Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, setelah terjadi pergantian pimpinan di BGN, pemerintah memberikan waktu sekitar satu bulan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola program MBG.

“Jadi setelah terjadi proses perubahan pimpinan di BGN waktu itu kan kami menyampaikan bahwa kita mohon waktu untuk melakukan proses pembenahan kurang lebih satu bulan,” ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7).

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk mengkaji kembali mekanisme penetapan penerima manfaat program tersebut.

Selain itu, Presiden juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan untuk mengawal proses pembenahan sekaligus memperkuat implementasi Program Makan Bergizi Gratis agar berjalan lebih optimal.

Prasetyo menjelaskan, salah satu arahan Presiden adalah agar pelaksanaan MBG disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah. Karena itu, pola pelaksanaan program di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) tidak bisa disamakan dengan daerah yang memiliki infrastruktur dan akses layanan yang lebih baik.

Menurutnya, pemerintah juga tengah menyusun skema penyaluran MBG yang paling efektif untuk wilayah 3T. Dengan kondisi geografis yang tersebar dan jumlah penerima yang relatif sedikit di setiap titik, mekanisme distribusi membutuhkan perencanaan yang lebih rinci.

“Karena satu berkaitan dengan masalah jumlah penerima manfaatnya, kedua juga titik-titik sebarannya. Seperti kita tahu di daerah-daerah 3T itu cukup jauh, menyebar dan kecil-kecil sehingga diminta untuk melakukan exercise lebih detail lagi,” jelasnya.

Ia menambahkan, tidak semua daerah nantinya harus bergantung pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan program MBG. Pemerintah masih mengkaji model distribusi yang paling sesuai agar layanan tetap efektif di setiap wilayah.

Prasetyo menegaskan, BGN bersama kementerian dan lembaga terkait terus melakukan pembenahan tata kelola program hingga batas waktu yang telah ditetapkan Presiden. Perbaikan tersebut diharapkan mampu memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Artikel Wacana Pembatasan Penerima MBG Belum Diputuskan, Tunggu Hasil Evaluasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Prabowo, masyarakat dapat melaporkan jika menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program. Laporan tersebut dapat disampaikan melalui media sosial, termasuk TikTok, dan akan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa dan laporkan ke Kepala BGN. Kalau perlu, lapor langsung ke saya,” kata Prabowo saat meresmikan lima bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/7).

Presiden mengatakan pemerintah akan mengirim tim untuk mengecek langsung dapur MBG yang dilaporkan bermasalah.

“Gampang, ngomong di TikTok, langsung saya kirim tim untuk selesaikan,” ujarnya.

Meski demikian, Prabowo mengingatkan agar pengawasan dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab. Ia menegaskan pemeriksaan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi ataupun mencari keuntungan dari pengelola dapur MBG.

“Silakan periksa. Periksa yang artinya baik. Jangan manggil-manggil mau mengerjakan. Jangan,” tegasnya.

Prabowo juga menilai masyarakat kini semakin mudah memperoleh informasi melalui perangkat digital. Namun, ia mengimbau masyarakat tetap cermat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial karena tidak semuanya sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Rakyat sekarang tidak bodoh. Rakyat punya gawai. Namun, cerita di media sosial belum tentu cerita yang sebenarnya. Rakyat jangan tertipu,” katanya.

Presiden menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang cukup. Menurutnya, pemenuhan gizi sejak usia dini sangat penting untuk mendukung perkembangan otak, pertumbuhan tulang, pembentukan otot, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

“Saya tidak ingin melihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan,” tegas Prabowo.

Ia menambahkan, anak-anak yang memperoleh makanan bergizi memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat, berprestasi, dan berkontribusi di berbagai sektor, mulai dari pertanian, dunia kerja, ilmu pengetahuan, hingga layanan kesehatan.

Di sisi lain, Presiden mengingatkan bahwa potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program tetap harus diantisipasi. Karena itu, ia meminta masyarakat ikut mengawasi agar bantuan makanan benar-benar diterima anak-anak dengan kualitas dan porsi yang sesuai.

“Rakyat awasi,” pesannya.

Prabowo juga menekankan pentingnya kandungan protein hewani dalam setiap menu MBG. Ia meminta penyajian ayam dan telur dilakukan dengan porsi yang memadai serta diolah secara tepat agar kandungan protein yang diterima setiap anak tetap optimal.

