Upaya tersebut tercermin dalam kegiatan orientasi alam PWG 2026 yang berlangsung di jalur pendakian Perantunan, Gunung Ungaran, pada 17–18 April 2026. Dari total 250 pendaftar, sebanyak 16 peserta terpilih mengikuti praktik lapangan, setelah sebelumnya memperoleh pembelajaran teori di Balai Latihan Kerja (BLK) Jasa Pariwisata milik Disnakertrans Jawa Tengah.

Staf BLK Jasa dan Pariwisata Jawa Tengah, Hamid Adityawarman, menjelaskan bahwa program pelatihan PWG dirancang untuk menjawab kebutuhan akan pemandu gunung yang profesional. Pelatihan ini menggunakan sistem asrama selama 100 jam, mencakup materi teori dan praktik lapangan.

Ia menambahkan, peserta berasal dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan sebagian besar telah memiliki pengalaman sebagai pemandu maupun pelaku wisata alam.

“Prinsipnya, kegiatan ini bertujuan melatih calon pemandu wisata gunung, agar memiliki kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),” ujarnya dikutip dari laman jatengprov)

Program tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Inisiatif ini sejalan dengan penetapan tahun 2027 sebagai tahun pariwisata dan ekonomi syariah, melanjutkan fokus pembangunan tahun 2025 sebagai tahun infrastruktur dan 2026 sebagai tahun swasembada pangan.

Dalam pelaksanaannya, pelatihan PWG bekerja sama dengan Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) guna memastikan standar nasional terpenuhi, sehingga peserta yang dinyatakan kompeten siap terjun ke dunia kerja profesional.

“Kami juga bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi BNSP,” imbuh Hamid.

Ketua APGI Jawa Tengah, Lazuardi, menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menilai minat masyarakat terhadap kegiatan pendakian terus meningkat. Dari 15 kawasan wisata gunung di Jawa Tengah, jumlah pendaki mencapai sekitar 900 ribu orang setiap tahunnya.

Menurut Lazuardi, kebutuhan pemandu wisata gunung masih sangat besar. Saat ini, jumlah pemandu profesional baru sekitar 160 orang, sehingga belum mampu mengimbangi tingginya minat pendakian.

“Ini menjadi terobosan di bidang pemandu wisata gunung, mengingat potensi pariwisata gunung di Jawa Tengah sangat besar,” ungkapnya.

Keberhasilan program ini juga terlihat dari lulusan batch pertama PWG 2025 yang telah terserap di berbagai penyelenggara wisata alam. Dari sisi penghasilan, pemandu wisata gunung di Jawa Tengah bisa memperoleh pendapatan antara Rp350 ribu hingga Rp650 ribu per hari.

Mayoritas pengguna jasa pemandu berasal dari kota-kota besar, seperti Jakarta, yang tertarik menjelajahi keindahan alam pegunungan di Jawa Tengah.

“Dalam pelatihan ini diajarkan berbagai keterampilan teknis, mulai dari pelayanan tamu, mendirikan kemah, navigasi, pengetahuan keanekaragaman hayati dan budaya, hingga kode etik pemandu wisata,” jelas Lazuardi.

Salah satu peserta, Endang Pratiwi, mengaku sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut. Ia melihat aktivitas di alam bebas bukan sekadar hobi, tetapi juga peluang untuk meningkatkan penghasilan.

“Saya berlatar belakang pecinta alam sejak kuliah, dan saat ini bekerja sebagai porter lepas. Harapannya, saya bisa meningkatkan kapasitas menjadi pemandu, bukan lagi porter,” ujarnya.

Hal serupa disampaikan oleh peserta lainnya, Mufni, asal Belik, Pemalang. Dengan pengalaman sebagai pegiat wisata alam di Sungai Elo, Magelang, ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kemampuan yang dimilikinya.

“Harapannya, keterampilan yang saya dapat bisa saya terapkan untuk melayani pendaki, sekaligus berbagi ilmu dan pengalaman,” pungkasnya.

Artikel Wisata Alam Naik Daun, Jateng Butuh Banyak Pemandu Gunung Profesional pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Syaripudin, menyebut kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa kesempatan kerja di Ibu Kota terbuka bagi semua kalangan, termasuk masyarakat dengan keterbatasan fisik dan sensorik.

Dari kegiatan tersebut, tercatat 150 penyandang disabilitas berhasil lolos seleksi dan diterima bekerja. Mereka kini menempati berbagai posisi, seperti di PAM JAYA sebagai petugas call center serta di Transjakarta di bidang promosi dan periklanan.

“Mereka mengikuti proses seleksi yang sama dengan pelamar lainnya, dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan masing-masing individu,” ujar Syaripudin dikutip dari laman berita jakarta pada Kamis (13/10).

Ia menambahkan, pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah tentang Disabilitas, yang mewajibkan setiap perusahaan menyediakan kuota kerja sebesar 1–2 persen.

