Ribuan Pinjol dan Investasi Ilegal Diblokir dalam Setahun

Menurut Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, sejak 1 Januari 2024 hingga 24 Januari 2025, OJK telah menutup 3.517 layanan pinjol ilegal serta 519 investasi ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat.

“OJK juga menerima laporan terkait 117 rekening bank atau virtual account yang diduga terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal, dan telah mengajukan permohonan pemblokiran kepada satuan kerja pengawas bank agar bank terkait segera menindaklanjuti,” ujar Friderica dalam keterangan tertulis pada Sabtu (15/2)

Selain itu, Satgas PASTI menemukan 1.330 nomor kontak debt collector yang digunakan untuk menekan korban pinjol ilegal dan investasi bodong. Semua nomor tersebut telah diajukan untuk pemblokiran ke Kementerian Komunikasi dan Digital guna mencegah penyalahgunaan lebih lanjut.

Lonjakan Pengaduan Masyarakat Terkait Keuangan Ilegal

Sejak 1 Januari 2024 hingga 31 Januari 2025, OJK menerima 16.610 pengaduan dari masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal. Dari jumlah tersebut, 15.477 laporan berkaitan dengan pinjol ilegal, sedangkan 1.133 lainnya terkait investasi bodong.

Sebagai upaya mempercepat penanganan kasus penipuan keuangan, OJK bekerja sama dengan asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran untuk membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Lembaga ini mulai beroperasi sejak 22 November 2024 dan hingga 9 Februari 2025 telah menerima 42.257 laporan, dengan total 70.390 rekening yang dicurigai terlibat dalam penipuan keuangan.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.980 rekening telah diblokir, atau sekitar 28% dari total laporan,” tambah Friderica dikutip dalam laman berita satu.

Kerugian Capai Rp 700 Miliar, OJK Perketat Pengawasan

Berdasarkan laporan dari para korban, total kerugian akibat pinjol ilegal dan investasi bodong mencapai Rp 700,2 miliar. Sementara itu, dana yang berhasil diblokir oleh OJK dan mitra terkait berjumlah Rp 106,8 miliar.

Friderica menegaskan bahwa OJK dan IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya dalam memberantas kejahatan keuangan digital. Dengan adanya pemantauan ketat serta langkah-langkah pencegahan yang lebih baik, diharapkan masyarakat bisa semakin terlindungi dari praktik keuangan ilegal yang merugikan.

Artikel Semakin Merajalela! OJK Blokir 587 Pinjol Ilegal dan 209 Investasi Bodong pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Thomas menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio dari Kementerian Keuangan dengan penuh tanggung jawab dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Acara berlangsung di Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat.

Setelah prosesi pelantikan, sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Wamenkeu Thomas Djiwandono. Beberapa di antaranya adalah Ketua Mahkamah Agung, Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner LPS, Ketua Komisi XI DPR RI, Ketua Komite IV DPD RI, Anggota II BPK, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial, serta para pejabat lainnya dari berbagai lembaga terkait.

Dengan pelantikan ini, Wamenkeu Thomas kini melengkapi jajaran Anggota Dewan Komisioner OJK yang berjumlah 11 orang, termasuk anggota Ex-Officio dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Dewan Komisioner ini bertugas mengoordinasikan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang berada di bawah naungan OJK.

Artikel Resmi Bergabung, Thomas Djiwandono Perkuat Jajaran Dewan Komisioner OJK pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Direktur Bank Muamalat, Karno, menyebut bahwa pasar modal Indonesia memiliki potensi besar, khususnya dalam sektor efek syariah.

“Hadirnya Bank Muamalat sebagai bank kustodian syariah memberikan alternatif pilihan bagi nasabah yang ingin bertransaksi di pasar modal syariah. Kami berharap dapat membantu mengembangkan efek syariah di dalam negeri melalui pengalaman, kualitas produk, dan layanan kami,” ujar Karno pada Rabu (20/11) dikutip dalam keterangan tertulis.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-50/PM.02/2024 tanggal 22 Oktober 2024. Dengan ini, Bank Muamalat menjadi bank kustodian syariah kedua di Indonesia, setelah bank syariah sebelumnya.

Sebagai bank kustodian syariah, Bank Muamalat akan memberikan layanan seperti:

• Pencatatan, penyimpanan, dan penyelesaian efek syariah (saham, sukuk, reksa dana syariah).
• Administrasi dana investasi dan pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan investor.
• Penyediaan layanan transaksi berbasis syariah yang aman dan terpercaya.

Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Samsul Hidayat, optimis bahwa kehadiran Bank Muamalat dapat mendorong pertumbuhan pasar modal syariah. “Dengan bergabungnya Bank Muamalat sebagai pemegang rekening KSEI ke-27, kami berharap dapat memperluas basis investor syariah dan meningkatkan kualitas layanan serta infrastruktur pasar modal di Indonesia,” ujarnya.

Data dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI) per Oktober 2024 menunjukkan bahwa kapitalisasi saham syariah telah mencapai Rp7,26 triliun, atau 57,2% dari total kapitalisasi pasar modal Indonesia senilai Rp12,3 triliun. Selain itu, jumlah investor syariah di pasar modal terus meningkat:

• Investor reksa dana syariah: 1,28 juta
• Investor saham syariah: 1,81 juta
• Investor sukuk: 234 ribu
• Investor SBSN (Surat Berharga Syariah Negara): 2 ribu

Pertumbuhan jumlah investor syariah meningkat signifikan, mencapai 268% dalam lima tahun terakhir, dari 44 ribu pada 2018 menjadi 164 ribu investor pada 2024, menurut data Anggota Bursa Sharia Online Trading System (AB-SOTS).

