Rapat dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara dan dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Menteri serta Wakil Menteri Haji dan Umrah, Wakil Menteri Sekretaris Negara, dan Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin.

“Pada hari ini, kami melakukan sinkronisasi Perpres tentang Kementerian Haji dan Umrah dengan undang-undang pembentukannya yang baru ditetapkan,” ujar Wamenag Romo Syafi’i dalam keterangan tertulis.

Dengan lahirnya kementerian baru, seluruh urusan teknis maupun administratif terkait haji dan umrah keluar dari kewenangan Kemenag. “Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan umrah kini sepenuhnya berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah,” tegasnya.

Menurut Romo Syafi’i, proses transisi tidak hanya meliputi kewenangan, tetapi juga perpindahan pegawai, fungsi, dan aset. “Ini termasuk pemindahan personel, pembagian tugas, hingga pengelolaan aset. Tentu harus ada pembahasan transisional agar berjalan lancar,” jelasnya.

Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara menekankan bahwa perubahan kelembagaan ini harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. “Presiden menegaskan, layanan haji ke depan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Romo Syafi’i.

Selain peningkatan layanan, Presiden juga mengarahkan agar biaya penyelenggaraan haji lebih efisien. Beberapa opsi tengah dikaji, mulai dari pemangkasan lama tinggal di Arab Saudi, penyesuaian penerbangan, hingga efisiensi pada katering, hotel, dan layanan di Arafah, Muzdalifah, serta Mina (Armuzna).

“Presiden berharap masalah yang kerap muncul setiap musim haji tidak lagi berulang. Dengan adanya kementerian khusus, diharapkan penanganan lebih fokus dan tuntas. Pelayanan kepada jemaah haji dan umrah adalah amanah besar. Dengan kementerian ini, penyelenggaraan diharapkan semakin profesional dan terarah,” pungkas Romo Syafi’i.

Artikel Tak Lagi di Kemenag, Penyelenggaraan Haji Kini Ditangani Haji dan Umrah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami resmi membuka seleksi petugas haji tingkat daerah untuk tahun 1446 H/2025 M. Calon pendaftar yang memenuhi syarat dapat mendaftarkan diri secara daring mulai 7 hingga 15 November 2024,” ungkap Arsad Hidayat, Direktur Bina Haji Ditjen PHU, saat konferensi pers di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta.

Lebih lanjut, Arsad menambahkan bahwa pembukaan ini hanya untuk seleksi petugas di tingkat daerah, sementara pendaftaran untuk petugas haji tingkat pusat akan diumumkan di waktu yang berbeda.

Pada seleksi ini, terdapat dua formasi utama. Pertama, formasi PPIH Kloter (kelompok terbang), yang mencakup petugas yang mendampingi jemaah haji dari Tanah Air ke Tanah Suci hingga kembali lagi ke Indonesia. Formasi ini terdiri atas ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter.

Kedua, formasi PPIH Arab Saudi, yaitu petugas yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada jemaah di Tanah Suci. Posisi ini meliputi layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, bimbingan ibadah, serta sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat).

“Pendaftaran dilakukan secara online melalui Pusaka Superapps Kementerian Agama, dan batas akhir pengunggahan dokumen peserta adalah 15 November 2024 pukul 23.59 WIB,” imbuh Arsad.

Seleksi PPIH tingkat daerah akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota, yang mencakup seleksi administrasi dan tes berbasis komputer (CAT). “Tes CAT akan diadakan pada 21 November 2024, dan hasilnya diumumkan sehari setelahnya, yakni 22 November 2024,” jelas Arsad.

Peserta yang lolos dari seleksi kabupaten/kota akan melanjutkan ke seleksi tingkat provinsi. Tahap ini akan melibatkan tes CAT dan wawancara, yang dijadwalkan pada 5 Desember 2024, dengan pengumuman hasil seleksi pada 6 Desember 2024.

Berikut Persyaratan Peserta Seleksi PPIH 1446 H/2025 M:

I. Syarat Umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Beragama Islam;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Tidak dalam keadaan hamil;
5. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
6. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana;
7. Mampu mengoperasikan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS;
8. Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI;
9. Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan islam, dan/atau tenaga profesional; dan
10. Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

II. Syarat Khusus

A. PPIH Kloter

1. Ketua Kloter
a. Pegawai ASN Kementerian Agama;
b. Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
c. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
d. Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi;
e. Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
f. Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
g. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2. Pembimbing Ibadah Kloter
a. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
b. Telah menunaikan ibadah haji;
c. Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
d. Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
e. Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
f. Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
g. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

B. PPIH Arab Saudi

1. Pelaksana Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi
a. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
b. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

2. Pelaksana Bimbingan Ibadah
a. Usia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
b. Telah menunaikan ibadah haji;
c. Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
d. Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
e. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

3. Pelaksana Siskohat
a. Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
b. Pegawai yang bertugas sebagai operator Siskohat pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
c. Mampu mengoperasikan aplikasi Siskohat;
d. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
e. Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis Siskohat yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

“Ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi saat mendaftar dan itu bisa diakses melalui link pendaftaran pada Pusaka Superapss Kementerian Agama,” imbuhnya.

Artikel Seleksi Petugas Haji Daerah 2025 Dibuka, Berikut Cara Pendaftarannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.