Hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara tercatat mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini terutama didorong sektor perpajakan yang menunjukkan penguatan basis pajak, dengan pertumbuhan penerimaan pajak secara keseluruhan mencapai 20,7 persen (year on year).

Secara rinci, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) melonjak hingga 57,7 persen, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, PPh Orang Pribadi (Pasal 21) juga tumbuh 15,8 persen, menandakan perbaikan kesejahteraan sekaligus meningkatnya kepatuhan wajib pajak setelah penerapan sistem Coretax.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Meski mengalami kontraksi sebesar 3 persen akibat fluktuasi harga komoditas di awal tahun, capaian tersebut dinilai masih berada dalam jalur yang aman.

Untuk belanja negara, pemerintah mencatat pertumbuhan sebesar 31,4 persen (yoy). Defisit APBN hingga triwulan I tetap terjaga di angka 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi risiko, termasuk menjaga stabilitas harga energi.

“Kami siap menjaga harga BBM bersubsidi tetap tidak naik hingga akhir tahun 2026. Langkah ini tetap aman bahkan jika asumsi harga minyak mentah dunia mencapai rata-rata 100 dollar AS per barrel,” tegas Menteri Keuangan.

Kekuatan fiskal Indonesia juga ditopang oleh cadangan dana berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun yang dapat digunakan untuk menghadapi potensi gejolak ekonomi ekstrem.

Dari sisi makroekonomi, kondisi tetap terkendali. Inflasi pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48 persen (yoy). Namun, jika faktor anomali harga listrik tahun sebelumnya dikeluarkan, tingkat inflasi riil diperkirakan berada di kisaran 2,51 persen.

Indikator lain juga menunjukkan tren positif. Sektor manufaktur tercatat ekspansif selama delapan bulan berturut-turut. Pemerintah pun optimistis pertumbuhan PDB pada triwulan I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen atau lebih. Optimisme ini didukung oleh peningkatan penjualan kendaraan bermotor serta konsumsi semen, yang menjadi indikator terjaganya daya beli masyarakat.

“Keadaan APBN kita masih terjaga. Kita sudah hitung dengan teliti pertahanan berlapis-lapis untuk memastikan ekonomi kita aman dan rakyat terlindungi,” pungkas sang Bendahara Negara.

Artikel APBN 2026 Triwulan I Tetap Kuat, Menkeu Ungkap Rahasia Tahan Gejolak Global pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menurut Purbaya, persoalan pendanaan tidak menjadi hambatan karena dana penanggulangan bencana telah disalurkan ke masing-masing daerah. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut seharusnya segera dimanfaatkan sesuai peruntukannya.

“Dana bencana sudah masuk ke daerah. Tidak ada masalah soal uangnya, tinggal bagaimana segera dibelanjakan,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemerintah di Banda Aceh, Sabtu (10/1)

Ia mencontohkan kondisi di Kabupaten Aceh Tamiang. Meski pemerintah pusat telah menyalurkan dana sebesar Rp47 miliar, saldo anggaran daerah tersebut tercatat mencapai Rp132 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan dana bukanlah kendala utama.

“Kalau dilihat dari saldo di rekening, sebenarnya tidak ada masalah anggaran. Saya tidak tahu kenapa daerah masih ragu untuk membelanjakannya. Jangan sampai hanya disimpan, nanti justru jadi temuan pemeriksaan. Lebih baik segera digunakan,” ujarnya.

Untuk mempercepat penanganan dampak bencana banjir di Sumatra, Kementerian Keuangan juga mengambil langkah cepat dengan menyederhanakan prosedur birokrasi serta melonggarkan sejumlah perizinan di sektor ekonomi.

Dalam forum tersebut, Purbaya turut menyoroti keluhan terkait pengadaan kapal keruk yang dibutuhkan untuk penanganan bencana. Ia mengungkapkan, kapal tersebut sempat dikenakan bea masuk dan cukai hingga Rp30 miliar karena dikirim dari perusahaan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sesuai ketentuan, barang yang keluar dari kawasan KEK memang dikenakan pungutan. Namun, Purbaya menilai kebijakan tersebut tidak tepat diterapkan dalam situasi darurat kebencanaan.

Menanggapi hal itu, ia langsung memutuskan untuk membebaskan pungutan pajak atas pemindahan kapal keruk tersebut. “Kalau ada kebutuhan darurat untuk bencana dan terkendala aturan, laporkan saja. Akan kami lewati prosedurnya. Tidak masuk akal kalau peralatan untuk penanganan bencana justru dikenakan pajak,” tegas Purbaya.

Artikel Menkeu Pangkas Birokrasi Demi Percepat Pemulihan Bencana di Sumatra pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan ialah pembentukan Jakarta Collaboration Fund, sebuah skema pembiayaan alternatif untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di Ibu Kota.

