Laporan itu disampaikan dalam pertemuan yang berlangsung di Padepokan Yaksa, Hambalang, Bogor, pada Rabu (17/6). Dalam kesempatan tersebut, Irfan memaparkan berbagai perkembangan yang dinilai menunjukkan peningkatan dibandingkan pelaksanaan haji pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Irfan, evaluasi yang dibawa Kementerian Haji tidak hanya berisi catatan perbaikan, tetapi juga berbagai keberhasilan yang berhasil dicapai selama musim haji tahun ini.

“Salah satu yang kami sampaikan adalah berbagai perbaikan yang sudah berjalan baik dan mendapat respons positif dari presiden,” ujar Irfan Yusuf kepada wartawan.

Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus adalah percepatan proses penerbitan visa haji. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi langkah maju yang signifikan karena dokumen perjalanan jemaah dapat diterbitkan lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Pertama tentu percepatan penerbitan visa. Visa harus terbit sekitar pertengahan Ramadan. Ini hal yang sangat, sangat, sangat luar biasa,” kata Irfan.

Menurutnya, percepatan administrasi tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah untuk mempersiapkan keberangkatan jemaah secara optimal sekaligus meminimalkan berbagai kendala yang kerap muncul menjelang musim haji.

Selain persoalan visa, Kementerian Haji juga menyoroti keberhasilan distribusi kartu Nusuk yang kini mulai dibagikan kepada jemaah sejak masih berada di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengatasi sejumlah permasalahan yang sebelumnya sering terjadi saat jemaah tiba di Arab Saudi.

Beberapa persoalan yang berhasil ditekan antara lain jemaah yang terpisah dari anggota keluarga atau rombongan, kesulitan memperoleh akomodasi, hingga kendala mobilitas selama menjalankan ibadah.

“Nusuk sudah mulai dibagikan di Tanah Air sehingga tidak ada lagi cerita jemaah yang terpisah dari keluarganya, jemaah yang tidak mendapatkan hotel padahal sudah sampai di sana, jemaah yang tercecer di mana-mana tidak ada lagi,” jelas Irfan.

Ia menegaskan, evaluasi penyelenggaraan haji tidak hanya difokuskan untuk mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga memastikan berbagai inovasi yang terbukti efektif dapat terus diterapkan dan dikembangkan pada musim haji berikutnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong penguatan sistem administrasi, digitalisasi layanan, serta koordinasi yang lebih baik dengan otoritas Arab Saudi agar pelayanan kepada jemaah semakin optimal.

Melalui berbagai perbaikan tersebut, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung lebih tertib, aman, nyaman, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi seluruh jemaah Indonesia.

Hasil evaluasi ini juga akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan guna mewujudkan layanan haji yang semakin profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan jemaah di masa mendatang.

Artikel Bertemu Prabowo, Menteri Haji Ungkap Terobosan Besar dalam Layanan Jemaah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Menag, perubahan ini diharapkan dapat membuat pengelolaan ibadah haji lebih fokus, sementara Kemenag dapat memperkuat peran di bidang pelayanan keagamaan dan pendidikan.

“Kita terus berdoa semoga proses ini sukses. Pelayanan haji bisa dikonsentrasikan di lembaga khusus, yaitu BPH, sedangkan Kemenag lebih fokus pada layanan keagamaan dan pendidikan,” ujar Nasaruddin di Jakarta, Minggu (24/8).

Ia menambahkan, pemisahan peran ini sejalan dengan semangat efisiensi birokrasi serta peningkatan mutu layanan publik. Dengan adanya lembaga khusus, penyelenggaraan haji diharapkan semakin profesional dan terintegrasi.

“Ini langkah besar agar jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari tahun ke tahun,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Menag juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas layanan haji.

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden yang telah memberi fokus pada isu penting ini,” tambahnya.

Saat ini, pemerintah bersama DPR masih membahas perubahan Undang-Undang Haji dan Umrah. Salah satu agenda penting adalah wacana pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kemenag ke BPH.

Apabila usulan ini disepakati, BPH akan memegang mandat penuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi haji. Sementara itu, Kemenag akan lebih berkonsentrasi pada penguatan layanan pendidikan agama dan pembinaan umat di masyarakat.

Artikel Terobosan Baru, Penyelenggaraan Haji Segera Beralih ke Badan Penyelenggara Haji pertama kali tampil pada Katafoto.id.