Salah satu sanksi yang disiapkan adalah pencabutan bantuan pendidikan bagi pelaku yang tercatat sebagai penerima program sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Siapa pun yang melakukan bullying di Jakarta, akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya,” tegas Pramono di RW 07 Kelurahan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (11/6).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kasus perundungan yang terjadi di kawasan Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Pramono meminta agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan ruang ataupun toleransi terhadap segala bentuk perundungan yang terjadi di wilayah ibu kota.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pramono juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta perangkat terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya aksi bullying.

“Saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait terutama Dinas Pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan bullying seperti itu Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali,” tandasnya dikutip dari laman berita jakarta. 

Pramono menegaskan bahwa langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan bagi seluruh warga Jakarta, khususnya kalangan pelajar.

Artikel Tak Ada Ampun, Pelaku Perundungan Terancam Kehilangan KJP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak di Jakarta, terutama dari keluarga kurang mampu.

“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (26/4).

Program sekolah swasta gratis ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Dari total penerima, sebanyak 40 sekolah swasta merupakan peserta lanjutan yang mendapatkan pendanaan penuh selama 12 bulan, terhitung Januari hingga Desember 2026.

Adapun 63 sekolah swasta lainnya menjadi penerima baru yang akan memperoleh dukungan anggaran selama enam bulan, yakni pada periode Juli hingga Desember 2026.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memastikan berbagai program bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan. Program tersebut antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah.

Dengan menghadirkan akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas, Pramono berharap kebijakan ini mampu melahirkan generasi muda Jakarta yang lebih unggul dan berdaya saing.

Artikel Pemprov DKI Gelontorkan Rp253,6 M untuk Sekolah Swasta Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kampanye tersebut digelar sebagai pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang membutuhkan perhatian serius dan aksi nyata untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender.

Rangkaian kegiatan kick off tahun ini berlangsung melalui kolaborasi dengan Komnas Perempuan, menghadirkan pameran, pertunjukan musik, healing space, stand up comedy, kegiatan olahraga, hingga talkshow yang diselenggarakan di Plaza Selatan Monas dan Balai Agung. Program kampanye juga akan dilanjutkan di Kepulauan Seribu pada 27 November 2025.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, turut berdialog dengan Perwakilan Anak Jakarta guna mendengarkan langsung aspirasi terkait isu kekerasan dan perlindungan anak. Dalam kesempatan tersebut, Rano menyoroti kasus kekerasan dan perundungan yang baru-baru ini terjadi di lingkungan sekolah serta menekankan pentingnya memastikan suara anak-anak didengar.

Ia menegaskan bahwa masih banyak kasus bullying yang memerlukan ketegasan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman. “Apa yang terjadi harus menjadi pelajaran agar kita lebih waspada. Saya telah meminta Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terulang,” ujarnya.

Rano juga memaparkan berbagai langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak, mulai dari pemutihan lebih dari 6.000 ijazah yang sempat tertahan di sekolah hingga peningkatan jumlah penerima KJP dari sekitar 200 ribu menjadi 715 ribu.

Ia turut menyoroti perlunya dukungan lebih besar bagi anak perempuan yang ingin berpartisipasi dalam olahraga, termasuk sepak bola, serta pentingnya regulasi yang membatasi paparan rokok terhadap anak—salah satunya melalui rencana perda pelarangan merokok di area tertentu.

“Tidak ada cara lain selain bekerja sama melakukan perbaikan. Pemerintah menjadi fasilitator, namun gerakan ini harus tumbuh dari masyarakat yang merasakan langsung dampaknya,” kata Rano.

Sebagai informasi, Kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan dan Anak akan berlanjut dengan pemasangan stiker Anti Kekerasan di armada Transjakarta pada 26 November, serta roadshow kampanye di empat wilayah kota administrasi pada 1–4 Desember 2025. Puncak kampanye akan digelar pada 21 Desember 2025 melalui acara Jakarta Penuh Warna.

Upaya sosialisasi juga diperkuat melalui penyebaran infografis, videotron, serta bingkai foto digital agar pesan perlindungan perempuan dan anak dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara berkelanjutan.

Artikel Rano Karno Ungkap Langkah DKI Perkuat Perlindungan Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rapat tersebut juga diisi dengan penjelasan dari pihak eksekutif serta perumusan akhir rancangan APBD sebelum nantinya disahkan melalui rapat paripurna.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menjelaskan bahwa proses pembahasan berlangsung cukup panjang dan intensif. Salah satu faktor utamanya adalah penyesuaian anggaran akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia memastikan penyesuaian tersebut tidak akan mengganggu pelayanan dasar bagi masyarakat.

