Salah satu anggrek khas Indonesia yang menjadi ikon Daerah Istimewa Yogyakarta adalah anggrek vanda tricolor. Anggrek ini memiliki ciri khas berupa kelopak bunga berwarna putih dengan bercak cokelat kemerahan serta bibir bunga berwarna putih. Selain tampil unik, anggrek tersebut juga dikenal memiliki aroma harum yang kuat pada pagi hari dan banyak ditemukan di kawasan lereng Gunung Merapi.

Guru Besar Fakultas Biologi UGM, Endang Semiarti, mengatakan anggrek vanda tricolor memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap suhu panas. “Selain itu, anggrek vanda tricolor memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap panas. Hal ini terbukti pada saat erupsi Gunung Merapi tahun 2010, anggrek ini masih ditemukan dan bertahan di habitatnya,” kata Endang dikutip dari laman ugm.

Menurut Endang, hingga kini sedikitnya terdapat 59 jenis anggrek Merapi yang dilestarikan di Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Namun jumlah tersebut dapat berkurang akibat berbagai faktor, mulai dari bencana alam, perubahan iklim, hingga pembangunan infrastruktur.

Di sisi lain, peluang ditemukannya spesies baru masih terbuka lebar melalui eksplorasi hutan yang dilakukan masyarakat maupun peneliti. “Banyak spesies anggrek di hutan-hutan yang belum teridentifikasi jenisnya,” ujarnya.

Endang menilai konservasi anggrek perlu melibatkan masyarakat secara langsung. Salah satu caranya ialah mengedukasi warga di sekitar lereng gunung dan kawasan hutan agar membudidayakan anggrek di pekarangan rumah dengan kondisi menyerupai habitat aslinya.

“Saya bersama para pecinta anggrek mengedukasi warga sekitar hutan untuk melakukan konservasi mandiri dengan pengilangan dan penaburan biji yang lebih sederhana agar mudah diikuti semua orang,” ucapnya.

Selain melalui metode sederhana, upaya pelestarian juga dilakukan lewat inovasi penelitian. Endang bersama para mahasiswa mengembangkan teknik kultur in vitro untuk berbagai jenis anggrek yang dikumpulkan dari sejumlah daerah di Indonesia.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah memproyeksikan anggrek vanda tricolor sebagai ikon daerah. Langkah tersebut diwujudkan melalui instruksi penanaman anggrek di berbagai instansi perkantoran di wilayah Yogyakarta.

Tak hanya pemerintah, Komunitas Pecinta Anggrek Indonesia (PAI) turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian anggrek. Komunitas ini melakukan budidaya terhadap berbagai temuan anggrek baru dengan menyesuaikan kondisi habitat aslinya.

“Selain itu, PAI banyak mengadakan kompetisi ataupun seminar sebagai inisiasi edukatif serta konservatif,” ujarnya.

Endang berharap kekayaan anggrek Indonesia dapat terus terjaga sekaligus semakin dikenal masyarakat luas. Ia pun aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menulis buku berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

“Anggrek adalah identitas bangsa, maka tugas kita bersama adalah memastikan kelestariannya,” harapnya.

Artikel Mengenal Anggrek Vanda Tricolor yang Bertahan dari Erupsi Merapi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Namun di balik sorotan terhadap konsumsi listrik dan jejak karbon, ada aspek lain yang selama ini jarang dibahas, yakni penggunaan logam pada chip AI.

Sebuah studi terbaru mencoba mengungkap hal tersebut dengan membongkar salah satu chip AI populer milik Nvidia, yakni A100, yang banyak digunakan dalam pengembangan chatbot generatif pada fase awal ledakan AI.

Penelitian yang dilakukan tim dari University of Bonn itu menganalisis kandungan material chip secara rinci hingga tingkat unsur kimia. Sophia Falk, peneliti dari Bonn Sustainable AI Lab sekaligus penulis utama studi, bersama timnya menemukan bahwa satu chip Nvidia A100 mengandung 32 elemen berbeda.

