Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo), Hokky Situngkir pada kegiatan Literasi Digital kepada Prajurit TNI bertajuk “Anti Judi Online dan Netralitas TNI mengatakan, berdasarkan data Kemenkominfo, 80% korban judi online adalah masyarakat menengah ke bawah.

“Judi online mirip dengan phishing, pelaku merasa diberi keberuntungan padahal sebetulnya sedang menyedot uang sebesar triliun rupiah,” ungkap Hokky Situngkir dikutip dari keterangan tertulis, Bogor, Senin (09/09)

Hal ini menjadi fokus bagi Kemenkominfo karena judi online tidak lagi menyangkut individu, tapi juga mengancam negara dan stabilitas ekonomi. Kominfo bersama lembaga keuangan dan otoritas terkait, berkomitmen mengentaskan masalah judi online.

Menurut Hokky, sejalan dengan itu, TNI memiliki peran penting sebagai garda terdepan prajurit negara pada pertempuran yang terjadi di ruang digital.

“Judi online mengancam stabilitas ekonomi bahkan berpotensi mengganggu keamanan nasional,” imbuhnya.

Sementara Dirjen Aptika, Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika, Slamet Santoso mengatakan darurat judi online. Berdasar data PPATK, dana yang telah tersedot dari aktivitas judi online mencapai angka Rp 327 triliun.

“Ini kalau dirata-rata transaksi pada setiap satu hari mencapai hampir 1 triliun rupiah. Inilah yang dinamakan kondisi darurat judi online,” tuturnya.

Masih mengacu pada PPATK, terdapat 3,7 juta pelaku di Indonesia, salah satunya berasal dari TNI.

“Pada kesempatan ini, kami mohon bantuan kepada para prajurit TNI untuk turut menggalakkan aksi melawan judi online,” tambahnya.

Terlebih lagi, 80% pelaku judi online berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Perlu disebarkan awareness bahwa judi online adalah penipuan.

“Mengapa penipuan? Karena tidak ada ceritanya pelaku bisa menjadi kaya, semuanya adalah rekayasa algoritma. Para pelaku dijanjikan untuk menang, padahal kemenangan di awal hanyalah iming-iming,” imbuhnya.

Slamet menyebut bahwa Kemenkominfo sudah masuk anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) untuk memberantas judi online.

Sementara pada sesi Digital Skills, Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (UI), Sofian Lusa memaparkan bahaya Illusion of Control pada permainan judi online.

“Illusion of control membuat seolah-olah kemenangan pada permainan judi online disebabkan oleh kepiawaian pemainnya, padahal itu algoritma,” jelas Sofian.

Algoritma itu memungkinkan para pemain mengulangi permainan tersebut, di saat pengulangan itu tidak ada kemenangan, tetapi mendatangkan kerugian. Tujuannya adalah membuat orang kecanduan.

Sofian menambahkan ada tiga komponen pendorong mengapa banyak yang kecanduan, yaitu withdraw dan pendaftaran yang mudah, membuat yang tidak tertarik menjadi eksplor, kemudahan sistem pembayaran, dan redeem number generation.

“Pada dasarnya, judi online adalah permainan yang tidak fair, dibuat untuk memaksimalkan keuntungan platform,” tutupnya.

Artikel Raup Rp 327 Triliun, Judi Online Berpotensi Ancam Stabilitas Ekonomi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Terdapat algoritma yang diatur dalam permainan judi online sehingga pemainnya akan dimenangkan saat awal bermain sebagai pancingan, namun nantinya kemudian dibikin kalah, dan entah bagaimana, algoritma itu akan diacak lagi sehingga akan ada kemenangan-kemenangan dan akan lebih banyak kekalahan-kekalahan lainnya,” ungkap Ketua Tim Literasi Digital sektor Pemerintahan, Diah Aliefya, pada Literasi Digital untuk TNI di Manado, Selasa (06/08)

Diah mengatakan, bahaya judi online tidak hanya berkutat pada kekalahan tetapi akan merambat pada masalah lain yang sedang marak saat yaitu jeratan pinjaman online ilegal.

“Pinjaman online ilegal menjadi alternatif bagi pemain yang kalah. Kenapa ilegal? Karena tidak ada regulasi yang sama dengan pinjol yang legal. Pinjol legal akan crosscheck aktivitas finansial digital yang kita lakukan, makanya alternatif pemain yang terdesak menjurus ke pinjol ilegal,” imbuhDiah.

Siklus dari kekalahan judi online dapat mengarah pada dampak-dampak kriminalitas dan dapat menimbulkan efek depresi bagi para pemainnya.

“Survei PPATK juga mengungkap perputaran uang judol pada 2023 mencapai 327 Triliun dan diperkirakan transaksi ini dapat sampai pada angka 900 Triliun hingga akhir tahun 2024 ini,” ungkapnya.

Prajurit TNI harus cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari judi online dan pinjaman online ilegal. Peran Kemenkominfo tidak cukup tanpa dukungan dan kolaborasi, termasuk TNI.

“Kemitraan yang dibangun Kominfo dan TNI menunjukkan komitmen untuk mendukung Transformasi Digital. Kami mengakui, penting memiliki prajurit TNI yang mampu beradaptasi dengan teknologi informasi yang begitu cepat,” pungkas Diah.

Sepakat dengan Diah Aliefya, Wakil Kepala Pusat Informasi Pengolah Data Tentara Nasional Indonesia (Waka Pusinfolahta) Kolonel S. Ginting mengatakan kasus judi online yang kini sudah merambat ke lingkungan prajurit TNI.

“Ada 3.962 Prajurit TNI terlibat judi online. Jangan sampai kita menjadi salah satu yang masuk di dalamnya (jeratan judi online),” ungkap Ginting.

Menurutnya, judi online hanya akan melahirkan banyak masalah-masalah baru. Satu suara dengan Diah, Ginting meyakini bahwa masalah judol akan merembet ke pinjaman online ilegal. Prajurit TNI harus sadar bahwa akan ada sanksi tegas yang diberlakukan bagi mereka yang terlibat dalam aktivitas judi online.

“Kita sebagai prajurit diminta untuk tanggap terhadap hal-hal yang marak terjadi di internet, termasuk judol agar bisa mengantisipasi hal-hal negatif dan senantiasa mendukung hal-hal positif,” imbuhnya.

Ginting mengakhiri pembawaan materinya dengan memberikan informasi mengenai cara melaporkan konten-konten negatif di ruang digital termasuk konten judi online melalui aduankonten.id.

Artikel Kolaborasi Kominfo dan TNI, Prajurit Wajib Hindari yang Satu Ini pertama kali tampil pada Katafoto.id.