Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang dikenal sebagai PP Tunas.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (30/4), Meutya menegaskan bahwa penerapan kebijakan ini sangat relevan dengan regulasi, mengingat dominasi pengguna anak di platform tersebut. Dari total 45 juta pengguna Roblox di Indonesia, sekitar 23 juta di antaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 16 tahun.

“Roblox telah menghilangkan fitur komunikasi dengan orang tidak dikenal untuk anak dengan usia kurang dari 16 tahun dan 13 tahun. Langkah ini sejalan dengan aspek utama dalam aturan pemerintah, yakni pembatasan komunikasi dengan orang tak dikenal serta pengendalian konten,” ujar Meutya.

Tak hanya itu, Roblox juga menghadirkan fitur pengaturan waktu layar (screen time) yang bisa dikontrol orang tua untuk membantu membatasi durasi bermain anak dan menekan potensi kecanduan gim.

Meutya mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah mengantongi komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas dari sejumlah platform digital besar, seperti Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, YouTube, dan TikTok.

Upaya perlindungan anak ini juga diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. “Kami sangat terbantu dengan aturan jika anak-anak sekolah tidak membawa gawai ke sekolah,” imbuhnya.

Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Eddy Hartono, turut mengapresiasi langkah tegas Kemkomdigi dalam mengimplementasikan PP Tunas. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi benteng penting untuk melindungi generasi muda dari paparan radikalisme dan propaganda terorisme di ruang digital.

“Kami sudah melakukan pencegahan terhadap 112 anak-anak yang terpapar terorisme melalui media sosial,” ungkap Komjen Eddy.

Ia menambahkan, BNPT akan terus melakukan langkah mitigasi secara berkelanjutan agar anak-anak tidak menjadi target jaringan teroris yang memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan paham radikal.

Artikel Roblox Terapkan Verifikasi Usia dan Pembatasan Fitur untuk Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai langkah tersebut mencerminkan komitmen nyata TikTok dalam menerapkan kebijakan pemerintah secara transparan.

“TikTok menjadi yang pertama melaporkan angka penonaktifan dan yang pertama menunjukkan bahwa komitmen dibarengi juga oleh langkah-langkah nyata yang secara transparan disampaikan kepada publik melalui Kemkomdigi,” ujar Meutya dalam konferensi pers usai pertemuan dengan perwakilan TikTok di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Selasa (28/4)

Dalam kesempatan tersebut, Meutya didampingi sejumlah pejabat, antara lain Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya. Turut hadir pula perwakilan TikTok Indonesia, termasuk Head of Public Policy Hilmi Adrianto dan Public Policy Lead-UGC Richard Anggoro.

Ia menjelaskan, hingga 10 April 2026 jumlah akun anak yang telah dinonaktifkan mencapai 780 ribu. Angka tersebut kemudian meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.

“Maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok sejak 28 Maret 2026,” jelasnya.

Selain penonaktifan akun, TikTok juga menyampaikan rencana aksi kepatuhan yang lebih terukur, termasuk penguatan penanganan kejahatan digital seperti judi online.

“Tadi kita juga tidak hanya membicarakan mengenai penonaktifan akun-akun anak, tapi dari bagaimana juga kejahatan-kejahatan digital seperti judi online bisa terus ditingkatkan penanganannya, khususnya yang ada di platform TikTok,” kata Meutya.

Menurutnya, sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 pada 28 Maret 2026, Kemkomdigi melihat adanya upaya peningkatan pengawasan melalui sistem verifikasi usia yang lebih ketat. Meski demikian, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kendala teknis bagi sebagian pengguna.

“Sehingga jika ada gangguan-gangguan sedikit, tadi disampaikan oleh pihak TikTok bahwa kalau memang ada akun orang dewasa yang tidak sengaja ikut ternonaktifkan maka segera laporkan untuk normalisasi dan akan segera dilakukan penanganan dengan lebih cepat,” ujarnya.

Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi TikTok, tetapi juga untuk seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang beroperasi di Indonesia, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Ia pun mengimbau seluruh platform digital yang telah menyatakan komitmen kepatuhan untuk segera menyampaikan langkah konkret yang telah dilakukan kepada publik melalui Kemkomdigi.

Artikel Aturan Berlaku, TikTok Tutup 1,7 Juta Akun Anak di Bawah 16 Tahun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Fenomena positif ini menjadi sorotan dalam Indonesia Game Developer eXchange (IGDX) 2025 yang digelar di The Stones Hotel, Bali. Ajang tahunan tersebut mempertemukan ratusan pengembang gim lokal dengan penerbit, investor, serta media internasional.

“Gim kini bukan sekadar hiburan, tetapi juga jembatan yang menghubungkan kreativitas generasi muda Indonesia ke pasar global,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Sabtu (11/10).

Meutya menilai, di tengah ketatnya kompetisi industri gim dunia, generasi muda Indonesia harus terus berinovasi dan bekerja keras agar mampu menghadirkan karya berkualitas yang membanggakan bangsa.

Menurutnya, semangat dan kreativitas generasi muda—terutama Gen Z—akan menjadi motor penggerak menuju visi Indonesia sebagai pusat industri kreatif digital di Asia Tenggara.

“Generasi muda merupakan faktor penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri kreatif digital di kawasan ASEAN, tempat berkumpulnya talenta, teknologi, dan investasi,” tambah Meutya.

Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat ekosistem gim nasional melalui program IGDX dan inisiatif baru seperti Garuda Spark Innovation Hub, yang telah diluncurkan di Bandung dan Jakarta.

“Kami mengajak seluruh pengembang gim untuk bergabung dalam Garuda Spark Innovation Hub, agar dapat terhubung dengan para pelaku industri kreatif digital di satu wadah,” jelasnya.

Salah satu peserta yang mencuri perhatian adalah Adelia Misha, siswi SMP asal Malang berusia 13 tahun. Ia datang ke Bali menggunakan bus demi menampilkan karyanya di IGDX 2025. Meski masih duduk di bangku kelas I SMP, Misha telah menciptakan tiga gim, salah satunya berjudul Mocchi Mitten Bubble Revenge yang dipamerkan dalam ajang tersebut.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Game Indonesia (AGI) Shafiq Husein mengungkapkan bahwa kualitas gim buatan pengembang lokal kini semakin diakui, bahkan sudah menembus pasar Asia Tenggara.

“Peserta IGDX, termasuk yang masih pelajar, sudah mampu bersaing di pasar global. Buktinya, tiga gim asal Indonesia berhasil meraih penghargaan di Kuala Lumpur dari lima kategori yang dilombakan,” ujar Shafiq.

Ia menambahkan, pencapaian tersebut menunjukkan kesiapan industri gim nasional dari sisi kualitas dan daya saing. Namun, dukungan dari pemerintah dan pelaku industri tetap dibutuhkan agar ekosistemnya semakin matang.

“AGI akan terus mendukung pengembang muda seperti Misha dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Kami berkomitmen menjadi jembatan bagi siapa pun yang ingin berkontribusi di industri gim Indonesia,” tutupnya.

Artikel Gim Indonesia Tembus Pasar Global, dari DreadOut hingga Coral Island pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami menekankan pentingnya mematuhi dan menjalankan aturan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis usai bertemu perwakilan Roblox Asia Pacific di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Kamis (14/8).

Menurut Meutya, dalam beberapa waktu terakhir muncul kekhawatiran dari orang tua dan pendidik terkait paparan konten serta interaksi yang tidak pantas di Roblox. Bahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sempat mengimbau siswa untuk menghindari permainan tersebut.

Sebagai langkah preventif, Kemkomdigi meminta Roblox membatasi fitur komunikasi antar pengguna anak, menyaring konten buatan pengguna (user-generated content) yang bersifat vulgar serta memperjelas dan mengoptimalkan fitur kontrol orang tua (parental control).