Karno menjelaskan bahwa status sebagai bank kustodian syariah akan meningkatkan layanan Bank Muamalat, termasuk membuka peluang baru untuk kerja sama dengan perusahaan manajer investasi.

“Kami siap memperluas layanan wealth management untuk menarik minat nasabah. Selain itu, kami optimis status ini dapat mendukung pertumbuhan fee-based income perseroan,” tambahnya.

Bank Muamalat berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia, memberikan kemudahan bagi nasabah melalui layanan satu pintu, dan berperan aktif dalam meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah.

Artikel Bank Muamalat Resmi Jadi Bank Kustodian Syariah Kedua di Indonesia pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Masyarakat penyandang disabilitas perlu dibekali dengan keterampilan literasi keuangan agar menjadi lebih mandiri secara finansial dan hidup sejahtera. Kami mendorong Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) untuk menyediakan ekosistem yang lebih inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas,” ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK,  Friderica Widyasari Dewi di Toba, Balige Sumatera Utara, Jumat (09/08)

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Disabilitas Cakap Keuangan, Keuangan Semakin Inklusif” ini dilaksanakan hybrid dan dihadiri oleh 350 secara  ofline serta 500 orang secara online yang berasal dari penyandang disabilitas, pelaku UMKM dan pegawai pemerintah daerah di wilayah Sumatera Utara.

“OJK berkomitmen untuk terus berupaya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dan berpihak pada keberdayaan penyandang disabilitas untuk bisa memanfaatkan produk dan layanan keuangan. Komitmen ini ditunjukkan dengan adanya POJK 22/ 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 8 ayat 3 dan Pasal 54 ayat 3,”ujar Friderica

OJK juga mengeluarkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat.

Tidak hanya dari peningkatan literasi keuangan, OJK juga mendorong keuangan yang inklusif bagi kelompok segmen disabilitas dengan meluncurkan Program Satu Disabilitas Satu Rekening (TUNTAS). Harapannya dengan membuka akses keuangan maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Toba Poltak Sitorus mengatakan, “kegiatan edukasi keuangan sangat bermanfaat bagi para penyandang disabilitas agar lebih cakap dalam mengelola keuangan pribadi dan terampil dalam memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhannya serta memiliki kewaspadaan terhadap penawaran investasi dan pinjaman online ilegal”.

OJK dan lembaga jasa keuangan juga menyampaikan berbagai materi edukasi keuangan pada acara dimaksud. Materi yang disampaikan antara lain Pengenalan OJK, Waspada Investasi dan Pinjaman Online Ilegal, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tabungan Emas, dan Asuransi Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan topik yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Toba, agar dapat menjadi berdaya dan mandiri secara finansial.

Artikel Pentingnya Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani tengah menyoroti proses penyusunan peraturan baru perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol) yang sedang digodok OJK.

Menurutnya, saat ini masyarakat masih kurang mendapatkan literasi komprehensif terkait aturan pinjaman online. Sehingga, kata Puan, masih banyak masyarakat yang terjebak utang pinjol dan berakhir dalam situasi menyulitkan.

“Masyarakat yang terlilit utang pinjol semakin banyak, sehingga edukasi menjadi satu hal yang penting dilakukan kepada masyarakat, untuk melindungi mereka agar tidak terjebak dalam kondisi gagal bayar,” ujarnya dikutip dari laman dpr.

Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) sudah masuk dalam tahap penyelarasan. RPOJK LPBBTI direncanakan penyesuaian batas maksimum pendanaan produktif dari sebelumnya Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar.

Puan menilai Pemerintah, dalam hal ini OJK, akan menegakkan aturan dengan tegas agar konsumen pinjol dibatasi cara dan angkanya. Data Statistik Fintech Lending OJK tahun 2023, mayoritas nasabah pinjol adalah generasi muda, terutama dari kelompok usia 19 sampai 34 tahun.

Generasi Z dan Milenial tercatat sebagai kelompok usia penerima terbesar kredit pinjol, yakni 54,06 persen atau mencapai Rp 27,1 triliun. “Dari data terlihat bahwa yang paling banyak melakukan pinjaman online itu generasi Z dan Milenial, ini yang harus kita perhatikan dan lindungi,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan.

Pada rancangan aturan dijelaskan bahwa pencairan dana hingga Rp10 miliar hanya dapat dilakukan sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan. Adapun kriterianya ialah perusahaan penyedia jasa pinjaman harus memiliki rasio wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) maksimum 5 persen.

Selain itu, perusahaan tidak boleh sedang dalam sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagian atau seluruhnya dari OJK. Puan menekankan pentingnya edukasi, sosialisasi dan perlindungan regulasi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Lebih lanjut, Puan meminta Pemerintah memberikan pengawasan kepada Fintech P2P lending dan menegaskan pemerintah dan pihak berwenang harus memastikan layanan pinjol yang digunakan masyarakat adalah layanan legal.

“Bagaimana Pemerintah menjamin agar pinjol-pinjol ilegal tidak lagi menjamur, dan tegas menerapkan penegakan hukum pada pinjol-pinjol ilegal yang memudahkan pemberian syarat pinjaman tapi sangat merugikan masyarakat karena bunganya yang tinggi. Layanan pinjaman harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan” imbuhnya.

Artikel OJK Melansir Generasi Z dan Milenial sebagai Penerima Terbesar Kredit Pinjol pertama kali tampil pada Katafoto.id.