Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, mengatakan realisasi tersebut merupakan data per 2 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

“Untuk ASN pemerintah pusat, penyaluran gaji ke-13 telah mencapai Rp13,9 triliun yang diterima oleh 2,353 juta pegawai dan personel,” ujar Deni, Rabu (3/6).

Dari total tersebut, porsi terbesar diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS). Nilai gaji ke-13 yang telah disalurkan kepada 902.265 PNS mencapai Rp7,56 triliun.

Sementara itu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memperoleh pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp1,20 triliun yang telah diterima oleh 387.311 pegawai.

Untuk sektor keamanan, pemerintah telah menyalurkan Rp1,9 triliun kepada 477.433 anggota dan pegawai Polri. Adapun prajurit TNI beserta pegawai di lingkungan TNI menerima gaji ke-13 senilai Rp3,08 triliun yang disalurkan kepada 574.824 personel.

Dilansir dari laman berita satu, selain ASN, pemerintah juga telah membayarkan gaji ke-13 kepada pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN). Nilainya mencapai Rp132,8 miliar dan diterima oleh 11.559 pegawai.

Secara administratif, pembayaran gaji ke-13 di lingkungan pemerintah pusat hampir rampung. Sebanyak 8.838 satuan kerja (satker) telah menyelesaikan proses pembayaran atau setara dengan 99,3 persen dari total satker yang ada.

Di tingkat pemerintah daerah, realisasi pembayaran masih berlangsung. Hingga awal Juni 2026, gaji ke-13 yang telah disalurkan mencapai Rp414,6 miliar kepada 72.854 pegawai. Pembayaran tersebut baru dilakukan oleh lima pemerintah daerah dari total 546 daerah di Indonesia, atau sekitar 0,92 persen.

Sementara itu, penyaluran gaji ke-13 kepada pensiunan mencapai Rp9,73 triliun dan telah diterima oleh 3,097 juta pensiunan. Jumlah tersebut setara dengan 79,27 persen dari total penerima yang berhak.

Rinciannya, PT Taspen telah menyalurkan Rp8,31 triliun kepada 2,600 juta pensiunan atau sekitar 76,79 persen dari total penerima yang menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut. Sedangkan PT Asabri telah membayarkan Rp1,42 triliun kepada 496.750 pensiunan atau mencapai 97,61 persen dari total penerima.

“Pembayaran gaji ke-13 bagi ASN pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp13,9 triliun untuk 2,353 juta pegawai dan personel,” kata Deni.

Pemerintah berharap pencairan gaji ke-13 dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi nasional. Tambahan penghasilan tersebut dinilai penting untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga yang biasanya meningkat menjelang tahun ajaran baru.

Artikel Gaji ke-13 Pensiunan Tembus Rp9,73 Triliun, Siapa Saja yang Sudah Cair? pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Nilai tersebut berasal dari beberapa sumber, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp3,09 triliun, pajak kripto Rp118,31 miliar, pajak teknologi finansial atau peer-to-peer (P2P) lending Rp360,38 miliar, serta pajak dari Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) senilai Rp906,81 miliar.

Hal tersebut disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (29/4).

Ia menjelaskan, penerimaan PPN PMSE mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1,36 triliun. Sementara itu, pajak dari SIPP tercatat mencapai Rp884,21 miliar dan menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan pajak digital.

Secara kumulatif, total setoran PPN PMSE sejak 2020 hingga Maret 2026 telah mencapai Rp38,76 triliun. “Setoran tersebut berasal dari 231 pelaku usaha PMSE dari total 262 perusahaan yang telah ditunjuk,” ujarnya.

Rinciannya meliputi Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp3,09 triliun pada 2026.

DJP juga melakukan pembaruan daftar pemungut PPN PMSE pada Maret 2026. Penyesuaian ini mencakup dua penunjukan baru, dua pencabutan, serta satu perubahan data sebagai bagian dari peningkatan akurasi basis data.

Dua perusahaan yang baru ditunjuk adalah Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc. Sementara itu, pencabutan dilakukan terhadap Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited.

Selain itu, terdapat pembaruan data pemungut PPN PMSE pada Vorwerk International & Co. KMG sebagai bagian dari penyesuaian administratif.

Lebih lanjut, DJP mencatat bahwa total penerimaan pajak kripto sejak 2022 hingga Maret 2026 telah mencapai Rp2 triliun. Angka tersebut berasal dari Rp246,45 miliar pada 2022, Rp220,83 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Penerimaan pajak kripto terdiri dari Rp1,12 triliun Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi penjualan, serta Rp890,18 miliar dari PPN dalam negeri.

Sementara itu, total penerimaan dari sektor P2P lending sepanjang 2022 hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp4,77 triliun. Rinciannya yaitu Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar pada 2026.

