaya. Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti yang dinilai cukup dalam proses penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 sebagai salah satu program prioritas nasional yang dikelola BGN.

“Kasus ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang mulai dijalankan pemerintah sejak 6 Januari 2025 sebagai program prioritas nasional melalui BGN,” ujar Syarief dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Rabu (3/6).

Program MBG sendiri memiliki alokasi anggaran yang besar, yakni Rp85,27 triliun pada 2025 dan Rp88 triliun pada 2026 yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam penyidikan yang dilakukan, Kejagung menduga terdapat sejumlah yayasan yang ditunjuk sebagai mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meskipun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Penyidik menduga proses verifikasi mitra pada portal BGN telah diintervensi sehingga yayasan-yayasan tersebut tetap dapat lolos dan ditunjuk sebagai pelaksana program.

Menurut Syarief, yayasan yang terlibat diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka dan memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dari program tersebut.

“Yayasan-yayasan tersebut terafiliasi di antaranya dimiliki oleh saudara DH, saudara SS, dan saudara LP,” ujar Syarief.

Selain dugaan pengaturan mitra, penyidik juga mendalami adanya dugaan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Intervensi tersebut diduga memengaruhi penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dan berpotensi menyebabkan pembengkakan harga atau mark up.

Beberapa pengadaan yang sedang didalami penyidik antara lain pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci. Penyidik menduga pengadaan tersebut tidak sesuai ketentuan dan mengandung unsur mark up harga.

Kejaksaan Agung menyatakan dugaan perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun hingga saat ini, nilai pasti kerugian negara masih dalam proses penghitungan oleh pihak berwenang.

Saat ini ketiga tersangka telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan guna kepentingan penyidikan. Kejagung juga menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan perkara apabila ditemukan alat bukti baru dalam proses penyidikan selanjutnya.

Artikel Anggaran Puluhan Triliun Disorot, Ini Dugaan Korupsi yang Menjerat Eks Kepala BGN pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penyerahan aset dilakukan secara bertahap, dimulai dari Jaksa Agung kepada Wakil Menteri Keuangan, kemudian dari Wakil Menteri Keuangan kepada CEO Danantara, dan selanjutnya dari CEO Danantara kepada Direktur Utama PT Timah Tbk.

Presiden Prabowo menyebut momentum tersebut sebagai langkah penting pemerintah dalam memulihkan kerugian negara akibat praktik pertambangan ilegal di wilayah operasional PT Timah.
“Pagi ini saya berada di Bangka untuk menyaksikan langsung penyerahan aset hasil rampasan negara dari perusahaan-perusahaan swasta yang terlibat pelanggaran hukum,” ujar Prabowo dalam keterangan pers usai acara.

Aset rampasan yang diserahkan kepada negara mencakup berbagai jenis barang dan properti bernilai besar, di antaranya:

• 108 unit alat berat
  
• 99,04 ton produk kristal Sn (cristalyzer)
  
• 94,47 ton crude tin dalam 112 balok
  
• 15 bundel aluminium seberat 15,11 ton dan 10 jumbo bag (3,15 ton)
  
• 29 bundel logam timah Rfe dengan total 29 ton
  
• 1 unit mess karyawan
  
• 53 unit kendaraan
  
• 22 bidang tanah seluas 238.848 m²
  
• 195 unit alat pertambangan
  
• 680.687,6 kg logam timah
  
• 6 unit smelter
  
• serta uang tunai yang telah disetorkan ke kas negara senilai Rp202,7 miliar, USD3,15 juta, JPY53 juta, SGD524 ribu, EUR765, KRW100 ribu, dan AUD1.840.
  

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa nilai keseluruhan aset yang disita dan diserahkan mencapai sekitar Rp6 hingga Rp7 triliun, belum termasuk nilai potensi dari tanah jarang (rare earth/monasit) yang jumlahnya diperkirakan jauh lebih besar.

“Dari enam smelter dan barang-barang yang disita saja nilainya mendekati enam sampai tujuh triliun. Namun kalau dihitung dengan tanah jarang, nilainya bisa jauh lebih tinggi. Monasit itu satu ton saja bisa bernilai hingga 200 ribu dolar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa total kerugian negara akibat tambang ilegal di kawasan PT Timah diperkirakan telah mencapai sekitar Rp300 triliun. Angka ini mencerminkan besarnya potensi kekayaan negara yang bocor dan perlu segera dihentikan.
“Bayangkan, dari enam perusahaan saja, kerugian negara mencapai sekitar 300 triliun. Kebocoran ini harus kita hentikan,” tegas Presiden Prabowo.