“Kami harus melakukan creative financing. Karena itu, kami mengajukan izin kepada Kementerian Keuangan agar Jakarta dapat menerapkan berbagai skema pembiayaan kreatif, termasuk pembentukan Jakarta Collaboration Fund atau bahkan penerbitan obligasi daerah,” ujar Pramono usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/10).

Selain itu, Pemprov DKI juga berencana memanfaatkan dana Rp200 triliun yang dialokasikan Kementerian Keuangan melalui Bank Himbara untuk mendukung kegiatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta.

“Kami ingin memanfaatkan dana Rp200 triliun yang telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Bank Himbara agar bisa digunakan untuk memperkuat BUMD di Jakarta,” jelasnya dikutip dari laman berita jakarta.

Pramono menambahkan, meskipun Pemprov DKI tetap mematuhi kebijakan fiskal nasional, termasuk penyesuaian DBH, penurunan APBD dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mencari sumber pembiayaan baru.

“Jakarta akan terus menyesuaikan kebijakan fiskalnya dengan pemerintah pusat, khususnya terkait DBH. Namun, penurunan APBD memaksa kami untuk berinovasi dan melakukan refocusing program agar pembangunan tetap berjalan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD. Pramono meminta dukungan Kementerian Keuangan agar proyek tersebut dapat segera direalisasikan.

“Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan persetujuan agar pembangunan pusat Bank Jakarta di SCBD bisa segera dimulai,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Jakarta Collaboration Fund.

“Konsepnya menarik karena tidak hanya bisa dimanfaatkan di Jakarta, tapi juga untuk proyek di daerah lain. Kami tentu akan mendukung strategi ini,” kata Purbaya.

Terkait permintaan pemanfaatan dana Rp200 triliun, Menkeu menegaskan bahwa mekanismenya bersifat business to business.

“Pada dasarnya, itu mekanisme bisnis. Kalau secara komersial menguntungkan, BUMD bisa langsung menjajaki kerja sama dengan Bank Himbara,” jelasnya.

Bahkan, Purbaya membuka peluang untuk menyuntikkan tambahan modal langsung ke Bank Jakarta guna memperluas penyaluran kredit bagi sektor UMKM dan industri lokal.

“Jakarta punya Bank Jakarta, jadi tidak menutup kemungkinan kami menambah dana beberapa puluh triliun agar bisa memperkuat pembiayaan UMKM dan sektor produktif,” ujarnya.

Menkeu juga menyambut positif rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD, karena dinilai dapat memperkuat aktivitas ekonomi nasional.

“Saya sangat mendukung pembangunan gedung Bank Jakarta di SCBD. Ini langkah strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta maupun nasional,” tandasnya.

Artikel Gandeng Kemenkeu, Pemprov Jakarta Bentuk Collaboration Fund Imbas Pemotongan DBH pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Sebelum pengesahan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa seluruh fraksi, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Partai Demokrat, menyatakan persetujuan untuk membawa RUU APBN 2026 ke tahap pengambilan keputusan di rapat paripurna. Dengan begitu, APBN 2026 resmi menjadi pijakan fiskal perdana bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pidatonya menyampaikan apresiasi atas dukungan DPR dalam proses pembahasan yang dinilainya berlangsung produktif. Ia menekankan bahwa APBN 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

“APBN 2026 didesain untuk mempercepat aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan, dengan penekanan pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat, agar kesejahteraan yang berkeadilan dapat segera terwujud,” ujar Menkeu.

Lebih lanjut, APBN 2026 menegaskan arah pembangunan pemerintah dalam memperkuat kedaulatan pangan, energi, serta membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah juga menegaskan komitmennya agar instrumen fiskal ini tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global sekaligus memenuhi aspirasi masyarakat.

Artikel Ketok Palu, DPR Sahkan RUU APBN 2026 Jadi Undang-Undang pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Pertemuan yang berlangsung di Milan, Italia, pada Minggu (4/5), juga membahas langkah strategis yang diambil ASEAN+3 dalam memperkuat sinergi antarnegara demi mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Timur dan Tenggara.

“Saya berharap ASEAN+3 dapat menjadi kawasan yang mampu meredam ketidakpastian global dan memberikan kontribusi terhadap stabilitas dunia,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, pada Senin (5/5).

Sri Mulyani menegaskan, Indonesia akan terus mengambil peran aktif dalam mendorong kesejahteraan di kawasan ASEAN+3 serta memperluas kerja sama dengan negara mitra seperti Amerika Serikat dan lembaga-lembaga multilateral.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan dukungannya terhadap kelanjutan inisiatif Chiang Mai. “Saya optimistis berbagai langkah yang telah ditempuh oleh Indonesia dan Jepang selama kepemimpinannya di ASEAN+3 akan menjadi fondasi penting dalam memperkuat jaring pengaman keuangan kawasan. Upaya ini harus terus dipercepat,” tegasnya.

Artikel Sri Mulyani Dorong ASEAN+3 Jadi Kekuatan Penyeimbang Dinamika Global pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dalam pidatonya, Menkeu menekankan bahwa APBN merupakan alat vital dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Menurutnya, APBN menjadi tumpuan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri.

