Pada kesempatan tersebut, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat, termasuk di sektor transportasi publik. Saat ini, cakupan layanan transportasi umum di Jakarta telah mencapai 92,5 persen.

Untuk memperluas konektivitas kawasan Jakarta dan sekitarnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,2 triliun pada 2026 guna mendukung pengembangan layanan Transjabodetabek.

Selain itu, pengembangan transportasi berbasis rel juga terus dilakukan. Pemprov DKI menargetkan jaringan MRT Jakarta mencapai panjang 46,5 kilometer pada 2034, sementara jaringan LRT akan diperluas hingga 21,8 kilometer pada 2029.

“Jakarta juga menyiapkan pusat Transit-Oriented Development (TOD) baru di Dukuh Atas pada 2027 bersama Shenzhen Metro untuk mengintegrasikan lima moda transportasi sekaligus meningkatkan konektivitas kawasan,” ujar Pramono, dalam siaran pers Pemprov DKI, Senin (15/6).

Di bidang pendidikan, Pemprov DKI Jakarta terus memperluas jangkauan bantuan pendidikan bagi masyarakat. Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) saat ini telah dimanfaatkan oleh 707.477 pelajar dan 15.825 mahasiswa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan program pendidikan gratis di 103 sekolah swasta sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi warga.

Sementara itu, di sektor kesehatan, berbagai layanan terus diperkuat untuk menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Program Pasukan Putih hadir untuk memberikan layanan kepada lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, sedangkan layanan JakCare menyediakan fasilitas konseling gratis bagi masyarakat.

Menurut Pramono, penyediaan layanan publik yang andal dan efisien menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang nyaman dan layak huni.

“Kami masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Namun, kami tetap berkomitmen menjadikan Jakarta sebagai kota global yang lebih layak huni bagi semua,” katanya.

Partisipasi Jakarta dalam forum tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai kota dunia dalam menghadirkan layanan publik yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Forum ini dihadiri sekitar 100 pemimpin kota dari berbagai negara, termasuk London, Berlin, dan Guangzhou. Pertemuan tersebut menjadi ajang berbagi pengalaman sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional dalam pengembangan layanan dasar perkotaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Artikel Pramono Beberkan Rahasia Jakarta Jadi Kota Global yang Layak Huni pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Teknologi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta, Marulina Dewi dalam sesi Urban Talks bertajuk “AI in The System: Enhancing the Quality of Jakarta’s Public Services” mengatakan bahwa tantangan utama Jakarta saat ini bukan lagi terkait ketersediaan data. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana data tersebut dapat dikelola secara terintegrasi dan berkualitas sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menyebut kesiapan Jakarta menghadapi era AI dibangun melalui lima pilar utama, yaitu kualitas data yang baik, integrasi sistem yang kuat, infrastruktur digital yang andal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta tata kelola yang efektif.

“Dengan dukungan fondasi tersebut, teknologi AI dinilai mampu membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses analisis data, memprediksi kebutuhan layanan publik, hingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat,”ujar Marulina Dewi. 

Meski demikian, Marulina menegaskan bahwa kecerdasan buatan tidak akan menggantikan fungsi manusia dalam pemerintahan. AI hanya berperan sebagai alat pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja, sementara keputusan akhir tetap ditentukan oleh manusia yang memahami kebutuhan serta kondisi masyarakat secara menyeluruh.

Penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) juga menjadi bagian penting dari transformasi digital Jakarta. ASN perlu dibekali kemampuan literasi data, pemahaman teknologi digital, serta keterampilan menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab.

“AI harus menjadi alat yang memperkuat kualitas analisis, mempercepat pelayanan, dan mendukung lahirnya kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Namun, penggerak utama pelayanan publik tetap ASN,” ujar Marulina, Minggu (7/6).