Hasil analisis menunjukkan sekitar 90 persen massa chip tersusun dari logam berat. Tembaga menjadi material dominan dengan berat sekitar 1,4 kilogram per unit. Selain itu terdapat besi, timah, silikon, dan nikel dalam jumlah besar. Sementara emas, perak, platinum, dan paladium hanya ditemukan dalam kadar kecil.

Dari seluruh elemen yang diidentifikasi, banyak di antaranya tergolong bahan berbahaya seperti arsenik, merkuri, timbal, kadmium, kromium, seng, nikel, antimon, kobalt, hingga berilium.

Secara keseluruhan, sekitar 93 persen material dalam satu chip A100 terdiri dari unsur yang memiliki sifat toksik. Meski aman saat terpasang di dalam server pusat data, risiko terbesar justru muncul pada proses penambangan bahan baku dan limbah elektronik ketika perangkat sudah tidak digunakan.

Tim peneliti juga menelusuri dampak penggunaan chip dalam pelatihan model AI besar seperti GPT-4.

Jumlah chip yang dibutuhkan ternyata sangat bergantung pada tingkat pemanfaatan perangkat dan usia pakai hardware. Dalam skenario yang dianggap paling realistis, yakni utilisasi 35 persen dengan masa pakai dua tahun, pelatihan satu model GPT-4 diperkirakan membutuhkan sekitar 2.515 chip Nvidia A100.

Dilansir dari laman earth,  jika usia perangkat diperpanjang menjadi tiga tahun, kebutuhan chip turun menjadi sekitar 1.676 unit. Sebaliknya, apabila pemanfaatan rendah dan umur perangkat pendek, satu proses pelatihan dapat menghabiskan hingga 8.800 GPU.

Secara total, pelatihan satu model GPT-4 diperkirakan memerlukan ekstraksi material tambang hingga sekitar 3,6 metrik ton.

Penelitian itu juga mencatat lonjakan kebutuhan komputasi yang sangat besar saat OpenAI beralih dari GPT-3.5 ke GPT-4. Menurut tim peneliti, kebutuhan sumber daya GPU meningkat sekitar 31 kali lipat atau lebih dari 3.000 persen.

Meski begitu, peningkatan performa model tidak selalu sebanding dengan lonjakan sumber daya yang digunakan. GPT-4 memang mencatat peningkatan kemampuan matematika hingga 61 persen dan pengkodean sebesar 39 persen dibanding pendahulunya. Namun untuk kemampuan penalaran umum, peningkatannya hanya sekitar 14 persen.

“Inovasi arsitektur dan metodologi pelatihan mungkin menawarkan peningkatan kinerja yang lebih efektif daripada sekadar meningkatkan sumber daya mentah,” tulis Falk bersama rekan penelitinya.

Mereka menilai model AI yang lebih besar belum tentu selalu lebih cerdas. Penelitian juga menunjukkan bahwa dampak lingkungan terbesar justru terjadi jauh dari lokasi pusat data. Material logam berat pada chip berasal dari tambang dan fasilitas pemrosesan di wilayah dengan regulasi lingkungan yang sering kali lebih longgar.

Dalam sembilan model simulasi yang dianalisis, skenario paling realistis menghasilkan sekitar 6,4 metrik ton material tambang berbahaya. Pada kondisi terburuk, jumlahnya bahkan mendekati 20 metrik ton.

Tim peneliti menilai ada dua langkah utama yang dapat menekan dampak tersebut, yakni meningkatkan tingkat pemanfaatan chip serta memperpanjang usia pakai perangkat keras.

Jika utilisasi chip dinaikkan dari 20 persen menjadi 60 persen, kebutuhan GPU dapat berkurang hingga dua pertiga. Sementara memperpanjang masa pakai hardware dari satu tahun menjadi tiga tahun juga menghasilkan pengurangan serupa.

Bahkan, apabila chip Nvidia A100 dijalankan dengan utilisasi 60 persen selama lima tahun, kebutuhan perangkat untuk melatih GPT-4 dapat turun drastis dari 8.800 menjadi hanya sekitar 587 chip, atau berkurang hingga 93 persen.