“Telah disepakati total APBD DKI tahun 2026 sebesar Rp81,3 triliun. Pembahasan memang cukup alot karena adanya pengurangan DBH, namun kami pastikan layanan publik tetap aman,” ujar Khoirudin dikutip dari laman berita jakarta, Jumat (31/10).

Ia menegaskan, DPRD dan Pemprov DKI akan terus mengawal program-program prioritas yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan sosial, serta layanan pendidikan dan kesehatan.

“Seluruh program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tetap kami perjuangkan agar tidak dikurangi. Tugas kami memastikan anggaran daerah benar-benar berpihak pada warga Jakarta,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga memberi catatan terhadap beberapa program yang mengalami penyesuaian, di antaranya pengadaan lahan pemakaman dan pengendalian banjir.

Khoirudin menjelaskan, kebutuhan lahan makam di Jakarta semakin mendesak akibat keterbatasan ruang yang tersedia. Karena proses pengadaan lahan membutuhkan waktu cukup panjang, sebagian alokasi anggaran akan dialihkan ke APBD Perubahan 2026.

“Pengadaan tanah untuk makam dan pengendalian banjir tetap penting, namun prosesnya bisa memakan waktu hingga enam bulan. Pelaksanaannya bisa dimulai lebih dulu, sedangkan penyesuaian anggarannya akan dibahas dalam perubahan nanti,” tuturnya.

Ia menambahkan, DPRD akan terus memastikan seluruh program strategis daerah yang tercantum dalam APBD 2026 dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta.

Artikel DPRD DKI Sepakati APBD Rp81,3 Triliun, Pemakaman dan Banjir Jadi Sorotan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Menurut data dari PPATK, tercatat sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat dalam aktivitas judi online, dengan total nilai transaksi mencapai Rp3,12 triliun. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan,” ujar Rano dalam Talkshow “Podcast on the Spot” di Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Minggu (26/10).

Menurutnya, upaya paling efektif dalam menangani masalah ini adalah dengan meningkatkan kesadaran publik mengenai bahaya judi online yang dapat merusak kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk melakukan edukasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Rano juga mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengidentifikasi ribuan pelaku judi online, di mana sekitar 5.000 di antaranya merupakan penerima program bantuan sosial (bansos) seperti KJP dan KJMU. Ia menyoroti tantangan pengawasan karena kartu ATM bantuan tersebut umumnya dipegang oleh orang tua penerima.

Pemprov, kata Rano, terus berupaya mencari strategi terbaik untuk menekan praktik judi online, termasuk melalui kampanye edukatif. Ia pun mengapresiasi inisiatif Kejaksaan RI yang menggelar kegiatan edukasi publik seperti pameran di Lapangan Banteng.

“Acara seperti ini sangat penting agar masyarakat lebih memahami persoalan hukum dan dampak sosialnya. Kegiatan penyuluhan seperti ini harus sering dilakukan, bahkan bisa digelar di car free day setiap pekan,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Jaksa Agung RI, Asep N. Mulyana, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026.

Asep menuturkan, penerapan KUHP baru nantinya akan menekankan pendekatan humanis dalam proses penegakan hukum. Salah satu bentuknya ialah penerapan kerja sosial dan reintegrasi sosial sebagai alternatif hukuman.

“Reintegrasi sosial dan perbaikan perilaku pelaku kejahatan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Artikel Rano Karno Sebut 602 Ribu Warga Jakarta Terlibat Judi Online pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pada tahap ini, bantuan diberikan kepada 1.238 peserta didik dengan nilai total mencapai Rp4,13 miliar.

“Hari ini saya bersyukur bisa menyerahkan bantuan pemutihan ijazah untuk 1.238 siswa dengan nilai lebih dari Rp4,1 miliar,” ujar Pramono.

Sejauh ini, Pemprov DKI bersama Baznas Bazis DKI Jakarta telah menyalurkan pemutihan ijazah untuk 3.297 siswa dengan nilai sekitar Rp12 miliar. Pramono berharap, ijazah yang berhasil ditebus dapat dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Bantuan ini bukan hanya untuk hari ini, tetapi menjadi modal penting bagi masa depan para penerima dan keluarganya,” tambahnya.

Dilansir dari laman berita jakarta, selain pemutihan ijazah Pemprov DKI juga telah menyalurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi 707.513 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 16.979 mahasiswa. Pramono bahkan menginstruksikan perluasan program KJMU hingga jenjang S2 dan S3 agar semakin banyak anak Jakarta bisa menempuh pendidikan tinggi.