Sementara itu, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim menilai transformasi teknologi harus diimbangi dengan komunikasi publik yang baik. Menurutnya, kehadiran teknologi memang dapat meningkatkan efisiensi pelayanan pemerintah, namun kepercayaan masyarakat tetap dibangun melalui keterbukaan informasi dan komunikasi yang jelas.

Ia menambahkan, masyarakat perlu memahami berbagai program dan langkah yang sedang dijalankan pemerintah agar tercipta partisipasi serta kolaborasi yang lebih kuat.

“Ketika masyarakat memahami apa yang sedang dikerjakan pemerintah, partisipasi dan kolaborasi akan tumbuh. Di situlah teknologi dan komunikasi harus berjalan beriringan,” tandas Chico.

Artikel Jakarta Siap Andalkan Kecerdasan Buatan untuk Percepat Layanan Publik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Modus penipuan berkedok layanan pendaftaran nikah daring telah terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Banten dan Jawa Tengah. Pelaku diketahui menggunakan identitas palsu, mencatut logo resmi Kementerian Agama, hingga meminta pembayaran melalui QRIS tidak resmi agar terlihat meyakinkan.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Ahmad Zayadi, menegaskan seluruh proses pendaftaran nikah hanya dilakukan melalui kanal resmi milik Kementerian Agama.

“Seluruh layanan pendaftaran nikah harus dipastikan melalui kanal resmi Kementerian Agama. Masyarakat jangan mudah percaya terhadap pihak yang menghubungi secara pribadi lalu meminta pembayaran tertentu di luar prosedur resmi,” ujar Ahmad Zayadi di Jakarta, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, Kemenag menerima laporan mengenai pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan identitas “KUA HUMAS-032” untuk menghubungi calon pengantin. Pelaku juga mencantumkan logo Kemenag, tautan layanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), hingga informasi pendaftaran nikah agar tampak resmi.

Dilansir dari laman Kemenag, seluruh administrasi nikah resmi dilakukan melalui SIMKAH dan aplikasi PUSAKA Superapps milik Kementerian Agama. Melalui sistem tersebut, data calon pengantin, lokasi akad, hingga status pembayaran tercatat secara otomatis dan transparan.

Calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di luar KUA akan menerima e-Billing resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp600 ribu. Dokumen tersebut memuat identitas pasangan, tanggal akad, kode billing, dan nama KUA penerbit.

“Kalau akad nikah dilaksanakan di KUA pada jam kerja, itu tidak dipungut biaya. Jadi masyarakat harus memahami ketentuan dasarnya agar tidak mudah dimanfaatkan oleh oknum yang meminta pembayaran di luar mekanisme resmi,” katanya.

Zayadi menegaskan pembayaran resmi PNBP nikah hanya dilakukan melalui kanal perbankan maupun layanan pembayaran digital resmi yang bekerja sama dengan pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta memastikan setiap transaksi menggunakan kode billing resmi dari sistem Kementerian Agama.

“Kami terus berupaya menghadirkan layanan KUA yang mudah, transparan, dan ramah masyarakat. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital dari praktik penipuan yang mencederai pelayanan publik,” ujarnya.

Kementerian Agama juga meminta seluruh jajaran KUA di daerah meningkatkan edukasi mengenai prosedur layanan nikah resmi, termasuk tata cara pendaftaran dan pembayaran yang benar. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan dugaan penyalahgunaan identitas KUA, pencatutan logo Kemenag, maupun pungutan liar yang mengatasnamakan layanan keagamaan. Laporan dapat disampaikan melalui KUA terdekat.

“Kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan publik sekaligus memperkuat literasi digital di era layanan keagamaan berbasis elektronik,” tandasnya.

Artikel Hati-Hati! Penipu Gunakan Logo Kemenag dan SIMKAH untuk Kelabui Calon Pengantin pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari transformasi layanan untuk mengakhiri pola lama yang kerap memicu penumpukan berkas.