Temuan ini dinilai penting karena selama ini pembahasan mengenai dampak AI lebih banyak berfokus pada energi dan air, sementara penggunaan logam berat belum banyak diperhitungkan.

Kini, studi tersebut menghadirkan gambaran lebih konkret mengenai biaya material di balik pelatihan model AI besar, mulai dari ribuan chip hingga berton-ton bahan tambang yang sebagian besar bersifat beracun.

Kelompok peneliti Falk juga mendorong laboratorium AI dan perusahaan teknologi agar lebih transparan dalam mengungkap konfigurasi pelatihan model mereka sebagai bagian dari laporan keberlanjutan.

Penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Communications Earth & Environment.

Artikel Bukan Cuma Boros Listrik, Peneliti Ungkap AI Mengandung Banyak Logam Berbahaya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Operasional fasilitas didukung oleh Rekosistem, termasuk dalam proses pengumpulan dan pemilahan lanjutan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam upaya memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional.

Koordinator Pokja Tata Laksana Produsen Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Ujang Solihin Sidik, mengapresiasi kolaborasi tersebut.

“Kami mengapresiasi upaya Nestlé Indonesia bersama dengan Alfamart dalam menghadirkan fasilitas Waste Station yang semakin menjangkau masyarakat. Kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci dalam mendorong pengelolaan sampah secara holistik dari hulu ke hilir, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya. Di saat yang sama, pengelolaan sampah nasional tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan konvensional yang berakhir di TPA. Diperlukan intervensi nyata dari hulu, termasuk peran aktif produsen dan akses fasilitas yang dekat dengan masyarakat. Inisiatif seperti ini perlu terus diperluas untuk mempercepat pencapaian target pengurangan sampah nasional dan implementasi ekonomi sirkular di Indonesia,” ujarnya.

Peresmian lima fasilitas baru ini menambah total menjadi 15 titik Waste Station yang telah dihadirkan di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali. Sejak diluncurkan pada 2023, program ini menunjukkan kinerja yang terus meningkat. Hingga awal 2026, fasilitas tersebut telah menyerap lebih dari 244.000 kilogram sampah.

Sepanjang 2025, volume pengumpulan mencapai 126,16 ton atau meningkat 46,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Partisipasi pengguna juga meningkat menjadi lebih dari 14.154 orang atau tumbuh 44,6 persen secara tahunan, dan tren ini berlanjut hingga kuartal pertama 2026.

Corporate Affairs Director Nestlé Indonesia, Fajar Dewantara, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi persoalan sampah yang semakin kompleks.

“Nestlé Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong inovasi dalam pengembangan kemasan berkelanjutan dan juga pengelolaan sampah kemasan pasca konsumsi. Kami percaya dalam menghadapi tantangan persampahan yang semakin kompleks, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Melalui Nestlé Indonesia Waste Station, kami ingin mendorong peran aktif industri, ritel, mitra pengelola sampah, dan masyarakat untuk bersama sama membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi serta memberikan dampak nyata yang bermakna bagi lingkungan,” ujarnya.

Melalui kolaborasi dengan Alfamart yang memiliki jaringan luas dan dekat dengan kawasan permukiman, fasilitas Waste Station dirancang untuk mendorong kebiasaan pengelolaan sampah dari rumah. Pengguna dapat menyetorkan sampah anorganik yang telah dipilah dan dibersihkan, melakukan registrasi melalui pemindaian QR code, serta memperoleh poin berdasarkan jenis dan jumlah sampah. Poin tersebut dapat ditukarkan dengan voucher belanja sebagai insentif partisipasi.

Property and Development Director Alfamart, Hans Harischandra, menyatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan.

“Melalui Waste Station yang terintegrasi dengan aktivitas belanja sehari-hari, kami ingin menghadirkan pengalaman baru bagi konsumen, di mana berbelanja tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga memberikan kontribusi langsung bagi lingkungan. Ke depan, kami berharap kolaborasi ini dapat terus diperluas ke lebih banyak titik gerai Alfamart di berbagai wilayah, sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk terus bergerak menuju green retailing leader di Indonesia, melalui berbagai inisiatif berkelanjutan yang melibatkan pelanggan, mitra, dan komunitas secara bersama-sama,” ujarnya.