Artikel Prabowo Minta Warga Awasi Dapur MBG, Keluhan Bisa Langsung ke TikTok pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengatakan penurunan anggaran dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kebutuhan riil pelaksanaan program pada tahun depan.

“Kalau MBG pasti turun,” kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Senin (6/7/2026).

Menurut Said, salah satu faktor yang memengaruhi penyesuaian anggaran adalah perubahan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika sebelumnya direncanakan mencapai 27.000 lokasi, hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan operasional diperkirakan hanya sekitar 21.000 lokasi.

“Yang pertama kita ingin melihat dahulu dari 27.000 lokasi SPPG, seharusnya itu 21.000 kebutuhannya. Oke, satu,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Selain jumlah SPPG, pemerintah juga akan mengubah fokus penerima manfaat program. Mulai 2027, MBG diprioritaskan untuk peserta didik, sedangkan program penanganan stunting dan pemenuhan gizi bagi ibu hamil akan dibiayai melalui anggaran Kementerian Kesehatan.

Said menyebut penyesuaian sasaran penerima manfaat itu turut memengaruhi kebutuhan anggaran secara keseluruhan.

“Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita, sehingga (berdasarkan) hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk, seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” imbuhnya.

Menunggu Persetujuan RAPBN 2027

Said menegaskan angka Rp174 triliun masih berupa proyeksi. Besaran anggaran final baru akan diputuskan setelah pemerintah dan DPR menyelesaikan pembahasan RAPBN 2027 yang dijadwalkan rampung pada September 2026.

“Diketoknya nanti pada bulan September. Kalau diketok sekarang palunya juga tidak laku. Masa Banggar sendiri yang mengetok? Seharusnya sama pemerintah,” katanya.

Apabila nantinya disetujui dalam APBN 2027, anggaran Program Makan Bergizi Gratis akan disesuaikan dengan kebutuhan operasional di lapangan serta fokus penerima manfaat yang telah ditetapkan. DPR dan pemerintah masih akan membahas rincian alokasi anggaran tersebut dalam proses penyusunan RAPBN sebelum resmi ditetapkan menjadi APBN 2027.

Artikel Anggaran MBG 2027 Diproyeksi Turun, Banggar DPR Jelaskan Hitungan Terbarunya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama, mulai dari mendorong investasi hingga menjaga daya beli masyarakat agar aktivitas ekonomi nasional dapat tumbuh lebih kuat.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelumnya, seluruh fraksi DPR RI telah memberikan sejumlah masukan dan catatan terhadap KEM-PPKF 2027 dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Kamis (4/6/2026). Pemerintah menyatakan berbagai pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, serta Fraksi Partai Demokrat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya.

Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan ditempuh melalui penguatan investasi yang memiliki nilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor. Langkah tersebut juga akan ditopang oleh sinergi yang lebih erat antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan guna meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

“Mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.

Pemerintah juga menyoroti peran Danantara dalam mendorong investasi produktif pada berbagai sektor strategis. Melalui penguatan pemanfaatan aset negara, Danantara diharapkan mampu menarik minat investor global sekaligus mempercepat realisasi investasi yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Investasi tersebut diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, sekaligus menciptakan lapangan kerja dengan tingkat keterampilan dan upah yang lebih baik.

Selain investasi, pemerintah menilai daya beli masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai kebijakan akan difokuskan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga melalui perlindungan sosial yang lebih efektif, stabilisasi harga kebutuhan pokok, pengendalian inflasi, dan perluasan kesempatan kerja.

“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh kuat,” imbuhnya.

Pemerintah juga memastikan sejumlah program prioritas nasional akan terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Program-program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.

“Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Purbaya.

Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas ekonomi tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Untuk tahun 2027, tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen, sedangkan nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah optimistis kombinasi antara peningkatan investasi, kuatnya konsumsi rumah tangga, dan penguatan sektor riil akan mempercepat perputaran ekonomi nasional. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan dalam jangka panjang, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Artikel Menuju Target 8 Persen, Pemerintah Siapkan Jurus Investasi dan Daya Beli pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pendekatan tersebut dinilai lebih efektif untuk daerah dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak. Dengan kondisi tersebut, pembangunan dapur MBG baru dinilai kurang efisien.

Menurutnya, penggunaan kantin sekolah dapat menjadi alternatif yang lebih hemat dibandingkan harus membangun dapur baru yang membutuhkan biaya besar.

“Misalnya di Lombok. Di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur, tetapi di situ ada kantin. Jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif,” ujarnya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Senin (8/6).