“Langkah ini diperlukan untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari konten maupun interaksi yang berpotensi membahayakan di ruang digital,” tegas Meutya.

Ia berharap Roblox, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang terdaftar sejak 2022, dapat menjadi contoh platform yang mengutamakan keselamatan pengguna muda, sehingga ruang digital Indonesia bisa menjadi tempat aman, bermanfaat, dan produktif untuk belajar, bermain, serta berkarya.

Meutya menambahkan, pihaknya akan memberi waktu bagi Roblox untuk melakukan pembenahan. Evaluasi berkala akan dilakukan guna memastikan gim tersebut memenuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Artikel Menkomdigi Tegur Roblox, Wajib Perbaiki Sistem demi Keamanan Anak pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan pentingnya konektivitas yang andal dalam pelaksanaan CKG Sekolah, mengingat seluruh data pemeriksaan akan diproses secara daring melalui aplikasi khusus.

“Ketika dijalankan secara masif, data yang terkumpul sangat besar. Karena itu, koneksi internet yang stabil dan merata menjadi kunci,” ujarnya saat meninjau pelaksanaan CKG Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (4/8).

Meutya menambahkan, pihaknya terus memantau kualitas jaringan internet di berbagai wilayah pelaksanaan, baik melalui sambungan fixed broadband maupun jaringan seluler, guna memastikan kelancaran input dan pemrosesan data.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia. Ia menyoroti masih adanya tantangan konektivitas di sejumlah daerah yang membutuhkan dukungan tambahan dari Kemkomdigi.

“Kami memanfaatkan aplikasi digital untuk menginput hasil pemeriksaan siswa. Maka dari itu, peran Kominfo dalam memastikan akses internet sangat vital,” tegas Rizka.

Program CKG Sekolah merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia, khususnya pelajar usia sekolah yang kelak menjadi generasi emas bangsa.

CKG Sekolah juga menjadi salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara PHTC lainnya mencakup inisiatif seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan pembangunan tiga juta unit Rumah Rakyat.

Artikel Cek Kesehatan Gratis Sekolah Masuki Era Digital, Konektivitas Jadi Fokus pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pernyataan ini disampaikan menyusul pengumuman Gedung Putih mengenai kerangka kerja dalam Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut juga mencakup pemangkasan tarif impor produk asal Indonesia dari 32% menjadi 19%.

“Finalisasi kesepakatan perdagangan yang diumumkan pada 22 Juli 2025 bukan berarti membuka akses bebas terhadap data pribadi, melainkan menjadi dasar hukum yang sah, aman, dan terukur dalam pengelolaan lalu lintas data pribadi lintas negara,” ujar Meutya dikutip dari laman beritasatu.

Menurut Meutya, perjanjian tersebut justru memberikan kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi WNI yang menggunakan layanan digital milik perusahaan asal AS seperti mesin pencari, media sosial, layanan cloud, hingga platform e-commerce.

Ia menekankan bahwa pemindahan data lintas negara hanya diperbolehkan untuk tujuan yang sah, terbatas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prinsip utama dalam kerja sama ini adalah tata kelola data yang baik, perlindungan hak individu, dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum nasional.

“Contoh dari transfer data yang sah mencakup penggunaan Google dan Bing, penyimpanan melalui cloud computing, komunikasi digital lewat WhatsApp, Facebook, Instagram, pemrosesan transaksi di e-commerce, serta keperluan riset dan inovasi digital,” jelasnya.

Transfer Data Diatur Hukum Nasional

Meutya memastikan bahwa seluruh proses aliran data antara Indonesia dan AS dilakukan di bawah pengawasan ketat otoritas nasional, dengan prinsip kehati-hatian serta berlandaskan peraturan yang berlaku.

Regulasi yang menjadi acuan antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Kedua regulasi tersebut secara tegas mengatur prosedur dan syarat transfer data ke luar negeri.

“Transfer data ke Amerika tidak dilakukan sembarangan. Prosesnya berada dalam kerangka secure and reliable data governance, yang tidak mengorbankan hak-hak dasar warga negara,” tegas Meutya.