Pendekatan yang mengintegrasikan kemudahan akses, sistem digital, serta insentif bagi konsumen ini menjadi bagian dari strategi Nestlé dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, sejalan dengan pilar Packaging Sustainability, khususnya dalam aspek perubahan kebiasaan konsumen.

Inisiatif tersebut juga mendukung implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 Tahun 2019tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Selain Waste Station, Nestlé Indonesia juga mengembangkan berbagai inisiatif lain, seperti Waste Dropbox, sebagai bagian dari komitmen PRRP untuk memastikan kemasan pascakonsumsi dapat dikelola secara optimal dalam ekosistem daur ulang.

“Melalui inisiatif ini, kami berupaya menghadirkan kontribusi yang relevan bagi masyarakat di tingkat komunitas, khususnya dalam mendukung pengelolaan sampah pasca konsumsi yang lebih terstruktur. Kami percaya bahwa kolaborasi berkelanjutan merupakan kunci dalam membangun sistem yang lebih terintegrasi di Indonesia,” tutup Fajar Dewantara.

Corporate Affairs Director Nestlé Indonesia Fajar Dewantara memberi sambutan pada acara peresmian fasilitas Nestlé Indonesia Waste Station kolaborasi dengan Alfamart di Jakarta  (06/05/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Koordinator Pokja Tata Laksana Produsen, Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup Ujang, Solihin Sidik memberi sambutan pada acara peresmian fasilitas Nestlé Indonesia Waste Station kolaborasi dengan Alfamart di Jakarta  (06/05/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Property and Development Director Alfamart Hans Harischandra, Sales Director Nestlé Indonesia Ramon Topacio, Corporate Affairs Director Nestlé Indonesia Fajar Dewantara, Koordinator Pokja Tata Laksana Produsen, Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Ujang Solihin Sidik potong pita pada acara peresmian Fasilitas Nestlé Indonesia Waste Station kolaborasi dengan Alfamart di Jakarta (06/05/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Property and Development Director Alfamart Hans Harischandra, Sales Director Nestlé Indonesia Ramon Topacio, Corporate Affairs Director Nestlé Indonesia Fajar Dewantara, Koordinator Pokja Tata Laksana Produsen, Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Ujang Solihin Sidik menyerahkan sampah di sela acara peresmian Fasilitas Nestlé Indonesia Waste Station kolaborasi dengan Alfamart di Jakarta  (06/05/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Warga menyerahkan sampah usai peresmian Fasilitas Nestlé Indonesia Waste Station kolaborasi dengan Alfamart di Jakarta (06/05/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Warga menyerahkan sampah usai peresmian Fasilitas Nestlé Indonesia Waste Station kolaborasi dengan Alfamart di Jakarta (06/05/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Petugas menimbang sampah usai peresmian Fasilitas Nestlé Indonesia Waste Station kolaborasi dengan Alfamart di Jakarta (06/05/2026). (katafoto/Fery Pradolo)

Artikel Warga Kini Bisa Buang Sampah Dapat Voucher Belanja, Begini Caranya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam rapat Satgas yang berlangsung di Jakarta, Rabu (29/4) yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas, didampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua.

Turut hadir secara daring Mari Elka Pangestu yang juga menjabat Wakil Ketua Satgas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.

Selain rapat internal, agenda tersebut juga mencakup pertemuan dengan organisasi nonpemerintah dan mitra pembangunan kehutanan untuk menghimpun masukan terkait mekanisme inovasi pembiayaan taman nasional. Pertemuan ini menjadi langkah strategis sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 guna memperkuat tata kelola kawasan konservasi secara menyeluruh.

Melalui skema pembiayaan inovatif, pemerintah mendorong pengelolaan taman nasional yang lebih berkelanjutan, adaptif, serta mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Hashim menegaskan bahwa inovasi pembiayaan konservasi tidak ditujukan untuk komersialisasi kawasan.

“Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” ujar Hashim.

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memulai program percontohan di 13 taman nasional serta dua kawasan konservasi spesies ikonik, yakni Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30.