“Selama ini, tahapan pengukuran tanah kerap menjadi hambatan utama (bottleneck) dalam proses pendaftaran tanah pertama kali. Keterbatasan jumlah surveyor, kesiapan pemohon yang belum optimal, serta sistem antrean yang belum tertata membuat durasi layanan sulit dipastikan,” ujar Virgo Eresta Jaya dikutip dalam keterangan tertulis via InfoPublik, Jumat (17/4)

Melalui skema baru ini, pengukuran dilakukan berdasarkan jadwal yang dipilih langsung oleh pemohon. Mekanisme tersebut diharapkan mampu menghadirkan kepastian waktu layanan sekaligus meningkatkan akuntabilitas kinerja petugas di lapangan.

ATR/BPN juga menetapkan target kinerja, yakni minimal satu berkas pengukuran dapat diselesaikan dalam satu hari hingga tahap pemetaan bidang. Target ini menandai perubahan standar layanan dari yang sebelumnya kurang terukur menjadi berbasis output harian.

Meski demikian, keberhasilan sistem ini tidak hanya ditentukan oleh petugas. Pemohon juga dituntut untuk lebih siap, mulai dari memastikan kejelasan batas tanah hingga hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tanpa kesiapan tersebut, potensi keterlambatan tetap bisa terjadi.

Uji coba telah berlangsung di 38 Kantor Pertanahan yang tersebar di berbagai provinsi, termasuk wilayah dengan tingkat layanan tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Respons awal dinilai cukup positif, terutama karena masyarakat mulai merasakan kepastian waktu layanan.

Ke depan, implementasi sistem ini akan diperluas secara bertahap. ATR/BPN menargetkan seluruh Kantor Pertanahan di Pulau Jawa mulai menerapkannya pada Mei 2026, kemudian dilanjutkan secara nasional pada Juni 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi layanan pertanahan yang lebih luas, sejalan dengan program Asta Cita dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih transparan dan pasti.

Namun demikian, tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaksanaan di lapangan, termasuk pengawasan terhadap kinerja petugas serta integrasi dengan sistem digital lainnya. Tanpa hal tersebut, sistem terjadwal berpotensi hanya menjadi prosedur administratif tanpa dampak signifikan.

Jika mampu dijalankan secara efektif, layanan pengukuran terjadwal tidak hanya memangkas antrean, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam percepatan sertipikasi tanah.

Artikel Tak Perlu Antre Lama, Urus Pengukuran Tanah Kini Bisa Pilih Jadwal pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi, menekankan bahwa layanan keagamaan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak boleh terhenti. “Pelayanan kepada umat harus tetap berjalan. KUA dan layanan Bimas Islam adalah garda terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menjelaskan, masyarakat dapat mengurus legalisasi buku nikah melalui Loket Pelayanan Publik Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah yang berada di Gedung Kementerian Agama, Jalan M.H. Thamrin No. 6, Jakarta Pusat. Layanan tersebut tersedia pada hari kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Adapun jam operasional layanan dibuka setiap Senin hingga Kamis pukul 08.00–14.00 WIB, sementara pada hari Jumat berlangsung pukul 08.00–11.00 WIB. Penyesuaian jam ini dilakukan agar pelayanan tetap berjalan optimal dan terorganisir dengan baik.

Zayadi menegaskan, penerapan sistem kerja fleksibel tidak berdampak pada kualitas layanan publik. Ia memastikan seluruh unit tetap bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat.

“WFH bukan berarti pelayanan berhenti. Justru kita pastikan layanan tetap hadir, baik melalui mekanisme langsung maupun penguatan sistem kerja yang adaptif,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa KUA kini telah berkembang tidak hanya sebagai tempat pencatatan pernikahan, tetapi juga sebagai pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan. Perubahan ini memperluas fungsi KUA dalam pembinaan keluarga sekaligus pelayanan masyarakat.

Menurutnya, penguatan layanan, termasuk legalisasi buku nikah, menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses serta responsif terhadap kebutuhan publik.

Ia juga menegaskan bahwa KUA didorong menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan di tingkat lokal, dengan peran sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat melalui layanan keagamaan.