Selain kantin sekolah, BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta yang memiliki fasilitas dapur melalui program CSR.

Nanik mencontohkan kondisi di wilayah terpencil seperti Raja Ampat. Menurutnya, keberadaan dapur umum yang sudah beroperasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para pelajar.

“Misalnya ada satu wilayah seperti di Raja Ampat. Saya pernah ke sebuah pulau yang jumlah muridnya hanya 115 orang, tetapi di sana ada dapur umum CSR milik Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga seperti itu. Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di wilayah 3T,” jelasnya.

Ia menilai strategi tersebut memungkinkan program MBG menjangkau lebih banyak daerah tanpa harus selalu bergantung pada pembangunan infrastruktur baru.

Menurut Nanik, pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia juga menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah dalam menjalankan program makan bergizi gratis.

Dengan menggunakan kantin sekolah maupun dapur CSR yang sudah beroperasi, kebutuhan pembangunan dapur baru dapat ditekan sehingga penggunaan anggaran negara menjadi lebih optimal.

“Ini bagian dari efisiensi supaya tidak semuanya menggunakan APBN,” katanya.

Saat ini BGN terus mematangkan berbagai skema pelaksanaan yang lebih fleksibel agar program MBG dapat berjalan efektif di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah 3T yang memiliki tantangan geografis serta keterbatasan infrastruktur.

Artikel Program Makan Gratis Masuk Wilayah 3T, BGN Andalkan Kantin dan Dapur CSR pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6).

“Semua penegak hukum harus kita perkuat,” tegas Prabowo.

Menurut Presiden, keberhasilan Program MBG tidak hanya bergantung pada pelaksanaan di lapangan, tetapi juga pada sistem pengawasan yang kuat, akuntabel, dan transparan. Karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas lembaga pengawas agar mampu mengawal program prioritas nasional tersebut secara optimal.

Prabowo mengatakan pemerintah siap memberikan dukungan yang diperlukan, baik berupa tambahan personel maupun fasilitas operasional bagi institusi yang terlibat dalam pengawasan program.

Sejumlah lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan MBG antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung.

Menurutnya, penguatan terhadap lembaga-lembaga tersebut diperlukan agar pengawasan penggunaan anggaran negara dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

“Jaksa Agung berapa yang kau perlu? Saya penuhi, kalau perlu (uang sitaan) yang sekian triliun kau pakai untuk memperkuat (Kejaksaan Agung),” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi siapa pun yang berupaya menyalahgunakan atau mencuri uang negara. Ia menilai setiap rupiah yang berasal dari anggaran negara harus dipertanggungjawabkan, terutama ketika digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi dan masa depan generasi muda Indonesia.

“Saya tidak mau NKRI dilecehkan! Saya tidak mau Pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Tidak ada pengecualian,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.

Komitmen penguatan pengawasan itu disampaikan di tengah mencuatnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program MBG.

Pada Selasa (2/6), Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Dalam waktu yang sama, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, juga diberhentikan dari jabatannya.

Sehari setelah pencopotan tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan ketiganya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang berkaitan dengan penyimpangan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, mereka telah ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Kasus tersebut menjadi sorotan publik mengingat Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang menyasar jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

Sebagai bagian dari langkah pembenahan organisasi, Presiden Prabowo juga menunjuk jajaran pimpinan baru di Badan Gizi Nasional. Posisi Kepala BGN kini dijabat Nanik S. Deyang, sementara jabatan Wakil Kepala BGN dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Artikel Prabowo Murka Soal Korupsi MBG: Jangan Ada yang Curi Uang Rakyat! pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Perubahan kepemimpinan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah program yang dijalankan BGN, dalam program MBG yang telah berlangsung sekitar satu setengah tahun.

Dalam struktur kepemimpinan yang baru, Nanik S Deyang dipercaya menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara posisi wakil kepala yang sebelumnya diisi Lodewijk Paulus dan Sony Sanjaya kini dipercayakan kepada Agustina Arum Sari dan Mayjen TNI Trenggono.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pergantian tersebut merupakan bagian dari langkah penguatan organisasi agar pelaksanaan program-program strategis pemerintah, khususnya di bidang gizi, dapat berjalan lebih efektif.

“Kepada tiga pimpinan BGN yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program BGN dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” kata Prasetyo di Jakarta, Selasa (2/6).