Pajak dari sektor ini terdiri atas tiga komponen utama, yakni PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,35 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman dari wajib pajak luar negeri Rp727,76 miliar, serta PPN dalam negeri sebesar Rp2,69 triliun.

Adapun penerimaan dari pajak SIPP secara keseluruhan mencapai Rp4,98 triliun dalam periode 2022 hingga Maret 2026. Nilai tersebut terdiri dari Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,25 triliun pada 2025, dan Rp906,81 miliar pada 2026.

Komponen pajak SIPP meliputi PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun. Dengan demikian, total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital yang berhasil dihimpun pemerintah telah mencapai Rp50,51 triliun hingga 31 Maret 2026.

Artikel DJP Ungkap Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp4,48 Triliun, Ini Sumber Terbesarnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, pada Kamis (5/2/2026) menjelaskan bahwa penyidikan ini dilakukan berdasarkan hasil analisis data serta pengembangan perkara yang mengindikasikan adanya pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindakan secara sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang tidak benar atau tidak lengkap.

Jenis pajak yang menjadi objek perkara ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak tahun 2016 hingga 2019.

“Berdasarkan hasil penyidikan awal, ditemukan sejumlah modus operandi, antara lain penggunaan rekening pribadi milik karyawan, pengurus, dan/atau pemegang saham untuk menyembunyikan omzet penjualan. Selain itu, terdapat indikasi tidak dilaporkannya identitas pemasok yang sebenarnya dalam pelaporan pajak, serta manipulasi dokumen penawaran barang, baik dengan maupun tanpa pencantuman PPN, guna menghindari kewajiban pemungutan PPN,” ungkap Rosmauli.

Ia menambahkan bahwa potensi kerugian negara akibat dugaan tindak pidana perpajakan tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp583,36 miliar. Namun, nilai tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi berubah seiring dengan pendalaman penyidikan serta pengumpulan alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tahapan penyidikan, DJP telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Wajib Pajak dan Kejaksaan, serta mengajukan permohonan izin penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Tangerang. Berdasarkan izin tersebut, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP telah melaksanakan tindakan penggeledahan sesuai Surat Perintah tertanggal 28 Januari 2026.

Rosmauli menegaskan bahwa seluruh proses penegakan hukum di bidang perpajakan dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia juga mengimbau seluruh Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan transparan sesuai peraturan yang berlaku.

Artikel DJP Usut Dugaan Manipulasi Pajak, Kerugian Negara Rp583 Miliar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Keputusan kalian hari ini dampaknya tidak hanya kepada kalian, tapi bagi negara dan bangsa Indonesia. Sehingga setiap keputusan kita untuk merekrut kalian di dalam keluarga Kementerian Keuangan, itu adalah keputusan yang konsekuensial bagi Republik,” ucapnya dikutip dalam keterangan tertulis.

Ia mengingatkan bahwa bekerja di Kemenkeu bukanlah tentang mencari ketenaran. Profesi ini menuntut dedikasi tinggi, integritas yang tak tergoyahkan, serta komitmen terhadap tugas dan pelayanan publik. Menurutnya, kedisiplinan, keahlian, dan sikap pantang menyerah adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan negara.

“Kalian direkrut dengan sadar untuk bisa membuat Kementerian Keuangan menjadi kementerian yang bisa diandalkan oleh bangsa dan negara,” tegas Menkeu.

Ia juga menekankan pentingnya menghayati dan mengamalkan lima nilai utama Kemenkeu: Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Nilai-nilai ini bukan hanya jargon semata, tetapi harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan, sikap, dan keputusan para pegawai.

“Setiap hari, kalian akan dihadapkan pada pertanyaan: apakah kalian telah mencerminkan nilai-nilai tersebut? Kami akan menguji, mengevaluasi, dan memberi ruang untuk kalian membuktikannya. Sebab nilai-nilai ini adalah penjaga utama keuangan negara, demi mewujudkan Indonesia yang gemilang,” katanya.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa keuangan negara bukan sekadar angka dan laporan, melainkan alat penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Tanpa sistem keuangan yang sehat dan kuat, tidak ada negara yang bisa berkembang dan sejahtera.

“Kalian harus benar-benar menyadari bahwa peran kalian sangat strategis. Tanggung jawab kalian luar biasa besar, karena melalui keuangan negara inilah Indonesia bisa melangkah menuju masa depan yang lebih baik,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Sri Mulyani berpesan agar para CPNS senantiasa bersikap proaktif, terus belajar, terbuka terhadap kerja sama, dan memberikan kontribusi terbaik. Ia menegaskan bahwa sekecil apa pun peran yang dijalani, jika dilakukan dengan sepenuh hati dan berdasarkan lima nilai Kemenkeu, maka akan membawa dampak besar.

