Dalam pidatonya, Megawati secara khusus membahas keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ia mengaku prihatin karena program jaminan kesehatan tersebut dinilainya mulai mengalami perubahan atau penyesuaian oleh pihak tertentu.

Megawati meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mengganggu keberlangsungan program jaminan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat.

“Lah bayangkan sekarang, saya loh yang bikin BPJS. Tetapi sekarang mulai diotak-atik sepertinya, kenapa? Padahal saya bikin itu buat rakyat banyak, rakyat jelata yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang,” seru Megawati dalam pidatonya.

Ia juga mendorong pemerintah meningkatkan dukungan anggaran untuk BPJS Kesehatan. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan agar manfaat program tersebut dapat terus dirasakan masyarakat secara luas.

“Tolong dengarkan ya Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya. Tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak,” sambungnya.

Berawal dari Keprihatinan terhadap Warga Miskin

Megawati kemudian menceritakan alasan yang melatarbelakangi gagasannya mengenai sistem jaminan kesehatan saat masih menjabat sebagai presiden.

Ia mengatakan, pembentukan BPJS Kesehatan tidak terlepas dari keprihatinannya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Kondisi tersebut, menurut dia, terlihat di berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari klinik, puskesmas hingga rumah sakit.

Megawati mengenang pertemuannya dengan seorang ibu di rumah sakit yang tengah menangis karena tidak mampu membayar biaya pengobatan anaknya. Ketika itu, sang ibu harus menunggu suaminya mencari uang untuk memenuhi biaya perawatan.

Pengalaman tersebut membuat Megawati semakin terdorong memperjuangkan sistem jaminan kesehatan yang dapat membantu masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah.

“Saya enggak nyari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya sedih melihat rakyat menjual ini menjual itu (untuk berobat),” tandas Megawati.

Menurut Megawati, pengalaman tersebut turut membentuk pandangannya mengenai kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Megawati menegaskan, akses terhadap layanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar masyarakat yang harus dijamin negara. Menurut dia, pemenuhan hak tersebut menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Artikel Sentil BPJS Kesehatan, Megawati Beri Peringatan ke Kemenkes dan Kemenkeu pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam prosesi peresmian, Megawati didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo. Keduanya secara simbolis menekan tombol peresmian yang dilanjutkan dengan pembukaan kain hitam penutup monumen.

Monumen tersebut menampilkan karya seni berupa sosok perempuan yang memeluk lima figur dengan kepala tertunduk. Karya itu menjadi simbol penghormatan terhadap peristiwa Kudatuli sekaligus semangat perjuangan yang terus dikenang.

Mengenakan pakaian serba hitam, Megawati menyampaikan pesan kepada para kader dan generasi muda agar tetap menjaga semangat perjuangan serta tidak melupakan sejarah.

Megawati juga memberikan apresiasi kepada pematung yang menciptakan monumen tersebut. Menurutnya, karya itu lahir melalui proses kontemplasi dan perenungan yang mendalam, sehingga bukan sekadar susunan batu maupun logam.

Ia menyebut monumen tersebut merupakan perwujudan dari “kesabaran revolusioner” yang berlandaskan pada keyakinan, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi berbagai tantangan.

Suasana peresmian Monumen Kudatuli di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). (katafoto/Anto)

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo (kanan) menyampikan pidato politiknya saat peresmian Monumen Kudatuli di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). (katafoto/Anto)

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (tengah), Ketua DPP PDIP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo (kiri) dan Putri Proklamator Mohammad Hatta, Meutia Farida Hatta (kanan) saat menghadiri peresmian Monumen Kudatuli di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). (katafoto/Anto)

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Ketua DPP PDIP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital Muhammad Prananda Prabowo dan para pengurus PDIP foto bersama di depan Monumen Kudatuli, DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). (katafoto/Anto)

Warga berswafoto di depan Monumen Kudatuli, DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). (katafoto/Anto)

Monumen Kudatuli berupa sosok perempuan yang memeluk lima figur dengan kepala tertunduk menjadi perwujudan dari "kesabaran revolusioner” yang terletak di depan kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). (katafoto/Anto)

Monumen Kudatuli berupa sosok perempuan yang memeluk lima figur dengan kepala tertunduk menjadi perwujudan dari "kesabaran revolusioner” yang terletak di depan kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026). (katafoto/Anto)

Artikel Monumen Kudatuli Simbol dari Kesabaran Revolusioner pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Hasto menyampaikan rasa terima kasih atas keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk kebijakan berkeadilan.

