Kasat Lantas Polres Jombang, AKP Anjar, menegaskan bahwa SIM Digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SIM fisik dan dapat digunakan saat pemeriksaan lalu lintas di jalan.

“SIM Digital ini sah secara hukum dan memiliki fungsi yang sama dengan kartu fisik,” kata AKP Anjar, dikutip Kamis (28/5).

Ia menjelaskan, pengendara cukup menunjukkan SIM Digital yang tersimpan dalam aplikasi resmi pada ponsel saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas.

“Saat ada pemeriksaan, pengendara cukup menunjukkan SIM Digital melalui aplikasi resmi di ponsel,” ujarnya.

Menurut AKP Anjar, kehadiran layanan tersebut merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas. Selain itu, inovasi ini juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam menyimpan dokumen berkendara secara lebih praktis dan aman.

Melalui aplikasi Digital Korlantas, pengguna tidak lagi harus selalu membawa kartu SIM fisik. Petugas cukup melakukan pemindaian kode QR yang tersedia pada aplikasi untuk melakukan verifikasi data.

AKP Anjar menambahkan, sistem keamanan SIM Digital dirancang dengan teknologi berlapis guna mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan data. Salah satu fitur keamanannya adalah penggunaan barcode atau QR code dinamis yang berubah secara otomatis dalam hitungan detik.

“QR code pada aplikasi akan terus berubah secara otomatis sehingga tidak bisa dipalsukan,” jelasnya.

Tak hanya itu, sistem juga dirancang untuk menolak penggunaan tangkapan layar (screenshot) aplikasi sebagai pengganti SIM Digital saat pemeriksaan berlangsung.

Data pemilik SIM Digital telah terintegrasi langsung dengan database Korlantas Polri sehingga proses pengecekan dan verifikasi dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan aman.

Satlantas Polres Jombang pun mengajak masyarakat untuk mulai memanfaatkan layanan digital tersebut sebagai bagian dari kemudahan administrasi berkendara di era modern sekaligus mendukung transformasi layanan publik berbasis teknologi.

Artikel Lupa Bawa SIM Fisik? Kini Warga Jombang Cukup Tunjukkan HP Saat Razia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pergerakan arus balik dari KM 414 hingga KM 70 Tol Trans Jawa terpantau sudah melandai. Berdasarkan data Jasa Marga, jumlah kendaraan yang memasuki wilayah Jakarta hingga Minggu (29/3) malam telah mencapai 2,9 juta unit atau 86 persen dari total proyeksi,” ujar Menhub Dudy saat menutup skema one way lokal tahap 2 periode arus balik Lebaran 2026 di Jasa Marga Tollroad Command Center, Senin (30/3) dini hari.

Secara umum, Menhub menilai arus mudik maupun balik di Tol Trans Jawa berlangsung tertib dan terkendali. Meski sempat terjadi lonjakan kendaraan di sejumlah titik, pergerakan lalu lintas dinilai tetap dapat dikelola dengan baik.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemudik yang telah mengikuti imbauan Pemerintah untuk tidak pulang ke kota asal pada puncak arus balik, yakni di tanggal 24, 28, dan 29 Maret 2026. Partisipasi masyarakat ini sangat berdampak positif dan terbukti berhasil mengurai kepadatan lalu lintas di jalur Tol Trans Jawa,” tutur Menhub.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak terkait, khususnya Kepolisian dan Jasa Marga, yang dinilai berhasil menekan angka fatalitas kecelakaan selama masa Angkutan Lebaran 2026. Berdasarkan data Korlantas Polri, angka fatalitas kecelakaan pada periode mudik dan balik tahun ini turun sebesar 30,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Fakta ini tentu sangat menggembirakan bagi kami. Dan ini menunjukkan bahwa manajemen lalu lintas yang disiapkan dan diberlakukan benar-benar berjalan dengan efektif,” ungkapnya.

Menutup pernyataannya, Menhub Dudy mengingatkan para pemudik yang masih dalam perjalanan untuk tetap mengutamakan keselamatan. Ia mengimbau pengemudi agar beristirahat jika merasa lelah.

“Keselamatan harus jadi prioritas utama. Jika lelah, segera cari tempat istirahat dan pastikan untuk selalu ikuti arahan serta petunjuk dari petugas di lapangan,” tuturnya.

