Berdasarkan hasil analisis citra satelit, teridentifikasi 110 titik pembukaan lahan di kawasan DAS Garoga. Aktivitas tersebut diduga menyebabkan luapan air sungai yang berujung pada bencana besar, dengan 47 orang meninggal dunia dan 22 orang dinyatakan hilang.

Menanggapi kerusakan lingkungan di kawasan hulu DAS, Pakar Konservasi Tanah dan Air Universitas Gadjah Mada (UGM), Ambar Kusumandari menjelaskan bahwa dampak pembukaan lahan di wilayah hulu tidak hanya dirasakan di lokasi tersebut, tetapi juga menjalar hingga kawasan tengah dan hilir sungai.

“Risiko paling nyata dari kerusakan daerah hulu adalah meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatra. Aliran sungai yang mampu menyeret balok-balok kayu berukuran besar menjadi indikasi rusaknya kawasan hulu yang seharusnya berfungsi sebagai wilayah konservasi dan perlindungan ekosistem,” ujar Ambar dikutip dari laman ugm, Selasa (6/1).

Ia menambahkan, bencana yang terjadi di wilayah hilir sejatinya merupakan cerminan dari kondisi pengelolaan kawasan hulu. Hilangnya tutupan hutan menyebabkan fungsi alamiah hutan sebagai penahan air hujan melalui tajuk pohon tidak lagi berjalan optimal.

“Ketika kemampuan resapan di hulu menurun, air hujan langsung mengalir ke permukaan dalam volume besar. Sungai di wilayah hilir akhirnya tidak mampu menampung debit air tersebut, sehingga banjir bandang tidak terhindarkan,” jelasnya.

Menurut Ambar, lahan negara di kawasan hulu yang telah mengalami deforestasi perlu segera direhabilitasi melalui penanaman kembali vegetasi hutan, yang dilengkapi dengan pendekatan mekanik sebagai fondasi pemulihan ekosistem. Sementara itu, pada lahan milik masyarakat dapat diterapkan sistem agroforestri, yakni mengombinasikan tanaman kehutanan dengan tanaman pangan atau tanaman obat.

“Lahan milik pemerintah seharusnya diarahkan sebagai kawasan hutan lindung. Adapun lahan milik masyarakat dapat dikelola menyerupai hutan, namun tetap memberikan nilai ekonomi,” tuturnya.

Lebih lanjut, Ambar menilai perlu adanya moratorium terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, seperti pertambangan dan perkebunan skala besar. Selain itu, penataan ulang tata ruang wilayah harus dilakukan dengan berlandaskan konsep pengelolaan DAS, serta diperkuat dengan sistem peringatan dini yang mengacu pada prediksi BMKG dan peta potensi bencana.

“Kita perlu memahami kondisi alam secara utuh dan menyesuaikan aktivitas manusia agar lebih adaptif terhadap daya dukung lingkungan,” pungkasnya.

Artikel Pakar UGM Sebut: Pembukaan Lahan di Hulu DAS Picu Banjir Bandang Sumatra pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Lurah Pulau Pari, Muhammad Ardiansyah, menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan di wilayah tersebut bermula dari aktivitas pembangunan dan reklamasi di Gugus Lempeng pada 17 Januari 2025. Akibat kegiatan itu, sekitar 20.000 pohon mangrove mengalami kerusakan.

“Hasil pengawasan menunjukkan pembangunan wisata dan resor tersebut belum memiliki izin lengkap serta belum melalui kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Karena itu, proyek tersebut dihentikan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada akhir Januari,” ujarnya, Rabu (8/10).

Ardiansyah menambahkan, aktivitas pembangunan sempat menimbulkan keresahan masyarakat karena tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga mengganggu aktivitas nelayan yang menggantungkan hidupnya pada laut.

“Untuk memulihkan kondisi lingkungan di Pulau Pari, Pemkab Kepulauan Seribu bersama pemerintah pusat, komunitas lingkungan, dan masyarakat terus melakukan rehabilitasi dengan menanam kembali mangrove serta memperbaiki terumbu karang,” jelasnya dikutip dari laman berita jakarta.

Ia mengingatkan bahwa proses pemulihan mangrove hingga tumbuh kembali secara alami membutuhkan waktu panjang. Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga dan merawat ekosistem laut agar tidak kembali rusak.

“Mari kita jaga alam ini bersama demi kelangsungan hidup dan masa depan anak cucu kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kasi Teknis Ahli Bidang Peran serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Kepulauan Seribu, Riza Lestari Ningsih, menyebutkan bahwa perizinan pembangunan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya berperan dalam pengawasan kegiatan di lapangan.

“Pada September lalu, kami menerima laporan bahwa papan larangan pembangunan di lokasi sempat hilang. Setelah dilakukan pengecekan dan pelaporan, beberapa hari kemudian papan tersebut kembali terpasang,” ungkapnya.

Di sisi lain, Sumiati, warga RT 02/04 Kelurahan Pulau Pari, menyatakan kekecewaannya terhadap pembangunan yang telah merusak lingkungan pesisir. Namun, ia dan warga kini berinisiatif melakukan penanaman kembali mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap alam.

“Sedikit demi sedikit kami sudah mulai menanam lagi. Harapannya mangrove bisa tumbuh dengan baik, dan kami akan turut mengawasi agar tidak ada lagi pembangunan yang merusak ekosistem di sini,” tuturnya.

Artikel Pulau Pari Rusak Parah, Warga dan Pemerintah Kompak Rehabilitasi Mangrove pertama kali tampil pada Katafoto.id.