Prasetyo menegaskan, meski terjadi transisi kepemimpinan, seluruh program dan layanan BGN tetap berjalan normal. Pemerintah memastikan tidak ada gangguan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, seluruh unit kerja di lingkungan BGN tetap menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal agar target program yang telah ditetapkan dapat tercapai.

“Pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program BGN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa pergantian pejabat di tubuh BGN tidak mengubah komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas nasional.

“Pemerintah sekali lagi menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mengganggu komitmen kita di dalam menjalankan program MBG yang dilaksanakan oleh BGN,” tegasnya.

Artikel Ada Nahkoda Baru di BGN, Pemerintah Pastikan MBG Tak Terganggu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai berjalan pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, ribuan SPPG telah dikenai sanksi penghentian sementara atau suspend.

“Terhitung sejak program MBG dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 sampai tanggal 29 Mei 2026, dari total 27.208 SPPG yang saat ini sudah beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 8.182 SPPG sudah pernah di-suspend,” kata Nanik di Jakarta, Minggu, 31 Mei 2026.

Di Wilayah I yang mencakup Pulau Sumatera, terdapat 5.968 SPPG yang telah beroperasi. Dari jumlah tersebut, 148 SPPG masih menjalani masa suspend. Sebanyak 10 SPPG dikenai sanksi karena kejadian menonjol, sementara 138 lainnya terkait persoalan infrastruktur, manajemen organisasi, dan mutu gizi.

Di sisi lain, sebanyak 610 SPPG yang sebelumnya dihentikan sementara telah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan. Dengan demikian, total SPPG yang pernah di-suspend di Wilayah I mencapai 758 unit.

Sementara itu di Wilayah II yang meliputi Pulau Jawa, dari 16.594 SPPG yang beroperasi, sebanyak 1.666 SPPG masih berstatus suspend. Rinciannya, 61 SPPG dikenai sanksi akibat kejadian menonjol dan 1.605 SPPG karena masalah infrastruktur, tata kelola organisasi, serta kualitas gizi.

Sebanyak 1.800 SPPG yang sebelumnya di-suspend kini telah kembali beroperasi.

“Jadi dari wilayah II, total sebanyak 3.466 SPPG telah di-suspend,” kata Nanik.

Adapun di Wilayah III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, terdapat 4.646 SPPG yang beroperasi. Saat ini, 399 SPPG masih menjalani masa suspend, terdiri atas 25 SPPG akibat kejadian menonjol dan 374 SPPG karena persoalan infrastruktur, manajemen organisasi, serta mutu gizi.

Sebanyak 3.559 SPPG yang sebelumnya terkena suspend telah kembali beroperasi. Dengan demikian, total SPPG yang pernah di-suspend di Wilayah III mencapai 3.959 unit.

Berdasarkan akumulasi data nasional, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi suspend. Dari jumlah tersebut, 5.659 SPPG telah dicabut status suspend-nya dan kembali beroperasi karena dinilai telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

Sementara itu, masih ada 2.213 SPPG yang harus menjalani masa suspend lantaran belum memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis (juknis), baik dari aspek manajemen maupun kondisi bangunan.

Nanik menjelaskan, terdapat berbagai alasan yang dapat menyebabkan sebuah SPPG dikenai sanksi suspend. Di antaranya apabila makanan yang diproduksi menimbulkan kejadian menonjol seperti gangguan pencernaan, diare, atau muntah-muntah.

Selain itu, sanksi juga dapat diberikan jika menu yang disajikan tidak sesuai dengan alokasi anggaran bahan baku sebesar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, melakukan mark up harga bahan baku, atau memiliki tata letak bangunan yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta tidak menyediakan mess bagi Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan juga berpotensi dikenai suspend.

Sanksi serupa dapat diberikan kepada SPPG yang tidak memiliki peralatan dapur sesuai standar, menjalankan tata kelola yang buruk, mengalami konflik antara mitra dan yayasan, atau memiliki jumlah pemasok bahan baku kurang dari 15.

Menurut Nanik, jumlah SPPG yang dikenai suspend masih berpotensi bertambah. Pasalnya, BGN kini mewajibkan setiap SPPG mendistribusikan Program MBG kepada sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok 3B, yakni ibu hamil (Bumil), ibu menyusui (Busui), dan balita.

“Apabila sampai tanggal 2 Juni 2026 SPPG tidak bisa menunjukkan data pemberian MBG kepada kelompok 3B, maka SPPG itu akan di-suspend mayor (tanpa insentif) dan Kepala SPPG-nya akan mendapatkan peringatan keras,” kata Ketua Harian Tim Koordinasi Kementerian dan Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu.

