“Kementerian ESDM baru selesai melakukan rapat internal membahas secara detail terkait urusan biodiesel. Kami telah memutuskan peningkatan biodiesel dari B35 ke B40, dan hari ini kami umumkan sudah berlaku mulai 1 Januari 2025,” ujar Bahlil.

Kebijakan ini, lanjutnya, mendukung visi Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan energi dan swasembada energi nasional, sekaligus upaya mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Pemerintah juga berencana meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50 persen (B50) pada 2026.

“Kalau ini berjalan baik, atas arahan Presiden Prabowo, kita akan mendorong implementasi B50 pada 2026 dan kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insyaallah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026. Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor,” imbuh Bahlil dikutip dalam keterangan tertulis esdm.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa program biodiesel mandatori ini mampu mengurangi impor BBM, yang berarti penghematan devisa. Untuk implementasi B40, penghematan diproyeksikan mencapai Rp147,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan B35 yang menghemat Rp122,98 triliun. Dengan peningkatan ini, terdapat tambahan penghematan devisa sekitar Rp25 triliun.

Selain manfaat ekonomi, program B40 memberikan dampak positif dalam aspek sosial dan lingkungan. Nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) meningkat sebesar Rp20,9 triliun, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai lebih dari 14 ribu orang di sektor off-farm dan 1,95 juta orang di sektor on-farm. Program ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 41,46 juta ton CO2e per tahun.

Pada 2025, pemerintah menargetkan alokasi biodiesel B40 sebesar 15,6 juta kiloliter (kl). Dari jumlah tersebut, 7,55 juta kl dialokasikan untuk Public Service Obligation (PSO) dan 8,07 juta kl untuk non-PSO.

Implementasi ini didukung oleh 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) yang akan menyalurkan biodiesel, dua badan usaha BBM untuk distribusi PSO dan non-PSO, serta 26 badan usaha BBM yang khusus mendistribusikan biodiesel B40 untuk non-PSO.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran BBM Jenis Solar. Keputusan ini juga mengatur pembiayaan yang dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Artikel Biodiesel B40 Resmi Diterapkan 2025, Impor Solar Segera Berakhir pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Indonesia tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor BBM, tetapi juga meningkatkan nilai tambah bagi sektor pertanian dan ekonomi rakyat. Dalam pidato pelantikannya pada Minggu (20/10), Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya menargetkan swasembada energi dengan mengoptimalkan sumber daya alam Indonesia.

“Kita harus swasembada energi, dan kita mampu melakukannya karena kita dikaruniai Tuhan dengan tanaman-tanaman yang membuat kita tidak bergantung pada negara lain. Tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain,” tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menambahkan bahwa arahan Presiden agar swasembada energi dapat tercapai dalam pemerintahan ini, juga akan meningkatkan ketahanan energi nasional.

“Kemandirian energi mencakup bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Sekarang kita sudah menerapkan B35, dan B40 sudah selesai uji coba,” ungkap Bahlil Lahadalia pada Senin (21/10).

Bahlil mengatakan bahwa ke depan pemerintah akan mendorong penggunaan B50 dan B60, mengingat pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah. “Jika ditanya apakah pasokan cukup, untuk B35 hingga B40 kita butuh sekitar 14 juta kiloliter, dan ekspor kita masih besar. Kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita pasti cukup. Tantangannya sekarang adalah teknologi, yang akan terus diuji coba agar B50-B60 benar-benar matang untuk diimplementasikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan pemanfaatan biodiesel menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kenaikan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi melalui pemanfaatan biodiesel. Rasio campurannya akan terus ditingkatkan, dari B35 menuju B40, kemudian B50 hingga B60,” jelas Agus di Jakarta, Sabtu (26/10).

Data Kementerian ESDM menunjukkan bahwa pada tahun 2021, realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL, meningkat menjadi 10,45 juta KL pada 2022, dan 12,2 juta KL pada 2023 dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023. Manfaat ekonominya termasuk penghematan devisa sebesar Rp120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

Artikel Langkah Tegas Indonesia dalam Ketahanan Energi Nasional dengan Bioenergi pertama kali tampil pada Katafoto.id.