“Kalau kalian percaya bahwa pekerjaan kalian penting, maka ia akan menjadi penting. Bila dijalankan dengan niat tulus, integritas, dan kompetensi, maka di mana pun kalian bertugas, kalian akan menjadi aset berharga bagi negeri ini,” tutupnya.

Artikel Pesan Sri Mulyani ke CPNS Kemenkeu: Jaga Integritas, Bangun Indonesia Lewat Keuangan Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pencairan THR ini diberikan kepada berbagai kelompok pegawai pemerintah, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN).

“THR ini merupakan hak bagi aparatur negara dan diharapkan dapat membawa manfaat tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi perekonomian nasional dengan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi,” ujar Sri Mulyani pada Senin (17/3).

Rincian Penyaluran THR

Hingga Senin sore, rincian pencairan THR adalah sebagai berikut:

• PNS: Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai
• PPPK: Rp251,48 miliar untuk 65.836 pegawai
• Anggota Polri: Rp1,64 triliun untuk 416.039 personel
• Prajurit TNI: Rp2,02 triliun untuk 389.805 personel
• PPNPN: Rp333,13 miliar untuk 101.545 pegawai

Sebanyak 7.476 satuan kerja (satker), atau sekitar 84% dari total 8.852 satker, telah menerima pencairan THR hingga saat ini.

THR untuk Pensiunan

Selain ASN yang masih aktif, pemerintah juga menyalurkan THR kepada para pensiunan melalui bank penyalur. Hingga saat ini, pencairan THR untuk pensiunan telah mencapai Rp11,5 triliun, mencakup 3.558.716 pensiunan atau sekitar 97,66% dari target. Pembayaran dilakukan melalui:

• PT Taspen: Rp10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan
• PT Asabri: Rp1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan

Dengan pencairan THR ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat meningkat dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama menjelang perayaan Idulfitri. Pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan kelancaran distribusi THR sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh penerima dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Artikel THR ASN Cair: Rp9,36 Triliun Disalurkan, Pensiunan Terima Rp11,5 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (18/3), menyatakan bahwa angka ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami melihat bahwa kepercayaan investor tetap kuat, baik dari dalam negeri maupun asing,” ujarnya. Incoming bid dari investor asing juga menunjukkan angka yang signifikan, mencapai Rp13,95 triliun atau 22,59% dari total penawaran yang masuk.

Dengan kuatnya minat investor, total penawaran yang berhasil dimenangkan (awarded bid) mencapai Rp28 triliun, lebih besar dari target awal Rp26 triliun. Dari total awarded bid tersebut, investor asing berkontribusi sebesar Rp5,33 triliun atau 19,04%.

Kepercayaan Investor Tetap Kuat, Imbal Hasil Sesuai Pasar Sekunder

Keberhasilan lelang SUN ini juga ditunjukkan dengan imbal hasil (yield) yang tercapai tetap sejalan dengan pasar sekunder, sehingga tidak diperlukan tambahan imbal hasil (premium) untuk menarik investor. “Hal ini mengindikasikan bahwa investor merasa nyaman dan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap kebijakan fiskal kita,” jelas Sri Mulyani.

Ia juga menyoroti bahwa spread SUN tenor 10 tahun terhadap US Treasury (UST) dengan tenor setara hanya sebesar 267 basis poin (bps). Angka ini lebih rendah dibandingkan negara-negara sekelompok seperti Meksiko, Afrika Selatan, dan Brasil.

Dukungan Investor dan Tren Positif Penerimaan Pajak

Menkeu menegaskan bahwa kepercayaan investor, termasuk investor asing, terhadap Surat Berharga Negara (SBN) masih sangat solid. Hal ini tercermin dari capital inflow di pasar SBN yang tercatat sebesar Rp17,53 triliun sejak awal tahun (year to date).

“Kami ingin menegaskan kepada para pelaku pasar dan media bahwa Kementerian Keuangan akan terus mengelola APBN secara hati-hati dan kredibel. Ini sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan dan menjaga kepercayaan publik serta sektor ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, ia juga menginformasikan bahwa penerimaan pajak menunjukkan tren positif sepanjang Maret 2025. Data sementara mencatat pertumbuhan penerimaan bruto sebesar 6,6% dalam periode 1-17 Maret, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan di Februari.

Sri Mulyani menegaskan bahwa postur APBN akan tetap dijaga dengan defisit yang terkendali, sesuai amanat UU No. 62/2024, yaitu sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Artikel Lelang SUN Raih Rp28 Triliun, Bukti Kuatnya Kepercayaan Investor Tinggi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Anggaran belanja bantuan sosial tidak mengalami pemotongan. Tidak ada pengurangan sedikit pun di pos tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1/2025).