Raja Juli menambahkan, Satgas akan menjalankan strategi dua jalur, meliputi reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, penyusunan desain kebijakan, serta mobilisasi sumber daya bersama mitra strategis.

“Kita terus explore. Termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya,” kata Raja Juli Antoni.

Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari WWF Indonesia. CEO WWF-Indonesia, Aditya Bayunanda, menilai inisiatif tersebut berpotensi membuka akses pembiayaan filantropi dan pendanaan publik multilateral dalam skala besar.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga menaruh perhatian pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lapangan, seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, dan penyuluh kehutanan.

Pemanfaatan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan diperkuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Artikel Satgas Khusus Dibentuk, Begini Cara Baru Kelola Taman Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Lingkungan Hidup saat berkunjung ke Pontianak pada Juni 2025. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat meminta agar praktik open dumping dihentikan karena tidak lagi sesuai dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan.

“Sesuai saran dari Menteri Lingkungan Hidup pada saat datang bulan Juni 2025 di sini, beliau minta supaya TPA yang open dumping ini ditutup. Sekarang kita sudah mulai tutup,” ujarnya saat meninjau TPA Batulayang, Rabu (29/4).

Ia mengungkapkan, fasilitas sanitary landfill dan controlled landfill di kawasan TPA Batulayang kini telah rampung dibangun. Area baru seluas sekitar 4,5 hektare tersebut mulai difungsikan untuk menggantikan sistem lama.

Sementara itu, area lama yang sebelumnya digunakan dengan metode open dumping akan ditutup menggunakan terpal dan lapisan tanah. Setelah itu, kawasan tersebut akan direhabilitasi, termasuk dengan penanaman pohon buah sebagai bagian dari pemulihan lingkungan.

Perbedaan utama antara kedua sistem terletak pada cara pengelolaan sampah. Open dumping hanya menimbun sampah tanpa perlakuan khusus, sedangkan sanitary landfill menerapkan sistem pengelolaan yang lebih terkontrol guna mencegah pencemaran lingkungan.

Dalam penerapan sanitary landfill, lapisan dasar terlebih dahulu dilengkapi material kedap air seperti geotextile sebelum sampah ditimbun. Selain itu, dipasang jaringan pipa di bagian dasar dan lapisan sampah untuk menangkap gas metana serta menyalurkan air lindi ke instalasi pengolahan.

“Air lindinya masuk ke pengolahan, ke IPAL, sehingga sampahnya tidak mencemari lingkungan,” jelasnya.

Air lindi—cairan limbah dari timbunan sampah—akan diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL) sebelum dilepas ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali, misalnya untuk mencuci kendaraan operasional dan menyiram tanaman. Pemerintah Kota Pontianak juga berencana melakukan uji laboratorium secara berkala terhadap hasil olahan tersebut.

Selain pengolahan air lindi, sistem baru ini juga memperhatikan pengendalian gas metana dan kualitas udara di sekitar TPA. Pengujian kualitas udara ambien akan dilakukan baik di dalam area maupun di kawasan sekitar TPA Batulayang.

Edi menambahkan, penerapan sanitary landfill ini menjadi tahap awal menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih terpadu. Pemerintah Kota Pontianak saat ini juga menunggu realisasi pembangunan pusat pengelolaan sampah terpadu melalui program Local Service Delivery Improvement Project dari Kementerian Dalam Negeri.

“Insyaallah kalau itu jadi, masalah sampah di Kota Pontianak bisa teratasi,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah menargetkan hanya sampah residu atau sisa akhir yang tidak dapat diolah lagi yang akan dibuang ke TPA Batulayang. Dengan demikian, volume sampah dapat ditekan secara signifikan.

“Harapan kita 2029 sudah mulai berjalan pusat pengelolaan sampah terpadu. Jadi nanti yang dibuang ke sini hanya residu saja. Kalau sekarang masih sekitar 450 ton per hari, nanti bisa di bawah 100 ton per hari,” ungkapnya.

Artikel Tak Lagi Timbun Sampah, Pontianak Mulai Tinggalkan Open Dumping pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian laporan reses masa persidangan II tahun sidang 2026, sekaligus penutupan masa sidang II dan pembukaan masa sidang III tahun yang sama.

