Proses pendataan dilakukan dengan menyambangi sejumlah bangunan dan lokasi yang berada di Jalan Kramat Kwitang dan Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Petugas mendata pihak-pihak yang diperkirakan terdampak pembangunan proyek transportasi tersebut.

Ketua Subkelompok Penanganan Pengaduan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Ebron Leonard Sirait, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan MRT Koridor Thamrin-Kwitang.

“Pendataan awal ini dilakukan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan MRT Koridor Thamrin-Kwitang kepada pihak-pihak yang rencananya terdampak pembangunan,” ujar Ebron, Sabtu (19/9).

Ebron menjelaskan, pendataan tidak dilakukan secara langsung. Sebelumnya, petugas memberikan sosialisasi mengenai rencana pembangunan MRT kepada masyarakat maupun pihak lain yang berpotensi terdampak.

Adapun MRT Tahap 1 Koridor Thamrin-Kwitang diperkirakan memiliki panjang sekitar 1,76 kilometer.

“Pembangunan MRT direncanakan dilakukan secara bertahap,” katanya.

Proyek Lintas Timur-Barat

Di sisi lain, PT MRT Jakarta (Perseroda) saat ini tengah menjalankan proses lelang sejumlah paket pekerjaan konstruksi untuk proyek Lintas Timur-Barat. Jalur tersebut dirancang menghubungkan Medan Satria di Bekasi hingga Tomang, Jakarta Barat.

Rencana pembangunan mencakup jalur bawah tanah yang membentang dari kawasan Bank Indonesia, Thamrin-Kebon Sirih, hingga Kwitang-Senen. Proyek tersebut juga mencakup pembangunan depo yang berlokasi di Jakarta Timur.

Lintas Timur-Barat ditargetkan mulai beroperasi pada 2031. Jalur ini diproyeksikan mampu melayani sekitar 284.000 penumpang setiap hari.

Sementara itu, pembangunan perpanjangan Lintas Utara-Selatan menuju Jakarta Kota hingga kini telah mencapai sekitar 63 persen. Jalur tersebut ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2029.

Artikel MRT Thamrin-Kwitang Segera Dibangun, Pemprov DKI Mulai Data Lahan Warga pertama kali tampil pada Katafoto.id.