Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto, menjelaskan bahwa Padhang merupakan bagian dari upaya mendukung ekosistem pemerintahan digital. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui laman jatengprov.go.id/padhang maupun aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni).

Menurut Lilik, keberadaan Padhang tidak hanya berfungsi sebagai sarana klarifikasi informasi hoaks, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam menangani penyebaran informasi menyesatkan di Jawa Tengah.

“Sesuai namanya, Padhang (terang), kami ingin menghadirkan kanal informasi yang mencerahkan masyarakat. Melalui Padhang ini, akan dapat menyajikan berbagai informasi yang jernih dan terang benderang kepada masyarakat, setelah melalui berbagai tahapan verifikasi,” ujarnya, Senin (1/6).

Dalam prosesnya, sistem Padhang mengintegrasikan berbagai tahapan mulai dari pengumpulan data, analisis, verifikasi informasi, hingga pelacakan pemberitaan di media massa. Pengembangannya dilakukan melalui kerja sama dengan 50 OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta 35 Dinas Kominfo kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Data Padhang menunjukkan bahwa produksi informasi palsu masih cukup tinggi setiap tahunnya. Pada 2023 tercatat sebanyak 161 isu hoaks, kemudian menurun menjadi 51 isu pada 2024. Namun, jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 82 isu sepanjang 2025. Sebagian besar kasus yang ditemukan berkaitan dengan penggunaan nomor telepon palsu yang mengatasnamakan pejabat pemerintahan.

Sementara itu, berdasarkan data trafik website, kanal Padhang telah diakses lebih dari 4.200 kali selama Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber informasi yang dapat dipercaya untuk memverifikasi berbagai konten yang beredar.

Lilik menilai kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi menjadi faktor penting dalam mencegah dampak negatif penyebaran hoaks.

“Saat masyarakat dapat memverifikasi berita atau konten menjadi sebuah informasi yang objektif, masyarakat dapat menyimpulkan apakah konten yang diterima ini benar atau tidak, kontekstual atau tidak. Maka, sistem Padhang ini juga dapat menghindarkan masyarakat dari penipuan, hasutan, atau bahkan dalam kondisi tertentu verifikasi hoaks ini juga bisa menghindarkan suatu komunitas dari kerusuhan,” imbuh Lilik.

Ke depan, Diskomdigi Jawa Tengah berkomitmen terus mengembangkan Padhang melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan publikasi, serta pemanfaatan teknologi digital yang lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang bagi instansi lain yang ingin mengadopsi maupun mengembangkan inovasi serupa.

“Sebagai inovasi pertama pemetaan hoaks di Jateng, kami ingin menghadirkan rujukan informasi bagi masyarakat. Selain itu, Padhang juga berpotensi diadopsi oleh pemerintah daerah di tingkat kabupaten/ kota maupun provinsi lain,” pungkas Lilik.

Artikel Padhang Jateng Ungkap Ratusan Hoaks, Mayoritas Catut Nama Pejabat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Modus penipuan berkedok layanan pendaftaran nikah daring telah terjadi di sejumlah daerah, di antaranya Banten dan Jawa Tengah. Pelaku diketahui menggunakan identitas palsu, mencatut logo resmi Kementerian Agama, hingga meminta pembayaran melalui QRIS tidak resmi agar terlihat meyakinkan.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama, Ahmad Zayadi, menegaskan seluruh proses pendaftaran nikah hanya dilakukan melalui kanal resmi milik Kementerian Agama.

“Seluruh layanan pendaftaran nikah harus dipastikan melalui kanal resmi Kementerian Agama. Masyarakat jangan mudah percaya terhadap pihak yang menghubungi secara pribadi lalu meminta pembayaran tertentu di luar prosedur resmi,” ujar Ahmad Zayadi di Jakarta, Selasa (12/5).

Ia menjelaskan, Kemenag menerima laporan mengenai pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan identitas “KUA HUMAS-032” untuk menghubungi calon pengantin. Pelaku juga mencantumkan logo Kemenag, tautan layanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), hingga informasi pendaftaran nikah agar tampak resmi.

