Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara lugas menyatakan tidak akan ragu mengganti pejabat pemerintah yang dianggap menghambat investasi dengan tetap mempertahankan regulasi yang rumit.

“Saya minta semua lembaga sederhanakan aturan. Saya ulangi lagi: sederhanakan regulasi. Pejabat yang tidak mau, akan saya copot,” tegasnya di hadapan para pelaku industri migas.

Prabowo menilai, salah satu hambatan terbesar dalam menarik investasi di sektor energi adalah kompleksitas aturan yang justru menyulitkan pelaku usaha. Ia menyindir bahwa Indonesia seolah-olah ‘ahli’ dalam menciptakan aturan yang mempersulit dirinya sendiri.

“Kita harus ubah pola pikir seperti itu. Budaya membuat segalanya jadi sulit harus dihentikan. Tugas regulator adalah melayani dan memfasilitasi, bukan menghalangi orang yang ingin bekerja di negeri ini,” ujarnya dikutip dari laman berita satu. 

Presiden menekankan bahwa di tengah persaingan global yang makin cepat, Indonesia tidak bisa lagi terjebak dalam birokrasi lamban dan pola pikir lama. Ia bahkan menyinggung soal regenerasi dalam pemerintahan, menyatakan banyak anak muda yang siap menggantikan pejabat yang kinerjanya buruk.

“Yang lambat, malas, atau terlalu banyak teori perlu disingkirkan. Banyak anak muda yang siap dan menunggu kesempatan. Kita butuh hasil nyata dan cepat untuk rakyat,” lanjutnya.

Prabowo juga menyoroti besarnya potensi energi nasional, termasuk puluhan blok minyak dan gas bumi yang siap ditawarkan ke investor. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan ekosistem usaha yang terbuka dan kompetitif, baik bagi investor domestik maupun asing.

Artikel Prabowo Tegas: Sederhanakan Regulasi atau Akan Saya Copot! pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyampaikan bahwa regulasi tersebut akan mengatur tiga skema kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dan mitra lokal. Pertama, kolaborasi teknis untuk mengelola sumur dan lapangan migas, baik yang tidak aktif maupun masih berproduksi. Kedua, kerja sama dengan koperasi atau BUMD yang melibatkan masyarakat. Ketiga, pengelolaan sumur tua yang sudah berjalan berdasarkan Permen ESDM No. 1 Tahun 2008.

“Fokus penanganan sumur rakyat berada pada poin kedua, yakni model kerja sama antara koperasi/BUMD dengan kontraktor migas,” ujar Tri dikutip dalam keterangan tertulis pada Senin (28/4)

Mekanismenya, K3S akan mengelola sumur-sumur rakyat berdasarkan kontrak kerja sama dengan jangka waktu awal selama empat tahun. Selama periode ini, dilakukan pembinaan agar pengelolaan sesuai dengan standar praktik pertambangan yang bertanggung jawab. Bila tidak ada perbaikan signifikan dalam kurun waktu tersebut, maka langkah penegakan hukum akan diambil.

Penambahan sumur baru juga dilarang selama masa pembinaan dan akan dikenai sanksi jika dilanggar. Tri menambahkan, saat ini ESDM sedang melakukan pemetaan sumur-sumur rakyat yang potensial untuk dijadikan bagian dari kerja sama tersebut, dengan target selesai dalam satu hingga satu setengah bulan ke depan.

Selain itu, minyak yang dihasilkan dari sumur legal ini nantinya harus dijual ke K3S, dan penyulingan ilegal akan ditindak tegas. Ke depan, hanya sumur yang memenuhi standar teknis yang akan diperbolehkan untuk tetap beroperasi.

Konsep kerja sama ini dirancang agar koperasi atau BUMD bisa menjadi mitra langsung kontraktor migas dalam skema B2B, tetap melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan lokal.

Diketahui, persebaran terbesar sumur minyak rakyat berada di Sumatera Selatan, terutama di Musi Banyuasin, serta wilayah lain seperti Aceh, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Sumatera Selatan saja, jumlahnya mencapai lebih dari 7.700 sumur.

Artikel Pemerintah Siapkan Regulasi untuk Sumur Minyak Masyarakat pertama kali tampil pada Katafoto.id.