Artikel Mengejutkan, Ribuan SPPG Kena Suspend dari Masalah Gizi hingga Dugaan Mark Up pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ia menjelaskan, program MBG justru berpedoman pada rekomendasi World Health Organization serta aturan nasional yang mendukung perlindungan pemberian ASI eksklusif bagi bayi.

“Untuk bayi usia 0-6 bulan tidak ada intervensi formula bayi dalam Program MBG. Oleh karena itu, MBG tidak menyediakan opsi sama sekali untuk formula bayi,” tegas Dadan di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Dadan, kebijakan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, serta rekomendasi WHO terkait perlindungan ASI eksklusif. Produk seperti formula lanjutan untuk bayi usia 6-12 bulan, susu pertumbuhan anak usia 12-36 bulan, hingga minuman khusus ibu hamil dan menyusui memang merupakan produk legal yang penggunaannya diatur pemerintah.

Namun, produk-produk tersebut hanya dapat digunakan sebagai bagian dari intervensi gizi tertentu dalam Program MBG dengan syarat ketat dan berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan maupun dokter.

“Artinya bukan untuk pengganti ASI, bukan untuk dibagikan bebas atau massal, bukan untuk promosi industri susu, dan hanya diberikan pada kasus tertentu serta waktu tertentu sesuai regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Dadan menekankan, fokus utama Program MBG tetap pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, perlindungan ASI eksklusif, serta pemberian intervensi yang disesuaikan dengan kondisi medis dan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Ia juga menjelaskan bahwa Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026 mengatur pemberian susu bagi peserta didik mulai tingkat TK/PAUD hingga SMA/MA sederajat. Karena itu, aturan tersebut tidak berkaitan dengan penyediaan susu bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui atau kelompok 3B.

Sementara itu, Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63426.2 Tahun 2026 merupakan petunjuk teknis yang mengatur spesifikasi, kandungan gizi, serta mekanisme distribusi susu, termasuk untuk balita non-PAUD, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Adapun kebijakan terkait pemberian intervensi gizi masih diatur dalam pedoman teknis distribusi makanan, edukasi gizi, dan keamanan pangan pada Program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD yang saat ini tengah direvisi bersama Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPOM, dan Bappenas. Menurut Dadan, revisi tersebut dilakukan agar seluruh aturan tetap sinkron dan tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.

Ia menilai berbagai aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan agar implementasi program tetap berjalan sesuai prinsip kesehatan, kebutuhan gizi masyarakat, dan regulasi yang berlaku.

“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian, masukan, dan kepedulian masyarakat terhadap Program MBG. Seluruh aspirasi yang berkembang menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan agar kebijakan yang dijalankan tetap berpihak pada kepentingan kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya.

Artikel Heboh Susu Formula di MBG, BGN Pastikan ASI Tetap Prioritas Utama pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari percepatan program pemerintah untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan capaian penerima manfaat kelompok 3B saat ini masih jauh dari target nasional.

“Sekarang sampai dua minggu ke depan, seluruh SPPG harus punya penerima manfaat 3B. Saat ini capaian kita baru sekitar 9 juta, sedangkan data dari Kementerian Kesehatan mencapai 22 juta sampai 26 juta,” ujarnya, Senin (11/5).

Menurut Nanik, kondisi tersebut membuat BGN perlu melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih difokuskan kepada kelompok prioritas yang membutuhkan penanganan cepat.

Karena itu, seluruh SPPG diminta aktif melakukan pendataan serta mengoptimalkan layanan di wilayah masing-masing agar jumlah penerima manfaat kategori 3B dapat meningkat dalam waktu singkat.

BGN menilai langkah tersebut penting untuk mempercepat pemerataan layanan gizi, terutama bagi kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah gizi dan stunting.

Nanik menegaskan, SPPG yang belum mampu memenuhi target penerima manfaat kelompok 3B akan dikenakan penghentian operasional sementara atau suspend.

Kebijakan itu diterapkan agar seluruh pelaksana program tetap fokus pada tujuan utama program Makan Bergizi Gratis, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia.

“Kalau penerima manfaat 3B di SPPG masih sedikit, maka SPPG akan di-suspend,” tegasnya.

Artikel SPPG Terancam Disuspend Jika Penerima Manfaat 3B Masih Sedikit pertama kali tampil pada Katafoto.id.