Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa dari total pembelian tersebut, sebesar Rp37,29 triliun merupakan pembelian di pasar perdana dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk surat berharga berbasis syariah. Sementara itu, pembelian di pasar sekunder tercatat mencapai Rp87,04 triliun.

“Per 17 Juni 2025, Bank Indonesia telah membeli SBN senilai Rp124,33 triliun,” ujar Perry dalam konferensi pers usai Rapat Dewan Gubernur BI yang digelar secara virtual pada Rabu (18/6/2025).

Perry menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari strategi operasi moneter yang bersifat pro-pasar (pro-market). Tujuannya adalah memperkuat transmisi kebijakan moneter, menahan laju inflasi, serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

Tak hanya lewat pembelian SBN, BI juga mengoptimalkan tiga instrumen pasar lainnya, yakni Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI). Hingga 16 Juni 2025, SRBI telah menarik minat investor asing dengan nilai penempatan mencapai Rp811,11 triliun. Sedangkan SVBI menyerap dana asing sebesar US$2,06 juta dan SUVBI sebesar US$480 juta.

“Optimalisasi strategi operasi moneter pro-market terus kami lakukan guna memastikan transmisi kebijakan berjalan efektif, terutama melalui kecukupan likuiditas,” tambah Perry.

Di sisi lain, BI juga mencatat penurunan imbal hasil (yield) SBN. Untuk tenor 2 tahun, imbal hasil turun dari 6,16% menjadi 6,13%, sementara untuk tenor 10 tahun mengalami penurunan dari 6,84% ke 6,71%. Penurunan terbatas juga terjadi pada suku bunga perbankan, menunjukkan adanya respons pasar terhadap arah kebijakan moneter BI.

Artikel BI Borong SBN Rp124,33 Triliun, Dorong Stabilitas dan Likuiditas Pasar pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan target tersebut. “Di tengah tantangan global yang terus berubah, kita harus memperkuat sinergi dan semangat gotong royong antar seluruh elemen bangsa,” ujarnya saat Rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (20/5).

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat, pemerintah menetapkan target inflasi di kisaran 2,5 persen ±1 persen. Upaya pengendalian dilakukan dengan menyeimbangkan antara sisi penawaran dan permintaan, agar inflasi tetap terjaga namun pertumbuhan tidak terhambat.

Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di kisaran Rp16.500–Rp16.900, sebagai bentuk mitigasi terhadap gejolak eksternal sekaligus menjaga daya beli masyarakat serta memberi kepastian bagi para investor.

Prioritas Transformasi Ekonomi dan Hilirisasi SDA

Transformasi ekonomi menjadi agenda utama pemerintah. Langkah konkret diarahkan pada hilirisasi sumber daya alam (SDA), peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pembenahan iklim investasi agar lebih menarik dan kompetitif.

“Target pertumbuhan ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk membawa Indonesia menuju visi Indonesia Maju 2045,” tutur Sri Mulyani.

Stabilitas Keuangan dan Proyeksi Sektor Energi

Pemerintah memperkirakan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun akan berada dalam rentang 6,6 persen hingga 7,2 persen. Kepercayaan investor terhadap pasar obligasi serta arus masuk investasi asing menjadi faktor penopang utama kestabilan keuangan.

“Minat pasar terhadap SBN masih tinggi, sementara kinerja ekspor tetap solid. Ini membantu menopang pertumbuhan dan menjaga ketahanan ekonomi kita,” ujarnya.

Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia dipatok antara US$ 60–80 per barel. Target produksi minyak atau lifting berada di angka 600.000–605.000 barel per hari, dan lifting gas ditargetkan 953.000 hingga 1.017 juta barel setara minyak per hari. Untuk mencapai ini, pemerintah menekankan pentingnya investasi dan teknologi modern.

Kebijakan Fiskal Dukung Akselerasi Pertumbuhan

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan fiskal akan terus diarahkan untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. “Fiskal yang solid dan terarah akan menjadi fondasi bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Dengan strategi yang terencana dan pendekatan kolaboratif lintas kementerian serta dukungan dari dunia usaha dan masyarakat, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 dapat tercapai sesuai harapan.

Artikel Strategi Pemerintah Capai Pertumbuhan Ekonomi 5,2–5,8 Persen di 2026 pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.