“Harapan publik terhadap KUA sangat besar. KUA bukan hanya mengurus administrasi, tetapi menjadi representasi kehadiran negara dalam layanan keagamaan di tingkat kecamatan,” jelasnya.

Selain itu, berbagai inovasi terus dikembangkan, seperti layanan bergerak (mobile service) dan layanan lintas wilayah (borderless service). Inovasi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan secara lebih fleksibel.

“Kita ingin layanan KUA benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.

Artikel Meski WFH Layanan Buku Nikah KUA Tetap Jalan, Ini Jadwalnya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penugasan tersebut difokuskan pada upaya mengembalikan fungsi pemerintahan di kabupaten yang mengalami dampak paling berat, khususnya Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Praja IPDN diharapkan dapat membantu memastikan pelayanan publik kembali berjalan di tingkat desa.

Pemberangkatan tahap pertama dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu (3/12). Tito menyampaikan bahwa para praja akan disambut dengan upacara bersama pemerintah daerah setempat saat tiba di lokasi penugasan.

Ia merinci, pada hari pertama diberangkatkan sebanyak 413 personel, disusul 414 personel pada tahap kedua, dan 179 personel pada tahap ketiga. Selain itu, telah lebih dulu diterjunkan tim pendahulu (advance team) sebanyak 132 personel. Secara keseluruhan, jumlah praja IPDN yang ditugaskan mencapai 1.138 orang.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, bencana tersebut menyebabkan hilangnya 22 desa, yang terdiri atas 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatra Utara, dan satu desa di Sumatra Barat. Dampak yang lebih serius juga terlihat pada terganggunya layanan pemerintahan desa.

Tercatat sebanyak 1.580 kantor desa di tiga provinsi terdampak mengalami kerusakan, sehingga aktivitas pelayanan publik terhenti. Aceh menjadi wilayah dengan dampak paling besar, yakni 1.455 kantor desa rusak, disusul Sumatra Utara dengan 93 kantor desa, dan Sumatra Barat sebanyak 32 kantor desa.

Meski sebagian wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, sejumlah daerah masih membutuhkan penanganan intensif. Di Aceh, dari total 18 kabupaten terdampak, sebanyak 11 kabupaten telah berangsur pulih. Sementara tujuh kabupaten lainnya, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, masih menjadi fokus utama pemulihan.

Adapun di Sumatra Utara, perhatian pemerintah difokuskan pada wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, serta Kota Sibolga.

Selama masa penugasan yang direncanakan berlangsung selama satu bulan, para praja IPDN bersama para pengasuh akan menjalankan dua peran utama. Pertama, terlibat langsung dalam kegiatan fisik berupa pembersihan dan penanganan pascabencana. Kedua, membantu pemulihan serta pengaktifan kembali fungsi pemerintahan desa.

Para praja ditugaskan untuk mendukung berjalannya kembali layanan dasar kepada masyarakat, seperti administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya yang sempat terhenti akibat kerusakan infrastruktur pemerintahan.

Artikel Kemendagri Terjunkan 1.138 Praja IPDN Bantu Pemulihan Aceh dan Sumatra pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kesepakatan ini menitikberatkan pada penerapan keadilan restoratif serta pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya.

Gubernur Pramono Anung menyampaikan apresiasinya atas terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, Jakarta memiliki ruang yang sangat luas untuk pelaksanaan pidana kerja sosial karena banyaknya sektor pelayanan publik yang membutuhkan dukungan tenaga.

“Kesepakatan ini sangat berarti bagi Jakarta. Ruang untuk pelaksanaan kerja sosial di ibu kota sangat besar,” ujar Pramono dikutip dari laman berita jakarta.

Ia mencontohkan keberadaan pasukan pelangi di lingkungan Pemprov DKI, termasuk pasukan oranye dan pasukan putih. Pramono berharap pelaku tindak pidana yang menjalani pidana kerja sosial dapat dilibatkan untuk mengisi kebutuhan tenaga, terutama pada pasukan putih yang berfokus membantu lansia dan penyandang disabilitas.