Amsakar mengungkapkan bahwa pesatnya pertumbuhan Batam sebagai gerbang perdagangan dan pusat ekonomi berdampak langsung pada meningkatnya volume sampah. Berdasarkan data rencana induk persampahan, timbulan sampah di Batam pada 2025 mencapai sekitar 1.300 ton per hari, seiring jumlah penduduk yang telah menembus 1,3 juta jiwa.

“Permasalahan persampahan menjadi tantangan mendasar yang harus ditangani secara serius, terencana, dan komprehensif agar tidak menghambat keberlanjutan pembangunan,” ujarnya dikutip dari laman infopublik. 

Ia menekankan bahwa keterbatasan kapasitas layanan serta lahan pengelolaan menjadi faktor utama perlunya kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

Ranperda yang diajukan memuat sejumlah poin strategis, di antaranya penguatan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengurangan serta daur ulang, hingga pemanfaatan teknologi dan investasi untuk mengolah sampah menjadi energi maupun produk bernilai ekonomi.

Selain itu, regulasi ini juga mengatur penguatan aspek pembinaan, pengawasan, serta penerapan sanksi administratif guna meningkatkan kepatuhan dalam pengelolaan lingkungan.

Pengajuan Ranperda dilakukan melalui mekanisme kumulatif terbuka karena belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Langkah tersebut didasari oleh kondisi kedaruratan sampah yang telah ditetapkan pemerintah pusat, serta hasil evaluasi yang menempatkan Batam dalam kategori pembinaan.

“Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa pembenahan tata kelola persampahan tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Melalui Ranperda ini, Pemerintah Kota Batam ingin mendorong perubahan paradigma bahwa sampah bukan sekadar beban, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi jika dikelola secara optimal.

Ia berharap DPRD Kota Batam dapat memberikan dukungan penuh dalam proses pembahasan Ranperda tersebut agar menghasilkan regulasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Artikel Volume Sampah di Batam Meledak 1.300 Ton per Hari, Ini Strateginya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Namun, Dosen Fakultas Geografi, Dr. Bachtiar Wahyu Mutaqin, menilai pembangunan tanggul laut di wilayah tersebut bukanlah kebutuhan mendesak jika dilihat dari kondisi geografis Pantura. Ia menjelaskan bahwa kawasan ini didominasi dataran aluvial yang relatif landai, berpasir, dan memiliki paparan gelombang yang tergolong terlindungi dengan ketinggian rata-rata kurang dari dua meter. Menurutnya, masih ada sejumlah alternatif yang lebih relevan untuk didahulukan.

“Masih banyak opsi lainnya yang lebih masuk akal dibandingkan giant sea walls, misalnya mengoptimalkan fungsi ekosistem pesisir, zonasi kepesisiran, atau restorasi lahan basah,” ujarnya, Kamis (23/4).

Bachtiar bahkan menyebut opsi pembangunan tanggul laut berpotensi menjadi efek plasebo. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut dianggap memberi kesan adanya solusi nyata, padahal belum tentu menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.

“Opsi tersebut memang cenderung dipilih karena memberikan efek plasebo. Seolah-olah sudah ada wujudnya, meskipun belum tentu menyelesaikan masalah,” ungkapnya dikutip dari laman ugm.

Ia juga menyoroti persoalan penurunan muka tanah yang kerap terjadi di wilayah Pantura. Menurut Bachtiar, pembangunan tanggul laut tidak serta-merta menjadi solusi atas persoalan tersebut. Ia menekankan pentingnya penataan ruang wilayah, khususnya terhadap industri besar di kawasan pesisir yang masih bergantung pada penggunaan air tanah dalam jumlah besar.

“Jika kaitannya dengan penurunan muka tanah, yang lebih urgen adalah tata ruang wilayah, khususnya industri-industri besar yang berada di pesisir,” katanya.

Lebih lanjut, Bachtiar menjelaskan bahwa karakter tanah di sepanjang Pantura didominasi material aluvium muda seperti pasir dan kerikil yang belum padat secara geologis. Kondisi ini membuat tanah rentan mengalami penurunan jika dibebani bangunan besar, apalagi jika diperparah oleh eksploitasi air tanah secara masif.

