Berdasarkan aturan yang dikutip pada Jumat (15/5), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan tarif pajak rokok tetap sebesar 10 persen dari cukai rokok yang dipungut pemerintah pusat. Pajak tersebut dikenakan pada berbagai produk hasil tembakau, mulai dari sigaret, cerutu, rokok daun, hingga rokok elektrik.

Kemenkeu menjelaskan, penerimaan pajak rokok akan dibagi untuk dua kepentingan utama, yakni mendukung penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai oleh pemerintah pusat serta menjadi bagian pendapatan pemerintah daerah.

Dalam PMK terbaru itu, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan sedikitnya 50 persen dari penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum. Dari total alokasi tersebut, sebesar 75 persen harus digunakan sebagai kontribusi dukungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), atau setara 37,5 persen dari total penerimaan pajak rokok daerah.

Sisa alokasi anggaran nantinya dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan tambahan dan mendukung penegakan hukum di daerah. Ketentuan ini mulai berlaku dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Aturan tersebut juga menegaskan bahwa pemerintah pusat dapat melakukan pemotongan langsung dana pajak rokok daerah apabila pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban kontribusi terhadap program JKN. Dana hasil pemotongan itu selanjutnya akan disalurkan kepada BPJS Kesehatan.

Selain memperbarui mekanisme pengelolaan pajak, pemerintah juga mempertegas bahwa rokok elektrik termasuk dalam objek pajak rokok. Namun, sejumlah produk tembakau seperti tembakau iris, tembakau molasses, tembakau hirup, dan tembakau kunyah tidak masuk kategori objek pajak rokok.

Pemungutan pajak rokok dilakukan bersamaan dengan pemungutan cukai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sistem pembayarannya dilakukan secara elektronik melalui kode billing dan mekanisme penerimaan negara.

Di sisi lain, gubernur diwajibkan menyalurkan bagi hasil pajak rokok kepada pemerintah kabupaten/kota paling lambat tujuh hari kerja setelah dana diterima di kas daerah provinsi.

PMK Nomor 26 Tahun 2026 juga memperkuat aspek pengawasan, mulai dari pelaporan, rekonsiliasi data, hingga mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak rokok bagi wajib pajak.

Artikel Aturan Baru Pajak Rokok Resmi Terbit, Program JKN Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Belum. Nanti akan kita kaji dulu bersama teman-teman DPRD,” kata Ahmad Luthfi usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kamis (30/4).

Ia menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tengah menyiapkan revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan.

Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan usulan prakarsa dari Komisi C DPRD Jawa Tengah. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini dilakukan untuk memastikan kebijakan fiskal daerah tetap relevan dengan dinamika pemerintahan, perkembangan regulasi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Wulan Purnamasari, menegaskan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan, pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mendorong terwujudnya kemandirian fiskal daerah,” kata dia.

Menurut Wulan, revisi Perda ini juga menjadi konsekuensi dari penataan perangkat daerah serta berkembangnya potensi objek pajak dan retribusi di berbagai sektor. Dalam pembahasan awal, Raperda dinilai telah mengakomodasi sejumlah penyesuaian, baik pada objek retribusi maupun struktur tarif, meski masih perlu pendalaman lebih lanjut.

Ia juga menyoroti masih adanya potensi objek retribusi yang belum tergarap optimal. Salah satunya di sektor kesehatan, termasuk keberadaan Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam yang dinilai memiliki potensi besar sebagai objek retribusi pelayanan kesehatan.

Selain itu, terdapat sejumlah dinamika lain yang perlu diselaraskan dalam pengaturan retribusi daerah, seperti di sektor pendidikan, pemanfaatan aset daerah, hingga pengelolaan objek wisata yang berada di bawah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Komisi C menilai Raperda ini masih membutuhkan penyempurnaan, khususnya dalam mengoptimalkan potensi objek, penyesuaian tarif, serta pemanfaatan aset daerah secara maksimal.

“Oleh karena itu, pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah ini perlu dilanjutkan secara lebih mendalam, agar menghasilkan regulasi yang benar-benar komprehensif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan daerah,” tutur Wulan.

Artikel Gubernur Jateng Buka Suara Soal Pajak Mobil Listrik, Belum Final pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan akan dilakukan melalui penanganan piutang pajak secara intensif menggunakan metode door to door, razia kepatuhan, serta perluasan kemudahan layanan pembayaran pajak. Akses pembayaran akan dipermudah melalui aplikasi Sakpole, layanan Samsat Budiman, Samsat Corporate, Samsat Keliling, hingga kerja sama dengan BUMDes.

Dalam penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Jateng di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis (27/11), Sumarno menegaskan bahwa Pemprov juga akan memaksimalkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Seluruh BUMD dituntut untuk menerapkan model bisnis yang adaptif dan kompetitif agar mampu meningkatkan kinerja dan pendapatan.

Beberapa upaya perbaikan BUMD telah berjalan, antara lain pengembangan bisnis Rest Area Tol Solo–Semarang KM 445B di Tuntang, Kota Salatiga, yang dikelola PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda). Selain itu, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) juga resmi mengoperasikan pabrik garam industri di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, sejak Juni 2025.