Menurut Pramono, pelibatan pelaku tindak pidana dalam kerja sosial diyakini dapat memberikan dampak positif, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi kualitas layanan publik di Jakarta.

Selain itu, ia juga menyebutkan besarnya potensi fasilitas publik di ibu kota, seperti 31 rumah sakit, 44 puskesmas, serta 267 puskesmas pembantu, yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pelaksanaan kerja sosial.

Pramono menilai pendekatan keadilan restoratif dan pidana kerja sosial ini sebagai langkah yang lebih humanis sekaligus efektif dalam penanganan tindak pidana. Ia pun berharap Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengimplementasikan kebijakan serupa.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam penerapan pidana kerja sosial maupun penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.

“Dengan adanya dukungan Pemerintah Provinsi, penerapan pidana kerja sosial dan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat berjalan lebih mudah dan terkoordinasi,” ujarnya.

Patris menjelaskan, Nota Kesepakatan ini bertujuan membangun kemitraan dan koordinasi yang efektif antara Pemprov DKI dan Kejati DKI. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi pertukaran data dan informasi, penyusunan mekanisme keadilan restoratif dan pidana kerja sosial, penanganan pelaku tindak pidana, pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

Di kesempatan yang sama, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung, Asep Nana Mulyana, mengungkapkan bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi ke-29 yang menerapkan kerja sama terkait pidana kerja sosial.

Hal ini, menurutnya, menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antara Kejaksaan dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Bentuk implementasi kerja sosial ke depan akan dirumuskan bersama oleh Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Jakarta, termasuk kemungkinan keterlibatan dalam membantu pasukan pelayanan publik seperti pasukan kuning dan pasukan putih.

Artikel Pemprov DKI dan Kejati Siapkan Skema Kerja Sosial bagi Pelaku Tindak Pidana pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), selama lima tahun beroperasi layanan 112 telah menerima 6.935 laporan kegawatdaruratan dari berbagai kategori. Jumlah tersebut menunjukkan meningkatnya kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap layanan cepat tanggap ini.

“Enam ribu lebih laporan tersebut mencerminkan betapa pentingnya layanan 112 bagi warga Palangka Raya. Angka itu bukan sekadar data, tapi mencerminkan situasi nyata di lapangan yang membutuhkan penanganan cepat,” ujar Arbert dikutip dari laman infopublik.

Laporan yang diterima meliputi penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), evakuasi hewan liar, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, permintaan ambulans, penanganan pohon tumbang, pelepasan cincin, hingga kasus kriminal yang menuntut tindakan cepat.

“Dalam kondisi genting, 112 menjadi nomor yang pertama kali dihubungi masyarakat. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk menjaga kecepatan dan ketepatan respons,” tambahnya.

Arbert juga menyoroti pentingnya peningkatan teknologi komunikasi, kesiapan personel, serta sinergi antarinstansi. Layanan 112 melibatkan banyak pihak, mulai dari Disdamkarmat, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga unsur keamanan dan relawan BPK Swakarsa.

“Layanan 112 merupakan sistem yang menghubungkan banyak sektor. Jika satu elemen tidak optimal, maka respons bisa terhambat. Karena itu, koordinasi yang solid menjadi faktor penting,” jelasnya.

Ia juga meminta perangkat daerah, camat, dan lurah untuk lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar semakin banyak warga memahami cara mengakses layanan darurat ini dan memanfaatkannya secara tepat. Menurutnya, semakin tinggi pemahaman publik, semakin cepat laporan dapat ditindaklanjuti.

Artikel ODGJ hingga Kebakaran, Layanan 112 Jadi ‘Penyelamat’ Ribuan Kasus pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Pol Wibowo, mengungkapkan bahwa sebelumnya layanan SINAR baru tersedia di 54 Satpas. Dengan penambahan 99 titik baru, total Satpas penyelenggara SINAR kini mencapai 153 unit yang tersebar di 35 provinsi dengan tingkat permohonan perpanjangan SIM yang tinggi.

