“Masalahnya, banyak kawasan di Jakarta yang NJOP-nya belum pernah disesuaikan sejak 25 tahun lalu. Tarifnya tetap, tapi NJOP-nya baru sekarang disesuaikan dengan kondisi pasar,” ujar Pramono di Kantor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta, Cideng, Jakarta Pusat, Selasa (1/7).

Ia menjelaskan bahwa tarif PBB untuk rumah tinggal masih dibebaskan untuk properti dengan NJOP di bawah Rp2 miliar, serta untuk rumah susun atau apartemen dengan NJOP di bawah Rp650 juta.

Namun, penyesuaian NJOP kali ini membuat beberapa wilayah mengalami lonjakan cukup drastis. Di sejumlah titik, nilai NJOP bahkan meningkat hingga sepuluh kali lipat, terutama di kawasan yang nilai propertinya meroket dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau ada yang merasa tagihan PBB-nya melonjak, itu karena nilai NJOP di daerah tersebut sudah sangat berbeda dari 20 tahun lalu. Dan umumnya ini terjadi di wilayah-wilayah elit,” kata Pramono. Ia menambahkan, kawasan yang mengalami lonjakan NJOP terbesar mayoritas adalah daerah hunian masyarakat kelas atas.

Ia juga mencontohkan kasus rumah pribadinya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Menurutnya, nilai NJOP rumah tersebut masih jauh lebih rendah dibanding harga pasar saat ini. “Nilai NJOP-nya masih seperlima dari harga sebenarnya,” katanya.

Meskipun menuai reaksi dari sebagian masyarakat, Pemprov DKI tetap melanjutkan kebijakan penyesuaian NJOP sebagai upaya mendorong optimalisasi penerimaan daerah. Hasilnya, hingga saat ini Jakarta telah mencatatkan realisasi penerimaan pajak sebesar 47 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang baru menyentuh 32 persen.

“Kalau nasional baru 32 persen seminggu lalu, Jakarta sudah mencapai 47 persen. Ini menunjukkan sistem pemungutan kita sudah cukup baik,” tutup Pramono.

Artikel PBB Jakarta Naik? Pramono Jelaskan Alasan di Balik Penyesuaian NJOP pertama kali tampil pada Katafoto.id.