Pernyataan tersebut disampaikan Mashudi setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Mashudi mengatakan instruksi penertiban telah disampaikan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan, termasuk kepala lapas (Kalapas), kepala rumah tahanan negara (Karutan), dan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

“Saya sudah sampaikan kepada seluruh Kalapas, Karutan, KPLP, kalau memang bangunan itu tidak sesuai dengan aturan, ya kita atur dan kita bongkar,” kata Mashudi usai RDP Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Senin (28/9).

Menurut Mashudi, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KaUPT) Pemasyarakatan. Surat tersebut berisi instruksi agar bangunan yang tidak sesuai ketentuan segera ditertibkan.

Ia menegaskan sanksi akan diberikan apabila instruksi tersebut tidak dijalankan oleh pejabat terkait.

“Kalau memang nanti Kakanwil, Kalapas tidak melaksanakan itu, kita akan tindak tegas,” ucap Mashudi.

13 Bangunan di Bantaran Sungai Ciliwung Dicek

Untuk kasus Lapas Cibinong, Mashudi mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah bangunan masih dilakukan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung.

Keberadaan bangunan tersebut juga disebut belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Pemerintah masih mendalami sejumlah aspek terkait bangunan tersebut, mulai dari administrasi, status aset, hingga pemanfaatannya.

Mashudi mengatakan pihaknya belum dapat memastikan dari mana sumber pembiayaan pembangunan 13 rumah dinas tersebut. Pemeriksaan masih berjalan dan hasil akhirnya akan disampaikan setelah seluruh proses pendalaman selesai.

“Kalau tidak dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ya kita bongkar,” kata Mashudi.

Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan

Persoalan di Lapas Cibinong sebelumnya juga berujung pada penonaktifan lima pejabat struktural. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman menemukan sejumlah persoalan di lapas tersebut.

Kelima pejabat yang dinonaktifkan kini menjalani pemeriksaan untuk mengetahui tanggung jawab masing-masing terkait temuan tersebut.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Komjen Pol Rudi Setiawan, mengatakan pejabat yang dinonaktifkan berasal dari sejumlah posisi penting di Lapas Cibinong.

Mereka terdiri atas Kepala Lapas (Kalapas), Kepala KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” kata Rudi kepada wartawan, Sabtu (26/9).

Rudi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab dan kronologi berbagai persoalan yang ditemukan di Lapas Cibinong.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap para pejabat yang dinonaktifkan maupun pengelolaan fasilitas di Lapas Cibinong.

Artikel Dirjenpas Buka Suara soal 13 Bangunan Lapas Cibinong: Kalau Tak Sesuai Kita Bongkar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sorotan muncul setelah terungkap bahwa kamera pengawas tidak terpasang di area rumah dinas yang berada di dalam kawasan lapas. Padahal, lokasi tersebut dinilai sebagai salah satu area yang membutuhkan pengawasan.

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mempertanyakan kondisi tersebut kepada Kepala Lapas Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto, dalam rapat dengar pendapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Yanuar menilai keberadaan CCTV penting untuk memantau aktivitas di kawasan rumah dinas, termasuk mengetahui orang maupun barang yang keluar dan masuk.

“Kenapa tidak ada CCTV di situ untuk pengamanan. Kenapa tidak dipasang?” tanya Yanuar Arif Wibowo kepada eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani dalam rapat Komisi XIII DPR, Senin (28/9).

Wisnu sebelumnya mengakui bahwa CCTV memang tidak tersedia di area rumah dinas. Menurut dia, kamera pengawas yang dipasang pihak lapas selama ini diprioritaskan untuk area blok hunian.

DPR Soroti Masa Jabatan Tiga Tahun

Jawaban tersebut kemudian membuat Yanuar kembali mempertanyakan alasan tidak adanya CCTV di rumah dinas. Terlebih, Wisnu disebut telah menjabat sebagai Kalapas Cibinong selama sekitar tiga tahun.

Menurut Yanuar, selama periode tersebut terdapat kesempatan untuk mengusulkan pengadaan kamera pengawas melalui anggaran.

“Kenapa di rumah Dinas tidak dipasang CCTV? Itu kan tempat vital juga. Kan aneh, Anda tiga tahun di sana, ada tiga periodik anggaran, Anda tidak mengajukan untuk pemasangan CCTV,” katanya.

Yanuar juga menilai kamera pengawas dapat membantu memberikan informasi apabila terjadi aktivitas yang membutuhkan penelusuran di kawasan tersebut.

“Padahal kalau itu ada, selesai kok. Kita tahu siapa yang keluar masuk di situ. Siapa yang angkat-angkat barang di sana,” ujarnya.

Persoalan CCTV ini menjadi bagian dari pembahasan DPR mengenai kondisi kawasan rumah dinas Lapas Cibinong yang sebelumnya mendapat perhatian setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas di lokasi tersebut. Dalam rapat yang sama, Wisnu juga mengakui dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang dari rumah dinas dengan alasan barang tersebut bukan milik negara.

Artikel Rumah Dinas Lapas Cibinong Tak Ada CCTV, DPR: Kenapa Tidak Dipasang? pertama kali tampil pada Katafoto.id.