Artikel Strategi One Way Berhasil, 2,9 Juta Kendaraan Sudah Masuk Jakarta pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, menyampaikan bahwa hingga pukul 16.00 WITA, seluruh kendaraan telah masuk ke area buffer zone sehingga tidak ada lagi antrean di akses menuju pelabuhan. “Kami bersama stakeholder terus melakukan mitigasi agar antrean tidak kembali terjadi dan arus lalu lintas kembali normal,” ujar Aan sebagaimana siaran pers yang diterima InfoPublik, Kamis (19/3).

Sebagai upaya mengurai kepadatan, Kemenhub mempercepat waktu pelayanan di pelabuhan dengan mengoptimalkan sistem tiba-bongkar-berangkat (TBB) menjadi sekitar 15 menit.

Di samping itu, jumlah armada kapal pada lintasan Pelabuhan Ketapang–Gilimanuk ditambah hingga mencapai 40 unit, di mana 30 kapal di antaranya telah menerapkan sistem TBB guna mempercepat rotasi layanan.

Kebijakan ini diambil untuk menekan waktu tunggu (port time) sehingga kendaraan dapat segera menyeberang tanpa terjadi penumpukan di kawasan pelabuhan.

Kemenhub menargetkan kondisi lalu lintas kembali lancar sepenuhnya sebelum Hari Raya Nyepi, mengingat potensi lonjakan kendaraan di jalur penyeberangan Bali–Jawa.

Aan juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari aparat kepolisian, operator penyeberangan, hingga masyarakat yang telah mematuhi aturan. “Terima kasih kepada seluruh stakeholder dan masyarakat yang telah bekerja sama sehingga antrean kendaraan bisa teratasi,” pungkasnya.

Artikel Antrean Gilimanuk Terurai, Kemenhub Ungkap Strategi Kilat 15 Menit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Selain menutup perlintasan rawan, KAI juga menggencarkan edukasi keselamatan dengan melaksanakan 1.832 sosialisasi keamanan, 204 kegiatan penyuluhan di sekolah, serta memasang 511 spanduk imbauan keselamatan. Program ini turut melibatkan komunitas railfans dan pecinta kereta api, terutama di wilayah dengan aktivitas masyarakat yang tinggi dan risiko kecelakaan yang besar.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menegaskan bahwa peningkatan pemahaman publik mengenai keselamatan menjadi kunci terciptanya perjalanan yang aman.

“Kami memperluas edukasi di berbagai daerah agar masyarakat semakin sadar pentingnya kewaspadaan saat melintas di perlintasan sebidang. Upaya ini mengajak seluruh elemen untuk terlibat menjaga keselamatan bersama,” ujar Anne dikutip dalam keterangan tertulis.

Hingga Desember 2025, KAI mencatat masih terdapat 276 titik rawan di jalur kereta api nasional. Sebanyak 97 titik berada di perlintasan berpintu, dengan Daop 1 Jakarta menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 20 titik. Sementara itu, 179 titik rawan berada di perlintasan tanpa pintu, terutama di Divre I Sumatra Utara dan Daop 1 Jakarta yang masing-masing mencatat 29 titik. Data ini menjadi dasar penguatan monitoring dan kampanye keselamatan di berbagai daerah.

Dalam mendukung operasional masa libur Natal dan Tahun Baru, KAI juga menyiapkan 298 Penjaga Jalan Lintasan (PJL) Ekstra. Mereka ditempatkan di perlintasan yang belum memiliki penjaga tetapi memiliki volume kendaraan tinggi, sehingga keberadaannya membantu menjaga kelancaran lalu lintas sekaligus keamanan perjalanan kereta api.

“Kehadiran PJL Ekstra sangat membantu, terutama saat puncak mobilitas masyarakat. Ini wujud komitmen KAI untuk memastikan setiap titik kritis tetap terawasi,” kata Anne.

Secara nasional terdapat 3.777 perlintasan sebidang, yang terdiri dari 2.763 perlintasan resmi dan 1.014 perlintasan liar. Dari jumlah tersebut, 1.862 perlintasan telah dijaga, sementara 901 lainnya belum memiliki petugas. KAI pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat untuk meningkatkan keselamatan perlintasan secara berkelanjutan.

Anne kembali mengingatkan pentingnya kepedulian bersama, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru yang selalu meningkatkan pergerakan masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berhenti sejenak, menengok kanan–kiri, dan memastikan kondisi aman sebelum melintas. Langkah sederhana ini sangat vital untuk keselamatan diri sendiri, keluarga, dan perjalanan kereta api,” tutupnya.

