Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari mendorong investasi hingga menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi nasional dapat tumbuh lebih kuat.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI telah memberikan sejumlah masukan dan catatan terhadap KEM-PPKF 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah menyatakan berbagai pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, serta Fraksi Partai Demokrat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya.

Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh melalui penguatan investasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Langkah tersebut juga akan ditopang oleh sinergi yang lebih erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

“Mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.

Pemerintah juga menyoroti peran Danantara dalam mendorong investasi produktif pada berbagai sektor strategis. Melalui penguatan pemanfaatan aset negara, Danantara diharapkan mampu menarik minat investor global sekaligus mempercepat realisasi investasi yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Investasi tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan tingkat keterampilan dan upah yang lebih baik.

Selain investasi, pemerintah menilai daya beli masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan difokuskan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga melalui perlindungan sosial yang lebih efektif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja.

“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh kuat,” imbuhnya.

Pemerintah juga memastikan sejumlah program prioritas nasional akan terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Purbaya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Untuk tahun 2027, tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah optimistis kombinasi antara peningkatan investasi, kuatnya konsumsi rumah tangga, dan penguatan sektor riil akan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka panjang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Artikel Menuju Target 8 Persen, Pemerintah Siapkan Jurus Investasi dan Daya Beli pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengatakan penandatanganan naskah tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Menurut Ferry, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar operasional KDKMP dapat berjalan optimal sesuai target pemerintah. Karena itu, para manajer dan bendahara koperasi perlu mendapatkan pendampingan, pembinaan, serta sertifikasi kompetensi.

“Kami berharap KDKMP yang dalam waktu dekat akan beroperasi, Kemenkop bersama BNSP merasa perlu untuk memastikan para manajer dan bendahara betul-betul didampingi dan dilakukan pembinaan yang didukung dengan penerbitan sertifikat atas jabatan tersebut,” ujar Ferry usai menyaksikan penandatanganan naskah di Jakarta, Jumat (8/5).

Penandatanganan Naskah Skema Sertifikasi Okupasi Manajer dan Bendahara KDKMP dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destry Anna Sari, bersama Kepala BNSP, Syamsu Bahri.

Pemerintah menargetkan pendidikan sertifikasi profesi akan diberikan kepada 30 ribu manajer KDKMP. Setelah itu, program serupa juga akan diterapkan kepada para bendahara koperasi melalui pembekalan pendidikan terintegrasi.

“Diharapkan manajer (dan nanti dilanjutkan bendahara) ini mampu memahami karakteristik dari usaha yang akan dijalankan koperasi, dan harus punya tanggung jawab untuk memastikan berjalannya usaha di koperasi,” ujarnya.

Skema sertifikasi tersebut akan menjadi standar nasional yang mencakup kompetensi manajerial, operasional usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, hingga tata kelola koperasi. Sertifikasi itu disebut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk jaminan bahwa pengelola koperasi memiliki kemampuan yang terukur, teruji, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menegaskan manajer KDKMP tidak hanya dituntut siap bekerja, tetapi juga harus memiliki kompetensi yang memadai.

Karena itu, pemerintah akan menggelar pelatihan terstruktur selama 15 hari atau setara 90 jam pelajaran di Kementerian Pertahanan melalui fasilitas Komando Latihan (Kolat).

“Saat ini tahapannya adalah rekrutmen kemudian nanti akan ada pendidikan selama sekitar 1,5 bulan termasuk pendidikan kebangsaan dan nanti ada sertifikasi untuk penyiapan kompetensi manajer yang profesional karena kita punya tujuan agar KDKMP ini bisa menjadi pusat ekonomi masyarakat,” ujar Farida.

Sementara Kepala BNSP Syamsu Bahri menilai kolaborasi antara Kemenkop dan BNSP menjadi langkah awal untuk menyiapkan sumber daya manusia koperasi yang profesional dan memiliki tanggung jawab tinggi dalam pengelolaan KDKMP.

Menurutnya, seluruh tahapan pendidikan dan pengujian kompetensi akan dilaksanakan secara bertahap dengan mengacu pada standar baku yang telah ditetapkan.

“Melalui kerja sama ini skema untuk melahirkan manager yang kompeten dan standar yang berlaku, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.

Artikel Kemenkop dan BNSP Siapkan 30 Ribu Manajer Koperasi Bersertifikat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, mengumumkan rencana tersebut saat meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lebak, Banten, Jumat (12/9).

“Dalam waktu dekat, insyaallah akan terbit peraturan pemerintah yang memberikan izin bagi koperasi mengelola tambang dan mineral hingga 2.500 hektare,” kata Ferry.

Ia menilai Kabupaten Lebak memiliki potensi besar di sektor pertambangan. Saat ini, tercatat 344 koperasi desa Merah Putih telah berdiri di wilayah tersebut. Sebagian koperasi direncanakan menerima dukungan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

“Kami berharap LPDB menjadikan Lebak sebagai proyek percontohan pengembangan koperasi desa Merah Putih,” ujarnya dikutip dari laman berita satu. 

Ferry juga memberikan apresiasi kepada Asep Kurnia yang mendirikan Koperasi Desa Giri Mukti dengan modal pribadi. “Perjuangan Kang Asep ini akan kami balas dengan menjadikan Lebak sebagai prioritas pengembangan koperasi desa,” tambahnya.

Selain sektor tambang, pemerintah juga berencana mendorong koperasi desa Merah Putih menjadi agen resmi penyalur gas LPG 3 kilogram. Dengan status tersebut, koperasi akan memperoleh harga agen dan bisa menyalurkan LPG ke warung maupun pelaku UMKM dengan harga yang lebih terjangkau.

“Dengan begitu, koperasi tetap mendapat keuntungan, sementara masyarakat memperoleh LPG dengan harga yang lebih bersahabat,” jelas Ferry.

Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu membantu mengurangi kemiskinan, menekan praktik pinjaman ilegal, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan masyarakat. Ke depan, setiap koperasi desa Merah Putih juga ditargetkan memiliki apotek dan klinik desa, sehingga dapat menyediakan layanan kesehatan dan obat-obatan murah bagi warga.

Program Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan lanjutan dari tahap awal yang diresmikan Presiden Prabowo pada 21 Juli lalu di Klaten, Jawa Tengah. Kini, program tersebut memasuki fase operasional, termasuk di Provinsi Banten.

Artikel Regulasi Segera Terbit, Koperasi Desa Bakal Kelola Tambang 2.500 Ha pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa pihaknya memastikan ketersediaan jaringan internet yang andal di wilayah-wilayah prioritas KDMP. Selain itu, Kemkomdigi melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) juga menyelenggarakan pelatihan berjenjang bagi para pengelola koperasi, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan.

“Program pendampingan ini dilaksanakan secara kolaboratif bersama komunitas digital lokal dan dinas komunikasi daerah agar sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap desa,” ujar Meutya dalam acara peluncuran KDMP di Klaten, Jawa Tengah dikutip dari laman infopublik pada Senin (21/7).

Infrastruktur Digital Jadi Fondasi Ekosistem Koperasi

Kemkomdigi juga menjalankan strategi berbasis data melalui pemetaan wilayah secara berkala. Di Kabupaten Klaten, misalnya, seluruh 379 desa dan 26 kecamatan telah terhubung dengan jaringan fiber optik dan Optical Distribution Point (ODP).

Cakupan jaringan 4G di wilayah ini mencapai 100 persen untuk kawasan permukiman, tanpa satu pun desa yang masuk kategori blankspot. Rata-rata kecepatan internet di Klaten tercatat sebesar 38,16 Mbps untuk unduhan dan 19,03 Mbps untuk unggahan—cukup untuk menopang kelancaran operasional digital koperasi secara berkelanjutan.

Audit jaringan juga rutin dilakukan guna memastikan kualitas layanan tetap optimal, terutama dalam menghadapi lonjakan trafik atau peningkatan kebutuhan data.

Integrasi Pelatihan Digital dan Super Apps Koperasi

Dalam rangka memperkuat digitalisasi koperasi, Kemkomdigi tengah menjalin koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) untuk mengintegrasikan platform Digitalent Academy dengan super apps koperasi yang sedang dikembangkan.

Integrasi ini ditujukan untuk mendukung pengelolaan koperasi secara modern, mulai dari pendataan anggota, transaksi digital, hingga pemantauan kinerja koperasi secara real-time.

“Kami tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga membangun ekosistem digital yang mendorong tata kelola koperasi yang partisipatif dan efisien,” jelas Meutya.

Kemkomdigi menilai KDMP sebagai model ideal dalam mengembangkan digitalisasi ekonomi desa yang inklusif dan terukur. Koperasi Merah Putih mengintegrasikan berbagai layanan—dari distribusi logistik, transaksi keuangan, pelatihan SDM, hingga layanan kebutuhan dasar—dalam satu ekosistem komunitas berbasis digital.

Contoh nyata terlihat di KDMP Bentangan, Klaten, yang telah mengoperasikan enam gerai dan memiliki lebih dari seribu anggota aktif. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan bisa berjalan seiring dengan transformasi digital yang tepat guna.

Artikel Kemkomdigi Perkuat Koperasi Merah Putih Lewat Jaringan Internet dan Pelatihan Digital pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan Badan Hukum Koperasi kepada lima perwakilan pengurus koperasi, yakni Bambang Gunarsa (KDMP Bentangan, Klaten), Jamaluddin Adiwijaya (KDMP Sumbung, Boyolali), Parni (KDMP Karangdowo, Klaten), Sumanto (KKMP Banyuanyar, Surakarta), dan Rizka Hidayati (KDMP Ceper, Klaten).

Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa peluncuran kelembagaan ini merupakan bagian dari gerakan strategis membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif, modern, dan berpihak pada rakyat kecil.

“Hari ini kita memperkenalkan wajah baru koperasi Indonesia. Koperasi yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah produksi dan distribusi, tetapi juga alat untuk memangkas rantai pasok, melawan tengkulak dan rentenir, serta memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku ekonomi desa dengan semangat gotong royong,” ujar Zulkifli Hasan.

Presiden Prabowo menekankan bahwa koperasi adalah alat perjuangan ekonomi bagi rakyat kecil. Menurutnya, peluncuran 80.081 koperasi ini merupakan langkah besar dan strategis dalam menghadirkan pemerataan ekonomi yang sesungguhnya.

“Hari ini adalah hari bersejarah. Kita tidak hanya membentuk kelembagaan, tetapi memulai suatu gerakan nasional. Koperasi Merah Putih adalah strategi besar untuk mengurangi dominasi ekonomi yang merugikan masyarakat,” tegas Prabowo.

Tak hanya sebatas status hukum, koperasi-koperasi tersebut akan didukung oleh infrastruktur nyata seperti gudang penyimpanan, cold storage, gerai sembako, apotek, armada logistik, hingga fasilitas pinjaman super mikro untuk mempercepat distribusi barang dan sirkulasi ekonomi lokal.

“Kalau ada niat dan dorongan kuat, yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kita mulai dari 80 ribu koperasi,” kata Presiden menutup pernyataannya.

Peluncuran gerakan ini ditandai dengan penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo sebagai simbol dimulainya transformasi besar menuju kemandirian ekonomi rakyat melalui koperasi.

Artikel Presiden Prabowo Luncurkan 80.081 Koperasi Merah Putih pertama kali tampil pada Katafoto.id.