Menkeu menjelaskan bahwa total belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan mencapai Rp3.621,3 triliun. Untuk memastikan penggunaan anggaran yang lebih optimal, pemerintah melakukan penyesuaian di beberapa sektor belanja. Langkah ini bertujuan agar pengeluaran negara lebih efisien dan tepat sasaran, sebagaimana instruksi Presiden kepada kementerian dan lembaga.

Kebijakan efisiensi ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas APBN sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, beberapa anggaran yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat mengalami pemangkasan, seperti perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor (ATK), serta penyelenggaraan berbagai acara seremonial.

“Kementerian dan lembaga diminta untuk tidak menggelar kegiatan yang bisa lebih diefisienkan. Namun, program dan proyek yang menyasar langsung masyarakat tetap harus berjalan,” tegas Sri Mulyani dikutip dalam laman berita satu.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan ini, Menkeu menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, yang menginstruksikan efisiensi di 16 pos belanja. Surat tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait optimalisasi anggaran negara.

Adapun besaran pemangkasan anggaran bervariasi, berkisar antara 10% hingga 90%, tergantung pada kebutuhan dan urgensi setiap program. Para menteri dan pimpinan lembaga diharuskan menyampaikan rencana efisiensi ini kepada DPR dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan atau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) paling lambat pada 14 Februari 2025.

Jika hingga batas waktu yang ditentukan revisi anggaran belum diajukan, maka Kementerian Keuangan bersama DJA akan secara otomatis menyesuaikan perubahan tersebut dalam halaman IV A Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tanpa menunggu persetujuan tambahan.

Artikel Dana Bansos Aman, Sri Mulyani Sebut Pembelian ATK hingga Acara Seremonial Kena Pangkas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Aspirasi kita untuk masuk di dalam top 20 persen dunia, berarti high income country, itu dua persyaratan yang sangat penting adalah yang berhubungan dengan kita berdua ini (Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung). Yang dari kami, keuangan negaranya tetap sehat, tetap sustainable. Dan dari sisi masyarakat atau perekonomian dibutuhkan kepastian hukum, enforcement yang kredibel,” ujar Menkeu dikutip dalam keterangan tertulis.

Peran Kejaksaan dalam Mendukung Kepastian Hukum
Menurut Sri Mulyani, Kejaksaan Agung memegang peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk menghindari jebakan pendapatan menengah (middle income trap). Kepastian hukum tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investasi yang berdampak positif pada perekonomian.

Menkeu juga mendorong penguatan kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini dianggap penting dalam menciptakan tata kelola yang baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan tata kelola yang efektif, Indonesia dapat mencapai virtuous cycle—siklus yang membawa dampak positif berkelanjutan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya, jika tata kelola tidak baik dan kepastian hukum lemah, Indonesia berisiko terjebak dalam vicious cycle—siklus yang memperburuk keadaan ekonomi, menurunkan investasi, dan menghambat pertumbuhan.

Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola yang Baik
Sinergi antara kedua institusi juga mencakup upaya pencegahan korupsi. Menkeu menegaskan pentingnya membangun sistem yang mampu mencegah korupsi, memperbaiki kelemahan, dan memastikan birokrasi berjalan dengan efisien.

“Jika ada masalah, perbaikan harus segera dilakukan. Sistem yang diterapkan harus diawasi bersama, sehingga pencegahan korupsi bisa berjalan efektif,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga mengingatkan Kejaksaan Agung agar terus meningkatkan pengelolaan anggaran demi memperbaiki kinerja institusi dan meningkatkan kompetensi pegawai.

“Peningkatan kapasitas adalah kunci. Dunia ekonomi dan hukum terus berkembang menjadi lebih kompleks dan dinamis. Maka, penting bagi kita untuk mendesain tata kelola yang modern, sistem kontrak yang jelas, serta penegakan hukum yang efektif,” tambahnya.

Melalui sinergi yang kuat antara keuangan negara dan kepastian hukum, Indonesia diharapkan dapat mewujudkan visi sebagai negara maju dengan ekonomi yang berkelanjutan.

“Saya selalu menekankan upgrade pengetahuan kepada jajaran saya. Karena ekonomi itu bergerak luar biasa cepat, berubah banyak sekali. Saya yakin bidang hukum juga sama. Maka, saya berharap teman-teman Kejaksaan juga meningkatkan kapasitas. Karena perekonomian membutuhkan suatu pengaturan yang makin kompleks dan makin sophisticated. Maka, kemampuan kita untuk mendesain suatu tata kelola yang baik, sistem kontrak yang baik, dan enforcement yang berwibawa dan efektif itu menjadi sangat penting,” tutup Menkeu. 

Artikel Dua Kunci Penting Menuju Negara Maju: Keuangan Sehat dan Kepastian Hukum pertama kali tampil pada Katafoto.id.