Artikel Presiden Prabowo Tegaskan Kebocoran Rp300 Triliun dari Tambang Ilegal Harus Dihentikan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kelima tersangka berasal dari jajaran internal BRI serta dua perusahaan swasta. Mereka adalah:

• CBH, Wakil Direktur Utama BRI periode 2019–2024,
  
• IU, Direktur Digital, Teknologi Informasi, dan Operasi BRI tahun 2020–2021,
  
• DS, SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan BRI tahun 2020,
  
• EL, Direktur Utama PT PCS,
  
• RSK, Direktur Utama PT BIT.
  

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Senin (14/7/2025), pengadaan EDC dilakukan melalui dua skema, yakni pembelian langsung (beli putus) sebanyak 346.838 unit senilai Rp942 miliar, serta skema sewa untuk 200.067 unit dengan nilai Rp1,2 triliun. Total anggaran proyek mencapai Rp2,1 triliun.

Namun, penyidik KPK menemukan berbagai penyimpangan sejak tahap awal, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek. Dugaan awal menyebut bahwa EL telah mencapai kesepakatan dengan IU dan CBH agar perusahaannya menjadi penyedia utama perangkat EDC Android untuk BRI. IU kemudian diduga mengarahkan proses uji teknis hanya untuk merek tertentu, tanpa melalui proses terbuka. Bahkan, penyusunan Term of Reference (TOR) dilakukan sedemikian rupa agar menguntungkan vendor tertentu.

Lebih lanjut, penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak berdasarkan harga resmi dari prinsipal, melainkan dari harga yang telah dikondisikan oleh pihak vendor. Dalam pelaksanaan proyek skema sewa, seluruh proses juga disubkontrakkan oleh vendor pemenang kepada pihak lain tanpa persetujuan BRI.

KPK mengungkap bahwa CBH diduga menerima uang suap sebesar Rp525 juta dari EL sebagai kompensasi atas perannya dalam proyek tersebut. Selain itu, RSK diduga menerima fee sebesar Rp5.000 per unit per bulan dari PT Verifone Indonesia. Jika dikalkulasi hingga 2024, jumlahnya mencapai Rp10,9 miliar.

Dari temuan awal, KPK memperkirakan kerugian negara akibat korupsi dalam proyek ini mencapai Rp744 miliar.

Kelima tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel KPK Tetapkan 5 Tersangka Korupsi Proyek EDC BRI Rp2,1 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Perjuangan prajurit TNI berat, bahkan saat mereka berangkat bertugas, belum tentu kembali dengan selamat. Namun, kesejahteraan mereka masih jauh dari harapan,” ujar Menhan.

Selain membahas kesejahteraan prajurit, Menhan juga menyoroti ancaman nonmiliter yang semakin nyata, salah satunya adalah judi online. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), perputaran uang dari judi online mencapai Rp900 triliun. Menhan menyebut aktivitas ilegal ini tidak hanya merusak moral masyarakat tetapi juga memberikan dampak buruk pada perekonomian negara.

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mengusulkan agar TNI dilibatkan dalam pemberantasan judi online. “Dengan kapasitas dan kedisiplinan TNI, saya yakin mereka bisa membantu menangani ancaman ini,” ujar Sukamta, dikutip dalam laman DPR, Selasa (26/11)

Ia juga mengusulkan agar sebagian hasil sitaan dari judi online, seperti omset Rp900 triliun, dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan memperkuat pengadaan alutsista.

“Jika 10-20 persen saja dari aset sitaan digunakan untuk kesejahteraan prajurit dan pengadaan alutsista, ini akan sangat membantu memperkuat pertahanan kita,” tambahnya.

Aktivitas judi, termasuk judi online, diatur dalam KUHP Pasal 426 dan 427 yang menyebutkan bahwa perjudian adalah tindak pidana dengan sanksi hukuman dan denda. Selain itu, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memungkinkan negara untuk menyita aset hasil kejahatan seperti perjudian ilegal untuk digunakan bagi kepentingan publik.

“Dalam Islam, barang hasil kejahatan yang dirampas negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan pengelolaan yang baik, aset ini bisa mendukung program pembangunan,” jelas Sukamta.

Sukamta memaparkan sejumlah manfaat dari perampasan aset kejahatan, termasuk:

1. Pemulihan Kerugian Negara – Aset yang disita dapat menutup kerugian negara akibat aktivitas ilegal.
2. Pendanaan Program Publik – Aset sitaan bisa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum dan program sosial.
3. Efek Jera bagi Pelaku – Dengan menyita hasil kejahatan, pelaku akan kehilangan insentif untuk melakukan aktivitas serupa.

Sukamta mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, untuk bersatu melawan judi online.

“Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga melindungi masa depan generasi bangsa. Judi online adalah ancaman nyata yang harus diberantas bersama,” pungkasnya.

Artikel Dampak Judi Online, Ancaman Ekonomi dan Solusi Pengelolaan Aset Sitaan pertama kali tampil pada Katafoto.id.