Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum KP2MI, Mangiring Hasoloan Sinaga, menyampaikan bahwa petugas telah disiagakan di berbagai lokasi strategis. Beberapa di antaranya meliputi halte layanan PMI, lounge PMI di bandara, pelabuhan internasional, hingga pos lintas batas negara.

“Petugas pelayanan kami di lounge bandara, pelabuhan internasional, hingga pos lintas batas sudah disiagakan. Ini merupakan arahan langsung Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia agar pelayanan bagi PMI yang pulang ke Tanah Air dapat berjalan optimal,” ujarnya usai rapat persiapan penanganan kepulangan PMI menjelang Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (13/3).

Ia menjelaskan, petugas di lapangan akan membantu berbagai kebutuhan para PMI yang baru tiba di Indonesia. Bantuan tersebut mencakup proses kepulangan hingga penanganan apabila terjadi kendala selama perjalanan.

“Kami telah menyiapkan petugas dari 23 Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh Indonesia yang siap memberikan pelayanan, termasuk jika ada PMI yang mengalami kendala atau kerugian dalam perjalanan,” katanya.

Terkait perkiraan jumlah PMI yang akan kembali ke Indonesia selama periode mudik tahun ini, Mangiring menyebut pihaknya belum memiliki data pasti. Hal tersebut karena perhitungan resmi biasanya dikoordinasikan oleh Direktorat Pemulangan.

“Untuk prediksi jumlah PMI yang pulang biasanya dikoordinasikan oleh Direktorat Pemulangan. Saat ini kami belum dapat memastikan angkanya,” ujarnya.

Meski belum ada angka resmi, Mangiring memperkirakan jumlah PMI yang pulang pada musim mudik tahun ini berpotensi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada mudik Lebaran tahun lalu tercatat sekitar 14 ribu PMI kembali ke Indonesia.

“Dengan dinamika yang terjadi di Timur Tengah, kemungkinan jumlah PMI yang pulang bisa meningkat,” katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar PMI yang pulang saat musim mudik biasanya berasal dari negara-negara dengan jumlah penempatan pekerja migran terbesar.

“Biasanya yang paling banyak berasal dari Malaysia, kemudian Singapura, serta beberapa negara di kawasan Timur Tengah,” jelasnya.

Sementara itu, terkait informasi mengenai penutupan ruang udara di kawasan Timur Tengah, Mangiring memastikan hingga saat ini belum ada laporan PMI yang tertahan akibat kondisi tersebut.

“Laporan dari kementerian terkait sementara tidak ada PMI yang tertahan. Bahkan sebelumnya ada dua penerbangan dari Ankara yang membawa PMI terdampak dan semuanya sudah difasilitasi kepulangannya,” pungkasnya.

Artikel Sambut Kepulangan PMI, KP2MI Siapkan Petugas di Bandara hingga Perbatasan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa platform digital kini menjadi kanal utama masyarakat dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, kehadiran negara sejak awal dinilai penting untuk memastikan informasi yang beredar aman, valid, dan tidak menyesatkan.

“Negara harus hadir memberikan pelindungan agar PMI tidak berjalan sendiri. Mereka perlu didampingi oleh sistem yang mampu melindungi, memberdayakan, sekaligus menyalurkan aspirasi,” ujar Meutya saat penandatanganan nota kerja sama antara Komdigi dan KP2MI di Jakarta Selatan, Senin (15/12).

Sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2025, Komdigi telah menindaklanjuti lebih dari 300 aduan terkait lowongan kerja palsu dan praktik perekrutan ilegal yang menargetkan PMI. Tindakan dilakukan dengan pemutusan akses atau takedown terhadap konten serta akun digital yang terbukti menipu, mengeksploitasi, atau memberikan informasi menyesatkan.

“Kami bergerak lebih cepat dan masif untuk membersihkan ruang digital dari konten yang merugikan pekerja migran Indonesia,” tegas Meutya.

Ia menambahkan, upaya pencegahan sejak hulu tidak hanya melindungi calon PMI dari kerugian, tetapi juga berperan penting dalam menjaga aliran remitansi agar benar-benar sampai kepada keluarga di tanah air. Selama ini, remitansi PMI menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi nasional.

