Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (01/6).

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai warisan sejarah atau sekadar semboyan yang diucapkan dalam acara seremonial. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Negara mengakui bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam beberapa dekade terakhir. Namun, ia menilai pertumbuhan tersebut masih perlu diupayakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Selama beberapa dasarwarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi, apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang,” imbuh Kepala Negara.

Pada kesempatan itu, Presiden juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu produsen utama berbagai komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam perekonomian global.

“Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel. Komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting, dan sekarang kita sudah swasembada pangan di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap,” ungkap Presiden Prabowo.

Meski memiliki kekayaan alam yang melimpah, Presiden mengakui bahwa selama bertahun-tahun manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Ia menilai sebagian besar nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia masih mengalir ke luar negeri, sementara rakyat belum menjadi pelaku utama dalam pengelolaannya.

Karena itu, Presiden menegaskan komitmennya untuk mendorong transformasi ekonomi nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Transformasi tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari amanat yang diberikan rakyat kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandasan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila,” pungkas Kepala Negara.

Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan ideologi negara tersebut sebagai pedoman dalam mewujudkan Indonesia yang lebih berkeadilan, sejahtera, dan berdaulat.

Menurut Presiden, ekonomi Pancasila bukan sekadar gagasan atau konsep teoritis, melainkan strategi nyata agar kekayaan bangsa dapat dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Artikel Prabowo Tegaskan Ekonomi Pancasila Jadi Fondasi Pembangunan Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Dadan, pendanaan untuk program MBG akan disalurkan secara bertahap. Pada tahap pertama, yang berlangsung dari Januari hingga April 2025, dana sebesar Rp 71 triliun akan digunakan untuk menjangkau 3 juta penerima manfaat. Selanjutnya, jumlah penerima manfaat diproyeksikan meningkat menjadi 6 juta pada periode April hingga Agustus. Kemudian, pada Agustus hingga September, penerima manfaat diperkirakan bertambah menjadi 15 hingga 17 juta orang.

“Target besar ini akan terus diperjuangkan hingga akhir tahun, dengan anggaran mencapai Rp 100 triliun,”ujar Dadan seperti dikutip dalam laman berita satu di Istana Negara pada Rabu (22/1)

Dadan juga menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran agar program berjalan lancar. Namun, ia tidak memerinci strategi efisiensi yang akan diterapkan karena hal tersebut menjadi ranah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Presiden dan menteri keuangan sudah memastikan dana tersebut tersedia dan kami semua merasa lega. Ini adalah informasi yang sangat penting bagi kelangsungan program MBG,” jelas Dadan.

Ia menegaskan bahwa seluruh dana program MBG berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Tidak ada keterlibatan dana cadangan, program corporate social responsibility (CSR) dari badan usaha milik negara (BUMN), ataupun bantuan keuangan dari luar negeri.

“CSR BUMN tidak digunakan untuk program makanan bergizi, melainkan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung program ini. Semua dana untuk MBG berasal murni dari pemerintah Indonesia untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Dadan juga membantah kabar bahwa program MBG menerima dukungan dana dari negara asing. Menurutnya, bantuan dari luar negeri hanya bersifat teknis, seperti penyediaan peralatan, yang hingga kini belum terealisasi.

“Program makan bergizi gratis adalah wujud komitmen pemerintah Indonesia dalam menyediakan makanan bergizi untuk rakyatnya tanpa bergantung pada dana asing,” tutup Dadan.

Artikel Pemerintah Siapkan Rp 100 Triliun untuk Program Gizi Nasional, Begini Rinciannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.