Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin (13/7).

Sebelumnya, harga BBM nonsubsidi untuk sektor perikanan sempat mencapai sekitar Rp21.300 per liter. Di sisi lain, nelayan yang menggunakan kapal di bawah 30 GT telah memperoleh BBM dengan harga Rp6.800 per liter. Untuk menciptakan keseimbangan, pemerintah kini menetapkan harga khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal berukuran 30–200 GT.

“Harga yang disepakati untuk pengusaha nelayan adalah Rp15.000 per liter,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan, berdasarkan rata-rata biaya produksi solar dalam negeri, harga BBM seharusnya berada di kisaran Rp18.600 per liter. Selisih sekitar Rp3.600 per liter akan ditanggung melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Airlangga, kondisi keuangan BPDP saat ini dinilai cukup untuk mendukung program tersebut. Pemerintah juga menetapkan kuota penyaluran sebanyak 400.000 ton yang akan berlaku selama enam bulan ke depan.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah bagi pelaku usaha di sektor perikanan agar memiliki kepastian biaya operasional.

Menurutnya, penetapan harga BBM sebesar Rp15.000 per liter diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran nelayan yang mengoperasikan kapal berkapasitas 30 GT ke atas.

“Ini untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha sektor perikanan. Harga BBM saat ini cukup tinggi, sehingga dengan harga Rp15.000 per liter diharapkan dapat membantu operasional nelayan,” ujar Bahlil.

Bahlil menambahkan, Kementerian ESDM akan segera menerbitkan surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Pemerintah juga akan memastikan distribusi BBM bersubsidi harga khusus dilakukan secara tepat sasaran.

Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan akan dilakukan untuk menentukan lokasi penyaluran, sekaligus memperkuat pengawasan agar program ini tidak disalahgunakan.

Artikel Nelayan Bernapas Lega, Prabowo Pangkas Harga BBM Khusus Kapal 30–200 GT pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan perhatian Presiden terhadap penguatan sektor pertanian dan perikanan nasional, termasuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Lencana kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Panitia PENAS XVII sekaligus Ketua Umum KTNA Nasional, Muhammad Yadi Sofyan Noor, di hadapan ribuan peserta yang terdiri dari petani dan nelayan dari berbagai wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya, Yadi menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada Presiden Prabowo yang dinilai memiliki keberpihakan kuat terhadap pembangunan sektor pangan nasional.

“Atas nama keluarga besar Kontak Tani Nelayan Andalan Indonesia menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian beliau, kepedulian beliau, dukungan beliau, serta keberpihakan kepada petani dan nelayan,” ujar Yadi.

Menurutnya, PENAS menjadi ruang kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pelaku usaha, pemerintah hingga sektor swasta untuk bersama-sama memperkuat ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Yadi juga menilai kehadiran Presiden di tengah para pelaku sektor pangan memberikan dorongan moral yang besar untuk terus meningkatkan kualitas dan produktivitas.

“Kehadiran Bapak Presiden menjadi kehormatan sekaligus penyemangat bagi kami untuk berkarya, berinovasi, berkontribusi dalam pembangunan pertanian,” tuturnya.

Sementara itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan kepadanya. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada para petani dan nelayan yang selama ini berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.

Menurut Presiden, keberhasilan yang diraih sektor pangan saat ini tidak lepas dari kerja keras, dedikasi, dan semangat para petani serta nelayan yang terus memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia, terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh, saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat, sebagai produsen pangan, saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik Indonesia,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan pemerintah akan terus memperkuat sektor pertanian dan perikanan melalui berbagai program strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di masa mendatang.

Artikel Di Hadapan Ribuan Petani, Prabowo Terima Penghargaan Adi Bhakti Tani Nelayan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Status keempat kapal kini menjadi barang rampasan negara dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pemanfaatan ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Negara (BMN) dari Kejaksaan Republik Indonesia kepada KKP pada Kamis (16/4). Penyerahan dilakukan oleh Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan RI bersama Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Langkah tersebut merupakan implementasi kebijakan “Tangkap-Manfaat”, yakni pemanfaatan kapal hasil tangkapan dari pelaku illegal fishing yang telah diproses hukum hingga diputuskan menjadi milik negara. 

“KKP bekerja sama dengan Kejaksaan untuk memanfaatkan kapal-kapal yang telah inkrah bagi kesejahteraan nelayan dan kepentingan pengawasan, tidak lagi dimusnahkan atau ditenggelamkan,” ujar Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/4).

