Wakil Ketua KPK 2019-2024, Alexander Marwata, menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Pengembalian kerugian negara melalui asset recovery ini adalah bukti nyata bahwa KPK tidak hanya menghukum para pelaku korupsi, tetapi juga memulihkan keuangan negara. Pada 2024 saja, KPK telah berhasil mengembalikan Rp731.549.197.475,”ujar Alexander dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12)

Dalam kurun waktu 2020 hingga 15 Desember 2024, KPK mengembalikan aset senilai Rp113,7 miliar melalui lelang barang rampasan. Barang elektronik menjadi kategori yang paling banyak dilelang, dengan 553 item senilai Rp1,08 miliar. Di sisi lain, lelang kendaraan bermotor mencatat nilai tertinggi, mencapai Rp42,6 miliar dari 245 unit kendaraan.

KPK juga menyerahkan barang rampasan senilai Rp834,2 miliar melalui proses hibah dan PSP kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (KLPD). Distribusi nilai hibah ini mencakup:

• 2020: Rp136,7 miliar
• 2021: Rp177,9 miliar
• 2022: Rp118,5 miliar
• 2023: Rp140,9 miliar
• 2024 (hingga 15 Desember): Rp259,9 miliar

Pada tahun 2024, sebanyak 159 barang rampasan, termasuk tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor, telah diserahkan melalui PSP dan hibah. Penyerahan terbesar adalah 31 unit tanah/bangunan kepada Pemerintah Desa Suru, Kabupaten Nganjuk, senilai Rp3,95 miliar.

Menurut Alexander, asset recovery merupakan salah satu elemen penting dari strategi trisula KPK dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Proses pengembalian aset dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pelacakan aset tersangka hingga eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. KPK juga melakukan pengelolaan barang bukti, menilai nilai aset, dan melaksanakan eksekusi berupa uang pengganti, denda, maupun rampasan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengembalian aset di masa mendatang, KPK telah menyusun langkah strategis, antara lain:

• Mempercepat lelang benda sitaan tanpa harus menunggu putusan pengadilan sesuai PP Nomor 105 Tahun 2021.
• Memanfaatkan gedung penyimpanan aset agar nilai ekonominya tetap terjaga.
• Mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.
• Menyusun peraturan pelaksanaan terkait PP Nomor 105 Tahun 2021.

“Harapannya, ke depan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi bisa lebih maksimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutup Alexander.

Artikel KPK Berhasil Pulihkan Kerugian Negara Rp2,54 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal ini disampaikan oleh Rahmaludin Saragih, Kepala Satuan Tugas Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (Rupbasan) pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, dalam kegiatan Aanwijzing (penjelasan lelang) di Rupbasan KPK, Jakarta, Sabtu (7/12). Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan lelang barang rampasan dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 10 Desember 2024.

Tahapan Lelang yang Transparan

Rahmaludin menjelaskan bahwa Aanwijzing adalah langkah penting sebelum pelaksanaan lelang. Kegiatan ini bertujuan menunjukkan kepada calon peserta lelang bahwa barang rampasan yang akan dilelang telah dikelola dan dirawat dengan baik, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021.

“Aanwijzing membuktikan bahwa barang rampasan dalam kondisi optimal dan terkelola dengan baik. Proses ini juga memastikan transparansi kepada masyarakat,” ujar Rahmaludin dikutip dari keterangan tertulis.

Pengelolaan aset, tambahnya, harus dilakukan sejak aset teridentifikasi, bukan hanya setelah dinyatakan rampasan negara. Pendekatan yang berkesinambungan akan mendukung efektivitas pemulihan aset negara.

Jaksa Eksekutor KPK, Syarkiyah M, menyampaikan bahwa lelang dilakukan dengan mekanisme open bidding, yaitu sistem penawaran terbuka yang memungkinkan peserta melihat dan mengajukan penawaran secara transparan.

“Lelang barang rampasan negara berperan penting dalam pemulihan keuangan negara, mendukung penyelesaian non-performing loan (NPL) perbankan, meningkatkan tingkat pemulihan aset, serta memberikan kontribusi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” jelas Syarkiyah.

Ia juga menekankan bahwa Aanwijzing merupakan bentuk pelayanan unggul dan transparansi penyelenggara negara kepada masyarakat. Calon peserta lelang dapat mengevaluasi kualitas barang secara fisik, sehingga memastikan barang yang dibeli memiliki kualitas sesuai ekspektasi.

Katalog Lelang Hakordia 2024

Dalam rangkaian perayaan Hakordia 2024, KPK akan melelang berbagai barang rampasan, mulai dari aset properti hingga barang bergerak. Berikut adalah rincian barang yang akan dilelang:

1. Sesi Pertama
   • 4 bidang tanah dengan bangunan rumah.
   • 2 unit kios.

1. Sesi Kedua

1. • 16 unit mobil, 10 unit sepeda motor.
   • 8 unit handphone, 28 tas bermerek.
   • 2 paket perhiasan, 1 jam tangan mewah, dan 1 dompet.

1. Sesi Ketiga

1. • 9 unit mobil, 6 unit sepeda motor.
   • 2 unit laptop dan 7 unit handphone (satu paket).
   • 9 batangan logam mulia (satu paket).
   • 1 sepeda Brompton hitam.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendukung pemulihan aset negara sekaligus menciptakan nilai tambah bagi perekonomian. “Melalui proses ini, masyarakat dapat turut berperan mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi,” tutup Syarkiyah.

Artikel Transparansi Lelang Barang Rampasan: Upaya KPK Pulihkan Aset Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.