Dilansir dari laman Kemenag, seluruh administrasi nikah resmi dilakukan melalui SIMKAH dan aplikasi PUSAKA Superapps milik Kementerian Agama. Melalui sistem tersebut, data calon pengantin, lokasi akad, hingga status pembayaran tercatat secara otomatis dan transparan.

Calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di luar KUA akan menerima e-Billing resmi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp600 ribu. Dokumen tersebut memuat identitas pasangan, tanggal akad, kode billing, dan nama KUA penerbit.

“Kalau akad nikah dilaksanakan di KUA pada jam kerja, itu tidak dipungut biaya. Jadi masyarakat harus memahami ketentuan dasarnya agar tidak mudah dimanfaatkan oleh oknum yang meminta pembayaran di luar mekanisme resmi,” katanya.

Zayadi menegaskan pembayaran resmi PNBP nikah hanya dilakukan melalui kanal perbankan maupun layanan pembayaran digital resmi yang bekerja sama dengan pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta memastikan setiap transaksi menggunakan kode billing resmi dari sistem Kementerian Agama.

“Kami terus berupaya menghadirkan layanan KUA yang mudah, transparan, dan ramah masyarakat. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital dari praktik penipuan yang mencederai pelayanan publik,” ujarnya.

Kementerian Agama juga meminta seluruh jajaran KUA di daerah meningkatkan edukasi mengenai prosedur layanan nikah resmi, termasuk tata cara pendaftaran dan pembayaran yang benar. Masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan dugaan penyalahgunaan identitas KUA, pencatutan logo Kemenag, maupun pungutan liar yang mengatasnamakan layanan keagamaan. Laporan dapat disampaikan melalui KUA terdekat.

“Kewaspadaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan publik sekaligus memperkuat literasi digital di era layanan keagamaan berbasis elektronik,” tandasnya.

Artikel Hati-Hati! Penipu Gunakan Logo Kemenag dan SIMKAH untuk Kelabui Calon Pengantin pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Komaruddin saat menghadiri kegiatan fun walk bersama insan media dan masyarakat dalam rangka peringatan World Press Freedom Day 2026 di Jakarta, Minggu (10/5).

“Bagaimana kita menjaga kebebasan di satu sisi, tapi juga melindungi masyarakat agar jangan jadi korban dari pers yang terlalu bebas tanpa etika,” ujar Komaruddin.

Menurutnya, kebebasan pers merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dibarengi dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

“Profesionalisme, objektivisme, dan etik itu tiga prinsip yang harus dipegang oleh pers,” tegasnya.

Komaruddin menjelaskan, Dewan Pers terus berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap kemerdekaan pers dan perlindungan masyarakat dari dampak informasi yang tidak terkendali.

“Kita menjaga dan membela kemerdekaan pers, tapi kemerdekaan pers itu juga diperhitungkan bagaimana menjaga dan membela masyarakat agar tidak jadi korban dari kebebasan yang tidak terkendali. Keseimbangan itu yang kita jaga,” katanya.

Di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya disinformasi, ia juga menekankan pentingnya media massa hadir sebagai sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya publik.

“Kalau ngobrol itu kebutuhan manusia. Tapi ketika ada isu-isu besar dan signifikan, yang dicari masyarakat adalah sumber berita yang reliable. Oleh karena itu kita harus berada pada posisi menjadi sumber informasi yang terpercaya,” ujarnya.

Kegiatan World Press Freedom Day 2026 tersebut dihadiri berbagai unsur insan pers, organisasi media, lembaga penyiaran, hingga perwakilan pemerintah yang memiliki perhatian terhadap penguatan ekosistem pers sehat di Indonesia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menyebut insan pers memiliki peran penting sebagai benteng pertahanan dalam melawan hoaks dan disinformasi di era digital.

Penguatan kebebasan pers yang profesional dan beretika tersebut dinilai sejalan dengan agenda Asta Cita dalam memperkuat demokrasi, menjaga kualitas ruang publik digital, serta meningkatkan literasi informasi masyarakat di tengah percepatan transformasi digital nasional.