Pemprov terus mendorong pengembangan bisnis lainnya seperti pembangunan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, serta penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk sektor industri.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah Jateng tahun 2026 ditargetkan tumbuh 3,04% menjadi Rp23,74 triliun. Belanja daerah diproyeksikan lebih efisien dengan penurunan 2,79%. Sementara itu, pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp414,5 miliar, terdiri atas penerimaan pembiayaan Rp484,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp70 miliar.

Artikel Jateng Genjot PAD 2026, Strategi Baru Siap Tingkatkan Pendapatan Daerah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Hadianto melalui akun Instagram pribadinya, @hadiantorasyid, pada Jumat (22/8).

Dalam keterangannya, Hadianto menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palu telah mencabut penetapan PBB terbaru dan mengembalikannya pada ketentuan lama.

“Pemerintah Kota Palu melakukan penundaan PBB yang sudah ditetapkan tahun ini. Penetapan tersebut dicabut, dan kembali diberlakukan pada aturan sebelumnya,” jelas Hadianto dikutip dalam laman berita satu.

Ia berharap keputusan ini dapat diterima masyarakat dengan baik. Menurutnya, pembangunan Kota Palu ke depan membutuhkan sinergi antara pemerintah dan warga.

“Saya berharap keputusan ini disambut positif oleh masyarakat. Mari bersama-sama mewujudkan Palu yang lebih maju dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Semua pihak harus terlibat aktif dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Hadianto juga menyampaikan apresiasi kepada warga Palu atas perhatian dan dukungan yang diberikan.

“Atas nama Pemerintah Kota Palu, saya mengucapkan terima kasih. Semoga keputusan ini bisa diterima dengan baik oleh seluruh masyarakat,” tutupnya.

Artikel Tunda Kenaikan PBB 2025, Wali Kota Palu Beberkan Alasannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan yang mulai berlaku pada 8 April 2025 ini merupakan wujud komitmen Pemprov DKI dalam mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil. Insentif yang diberikan meliputi pembebasan pokok pajak, pengurangan pajak terutang tahun berjalan, keringanan pokok, serta penghapusan sanksi administratif.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menegaskan bahwa pajak daerah memegang peran vital dalam mendukung pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

“Pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dengan menyesuaikan beban pajak agar lebih adil dan proporsional,” ujar Lusiana, dikutip dalam laman berita jakarta pada Selasa (8/4).

Lusiana juga menjelaskan bahwa kebijakan insentif ini bertujuan meringankan beban para wajib pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak.

“Dengan demikian, penerimaan daerah tetap dapat dioptimalkan tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat,” tambahnya.

Rincian Insentif PBB-P2 Tahun 2025:

1. Pembebasan Pokok PBB-P2

Wajib pajak berkesempatan mendapatkan pembebasan 100% untuk PBB-P2 tahun 2025 dengan syarat berikut:

• Berlaku untuk rumah tapak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maksimal Rp2 miliar atau rumah susun dengan NJOP maksimal Rp650 juta.
  
• Wajib pajak merupakan perorangan.
  
• Jika memiliki lebih dari satu objek, hanya satu objek dengan NJOP tertinggi yang mendapat pembebasan.
  
• Nomor Induk Kependudukan (NIK) harus tervalidasi dalam sistem Pajak Online.
  

2. Pengurangan Pokok PBB-P2 Tahun 2025

Insentif ini diberikan secara otomatis dengan ketentuan:

• Potongan 50% bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kriteria pembebasan.
  
• Penyesuaian nilai terutang agar tidak naik lebih dari 50% dibanding tahun pajak 2024.
  

3. Keringanan Pokok PBB-P2

Pemberian diskon pembayaran dilakukan sesuai periode dan tahun pajak sebagai berikut:

A. Tahun Pajak 2025

• Diskon 10%: Pembayaran 8 April – 31 Mei 2025.
  
• Diskon 7,5%: Pembayaran 1 Juni – 31 Juli 2025.
  
• Diskon 5%: Pembayaran 1 Agustus – 30 September 2025.
  

B. Tahun Pajak 2020–2024

• Diskon 5% untuk pembayaran 8 April – 31 Desember 2025.
  

C. Tahun Pajak 2013–2019

• Diskon 50% berlaku hingga 31 Desember 2025.
  

D. Tahun Pajak 2010–2012

• Tambahan diskon 25% diberikan sesuai ketentuan Pergub 124/2017 hingga 31 Desember 2025.
  

4. Penghapusan Sanksi Administratif

• Pembebasan bunga angsuran diberikan untuk pembayaran angsuran PBB-P2 dalam periode 8 April – 31 Desember 2025.
  
• Penghapusan bunga keterlambatan diberikan bagi:

Wajib pajak tahun 2013–2024 yang melunasi pada periode tersebut. Wajib pajak yang telah melunasi pokok PBB-P2, namun masih memiliki sanksi administratif yang belum dibayarkan, baik yang sudah maupun belum memiliki surat ketetapan.

Artikel Pemprov DKI Jakarta Bebaskan dan Kurangi Pajak PBB 2025, Siapa Saja yang Berhak? pertama kali tampil pada Katafoto.id.