Ia menambahkan, dengan tata kelola data yang transparan dan akuntabel, Indonesia mampu berperan aktif dalam ekonomi digital global tanpa mengabaikan kedaulatan atas data pribadi warganya.

Artikel Polemik Data ke AS, Meutya Hafid Jamin Keamanan Data Pribadi WNI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Saya pastikan bahwa pemerintah tidak pernah merancang apalagi mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan,” tegas Meutya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/7).

Meutya menjelaskan, isu yang berkembang berawal dari adanya masukan dari sejumlah pihak, seperti Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) dan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), terkait upaya penataan ekosistem digital di Indonesia. Salah satu yang disorot dalam masukan tersebut adalah relasi antara penyedia layanan over-the-top (OTT) dan operator jaringan.

Namun, ia memastikan bahwa usulan-usulan tersebut belum pernah dibahas di forum resmi pengambil kebijakan dan tidak termasuk dalam agenda kerja Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Saya memohon maaf jika kabar ini sempat menimbulkan kebingungan di masyarakat. Saya telah meminta jajaran di kementerian untuk segera melakukan klarifikasi internal dan memastikan tidak ada kebijakan yang diarahkan pada pembatasan layanan digital,” ujar Meutya.

Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa fokus utama kementeriannya saat ini adalah menjalankan program-program prioritas nasional, seperti memperluas akses internet di wilayah tertinggal, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta memperkuat sistem keamanan dan perlindungan data di ruang digital.

Artikel WhatsApp Call Aman, Pemerintah Bantah Isu Pembatasan VoIP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengatakan bahwa kebijakan ini akan didukung dengan penambahan spektrum frekuensi baru serta penerapan model jaringan terbuka (open access), yang memungkinkan berbagai penyedia layanan untuk berbagi infrastruktur dan menawarkan tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Kami ingin memastikan layanan digital yang merata dan inklusif di seluruh penjuru negeri. Ketersediaan internet cepat bukan hanya soal teknologi, tapi menyangkut masa depan ekonomi rakyat,” ujar Meutya saat berdialog dengan pimpinan operator seluler nasional, termasuk Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di kantor Kementerian Komdigi, Kamis (12/6).

Inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya, yang menekankan pentingnya digitalisasi untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat. Meutya menegaskan bahwa akses digital harus dilihat sebagai kebutuhan dasar, terutama untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan di desa.

Data Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa 86% sekolah di Indonesia, atau sekitar 190.000 unit, belum terhubung dengan internet tetap. Selain itu, 75% puskesmas (7.800 unit), 32.000 kantor desa, dan sebagian besar rumah tangga di wilayah terpencil masih masuk dalam zona blank spot. Saat ini, penetrasi layanan fixed broadband di rumah tangga baru menyentuh angka 21,31%.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah menyiapkan spektrum baru yang akan dibagikan secara transparan kepada operator seluler. Dengan sistem open access, operator yang terpilih nantinya diwajibkan membuka jaringan mereka agar bisa digunakan bersama oleh penyedia layanan lain, menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan efisien.

“Ini bukan hanya soal siapa yang mendapat izin, tapi siapa yang siap berbagi dan berkontribusi untuk kemajuan digital nasional. Prinsip keterbukaan dan kolaborasi akan menjadi kunci,” jelas Meutya.

Rancangan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum program ini telah melalui proses konsultasi dengan pelaku industri selama lebih dari sebulan. Seleksi operator akan dimulai dalam tahun ini, dengan kriteria utama pada kesiapan teknologi, keterjangkauan layanan, dan komitmen untuk memperluas akses digital di wilayah belum terlayani.

Artikel Pemerintah Targetkan Internet 100 Mbps untuk Sekolah dan Puskesmas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Berbicara dalam Ministerial Meeting of GPAI Members and Interested Countries, bagian dari AI Action Summit yang diselenggarakan di Paris pada 9 Februari 2025, Meutya Hafid menyoroti peran strategis Indonesia dalam menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang dalam kebijakan global terkait AI.