“Apabila tanah yang didominasi material aluvium tersebut di atasnya dibangun bangunan besar dan berat, dapat menekan permukaan tanah sekitar. Hal ini diperparah dengan adanya penggunaan air tanah yang masif oleh industri-industri besar yang tentu saja mempercepat penurunan permukaan tanah,” imbuhnya.

Dari sisi dinamika pesisir, Bachtiar memperingatkan bahwa pembangunan tanggul laut dapat mengubah pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang laut. Dampaknya, beberapa wilayah berpotensi mengalami erosi yang lebih parah.

“Tentu saja akan memengaruhi pola distribusi sedimen, arus, dan gelombang,” katanya.

Ia juga menilai bahwa proyek tanggul laut bukanlah solusi efektif untuk menghadapi kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Menurutnya, masih banyak pendekatan lain yang lebih tepat untuk mengatasi berbagai risiko yang ditimbulkan.

“Masih banyak opsi lain untuk mengatasi multibahaya dari perubahan iklim,” kata Bachtiar.

Selain itu, proyek berskala besar ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem pesisir, seperti mangrove, lamun, dan terumbu karang. Perubahan arus laut dan distribusi sedimen dapat mengganggu habitat alami yang menjadi tempat hidup berbagai biota laut.

“Multibahaya akibat perubahan iklim, seperti degradasi ekosistem, inundasi bertahap, intrusi air laut, erosi pantai, dan banjir pasang,” sebutnya.

Ia menambahkan, perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat mengurangi kualitas substrat yang dibutuhkan mangrove untuk tumbuh.

“Perubahan faktor oseanografi dan sedimen dapat memengaruhi berkurangnya substrat tempat mangrove tumbuh,” jelasnya.

Kerusakan ekosistem tersebut tentu berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional. Ketika habitat ikan terganggu, hasil tangkapan pun menurun, sehingga memperberat kondisi ekonomi mereka.

“Nelayan tradisional yang tidak punya modal akan semakin kesulitan mencari ikan,” ujarnya.

Bachtiar juga mengingatkan bahwa penerapan konsep tanggul laut seperti di negara lain, misalnya Belanda, tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis dan sosial yang berbeda, sehingga solusi yang diambil harus berbasis kondisi lokal.

“Tidak. Harus melihat konteks lokal dan kondisi geografisnya,” pungkasnya.

Artikel Giant Sea Wall Pantura Dipertanyakan, Pakar Ingatkan Risiko Besar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi kering yang berisiko menimbulkan dampak luas di wilayah ibu kota.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG serta rapat lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, TNI-Polri, dan instansi terkait, fenomena El Nino tahun ini diperkirakan berlangsung lebih lama dibandingkan tahun 2023.

“Dampaknya ada tiga isu utama, yakni kekeringan, potensi kebakaran termasuk di kawasan perkotaan Jakarta, serta meningkatnya polusi udara,” ujar Marulitua, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, BPBD DKI telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan alat water mist milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perangkat serupa yang tersedia di sejumlah gedung untuk membantu mengurangi tingkat polusi udara.

Dilansir dari laman berita jakarta, BPBD DKI juga tengah menyusun rencana bersama BMKG terkait pelaksanaan teknologi modifikasi cuaca selama musim kemarau, khususnya saat puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2024.

Menurut Marulitua, pendekatan teknologi yang digunakan berbeda dengan penanganan saat musim hujan, karena lebih difokuskan pada upaya mengurangi dampak kekeringan.

“Ini sedang kami susun bersama BMKG untuk melihat kebutuhan implementasinya agar dampak El Nino bisa diminimalisir,” katanya.

Seluruh langkah tersebut nantinya akan dirumuskan dalam Instruksi Gubernur sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi kering. Kebijakan itu juga mencakup pengaktifan Satgas Air Bersih serta koordinasi dengan PAM Jaya untuk memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat tetap terpenuhi.

