Menko Polhukam, Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan, memaparkan dalam konferensi pers sekaligus pemusnahan barang bukti hasil operasi sepanjang periode 4-11 November 2024 di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11).

Lebih dari 200 kasus diungkap, mencakup penyelundupan di sektor garmen, tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, narkotika, dan barang lainnya. Total nilai penyelundupan yang berhasil diungkap mencapai Rp49 miliar, dengan potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp10,3 miliar.

“Ini bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan, melalui sinergi dan kerja sama yang terpadu dari seluruh kementerian dan lembaga terkait yang hadir hari ini,” ujar Budi Gunawan.

Budi Gunawan menambahkan bahwa keberhasilan ini dicapai berkat pemetaan menyeluruh terhadap berbagai modus operandi penyelundupan, seperti ketidaksesuaian dokumen, ekspor-impor ilegal, serta pencucian uang. Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan ini resmi dibentuk pada 4 November 2024.

“Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan memastikan keadilan bagi seluruh pelaku usaha di dalam negeri,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi koordinasi yang baik antara lembaga terkait, yang memungkinkan pengungkapan ratusan kasus ini. Pembentukan desk oleh Kemenko Polhukam dianggap memudahkan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan secara terpadu.

“Kami berterima kasih kepada Menko Polhukam beserta jajaran, dan seluruh kementerian serta lembaga terkait, khususnya Bea Cukai, yang telah menjalankan koordinasi sangat baik melalui pembentukan Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan ini,” tutup Sri Mulyani.

Artikel Desk Pencegahan Penyelundupan Bongkar 200 Kasus Senilai Rp49 Miliar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Hingga hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Pukul 19.00 WIB, terdapat total 30 layanan dari 12 K/L/D yang telah berhasil dipulihkan atau Go Live,” ujarnya di Jakarta, Selasa (09/07/2024).

Berdasarkan hasil pemetaan dan validasi yang dilakukan di 282 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah PDNS 2, terdapat 167 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak. “Masih berjalan, saat ini terdapat sekitar 7 layanan dari 6 kementerian, lembaga dan daerah yang diupayakan akan segera pulih,” imbuhnya.

Menurut Menko Hadi Tjahjanto, percepatan pemulihan layanan PDNS 2 dilakukan dengan memaksimalkan ketersediaan backup data di PDNS 3 (Cold Site) di Batam dan backup lokal di PDNS 2 Surabaya.

“Kemenkominfo juga mengambil strategi decrypt (dekripsi) untuk memulihkan aset atau layanan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang terdampak dan kini secara gradual kita atasi dengan hati-hati,” ujarnyaa seperti dikutip dari laman polkam.

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Ismail mengatakan pemerintah menerapkan strategi jangka pendek, menengah dan panjang untuk pemulihan layanan publik di PDNS 2.

“Untuk jangka pendek sebagai langkah emergency recovery yang berlangsung selama Juli-Agustus 2024. Pemulihan ditargetkan untuk layanan publik prioritas seperti layanan imigrasi menjadi salah satu bagian dari pemulihan darurat ini,” jelasnya.

Strategi jangka pendek ini proses forensik juga berjalan dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Selanjutnya untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan untuk melakukan redeploy tenant, melakukan perbaikan tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan berlangsung pada Agustus hingga September 2024.

“Terakhir, untuk strategi jangka panjang atau normalisasi, pemerintah melakukan audit keamanan pada PDNS 1 dan PDNS 2 oleh pihak ketiga yang independen dan dijadwalkan berlangsung hingga September 2024. Setelah itu, diharapkan implementasi audit bisa dilakukan dengan tenggat waktu November 2024,” ujar Plt. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo.