Artikel Ketua Dewan Pers Sebut Kebebasan Pers Harus Tetap Bertanggung Jawab pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Temuan tersebut merujuk pada riset Evident Institute terkait kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun yang mulai berlaku sejak 28 Maret 2026. Dalam regulasi itu, platform digital diwajibkan membatasi akses anak, dengan tenggat evaluasi mandiri hingga 6 Juni 2026.

Direktur Eksekutif Evident Institute, Rinatania Anggraeni Fajriani, menilai kebijakan ini mencerminkan komitmen negara dalam aspek tata kelola publik untuk melindungi anak. Namun, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar implementasi berjalan optimal.

“Regulasi yang sudah diterapkan harus didukung kemampuan teknis yang memadai agar benar-benar mampu melindungi anak dari konten negatif di ruang digital,” ujar Anggraeni dalam keterangan tertulis, Senin (4/5).

Dilansir dari laman berita satu, survei yang melibatkan 1.050 responden dari wilayah urban, mayoritas Jakarta, menunjukkan bahwa orang tua telah melakukan pengawasan aktif, meski masih merasa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif. Sebanyak 91 persen responden mengaku membatasi durasi penggunaan gawai anak, sementara 83,6 persen rutin memantau aktivitas digital mereka.

Meski demikian, 59,3 persen responden menilai sistem verifikasi usia saat ini belum efektif. Bahkan, 38 persen menyebut platform digital belum menyediakan mekanisme verifikasi yang jelas.

“Kondisi ini mengindikasikan perlindungan berbasis platform masih lemah dan belum sepenuhnya dirasakan pengguna. Akibatnya, beban pengawasan lebih banyak bertumpu pada orang tua, sementara fitur pengamanan dari platform belum berjalan optimal,” lanjut Anggraeni.

Evident Institute menilai PP Tunas berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Namun, implementasi kebijakan ini dinilai memerlukan langkah lanjutan yang konsisten agar tidak berhenti pada aspek administratif semata.

Tanpa dukungan standar teknis yang jelas, penegakan sanksi terhadap platform, serta peningkatan literasi publik, kebijakan ini berisiko tidak berjalan maksimal. Hal tersebut tercermin dari 24,2 persen responden yang belum mengetahui waktu mulai berlakunya aturan.

Tim peneliti juga mengidentifikasi sejumlah celah dalam implementasi PP Tunas. Pertama, dari sisi teknis, yakni keterbatasan fitur verifikasi usia di platform media sosial yang dinilai belum memadai dan sulit diakses. Kedua, rendahnya tingkat pemahaman publik terhadap detail kebijakan, di mana sebagian besar responden hanya mengetahui secara umum tanpa memahami implementasi secara rinci.

Ketiga, peran institusi pendidikan dinilai belum optimal dalam menyosialisasikan pembatasan usia penggunaan media sosial, meskipun edukasi terkait risiko digital mulai diberikan.

Dalam konteks ini, keterlibatan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dinilai krusial untuk memperluas jangkauan edukasi sekaligus memastikan konsistensi penerapan kebijakan.

“Ketiga celah tersebut saling berkaitan dan berpotensi memperlebar jarak antara tujuan regulasi dan praktik di lapangan,” katanya.

Survei ini melibatkan responden dengan mayoritas berdomisili di Jakarta (59,6 persen), didominasi perempuan (67,4 persen), serta kelompok usia 21–30 tahun (40,1 persen). Temuan ini merefleksikan perspektif masyarakat urban yang dekat dengan teknologi digital dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran nasional secara keseluruhan.

Artikel Orang Tua Mulai Rasakan Dampak PP Tunas, Tapi Masih Ada Celah Serius pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelatihan tersebut merupakan bagian dari implementasi Program Kampung Internet yang tidak hanya berfokus pada penyediaan akses jaringan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda di desa.

Staf Khusus Menteri Komdigi, Alfreno Kautsar Ramadhan, menegaskan bahwa pengembangan Kampung Internet diarahkan menjadi ekosistem berkelanjutan melalui penguatan kompetensi masyarakat.

