Anggota KPU RI, Idham Holik, menyampaikan usulan tersebut dalam keterangan resminya pada Kamis (27/2).

“Kami memilih hari Sabtu karena merupakan hari libur, sehingga tidak perlu ada kebijakan hari libur tambahan,” ujar Idham.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat libur pada hari Sabtu, sehingga diharapkan partisipasi pemilih bisa lebih optimal.

“Dari perspektif sosiologis, hari Sabtu biasanya lebih banyak masyarakat berada di rumah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peluang pemilih menggunakan hak suaranya dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi,” tambahnya dikutip dalam keterangan tertulis. 

Lebih lanjut, KPU telah merinci usulan tanggal pelaksanaan PSU berdasarkan lima kategori batas waktu yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yakni 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, dan 180 hari sejak putusan dibacakan pada Senin (24/2/2025). Berikut daftar tanggal yang diusulkan:

1. PSU dengan batas waktu 30 hari: 22 Maret 2025
2. PSU dengan batas waktu 45 hari: 5 April 2025
3. PSU dengan batas waktu 60 hari: 19 April 2025
4. PSU dengan batas waktu 90 hari: 24 Mei 2025
5. PSU dengan batas waktu 180 hari: 9 Agustus 2025

Sebelumnya, KPU menjelaskan bahwa terdapat 26 perkara sengketa atau perselisihan hasil Pilkada yang gugatannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dari jumlah tersebut, 24 kasus memerlukan pemungutan suara ulang (PSU), sementara satu kasus membutuhkan rekapitulasi suara ulang, dan satu lainnya memerlukan perbaikan keputusan KPU.

Artikel Mahkamah Konstitusi Kabulkan 24 PSU Pilkada, Ini Jadwal Usulan KPU pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Berdasarkan data per 29 November pukul 00.00 WIB, tercatat enam petugas KPPS meninggal dunia,” ujar Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Selain itu, KPU mencatat sebanyak 115 petugas KPPS mengalami kecelakaan kerja atau sakit selama bertugas. Afifuddin memastikan bahwa seluruh petugas KPPS yang meninggal dunia akan menerima besaran santunan untuk keluarga korban adalah Rp36 juta, ditambah biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.

“Kami ingin menyampaikan bahwa santunan bagi korban meninggal dunia telah ditetapkan sesuai ketentuan, yaitu Rp36 juta, dengan tambahan bantuan pemakaman Rp10 juta,” jelas Afifuddin.

Petugas KPPS yang mengalami cacat permanen akan menerima santunan sebesar Rp30,8 juta. Sementara itu, petugas dengan luka berat berhak atas santunan sebesar Rp16,5 juta, dan untuk luka sedang, santunannya mencapai Rp8,25 juta.

Ketentuan besaran santunan ini telah diatur dalam Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui mekanisme Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada.

Santunan bagi petugas KPPS juga mengacu pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 serta Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023, yang menetapkan hak-hak petugas pemilu selama pelaksanaan tahapan pemilihan.

Afifuddin menekankan pentingnya perlindungan bagi petugas KPPS sebagai ujung tombak pelaksanaan pemilu. Ia juga menyampaikan duka mendalam atas insiden yang menimpa para petugas.

“Kami sangat menghargai dedikasi para petugas KPPS yang bekerja keras demi kelancaran Pilkada Serentak 2024. KPU berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada mereka, termasuk melalui santunan ini,” kata Afifuddin.

Dengan kejadian ini, KPU mengingatkan semua pihak untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama menjalankan tugas pemilu, mengingat kompleksitas dan tantangan yang dihadapi para petugas di lapangan.

Artikel KPU Mencatat, 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia dalam Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada Katafoto.id.