SD Negeri 3 Sorong, misalnya, dilaporkan belum memiliki fasilitas toilet meski menampung sekitar 300 siswa. Kondisi ini dinilai sangat berisiko terhadap kesehatan para pelajar. Sementara di SMP Negeri 5 Sorong, pihak sekolah mengaku kerap menghadapi gangguan dari oknum yang menggunakan area sekolah untuk kegiatan mabuk-mabukan pada malam hari.

“Situasi tersebut tidak hanya menimbulkan kehilangan aset sekolah, tetapi juga mengancam keamanan lingkungan belajar,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat memimpin Kunjungan Kerja Reses ke Sorong, Papua Barat Daya, Senin (6/10).

Komisi X menilai, ketimpangan fasilitas ini menjadi bukti bahwa program revitalisasi pendidikan belum merata di seluruh Indonesia, termasuk di Papua Barat Daya. Untuk itu, Komisi X menyalurkan bantuan senilai Rp100 juta kepada masing-masing sekolah guna menangani kebutuhan mendesak.

Namun demikian, politisi Fraksi PKB tersebut menilai bantuan sementara itu masih jauh dari cukup. Ia menegaskan, pada tahun 2026 nilai bantuan akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan sekolah. DPR juga mendesak pemerintah pusat agar memberikan fleksibilitas dalam penggunaan dana revitalisasi pendidikan di daerah.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 Tahun 2021 yang membatasi kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sekolah menengah. Regulasi tersebut mengalihkan wewenang pembinaan SMA/SMK dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Barat.

Kebijakan ini memicu sejumlah persoalan, termasuk keterlambatan pembayaran gaji guru serta perubahan struktur organisasi dinas pendidikan daerah. “Akibatnya, dana pendidikan provinsi tidak dapat digunakan untuk pembangunan maupun revitalisasi sekolah,” jelas Lalu Hadrian.

Komisi X berencana membahas persoalan ini bersama Kementerian Dalam Negeri agar tidak menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan di Papua Barat Daya. DPR berharap revitalisasi pendidikan dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan. 

Artikel Miris, Sekolah di Sorong Tak Punya Toilet dan Jadi Tempat Mabuk di Malam Hari pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Apakah Komisi X DPR RI dapat menyetujui permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama, pertama saudara Ole Lennard Ter Haar Romenij, kedua saudara Dion Wilhelmus Eddy Markx, ketiga saudara Tim Henri Victor Geypens?”tanya Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang disambut dengan seruan setuju oleh seluruh anggota yang hadir dalam rapat di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (03/02)

Pemberian kewarganegaraan kepada ketiga atlet sepak bola ini disetujui dengan dua syarat utama. Pertama, mereka harus berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan ekosistem sepak bola nasional.

“(Naturalisasi) tidak hanya untuk meningkatkan kualitas tim nasional, tetapi juga (harus) mendorong pembinaan pemain lokal demi kemajuan sepakbola secara keseluruhan,” jelas Hetifah, yang juga merupakan anggota Fraksi Partai Golkar.

Kedua, proses naturalisasi ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat persatuan, dan menginspirasi generasi muda, sehingga kontribusinya tidak hanya terlihat pada prestasi olahraga tetapi juga dalam memperkokoh rasa kebanggaan sebagai bangsa.

Keputusan hasil persetujuan naturalisasi ini akan disampaikan pada Rapat Paripurna untuk diputuskan dan kemudian ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Umpan terukur permainan maju, Indonesia bersorak riang terpadu. Tim, Dion dan Ole siap bertarung, semangat Garuda terus menggaung. Ubur-ubur, ikan lele. Selamat berjuang Tim, Dion dan Ole,” tutup Hetifah dengan pantun yang menghibur ketiga atlet yang akan dinaturalisasi.

Sementara  Komite Eksekutif Sumardji menyatakan rasa syukur atas persetujuan rekomendasi naturalisasi yang diberikan oleh Komisi XIII dan Komisi X DPR RI kepada tiga pemain sepak bola tersebut.

“Mewakili Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi XIII dan Komisi X yang telah memberikan rekomendasi untuk proses naturalisasi Ole, Dion, dan Tim. Dukungan ini sangat berarti untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Kami berharap mereka bisa segera debut bersama timnas dan menambah kekuatan Timnas Indonesia, dengan harapan dapat lolos ke Piala Dunia,” kata Sumardji.

Selanjutnya, proses naturalisasi akan dilanjutkan dengan rapat paripurna DPR pada hari berikutnya, diikuti dengan Keputusan Presiden (Keppres). Tahap terakhir akan melibatkan pengambilan sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Setelah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI), ketiga pemain tersebut akan berpindah federasi.

Timnas Indonesia dijadwalkan akan melakoni dua pertandingan penting di Ronde Ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret mendatang. Skuad Garuda akan bertandang melawan Australia pada 20 Maret, kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret.

Artikel Tok! Komisi X DPR Setujui Naturalisasi Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“(Beleid tersebut) tidak sejalan dengan amanat Pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” ujar Abdul Fikri dikutip dari keterangan tertulis laman dpr di Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Menurutnya, penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa sekolah sama saja membolehkan budaya seks bebas kepada pelajar.