“Sesuai dengan arahannya Ibu Menteri, kampung internet ini menjadi sebuah ekosistem. Jadi setelah kita menyediakan internetnya, maka kita harus juga menyediakan perkembangannya. Salah satu perkembangan di sumber daya manusia hari ini adalah pelatihan,” kata Alfreno.

Ia menjelaskan, pelatihan dirancang untuk membekali pelajar dengan kemampuan dasar hingga lanjutan agar dapat memanfaatkan internet secara produktif dan aman. Program ini, lanjutnya, tidak berhenti pada penyediaan akses, tetapi juga memastikan masyarakat mampu menggunakan internet untuk kegiatan positif, seperti belajar dan berkreasi.

“Jadi dalam narasi kampung internet kita juga punya yang namanya Telco Hub. Telco Hub ini adalah kita melatih para anak-anak SMK yang dekat sekitaran kampung internet itu untuk menerima pelatihan teknisi fiberoptik,” ujarnya.

Melalui skema tersebut, para siswa mendapatkan pelatihan teknis fiber optik bekerja sama dengan penyedia layanan internet (ISP), sehingga dapat memberdayakan talenta lokal di wilayah tersebut.

Pengelola Jaringan Multimedia Indonesia, Johan, menyatakan pihaknya turut berperan dalam memberikan pelatihan sekaligus mendorong pemberdayaan tenaga lokal.

“Karena tidak mungkin kita ambil talent-talent dari luar,” tegasnya.

Menurut Johan, pelatihan tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dilanjutkan dengan praktik di lapangan hingga peserta mampu melakukan perawatan jaringan dan aktivasi layanan.

“Ini berlanjut ke training di lapangan, dari training di lapangan itu nanti kita pilih yang siap kita rekrut untuk bekerja,” ujarnya.

Materi pelatihan mencakup pengenalan perangkat aktif dan pasif, teknik penyambungan (splicing), hingga penanganan gangguan (troubleshooting) jaringan.

Salah satu siswi, Ana Muliana, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut karena dapat menambah wawasan tentang teknologi internet.

“Makanya kita ikut pelatihan supaya bisa tahu bagaimana teknologi internet itu,” katanya.

Hal serupa disampaikan siswa lainnya, Kamarudin, yang menilai pelatihan ini memberikan pengalaman baru meski terdapat tantangan dalam praktik.

“Di situ banyak tombol-tombol yang harus kita perhatikan,” imbuhnya.

Melalui program ini, Komdigi menegaskan komitmennya untuk tidak hanya memperluas akses digital, tetapi juga mencetak talenta lokal yang siap mendukung keberlanjutan ekosistem Kampung Internet di berbagai daerah.

Artikel Kampung Internet Jadi Ladang Talenta Baru di Bidang Teknologi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Arsad Hidayat, menyebut capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap akses literasi keagamaan yang fleksibel dan mudah dijangkau kapan saja. Saat ini, ELIPSKI menyediakan sekitar 3.889 judul kitab digital.

“Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam layanan literasi keagamaan berjalan efektif. ELIPSKI menjadi rujukan masyarakat dalam mengakses kitab dan referensi Islam yang kredibel, sekaligus mendukung penguatan pemahaman keagamaan yang moderat,” ujarnya, Senin (20/4) di Jakarta.

Tidak hanya sebagai repositori kitab digital, ELIPSKI juga menghadirkan berbagai naskah khotbah yang banyak dimanfaatkan masyarakat. Hingga periode yang sama, tersedia 455 judul naskah khotbah dengan total 329.765 tampilan dan 50.733 unduhan.

“Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap materi keagamaan yang praktis dan siap digunakan semakin meningkat, terutama bagi para dai, khatib, dan penyuluh agama dalam menyampaikan pesan keagamaan yang relevan dan kontekstual,” tambahnya.

