Pigai mengatakan perkembangan teknologi informasi membuat setiap peristiwa kekerasan di Papua kini cepat diketahui publik. Menurutnya, arus informasi yang semakin terbuka menyebabkan berbagai kejadian dengan mudah menjadi perhatian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kekerasan harus dicegah dan tidak boleh terus terjadi. Situasi keamanan dan HAM di Papua saat ini menjadi perhatian serius karena setiap peristiwa yang muncul akan membentuk persepsi global terhadap kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa eskalasi konflik yang terus meningkat menunjukkan penyelesaian persoalan Papua tidak dapat dilakukan dengan pendekatan biasa.

Lebih lanjut, dalam keterangam tertulis di Jakarta, Minggu (10/5), Pigai menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki mandat konstitusional untuk melakukan pemantauan, penyelidikan, serta pengumpulan data dan fakta terkait kondisi HAM di Indonesia.

“Berdasarkan dari catatan baik dari domestik maupun internasional menunjukkan adanya peningkatan eskalasi. Dalam hampir sebulan saja, tidak kurang dari 20 orang meninggal dalam 5 (lima) peristiwa yakni Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika dan Tembagapura,” jelas Pigai.

Menurutnya, penyelesaian konflik Papua membutuhkan langkah besar dan keputusan politik tingkat tinggi yang melibatkan banyak pihak. Ia menilai konflik di Papua merupakan persoalan strategis nasional yang tidak bisa ditangani hanya oleh satu kementerian atau lembaga.

“Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional,” tegas Pigai.

Selama ini pemerintah bersama sejumlah lembaga, termasuk Komnas HAM, masih lebih banyak menangani persoalan secara kasus per kasus. Pendekatan tersebut dinilai belum cukup untuk menyelesaikan akar persoalan yang memicu konflik berkepanjangan di Papua.

Karena itu, Pigai menekankan pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk membuka ruang dialog dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Kementerian HAM, lanjut Pigai, akan terus mendorong lahirnya solusi penyelesaian konflik yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berbasis penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan warga negara di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, sekaligus menghadirkan solusi damai yang mampu menyelesaikan persoalan konflik secara mendasar.

Artikel Konflik Kekerasan di Papua Meningkat, Menteri HAM Buka Suara pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Enos Tipagau selama ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) prioritas nasional karena keterlibatannya dalam berbagai aksi kekerasan. Ia diketahui terlibat dalam serangkaian serangan bersenjata, termasuk penembakan terhadap prajurit TNI di Kampung Mamba pada Februari 2021, serangan terhadap warga sipil, serta pembakaran fasilitas umum seperti ambulans milik Bandara Bilorai. Aksi-aksinya tercatat dalam sedikitnya lima laporan polisi di wilayah hukum Polres Intan Jaya.

Mengurip dari keterangan tertulis, operasi gabungan yang menewaskan Enos digelar pada Sabtu, (05/07) melibatkan 81 personel yang dipimpin langsung oleh Dansektor Intan Jaya. Tim terdiri dari 62 personel Satgas Tindak, 14 anggota Satgas Gakkum, dan 5 personel Satgas Intel. Rangkaian operasi diawali dengan pengarahan tengah malam di pos, dan eksekusi penindakan dilakukan sekitar pukul 06.00 WIT pada koordinat 53M 725027 9587457.

Dalam penyergapan tersebut, Enos Tipagau dinyatakan tewas di tempat. Dari lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain dua unit ponsel (Vivo Y36 dan Nokia 106), satu unit speaker aktif, uang tunai sebesar Rp800.000, serta barang pribadi lainnya seperti noken, pakaian, korek api, dan charger.

Seluruh anggota Satgas Damai Cartenz dilaporkan dalam kondisi selamat, dan logistik operasi tercatat tidak mengalami kendala.

Artikel Buronan KKB Papua Enos Tipagau Tewas dalam Operasi Satgas Cartenz pertama kali tampil pada Katafoto.id.