Pernyataan tersebut disampaikan Mashudi setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang menjadi sorotan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Mashudi mengatakan instruksi penertiban telah disampaikan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan, termasuk kepala lapas (Kalapas), kepala rumah tahanan negara (Karutan), dan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

“Saya sudah sampaikan kepada seluruh Kalapas, Karutan, KPLP, kalau memang bangunan itu tidak sesuai dengan aturan, ya kita atur dan kita bongkar,” kata Mashudi usai RDP Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Senin (28/9).

Menurut Mashudi, pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (KaUPT) Pemasyarakatan. Surat tersebut berisi instruksi agar bangunan yang tidak sesuai ketentuan segera ditertibkan.

Ia menegaskan sanksi akan diberikan apabila instruksi tersebut tidak dijalankan oleh pejabat terkait.

“Kalau memang nanti Kakanwil, Kalapas tidak melaksanakan itu, kita akan tindak tegas,” ucap Mashudi.

13 Bangunan di Bantaran Sungai Ciliwung Dicek

Untuk kasus Lapas Cibinong, Mashudi mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah bangunan masih dilakukan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah 13 bangunan rumah dinas yang berada di bantaran Sungai Ciliwung.

Keberadaan bangunan tersebut juga disebut belum tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Pemerintah masih mendalami sejumlah aspek terkait bangunan tersebut, mulai dari administrasi, status aset, hingga pemanfaatannya.

Mashudi mengatakan pihaknya belum dapat memastikan dari mana sumber pembiayaan pembangunan 13 rumah dinas tersebut. Pemeriksaan masih berjalan dan hasil akhirnya akan disampaikan setelah seluruh proses pendalaman selesai.

“Kalau tidak dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) ya kita bongkar,” kata Mashudi.

Lima Pejabat Lapas Cibinong Dinonaktifkan

Persoalan di Lapas Cibinong sebelumnya juga berujung pada penonaktifan lima pejabat struktural. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman menemukan sejumlah persoalan di lapas tersebut.

Kelima pejabat yang dinonaktifkan kini menjalani pemeriksaan untuk mengetahui tanggung jawab masing-masing terkait temuan tersebut.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Komjen Pol Rudi Setiawan, mengatakan pejabat yang dinonaktifkan berasal dari sejumlah posisi penting di Lapas Cibinong.

Mereka terdiri atas Kepala Lapas (Kalapas), Kepala KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” kata Rudi kepada wartawan, Sabtu (26/9).

Rudi mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh penyebab dan kronologi berbagai persoalan yang ditemukan di Lapas Cibinong.

Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah lebih lanjut terhadap para pejabat yang dinonaktifkan maupun pengelolaan fasilitas di Lapas Cibinong.

Artikel Dirjenpas Buka Suara soal 13 Bangunan Lapas Cibinong: Kalau Tak Sesuai Kita Bongkar pertama kali tampil pada Katafoto.id.