Dilansir dari laman kemenag, dari sisi persebaran pengguna, akses ELIPSKI paling banyak berasal dari provinsi di Pulau Jawa. Jawa Timur mencatat jumlah tertinggi dengan 13.589 kunjungan, diikuti Jawa Barat sebanyak 13.222 dan Jawa Tengah dengan 10.359. Sementara itu, Sulawesi Selatan dan Banten masing-masing mencatat 4.901 dan 4.341 pengunjung.

Arsad menegaskan bahwa pengembangan ELIPSKI akan terus dilakukan agar menjangkau lebih luas masyarakat di berbagai daerah. “Kami akan terus memperkuat konten, memperluas jangkauan, dan meningkatkan kemudahan akses ELIPSKI agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia,” tegasnya.

Capaian ini semakin menegaskan peran ELIPSKI sebagai platform literasi digital Kementerian Agama dalam menyebarkan pengetahuan Islam yang moderat sekaligus meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan masyarakat secara luas.

Artikel Wow! ELIPSKI Tembus 2 Juta View, Literasi Islam Digital Makin Diminati pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Selang beberapa waktu, korban kemudian dihubungi oleh pihak lain yang mengaku sebagai petugas ekspedisi. Oknum tersebut menyampaikan bahwa paket kiriman tertahan di Bea Cukai dan hanya bisa dikeluarkan jika korban membayar sejumlah biaya.

Korban pun diminta mentransfer uang secara bertahap. Dari total permintaan sebesar Rp120 juta, korban telah mengirimkan Rp16 juta sebagai “uang awal”. Bahkan karena tidak mampu melunasi seluruh permintaan, korban sampai menyerahkan dokumen penting berupa akta tanah dengan sertifikat hak milik (SHM) asli sebagai jaminan agar paket bisa dikirim.

Pengiriman dokumen tersebut justru menjadi titik awal terbongkarnya kasus ini. Berbekal alamat pengirim paket, petugas Bea Cukai mendatangi rumah korban dan melakukan klarifikasi. Dari hasil wawancara, petugas menemukan adanya indikasi kuat penipuan yang mencatut nama Bea Cukai dan perusahaan jasa pengiriman.

Ciri-Ciri Umum Penipuan Modus Romansa

Modus romansa sebenarnya bukan hal baru, namun terus berulang dengan pola serupa. Pelaku memanfaatkan kedekatan emosional untuk menurunkan kewaspadaan korban. Beberapa ciri yang perlu diwaspadai antara lain:

• Pelaku memulai pendekatan melalui media sosial untuk membangun hubungan dengan korban
• Mengaku mengirim barang bernilai tinggi dari luar negeri, seperti hadiah mewah atau uang
• Muncul pihak lain yang mengaku sebagai petugas Bea Cukai atau ekspedisi dan meminta biaya tebusan
• Korban diminta mentransfer uang ke rekening pribadi dengan nominal besar yang terus meningkat, disertai tekanan psikologis

Langkah Saat Menemukan Indikasi Penipuan

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, mengimbau masyarakat agar tetap tenang jika menemukan indikasi penipuan. Ia menyarankan masyarakat untuk memastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi Bea Cukai dan melaporkannya melalui platform #AmanBersama.

Ia juga mengingatkan prinsip sederhana yang bisa dilakukan, yaitu Stop, Cek, dan Lapor. Stop, hentikan komunikasi dan tenangkan diri saat menerima pesan mencurigakan. Cek, verifikasi informasi melalui kanal resmi Bea Cukai. Lapor, segera adukan jika terindikasi penipuan agar dapat ditindaklanjuti.

Budi menegaskan bahwa kewaspadaan dan pemahaman terhadap pola penipuan sangat penting untuk menghindari kerugian. Masyarakat juga dapat mengakses informasi atau melaporkan kasus melalui situs resmi Bea Cukai.

“Perkembangan teknologi memang memudahkan diri untuk saling berkomunikasi, tetapi hal ini perlu disertai dengan literasi digital yang cukup agar tidak terjerat sebagai korban penipuan. Tetaplah waspada dalam bermedia sosial agar diri tetap aman,” pungkas Budi.

Artikel Modus Baru Korban Rugi Puluhan Juta, Penipuan Romansa Catut Bea Cukai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata pemerintah dalam memanfaatkan teknologi AI guna menjawab berbagai tantangan di era digital.