“Alih-alih menyosialisasikan resiko perilaku seks bebas kepada usia remaja, malah menyediakan alatnya, ini nalarnya kemana?” imbuhnya.

Abdul Fikri menambahkan semangat dan amanat pendidikan nasional adalah menjunjung budi pekerti yang luhur dilandasi norma-norma agama yang telah diprakarsai oleh para founding father bangsa ini.

“Salah langkah kalau kita malah mengkhianati tujuan besar pendidikan nasional yang sudah kita cita-citakan bersama,” ujar mantan kepala sekolah di SMK Tegal ini.

Ia justru menekankan pentingnya pendampingan (konseling) bagi siswa dan remaja, khususnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi melalui pendekatan norma agama dan nilai pekerti luhur yang dianut budaya ketimuran di nusantara.

“Tradisi yang telah diajarkan secara turun temurun oleh para orangtua kita adalah bagaimana mematuhi perintah agama dalam hal menjaga hubungan dengan lawan jenis, dan resiko penyakit menular yang menyertainya,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). PP 28/2024 itu mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Aturan itu diteken Presiden Jokowi pada Jumat pekan lalu, 26 Juli 2024.  Dalam Pasal 103 ayat (1) beleid tersebut berbunyi, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Kemudian, ayat (4)nya menyatakan: pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Artikel DPR Mengecam Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Siswa Sekolah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Tujuh tahun kita PPDB, formatnya masih sama. Rasanya harus ada perubahan yang mendasar. Saya tawarkan tiga opsi, tiga opsi ini mudah-mudahan bisa dilihat nanti di dalam pemerintahan berikutnya,” ujarnya seperti dikutip dari laman dpr dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan jajaran Eselon I Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Opsi pertama yakni, membangun sekolah baru, yang akan memakan anggaran namun menurutnya bisa memanfaatkan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

“Apabila disisipkan saja mungkin Rp50 triliun tiap tahun, maka dalam 10 tahun itu (Pembangunan sekolah baru) akan selesai. Jadi untuk membangun sekolah-sekolah baru, itu opsi pertama. Tentu membutuhkan waktu, membutuhkan aset dan sebagainya,” ujarnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat juga menyepakati opsi kedua, usulan anggota Komisi X lainnya mengenai pemberdayaan sekolah swasta dalam proses PPDB. Sehingga output lulusan sekolah dapat tertampung semua ke sekolah jenjang berikutnya.

“Intinya adalah output daripada SD semua tertampung di SMP, output daripada SMP semua tertampung di SMA. Mau itu sekolah negeri, mau itu sekolah swasta. Namun tentu butuh dukungan untuk swasta, ya gurunya, ya lab-nya, ya sarana-prasarana, ya biaya operasionalnya,” ujarnya.

Dorongan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung sekolah swasta juga diperlukan. Sehingga, Pemda dapat membantu anggaran sekolah swasta melalui transfer dana ke daerah juga. Pemberdayaan sekolah swasta ini juga dapat mengatasi masalah sekolahyang kekurangan siswa.

Kemudian opsi terakhir yakni merubah sistem PPDB. “Opsi ketiga, saya pahit-pahit saja, mengubah PPDB. Judulnya nanti mau kembali ke NEM kek, mau kembali ke apa, silahkan. Tapi kalau sampai tidak berubah, terlalu. Karena ini bagaimanapun pemerintah ke depan harus punya komitmen yang sama,” imbuhnya

Artikel PPDB Bermasalah Setiap Tahun, DPR Tawarkan Tiga Opsi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Belakangan heboh tentang UKT, karena PTN (perguruan tinggi negeri) diharuskan mencai dana sendiri. Sehingga membebankan ke mahasiswa. Menurut saya sebenarnya banyak cara yang bisa dilakukan oleh PTN untuk mendapatkan dana tanpa harus membebankan ke mahasiswa,” ujar Johar.

Politisi Fraksi Partai Gerindra mencontohkan pengalamanya ketika kuliah di negara lain. Kampus tempat ketika menimba ilmu mempunyai fund rising team yang bertugas mencari dana dari perusahaan sekitar (program CSR –red) yang notabene mengambil kekayaan alam daerah tersebut. Sehingga anak bangsa juga ikut menikmati hasil dari kekayaan alam daerahnya sendiri.

“Biaya penelitian saya juga dibiayai oleh kampus, padahal saya dari negara lain. Jadi jangan lagi UKT itu diambil atau dibebankan dari mahasiswa,” tambahnya.

Bahkan, lanjut Johar, pihaknya berharap agar ke depan seluruh anak bangsa bisa gratis menimba ilmu. Mulai dari Pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), SMP, SMA sampai S1, dan seterusnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Negara Finlandia di Eropa.

Pada kesempatan itu Johar juga menyinggung anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN yang tidak seutuhnya digunakan untuk pendidikan. Melainkan diberikan kepada kedinasan, bahkan gaji pegawai lewat transfer umum ke daerah. (ayu/aha)

Artikel Jika UKT Harus Naik, Jangan Dibebankan ke Mahasiswa pertama kali tampil pada Katafoto.id.