Sebagai langkah tambahan, BPBD DKI juga menyiapkan mobil tangki air yang dapat dikerahkan kapan saja untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih di lapangan.

Artikel Jakarta Siaga El Nino, Ini 3 Ancaman Serius yang Diwaspadai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Hulu Kuantan AKP Pardomuan Aris Suranta bersama Danramil 08 Kuantan Mudik Kapten Inf Aplison melibatkan 6 personel dari Polsek Hulu Kuantan dan 4 personel dari Koramil 08 Kuantan Mudik.

Kapolres Kuantan Singingi AKBP Hidayat Perdana, melalui Kapolsek Hulu Kuantan AKP Pardomuan Aris Suranta mengatakan bahwa operasi ini merupakan respons atas laporan masyarakat terkait adanya aktivitas PETI di kawasan tersebut.

“Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, kami langsung bergerak ke lokasi yang berada di area perkebunan kelapa sawit Koperasi Gunakarya Sejahtera, Desa Tanjung Medang, Kecamatan Hulu Kuantan,” jelas Kapolsek dikutip dalam keterangan tertulis. 

Saat tiba di lokasi, petugas mendapati sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk kegiatan PETI. Namun, para pekerja tidak ditemukan di tempat, diduga telah lebih dulu meninggalkan area sebelum kedatangan aparat.

“Di lokasi ditemukan sekitar 20 unit peralatan jenis robin setingkai yang diduga digunakan untuk aktivitas PETI. Seluruh peralatan tersebut kemudian dilakukan tindakan tegas berupa perusakan dan pembakaran agar tidak dapat digunakan kembali,” tambahnya.

Dalam operasi tersebut, petugas tidak mengamankan pelaku maupun membawa barang bukti karena seluruh peralatan langsung dimusnahkan di lokasi.

Kapolsek menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan patroli serta penindakan terhadap aktivitas PETI yang dinilai merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas PETI serta terus berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan kegiatan serupa,” tutupnya.

Artikel Polisi dan TNI Kompak, Tambang Emas Ilegal di Hulu Kuantan Disikat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan serta percepatan reklamasi lahan pascatambang. Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, menegaskan bahwa keberlanjutan kini menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang mampu mendorong inovasi sekaligus menjaga stabilitas operasional perusahaan.

“Melalui berbagai inisiatif strategis, SIG membuktikan bahwa kinerja keberlanjutan dapat berjalan seiring dengan kinerja bisnis, bahkan memperkuat ketahanan operasional perusahaan,” ujarnya.

Salah satu langkah utama yang dilakukan SIG adalah mengoptimalkan penggunaan bahan bakar alternatif yang berasal dari limbah industri, biomassa, hingga sampah perkotaan yang diolah menjadi refuse-derived fuel (RDF). Sepanjang 2025, pemanfaatan bahan bakar alternatif meningkat 24% menjadi 681 ribu ton, setara dengan pengurangan penggunaan batu bara hingga 467 ribu ton. Pencapaian ini turut mendorong peningkatan thermal substitution rate menjadi 9,77%.

Selain menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor industri, inisiatif ini juga memberikan solusi terhadap persoalan limbah sekaligus membuka peluang ekonomi baru, termasuk bagi sektor pertanian melalui pemanfaatan biomassa.

SIG juga memperluas penggunaan energi bersih melalui pemasangan panel surya di berbagai unit operasional serta penerapan teknologi Waste-Heat Recovery Power Generation (WHRPG) untuk mengonversi panas buang menjadi listrik. Upaya tersebut menghasilkan penurunan intensitas emisi GRK cakupan 1 sebesar 21% dibandingkan baseline 2010, serta penurunan emisi cakupan 2 sebesar 15% dibandingkan baseline 2019.

Di sektor pertambangan, SIG menjalankan praktik berkelanjutan melalui penataan dan pemulihan ekosistem. Hingga 2025, perusahaan telah mereklamasi lahan pascatambang seluas 628 hektare yang tersebar di berbagai wilayah operasional.

Artikel SIG Gaspol Energi Bersih! Emisi Turun, Batu Bara Ditekan pertama kali tampil pada Katafoto.id.