“Inovasi yang dikembangkan oleh Gambit Hunter dan Ambisius Lab menjadi contoh konkret bahwa talenta Indonesia tidak hanya sebagai pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan solusi berbasis kecerdasan artifisial yang relevan dengan kebutuhan bangsa,” ujar Meutya di Kantor Kemkomdigi, Jumat (10/4).

Ia menambahkan, pemerintah saat ini mendorong pengembangan AI sebagai salah satu pilar utama dalam transformasi digital nasional, dengan tetap mengedepankan prinsip etika, tanggung jawab, serta peningkatan daya saing.

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah teknologi dari Gambit Hunter yang memanfaatkan AI untuk mendeteksi dan melacak infrastruktur pembayaran yang digunakan dalam praktik judi online.

“Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat penanganan dari sisi hulu hingga ke level infrastruktur, bukan hanya pada konten yang terlihat di permukaan,” jelasnya.

Di sisi lain, Ambisius Lab menghadirkan solusi melalui platform Ambisius News yang berfungsi mengkurasi, memverifikasi, serta membandingkan informasi dari berbagai sumber terpercaya.

“Inisiatif ini menjadi langkah penting dalam memperkuat ekosistem informasi yang sehat di ruang digital,” tambah Meutya.

Menurutnya, kedua inovasi tersebut mencerminkan dua aspek penting dalam pengelolaan ruang digital, yaitu penguatan keamanan serta peningkatan kualitas informasi dan literasi digital masyarakat.

Kemkomdigi pun terus mendorong pengembangan teknologi AI melalui kolaborasi lintas sektor, penguatan inovasi, serta penciptaan solusi yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Meutya berharap sinergi antara pemerintah dan startup dalam negeri dapat terus diperkuat, sehingga inovasi karya anak bangsa mampu memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

Artikel Kemkomdigi Gandeng Startup AI Berantas Judi Online pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Hubungan Pemerintah dan Kebijakan Publik YouTube Asia Tenggara, Danny Ardianto, menyampaikan bahwa perlindungan generasi muda di ranah digital merupakan fondasi penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara positif untuk pendidikan, pembentukan karakter, dan peningkatan kualitas hidup. 

“Fokus utama bukan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan memastikan mereka terlindungi saat beraktivitas di dunia digital,” ungkapnya dalam acara “Safer Internet Day 2026: Bijak Cerdas Berdigital dan Ber-AI” yang digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (10/2).

Danny menjelaskan, platform digital saat ini telah berkembang menjadi medium pembelajaran yang semakin terbuka dan inklusif. Survei terhadap tenaga pendidik di Indonesia menunjukkan bahwa 96 persen guru memanfaatkan konten YouTube dalam proses belajar mengajar, sementara 82 persen mengakui platform tersebut membantu menyederhanakan materi yang sulit dipahami siswa.

Melansir dari laman infopublik, peran kreator konten edukasi atau edukreator juga dinilai signifikan dalam memperluas akses pendidikan bermutu, termasuk bagi anak-anak di wilayah terpencil. Konten pembelajaran berbasis video mampu menghadirkan metode belajar yang lebih interaktif, relevan, dan melengkapi pendidikan formal di sekolah.

Di sisi lain, Danny menekankan bahwa manfaat teknologi perlu diimbangi dengan sistem perlindungan digital yang kuat bagi anak dan remaja. Untuk itu, Google dan YouTube mengembangkan tiga pilar utama dalam membangun ekosistem digital yang aman.