Dari empat kapal tersebut, tiga unit akan dimanfaatkan untuk pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan atau koperasi perikanan. Sementara satu kapal berukuran besar, MV Run Zeng 03 dengan bobot lebih dari 800 GT, akan direkondisi menjadi kapal pengawas.

Dirjen PSDKP yang akrab disapa Ipunk itu menjelaskan bahwa pemanfaatan MV Run Zeng 03 sebagai kapal pengawas menjadi bukti bahwa hasil kejahatan dapat diubah menjadi aset produktif negara sekaligus mendukung penegakan hukum di laut.

Hal senada disampaikan Kepala BPA, Kuntadi, yang menegaskan bahwa prinsip pengelolaan barang rampasan negara adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara. “Prosesi penyerahan kali ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi nyata antara KKP dan Kejaksaan RI dalam mendukung program prioritas nasional di sektor kelautan dan perikanan”, ungkap Kuntadi.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian barang rampasan merupakan bagian dari rangkaian panjang penegakan hukum, dengan tujuan memastikan aset tersebut memberikan nilai guna. Pihaknya juga mengapresiasi langkah KKP dalam mengoptimalkan pemanfaatan kapal untuk menjaga kekayaan negara dari praktik illegal fishing.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP, Saiful Umam, menjelaskan lokasi keberadaan kapal-kapal tersebut saat ini. Tiga kapal, yakni FB. Loui-04 (85 GT), FB. LB. MV-01 (23 GT), dan FB. LB. MV-02 (23 GT), berada di Bitung, Sulawesi Utara. Sementara kapal MV Run Zeng 03 (870 GT) berada di Tual, Maluku.

Saiful Umam juga mengungkapkan bahwa sejak 2022 hingga saat ini, KKP telah menerima total 18 kapal dari kejaksaan. Dari jumlah tersebut, empat kapal telah diserahkan kepada lembaga pendidikan tinggi KKP, tujuh kapal dihibahkan ke pemerintah daerah untuk nelayan, satu kapal digunakan sebagai armada pengawasan, dan enam kapal lainnya masih dalam proses hibah kepada nelayan melalui pemerintah daerah.

Artikel Kapal Ilegal Disulap Jadi Aset, KKP Manfaatkan Hasil Tangkapan untuk Nelayan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Ada permintaan penambahan SPBU untuk nelayan, jadi akan kami bangun enam unit lagi. Tujuannya agar nelayan kita lebih mudah mengakses bahan bakar, tidak perlu repot,” ujar Bahlil saat meninjau fasilitas Integrated Terminal (IT) milik PT Pertamina di Ambon, Sabtu (5/4).

Rencana pembangunan SPBUN baru ini akan tersebar di tiga wilayah: dua lokasi di Kabupaten Maluku Tengah, dua di Kota Ambon, dan dua lainnya di Sumba Barat Daya. Semua titik pembangunan telah mendapat lampu hijau dari Pertamina.

“Tadi Pak Bupati Maluku Tengah mengusulkan penambahan SPBU Nelayan. Kami sudah sepakat, dan Pertamina melalui Patraniaga juga menyetujui. Saya janji akan wujudkan, tapi beri waktu beberapa bulan ya,” tambahnya.

Menurut Bahlil, penambahan ini sangat penting mengingat luas wilayah Maluku yang didominasi perairan, yakni sekitar 92,4% atau 658.294 km² dari total 712.479 km². Sementara daratannya hanya mencakup 7,6% atau sekitar 54.185 km². Selain itu, Maluku juga merupakan penghasil ikan laut terbesar kedua di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2023, provinsi ini mencatat produksi perikanan tangkap laut sebesar 513.048 ton.

Saat ini, terdapat lima SPBUN yang telah beroperasi di Maluku, antara lain di Kota Ambon, Maluku Tengah, Kota Tual, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. Salah satu SPBUN yang aktif adalah SPBUN 88.97501 di Tulehu, Maluku Tengah.

SPBUN Tulehu menyediakan berbagai jenis BBM seperti Biosolar, Dexlite, Pertalite, dan Pertamax. Konsumen utamanya adalah nelayan pengguna kapal kecil (ketinting/longboat) dan kapal penangkap cumi atau tuna, yang biasanya menggunakan Biosolar. Dengan penambahan enam unit baru ini, jumlah total SPBUN di Provinsi Maluku akan menjadi sebelas.

Artikel Bahlil Perintahkan Pembangunan SPBU untuk Nelayan di Maluku pertama kali tampil pada Katafoto.id.