“Kami menyambut keputusan ini dengan penuh rasa syukur. Terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kebijakannya,” ujar Hasto dalam pernyataannya di Jakarta.

Selain Presiden, Hasto juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, serta seluruh jajaran dan kader partai yang selama ini memberikan dukungan moral dan politik.

“Saya berterima kasih atas doa dan semangat dari Ibu Megawati dan seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang menjadi sumber kekuatan luar biasa,” tambahnya.

Amnesti Jadi Momentum Perjuangan Nilai Pancasila

Hasto menilai pemberian amnesti ini tidak hanya membawa kelegaan secara pribadi, tetapi juga menjadi penyemangat baru bagi PDIP untuk terus memperjuangkan nilai-nilai Pancasila.

“PDIP lahir dari tekad memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, ketuhanan, dan kebangsaan. Arahan Ibu Mega selalu menekankan pentingnya pelembagaan partai, termasuk komitmen terhadap semangat antikorupsi,” tandasnya.

Hasto meninggalkan rutan KPK pada pukul 21.23 WIB, mengenakan jaket hitam dan kaos merah. Ia dijemput oleh sejumlah kerabat dan tim kuasa hukumnya, termasuk Maqdir Ismail dan Febri Diansyah.

Pembebasan Hasto menjadi resmi setelah Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo, menyerahkan salinan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberian amnesti atas nama Hasto Kristiyanto.

Dengan pembebasan ini, Hasto kembali menjalankan aktivitas politiknya bersama PDI Perjuangan, membawa semangat baru untuk terus berkontribusi dalam kehidupan demokrasi nasional.

Artikel Keluar dari Rutan KPK, Hasto: Terima Kasih Presiden Prabowo dan Ibu Mega pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Bukan mbalelo, karena Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri memiliki alasan dan dasar yang jelas dalam mengeluarkan instruksi tersebut,”ujar Rudy dalam Rapat Paripurna Pidato Sambutan Wali Kota Solo Hasil Pilkada Serentak 2025, di gedung DPRD Kota Solo, Jumat (21/2)

Rudy menjelaskan bahwa salah satu alasan di balik instruksi Megawati adalah dampak psikologis bagi kepala daerah PDIP di tengah kasus yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

“Mbak Mega lebih mempertimbangkan kondisi psikologis teman-teman kepala daerah. Karena ada kasus yang menimpa Mas Hasto, lebih baik mereka menunda keikutsertaan dalam retret agar bisa tetap fokus,” jelasnya.

Rudy menekankan bahwa keputusan ini bukan berarti kepala daerah PDIP menolak retret secara permanen, melainkan hanya menundanya hingga waktu yang lebih tepat.

Lebih lanjut, ia berharap seluruh kader PDIP yang menjabat sebagai kepala daerah dapat mematuhi instruksi Megawati dan tidak menghadiri retret di Magelang.

“Sebagai kader partai, perintah ketua umum harus dijalankan. Surat perintahnya jelas, yaitu menunda keikutsertaan dalam retret. Keputusan lebih lanjut ada di tangan Ibu Megawati,” tegasnya dikutip dalam laman berita satu/https://shorturl.asia/daDB7

Mantan Wali Kota Solo itu juga mengingatkan bahwa kepala daerah yang tidak mengikuti retret sebaiknya tetap produktif dengan melakukan konsolidasi bersama pemerintah daerah masing-masing.

