Budi menegaskan pentingnya memastikan konsumen mendapatkan jumlah energi listrik yang sesuai dengan biaya yang dibayarkan saat menggunakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

“Jadi, kita harus memastikan bahwa ketika SPKLU ini dipakai untuk mengisi daya listrik, kita harus memastikan bahwa apa yang diterima oleh konsumen itu sesuai dengan yang dibayarkan. Apalagi ini alatnya baru, jadi masyarakat mungkin belum aware dengan alat ini,” ujar Budi.

Menurutnya, pengawasan terhadap alat ukur pengisi daya kendaraan listrik menjadi penting karena teknologi tersebut masih tergolong baru dan belum sepenuhnya dipahami masyarakat luas.

Budi juga menambahkan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi bersih sebagai bagian dari komitmen nasional dalam menekan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi. Kendaraan listrik dinilai menjadi salah satu solusi strategis untuk mendukung target tersebut sekaligus meningkatkan kualitas udara.

Ia mengapresiasi langkah cepat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) dalam menghadirkan layanan pengawasan alat ukur SPKLU sebelum muncul keluhan dari masyarakat.

“Jangan sampai ada komplain dahulu, baru kita memberikan alat ukur SPKLU ini,” katanya.

Layanan tersebut merupakan yang pertama di Indonesia dan diharapkan dapat diterapkan lebih luas di berbagai daerah mulai tahun depan.

Sementara itu, Direktur Jenderal PKTN, Moga Simatupang menjelaskan bahwa layanan persetujuan tipe alat ukur SPKLU merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang standar kegiatan usaha dan/atau produk atau jasa pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perdagangan dan metrologi legal.

Menurut Moga, persetujuan tipe menjadi bagian penting dalam pengendalian metrologi legal guna melindungi konsumen dari potensi kerugian dalam transaksi yang melibatkan proses pengukuran, penakaran, maupun penimbangan.

“Persetujuan tipe merupakan perizinan berusaha yang menyatakan bahwa alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapan, baik produksi dalam negeri maupun impor, telah memperoleh persetujuan berdasarkan penilaian kesesuaian terhadap persyaratan teknis,” jelasnya.

Alat ukur pengisi daya kendaraan listrik nantinya akan melalui proses pemeriksaan dan pengujian oleh petugas metrologi legal. Pengujian dilakukan untuk memastikan alat memenuhi standar yang telah ditetapkan serta memiliki kinerja sesuai dengan klaim produsen.

Artikel Pemerintah Tak Mau Ada Kecurangan di SPKLU, Alat Ukur Mulai Diuji pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, selaku Dirtipidter Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa penyelidikan bermula dari laporan masyarakat. Setelah menerima laporan, tim penyidik bersama Kementerian Perdagangan dan Pertamina Patra Niaga melakukan pemeriksaan lapangan.

“Pada Kamis, (09/01), sekitar pukul 14.00, tim penyelidik Subdit 1 Ditreskrimsus bersama Direktorat Metrologi Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan dan PT Pertamina Patra Niaga mendatangi SPBU untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran pompa ukur di SPBU tersebut,” jelasnya pada Rabu (19/2)

Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bukti awal yang cukup sehingga kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan, Rudi ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga telah memeriksa empat saksi yang terdiri dari dua pegawai SPBU, seorang ahli, dan perwakilan manajemen perusahaan pengelola SPBU.

Menurut Brigjen Pol Nunung, SPBU tersebut menggunakan pompa merek Tatsuno keluaran tahun 2005 yang melayani berbagai jenis BBM, seperti Bio Solar, Pertalite, dan Pertamax untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain itu, ditemukan dugaan pemasangan komponen tambahan berupa PCB atau unit printer sirkuit dengan trafo pengatur arus listrik.

“Alat tambahan tersebut dipasang dan disembunyikan di dalam kolom kompartemen kosong antara kompartemen pompa dan kompartemen alat ukur BBM,” terangnya.

Ia menambahkan bahwa alat ilegal ini dipasang pada dispenser BBM dengan tujuan memanipulasi takaran BBM yang diberikan kepada konsumen. Akibatnya, masyarakat mengalami kerugian yang signifikan.

“Pemilik SPBU diduga menyebabkan kerugian masyarakat hingga Rp1,4 miliar per tahun,” ungkapnya.

Sebagai konsekuensi hukum, tersangka dijerat Pasal 27 junto Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan adalah satu tahun penjara dan denda maksimal Rp1 juta. Namun, mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan, penyidik juga mempertimbangkan penerapan pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan apresiasi terhadap tindakan tegas yang diambil oleh Polri. Ia menyoroti temuan adanya empat pompa dispenser yang dimodifikasi sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

“Setiap pengisian 20 liter BBM, terjadi pengurangan sekitar 600 ml atau sekitar 3%. Hal ini membuat takaran BBM berkurang, sehingga merugikan konsumen,” ujar Menteri Perdagangan.

Artikel Modus SPBU Curang di Sukabumi Terbongkar, Kerugian Masyarakat Capai Rp1,4 Miliar pertama kali tampil pada Katafoto.id.