Meski memiliki peran besar, masih banyak pelaku UMKM yang dinilai layak secara usaha atau feasible, namun belum sepenuhnya bankable. Kondisi tersebut membuat dukungan industri penjaminan dibutuhkan untuk memperluas akses pembiayaan formal bagi para pelaku usaha.

Pemerintah pun berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat berbagai instrumen pembiayaan produktif. Salah satu upaya strategis dilakukan melalui penguatan industri penjaminan sebagai fondasi perluasan akses pembiayaan sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

“Kami memandang ada beberapa hal penting atau peran strategis dari industri penjaminan. Pertama, sebagai credit enhancer untuk memperluas akses pembiayaan. Kemudian, tentu industri penjaminan punya peran penting sebagai instrumen mitigasi risiko, maupun stabilitas pembiayaan. Kemudian juga jembatan UMKM naik kelas melalui akses pembiayaan formal,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan saat menyampaikan keynote speech mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Indonesia Guarantee Summit 2026 di Jakarta, dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5).

Pemerintah juga terus mendorong pembiayaan produktif lewat sejumlah program strategis, mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Program Perumahan (KPP), Kredit Investasi Padat Karya (KIPK), hingga Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan). Pada 2026, total target plafon pembiayaan program-program tersebut mencapai Rp315,11 triliun.

Hingga 30 April 2026, realisasi pembiayaan telah menyentuh Rp111,24 triliun. Angka itu terdiri atas penyaluran KUR sebesar Rp96,18 triliun kepada 1,54 juta debitur, KPP Rp14,92 triliun untuk 69.577 debitur, KIPK Rp82,93 miliar, dan Alsintan Rp55,92 miliar.

Deputi Ferry menjelaskan, sejak 2007 penjaminan KUR telah melibatkan berbagai perusahaan penjaminan nasional maupun daerah. Hingga Desember 2025, nilai penjaminan KUR tercatat mencapai Rp197,4 triliun untuk 4,6 juta debitur dan mampu menyerap 6,9 juta tenaga kerja. Sementara itu, rasio Non Performing Guarantee (NPG) tetap terjaga di level 2,8 persen.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menyampaikan dukungan pemerintah terhadap program pemurnian industri penjaminan yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program itu bertujuan mengembalikan lini bisnis penjaminan agar dijalankan secara khusus oleh perusahaan penjaminan murni sehingga industri menjadi lebih sehat, kredibel, prudent, dan berkelanjutan.

Langkah tersebut dinilai dapat bersinergi dengan upaya streamlining BUMN guna memperkuat fokus bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar kapasitas penjaminan nasional.

Menghadapi tantangan ke depan, Ferry menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko, underwriting, serta permodalan industri penjaminan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan data analytics juga dinilai penting untuk meningkatkan kualitas asesmen risiko dan efisiensi industri, termasuk melalui integrasi dengan sistem OSS, SLIK, dan data transaksi digital.

“Penguatan industri penjaminan tentu memerlukan kolaborasi yang erat antara Pemerintah, OJK, industri penjaminan sendiri, perbankan, lembaga pembiayaan, dan asosiasi, untuk membangun ekosistem pembiayaan yang sehat, inklusif, dan berbasis sharing yang seimbang dengan industri penjaminan yang sehat dan adaptif. Kami optimis bahwa pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelajuan itu dapat kita capai. Semoga forum ini dapat mengasilkan langkah konkret dari penguatan industri penjaminan ke depan. Dan kalau ada masukan ke kami, itu juga kami sangat tunggu,” pungkas Deputi Ferry.

Artikel Banyak UMKM Belum Bankable, Industri Penjaminan Jadi Kunci Naik Kelas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Salah satunya Eny, pengusaha berondong jagung asal Kabupaten Semarang. Ia mengaku tertarik mengajukan KUR setelah mendengar langsung penjelasan Menteri Maman dalam acara Kumitra (Kemudahan Usaha Mikro untuk Bermitra) yang digelar di Semarang, Jawa Tengah Kamis (20/11)

Menurut Eny, kebijakan baru ini sangat membantu pelaku usaha kecil yang membutuhkan tambahan modal.

“Ini jelas ditunggu para pelaku UMKM. Saya sendiri ingin mencoba lagi. Persaingan makin ketat, jadi harus terus berinovasi, baik dari produk maupun peralatan,” ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan Rofidhah, yang selama ini menjadi nasabah KUR namun selalu diminta menyediakan agunan.

“Kalau sewaktu-waktu butuh dana, KUR sangat membantu. Harapannya prosesnya makin mudah untuk usaha saya. Kalau pesanan sedang banyak, tentu modalnya juga besar,” katanya.

Apresiasi untuk Penyaluran KUR di Jateng

Menteri Maman mengapresiasi tingginya minat masyarakat Jawa Tengah terhadap program KUR. Ia mencatat penyaluran KUR di provinsi ini telah mencapai Rp41,4 triliun kepada 791.000 debitur.

Ia menegaskan kembali bahwa kredit dengan plafon Rp1 juta hingga Rp100 juta tidak boleh dimintai agunan. Namun, ia meminta komitmen para penerima KUR untuk disiplin membayar cicilan. Selain itu, bank penyalur juga diminta memberikan pendampingan agar usaha penerima kredit dapat berkembang.

“Saya tekankan, pinjaman dari satu juta sampai seratus juta rupiah tidak boleh disyaratkan agunan,” tegasnya.