Selain penegakan di ranah digital, pemerintah juga menyiapkan program literasi digital yang aplikatif bagi PMI dan keluarganya. Program ini difokuskan pada kemampuan mengenali modus penipuan online, menjaga keamanan data pribadi, serta mengakses informasi dan layanan resmi pemerintah.

Sinergi antara Komdigi dan KP2MI diharapkan mampu membangun ekosistem digital yang lebih aman dan berpihak kepada PMI, bukan hanya sebagai pekerja di luar negeri, tetapi sebagai warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan negara sejak langkah awal mencari pekerjaan.

Artikel Marak Lowongan Kerja Palsu, Pemerintah Perketat Perlindungan PMI pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Kami akan bekerja sama untuk mendukung mereka yang rentan, menjadi korban, dan memerlukan rehabilitasi, baik sosial maupun medis. Kami memiliki sentra-sentra yang akan memfasilitasi proses pemulihan hingga mereka dapat mandiri dan menerima program pemberdayaan,” ujar Gus Ipul usai bertemu dengan Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding, di kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (1/11) malam dikutip dari keterangan tertulis Kemensos.

Lebih lanjut, Gus Ipul menambahkan bahwa proses pemulihan fungsi sosial PMI yang bermasalah mencakup beberapa tahapan. Langkah pertama adalah menentukan apakah PMI tersebut memerlukan penanganan lebih lanjut. Jika iya, diperlukan penentuan jenis layanan, seperti rehabilitasi medis, mental, sosial, pendampingan, pelatihan, atau bahkan gabungan dari semua tindakan tersebut.

Proses rehabilitasi bagi PMI bermasalah ini akan dilaksanakan Kemensos di 31 Sentra dan Sentra Terpadu Kemensos yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC) milik Kemensos di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dan Bambu Apus, Jakarta, yang juga akan digunakan untuk menangani kasus-kasus ini.

Setelah menyelesaikan rehabilitasi dan dinyatakan mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali, Kemensos tidak akan langsung melepas PMI yang bersangkutan. Mereka akan menjalani asesmen lebih lanjut untuk menentukan bentuk pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dan minat. Bantuan pemberdayaan ini akan disesuaikan, baik dari segi bentuk maupun besaran, tergantung kebutuhan masing-masing individu.

“Kami sangat membutuhkan dukungan Kemensos dalam merehabilitasi PMI yang mengalami gangguan mental, agar mereka dapat dipulihkan di Sentra Kemensos,” ujar Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding.

Selain rehabilitasi, Karding juga menyampaikan rencana kerja sama dengan Kemensos dalam mengelola kampung-kampung migran, di mana sebagian besar penduduknya adalah mantan pekerja migran. Ke depannya, kampung-kampung ini akan dijadikan model bagi kampung-kampung migran lainnya di Indonesia.

Artikel Gus Ipul dan BP2MI Sinergi Pulihkan PMI Bermasalah dengan Rehabilitasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pertemuan di Qatar ini membahas langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia di Qatar, khususnya dalam sektor domestik.

Wamenaker mencatat pentingnya perhatian pihak Qatar yang menjadi poin utama, bahwa penempatan pekerja migran hanya akan dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). SPSK menjadi satu-satunya mekanisme untuk memastikan penempatan Pekerja Migran Indonesia berjalan dengan aman dan terstruktur.

“Penting bagi kami untuk menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia hanya akan bekerja untuk pemberi kerja berbadan hukum dan bukan perseorangan. Ini untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja,” ujar  Wamenaker dikutip dari keterangan tertulis.

Sistem penempatan yang direncanakan, di mana satu pemberi kerja hanya dapat menempatkan satu pekerja untuk satu jabatan tertentu. Jabatan tersebut mencakup berbagai posisi, seperti Pengurus Rumah Tangga, Pengasuh Bayi, Juru Masak Keluarga, Perawat Lansia, Supir Keluarga, dan Pengasuh Anak.

Afriansyah Noor menekankan bahwa semua perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari KBRI Doha dan Kementerian Tenaga Kerja Qatar.