“Untuk memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga, harus ada generasi yang bisa memperoleh pendidikan setinggi mungkin,” tegasnya.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menjelaskan bahwa dari total penerima tahap IV gelombang kedua, sebanyak 45 siswa berasal dari SD, 266 siswa SMP, 147 siswa SMA, 759 siswa SMK, dan 21 peserta didik PKBM. Dengan tambahan ini, bantuan pemutihan ijazah sejak tahap pertama hingga kini sudah menjangkau 3.297 siswa dengan nilai total Rp12,08 miliar.

Program ini juga terbukti memberi dampak nyata. Misalnya, Sony Pery Sahat Silitonga, lulusan SMK Walang Jaya 2019 yang kini bekerja di PT Gemilang Nusantara setelah ijazahnya ditebus, serta Nadia Syah, lulusan SMK PGRI 3 Jakarta yang kini bekerja di PT My Republic.

Salah satu penerima terbaru, Nasa Nur Rapida (22), lulusan SMK Kencana Jakarta Utara 2021, mengaku sangat terbantu. Sebelumnya, ia kesulitan mengambil ijazah karena kendala biaya, sementara ia menjadi tulang punggung keluarga dengan empat adik kecil.

“Terima kasih kepada Pemprov DKI yang sudah membantu menebus ijazah saya. Semoga dengan ijazah ini saya bisa melamar ke perusahaan besar, bahkan BUMN,” kata Nasa dengan haru.

Menurut Nahdiana, keberhasilan para penerima menunjukkan bahwa program ini benar-benar membuka jalan bagi anak-anak Jakarta menuju masa depan yang lebih cerah.

Artikel Harapan Baru, Ribuan Siswa Jakarta Bebas dari Masalah Ijazah Tertahan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Pramono, kewenangan pencabutan bantuan pendidikan tersebut sepenuhnya berada di tangan Pemprov DKI.

“Tidak benar kalau KJP atau KJMU dicabut. Pemerintah Jakarta tidak akan melakukan itu, karena kewenangan ada di Pemprov dan khususnya di tangan gubernur. Saya sudah putuskan tidak ada pencabutan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (3/9).

Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga menegaskan bahwa hak peserta didik atas KJP maupun KJMU tetap terjamin meski mereka ikut serta dalam aksi penyampaian pendapat.

Kepala Disdik DKI, Nahdiana, menyebutkan bahwa aksi demonstrasi berbeda dengan kasus tawuran. Ia menilai penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara, termasuk para pelajar dan mahasiswa.

“Tugas kami adalah membekali mereka supaya bisa menyampaikan aspirasi secara tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya.

Namun, Nahdiana mengingatkan, penerima KJP atau KJMU yang terbukti melakukan tindakan pidana, seperti perusakan atau aksi anarkis, tetap akan menghadapi sanksi. Bantuan pendidikan bisa saja dicabut bila ada putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.

“Kami tidak akan gegabah, semua menunggu proses hukum. Karena itu, saya mengimbau para pelajar dan mahasiswa agar selalu bertindak sesuai koridor hukum,” tegasnya.

Artikel Benarkah KJP dan KJMU Dicabut Jika Ikut Demo? Begini Jawaban Gubernur DKI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Deputi Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menegaskan bahwa perekonomian Jakarta merupakan barometer nasional. Apa pun kebijakan yang dilakukan di DKI, menurutnya, akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

“Posisi Jakarta sangat strategis. Program quick wins yang dijalankan sejauh ini sangat baik dan berdampak positif,” ujarnya usai menghadiri kegiatan Rilis APBD 2025 DKI Jakarta di Balai Kota, Rabu (27/8).

Pertumbuhan Ekonomi di Atas Nasional

Iwan menambahkan, beragam program pemerintah daerah terbukti memberikan dampak langsung pada perekonomian. Hal ini tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang mencapai 5,18 persen pada kuartal II 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,12 persen.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan keberhasilan yang perlu diapresiasi. Pasalnya, Jakarta menyumbang kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

“Pertumbuhan ekonomi DKI memberi kontribusi sebesar 16,61 persen terhadap nasional. Ini sebuah kesuksesan yang patut kita syukuri dan terus dukung,” tandasnya dikutip dari laman berita jakarta. 

Realisasi APBD dan Program Quick Wins

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memaparkan bahwa realisasi belanja APBD 2025 telah mencapai 37 persen atau sekitar Rp30,95 triliun dari total anggaran Rp91,34 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan daerah tercatat Rp43,65 triliun atau sekitar 56 persen, lebih tinggi 10–15 persen dibandingkan capaian rata-rata nasional pada semester pertama.

Selain itu, ia juga menjelaskan beberapa program quick wins yang sudah dijalankan, antara lain:

• Penambahan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
  
• Program penebusan ijazah bagi siswa yang tertahan karena biaya.
  
