Penyerahan hasil program ini dilakukan secara simbolis oleh perwakilan Komite Sekolah, Istikomawati, dan diterima langsung oleh tenaga pendidik SD N 4 Syamsudin Noor, Nurmahmudah, pada Jumat (24/04).

Program Markissa yang diinisiasi oleh Ketua RT 33, Yoni Setiawan, telah menjadi kegiatan rutin di lingkungan sekolah. Setiap hari Jumat, para siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dengan menyumbangkan botol plastik bekas.

Seluruh botol yang terkumpul dimasukkan ke dalam fasilitas Ecobox, yang merupakan dukungan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina. Hasil pengumpulan tersebut kemudian diolah menjadi bantuan bahan pokok berupa beras.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terencana oleh pihak sekolah, dengan sistem bergiliran kepada siswa yang membutuhkan agar manfaatnya merata dan tepat sasaran.

Istikomawati, yang juga istri dari Yoni Setiawan, menjelaskan bahwa program ini memberikan manfaat ganda, baik bagi lingkungan maupun pembentukan karakter anak.

“Melalui program MARKISSA, kita tidak hanya mengajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan mengelola sampah plastik, tetapi juga menanamkan karakter empati dan gemar bersedekah sejak dini. Sedekah tidak melulu harus berupa uang; botol bekas pun jika dikelola bersama bisa menjadi beras yang sangat berarti bagi teman-teman mereka yang membutuhkan,” ujarnya.

Sementara itu, Nurmahmudah mewakili pihak sekolah menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Komite Sekolah, warga RT 33, serta dukungan fasilitas dari Pertamina.

Kolaborasi dalam program MARKISSA di SD N 4 Syamsudin Noor ini diharapkan dapat menjadi contoh (role model) bagi sekolah lain maupun lingkungan masyarakat dalam mengembangkan gerakan serupa.

Artikel Keren, Sedekah Sampah di Sekolah Ini Berubah Jadi Bantuan Beras pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah siaga ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi meningkatnya curah hujan selama periode Januari hingga Februari, yang berisiko memicu genangan dan banjir di berbagai titik.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menegaskan bahwa kesiapan personel serta kelengkapan sarana pendukung menjadi faktor krusial dalam penanganan sampah saat bencana banjir.

“Prioritas kami adalah mencegah penumpukan sampah, memastikan saluran air tetap berfungsi, serta mempercepat pembersihan lingkungan warga terdampak secara terorganisasi,” ujarnya, Kamis (15/1).

Melansir dari laman berita jakarta, DLH DKI Jakarta juga mengoptimalkan armada dan peralatan pendukung. Tercatat, sebanyak 101 unit truk pengangkut sampah, 116 unit alat berat, 15 perahu karet, serta 25 bus toilet dan 48 unit toilet portabel disiagakan untuk mendukung operasional di lapangan.

Tak hanya itu, ribuan peralatan kerja turut disiapkan, di antaranya 1.369 unit cangkrang atau alat pengait sampah, 1.235 cangkul, 1.329 sapu, serta 7.836 karung dan plastik sampah.

Asep menyampaikan, seluruh personel dan armada tersebut telah ditempatkan di 25 titik yang dinilai rawan banjir guna mempercepat penanganan sampah sekaligus menjaga kinerja sistem drainase perkotaan.

Selama musim hujan, DLH juga menerapkan skema penanganan khusus dengan menyiagakan Unit Pengelola Sampah Badan Air (UPSBA) di sembilan lokasi rawan. Sebanyak 29 unit saringan sampah otomatis dioperasikan secara maksimal untuk mencegah penyumbatan aliran air.

“Petugas lapangan juga dibekali perlengkapan tambahan seperti kubus apung, bus toilet, tangki air, dan toilet portabel,” jelasnya.