Pilar pertama berfokus pada dukungan bagi keluarga melalui fitur pengawasan dan perlindungan digital. Orang tua dapat mengatur jenis konten yang diakses anak, mengelola aplikasi yang digunakan, hingga membatasi durasi penggunaan perangkat. Beberapa fitur juga memungkinkan pengaturan sesuai usia, termasuk pembatasan video pendek dan pengingat waktu istirahat. S

“Setiap keluarga memiliki kebiasaan digital yang berbeda, sehingga orang tua diberikan kendali lebih besar untuk membentuk pola penggunaan teknologi yang sehat. Berdasarkan data internal Google, sekitar 92 persen orang tua yang memanfaatkan fitur ini merasa keamanan digital anak meningkat,”ujar Danny

Pilar kedua adalah penguatan kesejahteraan digital, khususnya terkait kesehatan mental anak dan remaja. Melalui program “Aksi Digital: Anak dan Keluarga Sigap Digital”, Google menyediakan panduan digital wellbeing yang disusun bersama pakar kesehatan mental dan perguruan tinggi. Program ini juga mendorong pelatihan konselor sebaya serta penguatan komunitas anak muda agar mampu saling mendukung di era digital.

Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, Google.org mengalokasikan dana sebesar 5 juta dolar AS untuk mendukung kesejahteraan digital generasi muda di Asia Tenggara. Di Indonesia, program ini dijalankan bersama Yayasan Plan International Indonesia dan ICT Watch dengan target menjangkau lebih dari 300 ribu anak muda, orang tua, dan guru.

Pilar ketiga menitikberatkan pada pemanfaatan teknologi untuk memperkaya proses belajar dan pengembangan kompetensi. Melalui program Akademi Kreator, YouTube telah membekali lebih dari 4.000 kreator dan pendidik di 34 provinsi dengan pelatihan pembuatan konten edukatif berkualitas yang selaras dengan kurikulum nasional.

Artikel YouTube dan Google Perkuat Perlindungan Anak di Dunia Digital pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Program tersebut merupakan hasil kolaborasi Kemkomdigi dengan Canva yang ditandai melalui gelaran Canva Hangout feat Komdigi: Bikin Ide Digital Makin Nyata di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Jumat (6/2).

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut kerja sama ini sebagai langkah awal dalam membuka akses teknologi desain digital yang kini semakin krusial bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM.

“Saya mengucapkan selamat atas kolaborasi yang kita mulai hari ini. Ini baru tahap awal dan akan terus dikembangkan agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas oleh individu maupun komunitas,” ujar Meutya dikutip dari keterangan tertulis.

Ia juga mengapresiasi pencapaian global Canva yang mencatat lebih dari satu miliar desain baru tercipta sepanjang 2025. Menurut Meutya, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi kreatif berbasis desain digital, termasuk peluang kontribusi dari kreator Indonesia.

“Kami sangat terkesan dengan capaian tersebut. Harapannya, semakin banyak kreator Indonesia yang ikut ambil bagian dan memberi warna dalam ekosistem global,” tuturnya.

Meutya menjelaskan, sektor ekonomi kreatif saat ini menyumbang sekitar 7–8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan nilai mencapai kurang lebih Rp1.600 triliun per tahun dan menyerap lebih dari 50 juta tenaga kerja.

Di sisi lain, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh pesat. Pada 2024, nilainya tercatat sekitar USD 90 miliar dan diproyeksikan melonjak hingga USD 360 miliar pada 2030. Pertumbuhan tersebut didorong oleh e-commerce, layanan keuangan digital, transportasi berbasis aplikasi, serta meningkatnya adopsi teknologi digital oleh UMKM yang berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB nasional.

Menurut Meutya, penguasaan keterampilan desain dan produksi konten digital kini menjadi faktor kunci bagi UMKM dalam meningkatkan nilai tambah sekaligus memperluas pasar.

“Bagi pelaku UMKM, kemampuan kreatif dan desain digital saat ini bukan lagi pelengkap, melainkan kebutuhan utama dalam membangun merek, memasarkan produk, dan meningkatkan penjualan,” tegasnya.

Melalui kemitraan ini, Kemkomdigi dan Canva berharap dapat memperkuat ekosistem kreator desain di Indonesia, mendorong pertumbuhan UMKM berbasis digital, serta menjaga peran Indonesia sebagai salah satu penggerak utama ekonomi digital di kawasan.

Artikel UMKM dan Kreator Wajib Tahu, Kemkomdigi Bagikan 8.000 Canva Pro Gratis pertama kali tampil pada Katafoto.id.