Untuk memastikan aturan tersebut berjalan efektif, Pemprov DKI terus mendorong perusahaan daerah, BUMN, maupun sektor swasta agar membuka ruang kerja setara bagi penyandang disabilitas.

“Kami aktif memberikan pembinaan agar semua perusahaan dapat ikut mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan inklusif,” jelasnya.

Selain melalui job fair tingkat provinsi, Dinas Nakertransgi juga bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) di seluruh wilayah Jakarta. Melalui kerja sama ini, penyandang disabilitas mendapatkan pelatihan keterampilan di berbagai bidang, seperti desain grafis, barista, hingga layanan pelanggan, sesuai kebutuhan industri.

“Program pelatihan ini diharapkan menjadi langkah awal agar peserta dapat langsung terserap di dunia kerja setelah berinteraksi dengan perusahaan mitra,” imbuhnya.

Ke depan, Pemprov DKI berencana kembali menggelar Job Fair Disabilitas untuk memperluas jangkauan dan membuka lebih banyak peluang kerja inklusif.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adil, setara, dan ramah bagi semua,” pungkas Syaripudin.

Artikel Job Fair Disabilitas Serap 150 Tenaga Difabel ke Dunia Kerja pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Kepala Pusat Pasar Kerja Kemnaker, Surya Lukita Warman, menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan tantangan besar dalam penyediaan lapangan kerja.

“Setiap tahun ada sekitar 10 juta orang yang harus difasilitasi dengan lowongan kerja baru. Itu belum menghitung mereka yang terkena PHK atau memilih resign dan kembali mencari pekerjaan,” ujarnya dikutip dalam laman berita satu, Jakarta, Jumat (26/9).

Surya menambahkan, setiap tahun ada sekitar 3,5 juta lulusan baru dari SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang masuk ke pasar kerja. Meski tingkat pengangguran terbuka kini berada di level 4,8%—terendah sejak era reformasi—secara absolut masih ada sekitar 7,2 juta orang yang belum memiliki pekerjaan.

“Kalau digabungkan, ada lebih dari 10 juta orang yang harus terserap pasar kerja setiap tahun. Jumlah ini besar dan harus menjadi perhatian,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa tantangan ketenagakerjaan di Indonesia tidak hanya soal tingginya pertumbuhan angkatan kerja baru, tetapi juga mencakup mismatch kompetensi, rendahnya kualitas tenaga kerja berpendidikan SMP ke bawah, serta perubahan pasar akibat digitalisasi, kecerdasan buatan, hingga transisi menuju ekonomi hijau.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker terus mendorong terbentuknya ekosistem pasar kerja yang lebih adaptif. Salah satunya melalui implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (WLLP).

“Semua pemberi kerja wajib melaporkan lowongan pekerjaannya ke sistem informasi Kemnaker yang kami namakan KarirHub,” jelas Surya.

Kemnaker juga menghadirkan super-app SiapKerja, sebuah platform digital yang mengintegrasikan seluruh layanan ketenagakerjaan secara online, baik untuk pencari kerja, pemberi kerja, maupun mitra ketenagakerjaan.

Artikel Kemnaker Ungkap 10,7 Juta Orang Indonesia Cari Kerja Setiap Tahun pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengaduan dari mantan pramugari Garuda Indonesia tertanggal 2 Desember 2024. Mereka menyatakan keberatan atas kebijakan rekrutmen baru yang dinilai tidak memberi kesempatan bagi tenaga kerja berpengalaman untuk kembali bergabung dengan maskapai.

“Kami meminta PT Garuda Indonesia untuk memberikan penjelasan secara transparan mengenai alasan di balik kebijakan ini. Jangan sampai keputusan ini menciptakan ketidakadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi,” ujar Eko dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI bersama perwakilan mantan pramugari Garuda Indonesia di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/02).

Dalam pertemuan tersebut, Eko mendesak PT Garuda Indonesia untuk mempertimbangkan kembali kebijakan rekrutmen yang lebih mengutamakan lulusan baru dibanding tenaga kerja berpengalaman. Menurutnya, langkah ini perlu dikaji ulang mengingat banyak mantan pramugari yang terkena PHK akibat pandemi masih memiliki sertifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan industri penerbangan.

Mewakili Komisi VI DPR RI, Eko menekankan bahwa kebijakan perusahaan, terutama yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja. Ia juga mengingatkan agar Garuda Indonesia tidak hanya fokus pada regenerasi tenaga kerja, tetapi juga memberikan kesempatan kepada karyawan yang telah memiliki pengalaman di sektor penerbangan.

“Sebagai perusahaan BUMN, Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab sosial terhadap tenaga kerja yang terdampak. Jangan sampai kebijakan ini mengesampingkan hak-hak mereka yang telah lama mengabdi untuk perusahaan,” tegas Eko.

Artikel Garuda Indonesia Pilih Fresh Graduate, Eks Pramugari Curhat ke DPR pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.