“Indonesia percaya bahwa tata kelola AI harus berbasis keadilan, inklusivitas, dan keamanan. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan AI global tidak hanya mencerminkan kepentingan negara maju, tetapi juga memperhitungkan realitas negara berkembang seperti Indonesia,” ujar Meutya Hafid saat berbicara di Kementerian Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis, dikutip dalam keterangan tertulis pada Minggu (9/2)

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Menteri Digital Prancis Clara Chappaz, Menteri Luar Negeri Serbia Marko Uri, serta sejumlah menteri komunikasi dan digital dari negara anggota OECD dan mitra terkait.

Indonesia menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam tata kelola AI global, yang sejalan dengan tema utama pertemuan, yaitu “Peran GPAI dalam Membangun Tata Kelola AI Global yang Inklusif.”

Selain itu, Indonesia juga mendukung peningkatan koordinasi internasional dalam pengembangan AI yang mengutamakan kepentingan publik serta kesejahteraan sosial.

“AI memiliki potensi besar dalam transformasi ekonomi global, namun kita harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam revolusi digital ini. Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam diskusi kebijakan AI global guna memastikan bahwa AI dikembangkan secara aman, etis, dan inklusif bagi semua,” tegas Meutya Hafid.

Indonesia mendorong kebijakan AI yang berlandaskan prinsip keadilan, inklusivitas, serta keamanan, sekaligus menjadikan AI sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan.

“Kehadiran Indonesia dalam forum ini bukan hanya untuk mendapatkan kursi dalam diskusi global, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan AI dunia mencerminkan kepentingan negara berkembang. AI harus dikelola dengan prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi,” tutup Meutya Hafid.

Artikel Indonesia Serukan AI Berbasis Etika dan Keamanan dalam AI Action Summit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hal ini disampaikan oleh Meutya dalam Beritasatu Economic Outlook 2025, khususnya dalam sesi bertajuk “Digital Economy: Mendorong Inovasi Teknologi untuk Akselerasi Transformasi Digital”.

“Prinsip memberdayakan prinsip itu menegaskan bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi masyarakat luas berarti ketika teknologi yang hadir nilai manfaatnya jelas,” ujar Meutya dalam acara yang berlangsung di Westin Hotel, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/1)

Meutya juga menyoroti pentingnya menciptakan ruang digital yang aman dan produktif. Prinsip kepercayaan dan kedaulatan digital menjadi fokus utama untuk memastikan ekosistem digital yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi di Indonesia.

Peran AI dalam Transformasi Digital dan Persaingan Global

Selain itu, Menkomdigi menyoroti peran kecerdasan buatan (AI) dalam perkembangan ekonomi digital global. Menurutnya, persaingan di era digital tidak hanya terjadi dalam bidang pertahanan militer, tetapi juga di sektor teknologi, khususnya AI.

“Pertempuran tidak hanya di bidang pertahanan alutsista saja, tetapi di teknologi khususnya digital. Ini mencerminkan urgensi bagi setiap negara, tidak terkecuali Indonesia, dalam pengembangan kecerdasan buatan dan ekonomi digital,” ujar Meutya dikutip dalam laman berita satu.

Ia mencontohkan bagaimana perusahaan teknologi asal China, DeepSeek, telah mengubah dinamika industri AI global dengan menghadirkan model kecerdasan buatan yang lebih terjangkau dibandingkan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat.

“Meskipun biaya pengembangan AI bisa sangat tinggi, DeepSeek mampu menawarkan model yang lebih terjangkau dan terbuka bagi pengembang, yang berpotensi mengubah dominasi teknologi AI komersial yang ada saat ini,” tandasnya.

Melalui strategi yang inklusif dan inovatif, pemerintah berharap percepatan transformasi digital dapat memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global serta menciptakan manfaat nyata bagi masyarakat.

Artikel AI dan Masa Depan Digital Indonesia: Meutya Hafid Beberkan Strategi Nasional pertama kali tampil pada Katafoto.id.