Terkait program Kumitra, Maman mendorong agar inisiatif ini dapat membuka akses produk UMKM ke rantai pasok yang lebih besar, mulai dari retail modern hingga platform e-commerce.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menambahkan bahwa UMKM merupakan pilar penting perekonomian daerah, dengan jumlah mencapai 4,2 juta pelaku usaha dari berbagai skala. Melalui Kumitra, ia berharap UMKM dapat menemukan mitra dagang untuk memperluas pemasaran produk mereka.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disebut telah memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM, mulai dari proses perizinan, sertifikasi halal, hingga dukungan pemasaran. Fasilitas serupa juga diberikan kepada UMKM difabel dan kelompok rentan melalui program Kecamatan Berdaya.

“Dengan pertumbuhan UMKM, ekonomi Jawa Tengah mampu menembus 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional,” pungkas Luthfi.

Artikel UMKM Jateng Bersorak, Pengajuan KUR Tanpa Agunan Dibuka Lebar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa dana KUR ini akan difokuskan untuk mendukung akses pembiayaan petani dan pelaku usaha di sektor pertanian, termasuk pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) dan rice milling unit (RMU).

“Jumlahnya 300 triliun KUR secara nasional. 3 persen di antaranya untuk alsintan termasuk didalamnya ada juga RMU. Kalau untuk petani 100 juta tanpa agunan,” ujar Menteri Amran dikutip dalam keterangan tertulis via laman infopublik Jumat (3/1)

Menurutnya, langkah ini diambil untuk meningkatkan produksi nasional dan mempercepat pencapaian target swasembada pangan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk mempercepat swasembada. Bulog juga siap melakukan penyerapan hasil panen. Panen pada Januari hingga Maret diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan,” jelas Amran.

Menteri Amran juga meminta agar Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) segera memanfaatkan program KUR ini untuk menyerap hasil panen petani di seluruh wilayah Indonesia, terutama saat panen raya.

“Kami mohon Perpadi seluruh Indonesia membantu penyerapan karena kita akan panen Februari dan Mei. Kemudian sekali lagi kita mendorong perbankan untuk membuka akses kredit usaha alsintan. Jadi inilah bentuk perhatian pemerintah terhadap para petani, semua atas kebaikan Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” ujarnya

Para pelaku usaha yang tergabung dalam Perpadi menyambut baik langkah cepat yang diambil Kementan dalam mempermudah akses KUR. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas petani sekaligus mempercepat pencapaian swasembada pangan.

Nurkat Hadi Kusumo, anggota Perpadi Jawa Barat, mengapresiasi pendekatan praktis yang dilakukan Menteri Amran.

“Saya sangat senang Pak Menteri bukan orang yang suka basa basi, Pak Menteri orangnya tegas dan mau mengerti apa yang menjadi harapan kami di Perpadi, yaitu dengan membuka akses perluasan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam membantu petani meningkatkan produksi,”  ujarnya.

Artikel Pemerintah Alokasikan Rp300 Triliun KUR untuk Dukung Petani dan Pengadaan Alsintan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Lalu, apa saja jenis pembiayaan yang tersedia untuk diakses pelaku UMKM?

Kredit Usaha Rakyat (KUR), KUR merupakan program pembiayaan UMKM pemerintah dengan suku bunga rendah guna memperkuat sektor UMKM yang menjadi fondasi ekonomi Indonesia. Terkait penetapan bunga KUR, pemerintah telah menetapkan acuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Aturan ini menentukan bahwa:

• KUR super mikro diberikan dengan plafon Rp10 juta, berjangka Waktu tiga tahun untuk pembiayaan modal kerja dan lima tahun untuk pembiayaan investasi. Sedangkan bunga KUR super mikro ditetapkan sebesar 3% efektif per tahun.  
• KUR Mikro diberikan dengan plafon Rp10 juta-Rp100 juta, dengan rentang bunga 6%-9% efektif per tahun. Adapun, jangka waktu KUR Mikro paling lama tiga tahun untuk pembiayaan modal kerja dan lima tahun untuk pembiayaan investasi. 
• KUR Kecil diberikan dengan plafon Rp100 juta-Rp500 juta, dengan rentang bunga 6-9% efektif per tahun. Sedangkan, jangka waktu KUR Kecil paling lama empat tahun untuk pembiayaan modal kerja dan lima tahun untuk pembiayaan investasi.  

Melansir dari laman kemenkopukm, pengajuan KUR dengan plafon sampai dengan Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan yang disertakan dalam aplikasi pengajuan pembiayaan kepada pihak penyalur KUR. 

Pembiayaan PNM, Pelaku UMKM juga dapat mengakses pembiayaan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan plafon mulai dari Rp5 juta hingga Rp200 juta. Plafon tersebut mencakup kategori pembiayaan bagi usaha ultra mikro hingga pelaku usaha yang telah naik kapasitas usahanya ke segmen mikro (ULaMM).

Pembiayaan Koperasi, koperasi sering digunakan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM, dengan Harga yang lebih terjangkau. Selain itu, mekanisme pengajuan pembiayaan di koperasi tidak sesulit meminjam di Lembaga keuangan. Proses pencairan juga terbilang cepat.

P2P Lending, Pinjaman Peer-to-Peer (P2P) yang berbasis platform online memungkinkan UMKM mendapatkan pinjaman tanpa melalui proses yang rumit seperti pada lembaga keuangan konvensial. 

Artikel Ini Jenis Pembiayaan yang Cocok bagi Pelaku UMKM pertama kali tampil pada Katafoto.id.