“Selama penundaan ini, kepala daerah sebaiknya segera melakukan koordinasi dengan sekda, kepala dinas, dan lembaga terkait agar bisa beradaptasi dengan pemerintahan,” ungkap Rudy.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang dan tidak mengikuti retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Berdasarkan surat instruksi yang diterima Beritasatu.com pada Kamis (20/2), Megawati juga menegaskan bahwa dirinya merupakan pusat kekuatan politik PDIP sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) AD-ART PDIP.

Artikel Kepala Daerah PDIP Diminta Tunda Retret, Mantan Wali Kota Solo Sebut Bukan Bentuk Pembangkangan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pesan dari beliau mari kita lihat proses hukum secara baik, kita tidak boleh hukum itu digunakan untuk kepentingan politik,”  ujar tim hukum, Maqdir, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2).

Maqdir juga menyampaikan bahwa pihaknya berencana mengajukan penangguhan penahanan. Namun, ia belum dapat memastikan waktu pengajuan tersebut.

“Kami akan mengajukan kembali kemungkinan besok atau lusa,” katanya dikutip dalam laman berita satu.

Di sisi lain, Hasto menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi konsekuensi dari proses hukum yang berlangsung. Ia menyatakan telah bersikap kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.

“Sejak awal saya menegaskan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya siap menerima konsekuensi apa pun dengan kepala tegak demi kepentingan rakyat Indonesia. Negara ini dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga,” ujar Hasto sebelum memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam pemeriksaan kali ini, ia mendapat 62 pertanyaan dari penyidik. Menurutnya, materi pemeriksaan yang diajukan tidak jauh berbeda dari sesi pemeriksaan sebelumnya.

“Kita adalah bangsa pejuang. Saya tidak menyesal dan akan terus berjuang dengan semangat yang menyala. Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum secara adil dan tanpa tebang pilih,” pungkas Hasto.

Artikel Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, Kuasa Hukum Beberkan Pesan Megawati pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan pada penyerahan rekomendasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan sambutan pada penyerahan rekomendasi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto saat mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri foto bersama usai mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri foto bersama usai mengumumkan nama-nama bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024). (katafoto/Ali)

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi mengumumkan 305 bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terdiri dari 13 bakal calon Gubernur dan bakal calon Wakil Gubernur dan 293 bakal calon Kepala Daerah tingkat Kabupaten dan Kota untuk Pilkada Serentak 2024.

Pengumuman nama-nama bakal calon kepala daerah ini merupakan yang pertama dari PDIP dalam gelaran Pilkada 2024. Rencana, ada dua gelombang pengumuman bakal calon kepala daerah lagi dari partai banteng sebelum pendaftaran peserta Pilkada pada 27-29 Agustus 2024.

Artikel PDIP Umumkan Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

(Ki-Ka) Bakal calon wakil presiden Mahfud MD dan bakal calon presiden Ganjar Pranowo usai Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta (18/10/2023) (katafoto/str)

(Ki-Ka) Bakal calon wakil presiden Mahfud MD dan bakal calon presiden Ganjar Pranowo melambaikan tangan kepada media usai Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta (18/10/2023) (katafoto/str)

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo didampingi bakal calon wakil presiden Mahfud MD memberikan sambutan usai pengumuman pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta (18/10/2023) (katafoto/str)

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (ketiga kanan), bakal calon presiden Ganjar Pranowo (tengah), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (ketiga kiri) bersama Ketua Umum Hanura, PPP dan Perindo foto bersama usai pengumuman pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta (18/10/2023) (katafoto/str)

Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani swafoto dengan bakal calon wakil presiden Mahfud MD, bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Hanura, PPP dan Perindo usai pengumuman pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta (18/10/2023) (katafoto/str)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD resmi mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Pengumuman disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sehari sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memberi kisi-kisi bahwa sosok cawapres Ganjar memiliki inisial M. Menurut Hasto, Megawati telah mengamati sosok cawapres Ganjar sejak lama dan menyebut pemilihan Mahfud sebagai cawapres merupakan hasil perenungan dan sesuai dengan tantPDangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Artikel Sah! Mahfud MD Bakal Calon Wakil Presiden Dampingi Ganjar Pranowo pertama kali tampil pada Katafoto.id.