Artikel Terapkan Strategi Dekripsi, 30 Layanan Publik Telah Pulih dari Serangan Siber pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Aset itu kan tersebar di seluruh Indonesia dan semuanya sudah terdata, penyelesaiannya akan kita lakukan secara bertahap. Itulah sebabnya, kita minta agar Satgas diperpanjang karena harus menyelesaikan aset-aset tersebut,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam konferensi pers Serah Terima Aset Eks BLBI kepada 9 Kementerian/Lembaga di kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Menko Hadi mengatakan, sejak Satgas BLBI dibentuk pada tahun 2021, perolehan Satgas BLBI telah mencapai Rp38,2 triliun. Sementara aset yang dilakukan dalam Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Penetapan Status Penggunaan (PSP) telah mencapai Rp2,77 triliun atau seluas 989.168 m2.

Lahan yang dilakukan PSP dan hibah tersebut antara lain diperuntukkan sebagai gedung kantor pelayanan, rumah dinas, laboratorium, kampus Politeknik Negeri, hingga gedung penyimpanan barang bukti. “Aset ini harus segera digunakan oleh Kementerian/Lembaga agar pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab tidak lagi menduduki aset tersebut,” ujar Menko Hadi.

Mantan Menteri ATR/BPN mengatakan, saat ini sedang disiapkan rancangan Perpres yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai K/L untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan para obligor dan debitur.

“Saya tadi juga meminta Satgas BLBI mengkaji ketentuan Pasal 26 ayat (6) PP Nomor 28 Tahun 2022, yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis. Oleh karena itu, perlu dipikirkan terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara, sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor/debitur,” imbuhnya.

Artikel Berakhir Tahun 2024, Menko Polhukam Perpanjang Masa Tugas Satgas BLBI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kita telah menyepakati tiga tugas utama yang akan segera kita kerjakan,” ujar Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto saat konferensi pers Rakor Satgas Pemberantasan Judi Daring di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Tugas pertama, kata Menko Hadi, Satgas akan menindak rekening yang digunakan sebagai penampungan judi online sesuai hasi analisis PPATK. Hal ini diawali dengan pemblokiran sementara oleh PPATK selama 20 hari dan dilanjutkan dengan penyidikan oleh Bareskrim Polri. Selanjutnya, Pengadilan Negeri akan mengumumkan rekening terblokir tersebut selama 30 hari. Apabila tidak ada pihak yang mengajukan permohonan atau keberatan, maka aset tersebut dapat disita oleh negara.

“Hal ini tentunya kita lakukan sesuai koridor peraturan perundang-undangan, baik hukum acara pidana maupun Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2013,” ujar Hadi Tjahjanto.

Tugas kedua, Satgas akan menindak pelaku jual beli rekening yang digunakan untuk judi online. Hadi Tjahjanto mengatakan, modus saat ini adalah pelaku yang mendatangi kampung-kampung, mendekati masyarakat untuk membuka rekening secara online. “Setelah itu, rekening yang telah dibuat diserahkan ke pengepul rekening dan dijual ke bandar,” ujarnya.

Tugas ketiga, Satgas akan menindak game online yang terafiliasi dengan judi online. “Nantinya akan kita screening melalui virtual account top up yang digunakan untuk judi online,” ujar Menko Polhukam.

Mantan Panglima TNI menyampaikan bahwa Satgas akan menurunkan Polri dan TNI untuk terus melakukan upaya pencegahan, utamanya melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait ancaman-ancaman judi online.

“Kami akan kerahkan para Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Saya memastikan seluruh anggota Satgas berjalan di satu rel yang sama untuk mencapai tujuan kita bersama,” imbuh Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.

Berdasarkan Keppres Nomor 21 Tahun 2024, Satgas Pemberantasan Judi Online dipimpin oleh Menko Polhukam dan Wakil Ketua Satgas yaitu Menko Polhukam. Adapun anggotanya yaitu Menkominfo sebagai Ketua Harian Pencegahan, Kapolri sebagai Ketua Harian Penegakan Hukum, Dirjen IKP Kominfo sebagai Wakil Ketua Harian Pencegahan, dan Ka. Bareskrim Polri sebagai Wakil Ketua Harian Penegakan Hukum.

Artikel Tiga Tugas Utama Satgas Pemberantasan Judi Online pertama kali tampil pada Katafoto.id.