“Inflasi di bulan Mei ini 2,84 persen secara year-on-year. Dan dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya 7,84 [persen] secara year-on year, India 4,75 persen, Australia 3,6 persen, Amerika Serikat 3,3 persen. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” ungkap Menko Perekonomian dalam laporannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara, Jakarta.

Namun, pemerintah juga perlu mewaspadai shifting pergeseran perdagangan yang menyebabkan tingkat perdagangan negara-negara ASEAN lebih tinggi ke Amerika dibandingkan ke Cina. Pemerintah akan menyiapkan Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika.

“Jadi di kuartal ini perdagangan ASEAN lebih tinggi ke Amerika daripada ke Cina Pak, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Artinya pergeseran supply chain memang terjadi. Hanya memang kita karena belum punya FTA (Free Trade Agreement) Pak, jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN, jadi kita sedang mempersiapkan perdagangan dengan Amerika,” ujarnya.

Airlangga juga menjelaskan bahwa, keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan keterjangkauan harga dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil. Pemerintah telah melakukan upaya melalui Penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Bantuan Pangan, peningkatan produksi pangan melalui penambahan alokasi pupuk bersubsidi dan akses pembiayaan KUR pertanian sebesar 30 persen, serta memastikan kelancaran distribusi terutama untuk sepuluh komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar.

“Dari sisi fiskal pusat, dukungan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. Realisasi anggaran K/L sampai dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun. Sementara, fiskal daerah realisasi 13,56 dari 92,87 triliun,” jelasnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, kesinambungan pasokan domestik merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Selain itu, pengembangan neraca pangan juga penting dilakukan untuk memantau harga-harga pangan di daerah.

“Badan Pangan Nasional akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua, yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” imbuhnya.

Artikel Tingkat Inflasi Indonesia Relatif Terkendali pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai diperiksa 12 jam sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam (24/7/2023). (katafoto/Fery Pradolo)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana (kiri) usai memberikan keterangan pers terkait pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam (24/7/2023). (katafoto/Fery Pradolo)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana (kiri) dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kuntadi (kanan) memberikan keterangan pers terkait pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam (24/7/2023). (katafoto/Fery Pradolo)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana (kedua kiri) dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kuntadi (kanan) memberikan keterangan pers terkait pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam (24/7/2023). (katafoto/Fery Pradolo)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) didampingi Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana (kedua kiri) dan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kuntadi (kanan) memberikan keterangan pers terkait pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam (24/7/2023). (katafoto/Fery Pradolo)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung RI selama 12 jam terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan turunannya periode 2021-2022 yang berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 21.00 WIB. Airlangga Hartarto diperiksa dengan menjawab 46 pertanyaan yang diajukan penyidik. 

Dalam perkara ini Kejaksaan Agung RI telah menetapkan tiga tersangka korporasi yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group terkait kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya pada periode 2021-2022. Ketiganya telah ditetapkan tersangka pada 15 Juni 2023.

Artikel Berbaju Batik, Airlangga Hartarto Diperiksa 12 Jam di Kejagung pertama kali tampil pada Katafoto.id.