Artikel KAI Catat 305 Perlintasan Sebidang Telah Ditutup Sepanjang 2025 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso, menegaskan bahwa sistem ETLE akan secara otomatis menangkap pelanggaran yang terdeteksi oleh kamera di sejumlah titik strategis.

“Penindakan terhadap pelanggar dilakukan melalui ETLE,” ujar Raden Slamet pada Senin (24/03).

Selain dikenakan tilang, pengendara yang melanggar aturan ganjil-genap juga akan dipaksa keluar dari jalan tol dan dialihkan ke jalur arteri sebagai bentuk sanksi tambahan.

“Pemberlakuan ganjil-genap hanya berlaku di ruas-ruas tertentu dengan panjang yang bervariasi,” jelasnya.

Penerapan Ganjil-Genap dan Skema Lalu Lintas Selama Mudik

Sebelumnya, Kakorlantas Polri, Irjen Agus Suryonugroho, mengumumkan bahwa aturan ganjil-genap akan diterapkan di beberapa ruas tol, antara lain:

• Km 47 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 Tol Semarang-Batang.
• Km 31 hingga Km 98 Tol Tangerang-Merak.

Penerapan kebijakan ini akan dimulai pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Minggu, 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

Selain ganjil-genap, Polri juga menerapkan skema contra flow di Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya dari Km 40 hingga Km 70. Contra flow tahap pertama akan diberlakukan pada Kamis, 27 Maret pukul 14.00 WIB hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. Selanjutnya, skema ini kembali diterapkan pada Senin, 31 Maret 2025 pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa, 1 April 2025 pukul 11.00-18.00 WIB.

Untuk mengurai kemacetan lebih lanjut, skema one way juga diberlakukan di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga Km 414 Tol Semarang-Batang. One way akan mulai diterapkan pada Kamis, 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB hingga Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB.

“Jika terjadi lonjakan arus mudik, terutama pada H-3 Idulfitri, kami akan menerapkan skema one way nasional, termasuk saat arus balik,” ungkap Agus.

Artikel Aturan Ganjil-Genap Tol Mudik: Tilang ETLE dan Sanksi Keluar Jalur Tol pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami telah meminta Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal untuk merumuskan perubahan terkait perilaku ini. Jika ada pelanggaran, seperti tidak memiliki SIM, santunan tetap akan diberikan, tetapi jumlahnya tidak sebesar bagi yang tidak melanggar,” ujar Rivan di Jakarta Selatan, Senin (17/2).

Jasa Raharja menyediakan berbagai kategori santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Untuk korban meninggal dunia, diberikan santunan sebesar Rp 50 juta, sementara korban luka-luka bisa menerima hingga Rp 20 juta atau Rp 25 juta, tergantung pada jenis kecelakaan. Selain itu, tersedia santunan biaya penguburan sebesar Rp 4 juta bagi korban yang tidak memiliki ahli waris serta santunan maksimal Rp 50 juta bagi korban yang mengalami cacat tetap.

Selain santunan utama, Jasa Raharja juga menyediakan manfaat tambahan, seperti biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) sebesar Rp 1 juta serta bantuan biaya ambulans sebesar Rp 500.000.

Mengutip dari laman berita satu /https://shorturl.asia/GrB8N, Rivan menegaskan bahwa Jasa Raharja siap untuk menyesuaikan nilai santunan jika pemerintah memberikan tugas tambahan. Ia menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2024, tingkat risk-based capital (RBC) Jasa Raharja mencapai 789,01%, yang merupakan angka tertinggi di sektor asuransi di Indonesia.

“Namun, bagi korban kecelakaan yang melanggar aturan lalu lintas, santunan yang diberikan tidak akan penuh. Ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan tanggung jawab di jalan raya. Negara hadir memberikan santunan, tetapi juga memiliki peran dalam mendidik masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan,” jelasnya.

Rivan mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kebijakan ini masih berlangsung. Jika disetujui oleh pemerintah, aturan ini akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) sebagai dasar hukum.

“Pembahasan pembatasan santunan kepada pelanggar lalu lintas oleh Jasa Raharja masih belum final. Namun, kami berharap bisa diselesaikan dan diatur dalam bentuk PP yang diharapkan dapat terbit tahun ini,”tutupnya.

Artikel Jasa Raharja Wacanakan Aturan Baru, Santunan Korban Kecelakaan Berubah? pertama kali tampil pada Katafoto.id.