Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lima warga negara Belanda yang tengah menjalani hukuman di Indonesia.

“Dua di antaranya tersangkut kasus narkotika, sementara tiga lainnya terlibat dalam kasus berbeda. Selain itu, ada dua deteni yang ditahan di Rumah Tahanan Imigrasi akibat permasalahan administrasi,” kata Yusril dikutip dalam keterangan tertulis pada Rabu (19/3).

Menurut Yusril, pemerintah Indonesia bersikap terbuka terhadap kerja sama hukum dengan Belanda terkait pemindahan narapidana, namun tetap mempertimbangkan aspek keadilan serta keamanan nasional. “Jika kesepakatan ini terjalin, pemerintah Belanda harus menghormati keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh pengadilan di Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa narapidana yang dipindahkan tetap wajib menjalani sisa hukumannya sesuai dengan putusan pengadilan Indonesia. “Namun, dalam hal pembinaan dan pemberian grasi, pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di negara tujuan,” tambah Yusril.

Apresiasi dari Pemerintah Belanda

Wakil Menteri Sanksi dan Perlindungan Kementerian Kehakiman dan Keamanan Belanda, Eric Bezem, mengapresiasi terhadap kebijakan Indonesia yang memungkinkan pemindahan narapidana asing ke negara asal mereka. “Ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjunjung prinsip keadilan dan kemanusiaan,” ujar Eric.

Eric juga mengapresiasi langkah Indonesia dalam merancang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemindahan Narapidana. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Belanda telah melakukan pemindahan narapidana dengan beberapa negara di Uni Eropa melalui perjanjian antarnegara dan kerja sama bilateral yang baik.

Pertemuan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerja sama hukum antara kedua negara. Yusril menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama harus tetap menghormati prinsip keadilan serta kedaulatan hukum Indonesia.

“Kami akan terus memastikan bahwa keamanan nasional tetap terjaga serta setiap proses hukum yang berlaku di Indonesia tetap dihormati,” pungkas Yusril.

Dengan adanya diskusi ini, diharapkan mekanisme pemindahan narapidana antara Indonesia dan Belanda dapat terwujud dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kedaulatan hukum.

Artikel Perkuat Kerja Sama Hukum, Indonesia Belanda Bahas Pemindahan Narapidana pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Peluang ini ada karena Filipina telah meniadakan hukuman mati di negaranya,” ujar Yusril melalui keterangan resmi pada Kamis (21/11)

Mary Jane Veloso, terpidana kasus penyelundupan narkotika, rencananya akan ditempatkan di Penjara Mandaluyong, yang terletak di tengah Kota Manila. Setelah status hukumannya diubah menjadi hukuman seumur hidup, keputusan terkait remisi atau perubahan status tahanan menjadi tahanan rumah atau kota sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah Filipina.

Meski demikian, Indonesia tetap memiliki akses untuk memantau perkembangan kasus Mary Jane melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila. “Mary Jane tidak bebas begitu saja setelah dipindahkan ke Filipina. Dia tetap menjalani hukumannya sesuai peraturan yang berlaku di negara tersebut,” tegas Yusril.

Selain Filipina, Presiden RI Prabowo Subianto juga telah menerima permohonan serupa dari Prancis dan Australia terkait pemindahan narapidana warga negara mereka ke tanah air masing-masing.

“Kesepakatan pemindahan narapidana ini didasarkan pada prinsip persahabatan, kesetaraan, dan saling menghormati antarnegara,” jelas Yusril.

Menurutnya, ketentuan dan syarat untuk pemindahan narapidana asing akan tetap berlaku secara konsisten, seperti dalam kasus Mary Jane. Proses ini merupakan bentuk hubungan baik antarnegara yang mengutamakan keseimbangan hukum internasional.

Dengan adanya kerja sama ini, Yusril berharap hubungan antarnegara dapat terus diperkuat sembari tetap menghormati sistem hukum masing-masing negara.

Artikel Status Mary Jane Veloso dari Mati Jadi Hukuman Seumur Hidup pertama kali tampil pada Katafoto.id.