Artikel Siaga Banjir Jakarta, 1.790 Pasukan Oranye Dikerahkan Tangani Sampah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat terhadap dampak pembakaran sampah yang merusak kualitas udara, mengganggu kesehatan, serta mencemari lingkungan ibu kota.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menjelaskan, hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur sanksi sosial semacam pemasangan foto pelanggar atau bentuk serupa. Namun, wacana tersebut mencuat dalam diskusi publik beberapa waktu lalu, terutama saat pembahasan mengenai kontaminasi air hujan oleh partikel mikroplastik akibat pembakaran sampah terbuka.

“Ide sanksi sosial ini muncul dari masukan masyarakat dan kini kami percepat pengkajiannya. Namun, penerapannya harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak melanggar hak privasi,” ujar Asep dikutip dari laman berita jakarta, Rabu (29/10).

Menurut Asep, sanksi sosial sejatinya bukan bentuk hukuman formal seperti yang diatur undang-undang, melainkan mekanisme kontrol sosial berbasis kesepakatan warga untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma lingkungan. Berbeda dengan sanksi hukum yang bersifat mengikat, pendekatan sosial lebih diarahkan untuk pembinaan moral dan tanggung jawab kolektif.

DLH DKI, lanjutnya, kini tengah mencari langkah inovatif guna menekan kebiasaan membakar sampah yang menjadi salah satu sumber utama polusi udara dan pelepasan mikroplastik di wilayah perkotaan. Pembakaran sampah plastik di kawasan padat penduduk disebut menghasilkan emisi beracun yang membahayakan kesehatan serta mencemari tanah dan air hujan.

“Komitmen kami adalah menyeimbangkan penegakan disiplin dengan pendekatan edukatif. Jadi, sanksi bukan hanya menghukum, tapi juga mengajak masyarakat berperan menjaga lingkungan,” tambahnya.

Asep berharap kajian tersebut dapat melahirkan mekanisme sanksi sosial yang adil, berlandaskan hukum, dan bersifat edukatif, tanpa menimbulkan stigma bagi pelaku.
DLH DKI juga ingin memperkuat kesadaran kolektif agar warga bersama-sama menciptakan Jakarta yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Artikel Sanksi Sosial Bakal Menanti Warga Jakarta yang Masih Bakar Sampah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kegiatan edukasi yang dipadukan dengan praktik langsung ini diinisiasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana Strategis bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PU. Program ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Materi yang diberikan mencakup enam langkah mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, hingga pentingnya kesadaran menjaga kesehatan sejak usia dini.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kebersihan memiliki peran penting dalam menciptakan kenyamanan belajar. “Jika lingkungan bersih, maka anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar,” ujarnya dalam keterangan pers via infopublik, Minggu (17/8).

Melalui kegiatan ini, Kementerian PU berharap para pelajar Sekolah Rakyat mampu menjadi agen perubahan di lingkungannya. Mereka tidak hanya membawa semangat kemerdekaan dalam akses pendidikan, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memerdekakan diri dan masyarakat dari berbagai penyakit lewat penerapan pola hidup bersih dan sehat.

Selain sosialisasi PHBS, Kementerian PU juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui percepatan renovasi sarana dan prasarana Sekolah Rakyat Tahap 1 yang tersebar di 159 lokasi. Dari jumlah tersebut, 100 sekolah — terdiri dari Tahap 1A (63 lokasi) dan 1B (37 lokasi) — telah rampung dan beroperasi penuh mendukung kegiatan belajar mengajar. Sementara 59 lokasi lainnya di Tahap 1C masih dalam tahap penyelesaian akhir, termasuk pemasangan meubeler, dengan target selesai pada akhir Agustus 2025.

Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah dengan konsep boarding school. Program ini dirancang khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem hingga miskin, agar mereka memperoleh pendidikan komprehensif sekaligus keterampilan yang dapat meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia di masa mendatang.

Artikel Libatkan 3.215 Peserta, Kementerian PU Ajak Pelajar Jadi Agen Perubahan pertama kali tampil pada Katafoto.id.