“APBN adalah instrumen strategis dalam pengelolaan ekonomi nasional. Ketika terjadi guncangan, baik dari pasar global maupun faktor domestik, APBN menjadi alat utama untuk menstabilkan,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menyoroti berbagai program subsidi yang saat ini tengah dijalankan, sebagai bentuk konkret perlindungan negara terhadap masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

“Subsidi untuk bahan bakar, gas LPG 3 kg, serta listrik mengalami kenaikan volume. Ini membuktikan bahwa negara hadir melalui APBN untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup,” jelasnya.

Hingga akhir Maret 2025, kinerja APBN menunjukkan tren positif. Penerimaan pajak mengalami pemulihan dengan pertumbuhan positif sebesar 9,1%. Pengeluaran pemerintah juga tetap terjaga sesuai rencana, sementara pembiayaan defisit tetap dalam batas aman sebagaimana tertuang dalam UU No. 62 Tahun 2024, yaitu sebesar 2,53% dari PDB.

Sri Mulyani juga menegaskan bahwa APBN menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Pengelolaannya dilakukan secara profesional dan transparan guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif serta menumbuhkan kepercayaan investor.

Sarasehan ini menjadi forum strategis bagi Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, serta pelaku ekonomi nasional untuk merumuskan strategi menghadapi tantangan global. Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola APBN secara pruden dan berkelanjutan, guna menjaga ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Artikel Sri Mulyani: APBN Jadi Perisai Ekonomi Hadapi Perang Tarif Dagang pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menanggapi kebijakan ini, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan dukungannya dalam wawancara bersama media di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (7/2). Ia memastikan bahwa tidak ada rencana pemotongan gaji ke-13 bagi ASN.

“Efisiensi anggaran yang dilakukan, menurutnya, hanya untuk mencakup beberapa pos yang memang perlu dioptimalkan, namun gaji ke-13 tetap menjadi hal yang penting dan harus dipastikan tersedia dalam anggaran negara,” ujar politisi Partai Gerindra tersebut.

Di samping itu, Dasco juga menanggapi isu reshuffle kabinet yang belakangan mencuat. Ia menyatakan bahwa meskipun isu pergantian menteri terus beredar, keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Masalah reshuffle, kapan waktunya, dan apakah ada reshuffle atau tidak, itu adalah hak prerogatif Presiden. Tentunya kita tidak ingin mendahului keputusan tersebut. Kita tunggu apakah Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi dan perubahannya nanti.” jelasnya.

Terkait rumor adanya ketidaksepahaman di antara para Menteri, Dasco tidak dapat memastikan apakah evaluasi Presiden akan berujung pada reshuffle atau cukup dengan teguran kepada pihak terkait. Pernyataannya menegaskan bahwa pembahasan mengenai perombakan kabinet masih dalam tahap evaluasi, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

Artikel DPR RI: Gaji ke-13 ASN Dijamin Cair! Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pemotongan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Pendapatan negara menghadapi tekanan yang luar biasa hingga Juli-Agustus 2024. Terutama pendapatan dari pajak dan bea cukai, yang sempat mengalami tantangan signifikan. Namun, capaian positive growth ini menunjukkan adanya pemulihan momentum yang penting untuk terus dijaga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/12).

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga November 2024 tercatat sebesar Rp2.894,5 triliun, atau 87 persen dari pagu anggaran Rp3.325,1 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 15,3 persen dibandingkan belanja negara tahun lalu. Belanja tersebut mendukung sejumlah program prioritas, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kenaikan belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendanai sektor-sektor strategis demi menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2024 mencapai Rp401,8 triliun, atau setara dengan 1,81 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun. Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan secara terukur berhasil menjaga defisit tetap dalam batas aman, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.

“Dengan defisit yang hanya 76,8 persen dari target APBN, ini menandakan bahwa pengelolaan fiskal kita cukup solid. Dari total PDB, defisit Rp401,8 triliun hanya mencakup 1,81 persen,” jelas Sri Mulyani.

Walaupun APBN mengalami defisit, keseimbangan primer justru mencatat surplus sebesar Rp47,1 triliun. Menkeu menyebut hal ini sebagai pencapaian yang patut diapresiasi, meski tantangan pengelolaan belanja negara tetap besar.

“Kami akan terus berupaya menjaga surplus keseimbangan primer, meskipun ini membutuhkan usaha ekstra di tengah tekanan belanja dan pemulihan pendapatan negara yang masih berlangsung,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menilai kinerja APBN 2024 tetap berada dalam tren yang positif. Fungsi APBN sebagai alat kebijakan fiskal tidak hanya mendukung agenda prioritas nasional, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi dan sarana untuk mengantisipasi risiko global.

“Melalui pengelolaan yang optimal, APBN diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Artikel Pendapatan Negara Tembus Rp2.492,7 Triliun hingga November 2024, Defisit Tetap Terkendali pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.