Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyebut bahwa aturan ini sudah lama diarahkan oleh OJK dan ditegaskan secara resmi melalui surat edaran dan ketentuan internal.

“Penetapan batas maksimum manfaat ekonomi (bunga) adalah hasil arahan OJK, bukan kesepakatan pelaku usaha. Ini tertuang dalam surat OJK No. S-408/NB.213/2019 serta diperkuat lewat SEOJK No.19/SEOJK.06/2023,” ujar Agusman dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).

Lindungi Konsumen dan Bedakan Pinjol Legal dengan Ilegal

Menurut Agusman, seperti dilansir dari laman liputan6, kebijakan pembatasan bunga ini bertujuan melindungi masyarakat dari beban bunga yang mencekik, serta untuk membedakan penyelenggara pinjaman online legal yang terdaftar di OJK—dikenal dengan istilah Pindar—dengan pinjol ilegal yang tidak punya izin resmi.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat membedakan mana penyedia layanan yang diawasi OJK dan mana yang tidak. Ini juga bagian dari perlindungan konsumen agar tidak terjebak pinjaman dengan bunga tinggi dari pinjol ilegal,” lanjutnya.

OJK Hormati Proses Hukum KPPU

Terkait proses penyelidikan yang sedang dilakukan KPPU, OJK menyatakan bersikap terbuka dan siap berkoordinasi jika dibutuhkan. OJK menekankan pentingnya tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“OJK menghormati jalannya investigasi yang dilakukan KPPU dan siap berkoordinasi sesuai kebutuhan. Pengawasan terhadap industri Pindar tetap berjalan seperti biasa,” tegas Agusman.

Evaluasi Berkala dan Pengawasan Berkelanjutan

Agusman menambahkan bahwa OJK terus melakukan evaluasi terhadap batas manfaat ekonomi yang diterapkan pelaku fintech lending. Pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara juga dijalankan secara berkala untuk memastikan keamanan pengguna.

“Kami ingin memastikan layanan fintech lending tetap memberikan rasa aman dan dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara wajib mematuhi prinsip perlindungan konsumen,” pungkasnya.

Artikel OJK Tegaskan Bunga Pinjol Legal Bukan Kartel, Ini Penjelasannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia telah menjatuhkan denda sebesar Rp202,5 miliar (setara $12,6 juta) kepada Google pada Rabu. Denda ini terkait dengan dugaan pelanggaran antimonopoli dalam sistem pembayaran Google Play Store.

KPPU juga memerintahkan Google untuk menghentikan kewajiban penggunaan sistem Google Play Billing (GPB) di platform Google Play Store. Selain itu, perusahaan diwajibkan memberikan akses bagi seluruh pengembang ke program User Choice Billing (UCB) dengan diskon biaya layanan minimum 5% selama satu tahun setelah keputusan diterapkan, sesuai pernyataan resmi KPPU.

Penyelidikan Dominasi Pasar Google
Investigasi KPPU terhadap dominasi pasar Google dimulai pada 2022. Temuan menunjukkan bahwa Google memaksa pengembang aplikasi di Indonesia untuk menggunakan sistem GPB, yang mengenakan biaya hingga 30%. Tarif ini dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan sistem pembayaran alternatif yang tersedia di pasar.

GPB sendiri mengelola transaksi antara pengguna dan pengembang untuk pembelian dalam aplikasi. Google Play Store melarang penggunaan metode pembayaran lain di luar GPB. Kebijakan tersebut, menurut KPPU, menyebabkan penurunan jumlah pengguna aplikasi, berkurangnya transaksi, serta menurunnya pendapatan pengembang.

Google Play Store dan Pangsa Pasar
Google Play Store merupakan satu-satunya toko aplikasi bawaan pada perangkat Android di Indonesia, dengan pangsa pasar lebih dari 50%. Dalam pasar mesin pencari, Google menguasai 95,16% pangsa pasar, jauh melampaui pesaing seperti Bing, Yahoo!, DuckDuckGo, dan Yandex per Januari 2024, berdasarkan data Statista.

Google Menanggapi Putusan

“Kami tidak sependapat dengan keputusan KPPU dan akan mengajukan banding. Kebijakan kami saat ini mendukung ekosistem aplikasi yang sehat dan kompetitif di Indonesia, menyediakan platform aman, jangkauan global, serta opsi penagihan alternatif melalui program User Choice Billing,” ungkap juru bicara Google, Danielle Cohen, dalam pernyataan emailnya dikutip dalam laman techcrunch. 

Google juga menegaskan dukungannya terhadap pengembang Indonesia melalui program-program seperti Indie Games Accelerator, Play Academy, dan Play x Unity, yang mencerminkan komitmen mereka untuk memajukan industri aplikasi lokal.

“Kami berkomitmen untuk mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dan akan terus bekerja sama dengan KPPU serta pemangku kepentingan lainnya selama proses banding berlangsung,” tambah Cohen.

Kasus Antimonopoli Google di Negara Lain
Kasus di Indonesia menambah daftar panjang sengketa hukum yang dihadapi Google atas tuduhan praktik monopoli. Sebelumnya, raksasa teknologi ini juga didenda di berbagai negara seperti India, Korea Selatan, Prancis, Uni Eropa, dan Amerika Serikat atas pelanggaran serupa.

Sementara itu, regulator antimonopoli Jepang dilaporkan tengah menyelidiki dugaan pelanggaran serupa oleh Google. Menurut laporan Nikkei Asia, hasil investigasi kemungkinan akan memaksa perusahaan untuk menghentikan praktik monopolinya di negara tersebut.

Artikel KPPU Beri Denda Rp202,5 Miliar atas Pelanggaran Antimonopoli, Google Ajukan Banding pertama kali tampil pada Katafoto.id.