• Fasilitas gratis naik transportasi umum untuk 15 kategori masyarakat, termasuk Transjabodetabek.
  
• Kenaikan tunjangan bagi kader dasawisma serta pengurus RT/RW.
  

Pramono meyakini, program-program ini menjadi bantalan sosial perekonomian yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekaligus menjadi solusi atas masalah kesenjangan sosial yang masih menjadi tantangan utama di Jakarta.

Artikel BI: Program Quick Wins Sukses Dongkrak Ekonomi DKI Jakarta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Gubernur yang ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Kamis (14/8).

“Saya mengeluarkan Pergub yang mengatur agar lansia, pemegang KJP, dan penyandang disabilitas dapat menikmati wisata di Jakarta secara gratis. Layanan ini khusus bagi warga Jakarta,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta saat meninjau kawasan Kolong Tol Slipi, Jakarta.

Beberapa destinasi yang masuk daftar bebas biaya antara lain Taman Margasatwa Ragunan, Cawan Monas, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Wayang, Museum Tekstil, Museum Bahari, Museum Arkeologi Onrust, Situs Marunda Rumah Si Pitung, Museum Sejarah Jakarta, Museum Joang 45, Museum MH Thamrin, dan Museum Taman Prasasti.

“Fasilitas ini diberikan khusus untuk penyandang disabilitas, lansia, serta pemegang KJP dan KJP Plus,” tegasnya.

Pramono berharap langkah ini dapat membuka kesempatan bagi warga Jakarta untuk menikmati fasilitas wisata yang dimiliki daerah.

“Mudah-mudahan, warga yang selama ini belum berkesempatan berkunjung ke tempat wisata milik Pemprov bisa merasakannya,” tutupnya.

Artikel Kabar Gembira! 12 Tempat Wisata Jakarta Gratis untuk Lansia, Difabel, dan Pemegang KJP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Survei bertajuk “Menguji Kognisi dan Kepuasan Publik terhadap 40 Quick Wins Gubernur DKI Jakarta” ini dilakukan pada 19–26 Mei 2025. Sebanyak 1.280 responden dari lima wilayah Jakarta dipilih secara acak dengan metode stratified random sampling, menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,78 persen.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, menjelaskan bahwa tingkat kepuasan publik secara umum terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta mencapai 77,73 persen. Sementara itu, sebanyak 22,27 persen responden menyatakan tidak puas.

“Mayoritas warga menilai kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno mampu memahami persoalan mendasar di Jakarta, mampu menyerap aspirasi masyarakat, dan menjalankan program dengan pendekatan yang tenang namun efektif,” ujar Hasyibulloh dalam pernyataan tertulis, Rabu (25/6).

Melansir dari laman berita jakarta, secara rinci, 78,1 persen responden menyatakan puas terhadap upaya pemerintah dalam menyerap aspirasi publik. Sementara itu, 76,4 persen puas terhadap komitmen pemerintah dalam menepati janji kampanye dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi Jakarta. Namun, transparansi anggaran masih menjadi sorotan, dengan tingkat kepuasan publik berada di angka 67,89 persen.

Survei ini juga mengukur tingkat pengetahuan publik (kognisi) dan kepuasan terhadap 40 program unggulan Quick Wins yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta. Program seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemutihan ijazah, dan integrasi transportasi Jabodetabek menjadi yang paling dikenal dan diapresiasi warga.

Namun, beberapa program lain seperti Jakarta Collaboration Fund, pengembangan kawasan mixed-used development, dan pembangunan RSUD Internasional Cakung dinilai masih kurang dikenal atau belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim—yang dikenal sebagai Chico Hakim—mengapresiasi hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan warga terhadap 100 hari kinerja Pramono Anung.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan angka kepuasan publik yang mencapai 77 persen. Ini bukan hanya tinggi, tapi sangat tinggi,” ujar Chico.

Ia juga menambahkan bahwa hasil ini sejalan dengan survei serupa yang dilakukan Litbang Kompas, yang mencatat angka kepuasan terhadap Pramono Anung di angka 64,5 persen.

Meski demikian, Chico menegaskan bahwa Pemprov DKI tidak akan cepat berpuas diri. Evaluasi dan penyempurnaan terhadap berbagai program tetap akan dilakukan, terutama pada program yang belum berjalan optimal.

“Kami sadar bahwa masih ada kekurangan di sana-sini. Tiga bulan lebih tentu belum cukup untuk menuntaskan seluruh persoalan Jakarta, tetapi ini menjadi pijakan awal yang baik,” pungkasnya.

Artikel Hasil Survei: Warga Jakarta Puas dengan Kinerja Pramono Anung dan Rano Karno pertama kali tampil pada Katafoto.id.