“Langkah ini merupakan wujud nyata dari 10 Program Quick Wins Akselerasi Transformasi Pelayanan Publik Korlantas Polri, khususnya dalam agenda optimalisasi layanan perpanjangan SIM melalui aplikasi SINAR. Penambahan 99 Satpas ini memastikan masyarakat semakin mudah mengakses layanan digital perpanjangan SIM di seluruh Indonesia,” ujar Brigjen Pol Wibowo.

Sejak diperkenalkan, SINAR dikembangkan untuk memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, serta mempermudah proses perpanjangan SIM secara online. Sejumlah perkembangan menonjol terpantau hingga 2025, antara lain:

Peningkatan pengguna layanan
Jumlah pemohon perpanjangan SIM melalui SINAR terus meningkat pesat berkat kemudahan layanan tanpa tatap muka dan akses digital yang lebih luas.

Efisiensi waktu pelayanan
Sistem digital SINAR berhasil memangkas durasi perpanjangan SIM dari 60–90 menit menjadi kurang dari 15 menit.

Integrasi data yang semakin kuat
Ditregident Korlantas Polri terus memperkuat integrasi basis data identitas, rekam jejak pengendara, hingga verifikasi biometrik guna menekan potensi penyalahgunaan identitas.

Apresiasi publik yang positif
SINAR dinilai lebih transparan, mudah diakses, dan membantu meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi.

“Dengan percepatan implementasi SINAR di 153 Satpas, kami ingin memastikan masyarakat di seluruh wilayah merasakan langsung manfaat transformasi digital Polri. Modernisasi pelayanan publik harus menjangkau semua daerah, bukan hanya perkotaan,” tutup Brigjen Pol Wibowo.

Artikel Transformasi Digital Polri Melesat, Layanan SINAR Hadir di 153 Satpas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dari sisi kualitas layanan, tingkat kepuasan pelanggan per September 2025 mencapai 93,85 persen, sementara ketepatan waktu operasional mencapai 99,88 persen. Adapun pencapaian standar pelayanan minimum mencatatkan angka 98,54 persen hingga Oktober 2025.

Direktur Utama PT LRT Jakarta, Roberto Akyuwen, menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap LRT Jakarta sebagai moda transportasi publik yang aman, andal, dan nyaman.

“Angka-angka ini membuktikan komitmen kami dalam menjaga mutu layanan dan memberikan pengalaman perjalanan yang optimal bagi setiap pengguna,” ujarnya, Selasa (18/11).

Roberto menegaskan bahwa kehadiran LRT Jakarta merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghadirkan sistem transportasi yang berorientasi pada masyarakat. Karena itu, pihaknya memastikan manfaat layanan dapat dirasakan secara luas oleh warga.

Untuk mendukung kenyamanan dan aksesibilitas, LRT Jakarta menyediakan fasilitas ramah pengguna, termasuk bagi penyandang disabilitas, lansia, pesepeda, perempuan, serta ibu dan anak. Setiap stasiun dilengkapi ruang tenang, ruang laktasi, Pos SAPA, Pos Kesehatan, toilet disabilitas, layanan barang hilang (lost and found), ramp, elevator, serta guiding block.

Di dalam rangkaian kereta disediakan kursi prioritas dan area khusus sepeda, menjadikan LRT Jakarta sebagai transportasi modern yang aman dan inklusif.

Roberto menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan kesiapan layanan untuk fase baru operasional rute Velodrome–Manggarai.

“Berbagai persiapan teknis, operasional, hingga kesiapan SDM tengah kami jalankan untuk memastikan kualitas layanan tetap prima seperti yang selama ini kami berikan,” tutupnya.

Artikel LRT Jakarta Lampaui Target Harian, Penumpang Tembus 1,1 Juta
 pertama kali tampil pada Katafoto.id.