“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aspek dari kerja sama ini tidak hanya menguntungkan kedua belah pihak, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja migran,” ucapnya.

Kemnaker juga merencanakan penerapan program penyambutan bagi Pekerja Migran Indonesia domestik yang akan melibatkan KBRI Doha.

“Aksesibilitas KBRI sangat penting untuk memantau proses keberangkatan, kondisi selama bekerja, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia,” tambahnya.

Ia berharap bahwa pada tahun 2025, Memorandum of Understanding (MoU) dan Technical Arrangement (TA) Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Qatar melalui SPSK dapat segera ditandatangani. 

Artikel Strategi Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Qatar pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Keberangkatan kedua Anggota Wantimpres untuk menjemput 3 Pekerja Migran Indonesia (PMI) beserta 3 orang anaknya  yang berada di Arab Saudi.

Selama di Jeddah, Anggota Wantimpres berdiskusi dengan Konjen KJRI untuk Jeddah, Yusron Ambary dan staf KJRI terkait permasalahan PMI di Arab Saudi.

Sidarto Danusubrto dan Djan Faridz juga melakukan kunjungan ke Sekolah Indonesia Jeddah (SIJ), yang  mayoritas murid didiknya adalah anak dari PMI. Pada kesempatan tersebut, Anggota Wantimpres memberikan bingkisan berupa tas sekolah dan alat tulis bagi murid didik SIJ.

Sidarto Danusubroto mengatakan bahwa kedatangannya ke Arab Saudi merupakan bagian dari kunjungan kerja terkait dengan kajian  penyelesaian permasalahan PMI.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa PMI kita yang bekerja di Arab Saudi jumlahnya sangat banyak beberapa di antara mereka menghadapi permasalahan yang beragam. Melalui kajian yang kami buat kiranya akan dapat membantu memberikan masukan kepada Presiden, terkait penyelesaian permasalahan PMI kita khususnya  yang berada di Arab Saudi. Memanusiakan Pekerja Migran Indonesia.” ujar Sidarto dikutip dari keterangan tertulis.

Sidarto menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia sangat peduli dengan permasalahan yang terjadi pada PMI dan terus berupaya agar negara selalu hadir untuk memberikan pelindungan dimanapun mereka berada.

Sementara Djan Faridz juga menambahkan bahwa kunjungan ini menjadi istimewa sebab tidak hanya melakukan tatap muka dan memberikan pembekalan serta sharing kepada PMI yang berada di Arab Saudi namun juga membawa 3 PMI dan anak-anaknya pulang ke tanah air.

“Setelah beberapa hari kami melakukan kunjungan kerja di Arab Saudi, pada hari ini kami tiba kembali ke tanah air bersama 3 PMI kita dari Arab Saudi.  Ketiga PMI ini berasal dari Sukabumi, Indramayu dan Sumbawa NTB, selain ketiga PMI tersebut ada pula 3 anak PMI  yang ikut serta kembali ke tanah air, ada  balita berusia 5 bulan, 10 bulan serta berusia 4 tahun. Alhamdulillah mereka semua dalam keadaan sehat.” ungkap Djan Faridz.

Kita semua berharap agar PMI di negara manapun mereka bekerja dapat bekerja dengan tenang, nyaman, aman dan kembali ke tanah air lebih sejahtera.

PMI kita adalah pahlawan devisa negara untuk itu negara selalu hadir dalam memberikan pelindungan bagi PMI dimanapun PMI kita  berada” tutup Djan Faridz.

Artikel Dua Anggota Wantimpres Jemput Pekerja Migran dari Arab Saudi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)

Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)

Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)

Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)

Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia, yang terdiri dari PMI dan Keluarga, NGO, mahasiswa dan masyarakat pencari kerja menggelar aksi di bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin (31/07/2023) (katafoto/str)

Massa yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran Indonesia menggelar aksi menuntut Presiden Jokowi untuk merevisi sejumlah undang-undang Kementerian Ketenagakerjaan terkait penempatan PMI di luar negeri. 

Solidaritas Perjuangan Pekerja Migran menyebut bahwa bekerja di dalam atau di luar negeri, adalah hak asasi setiap warga negara dan dilindungi oleh konstitusi Indonesia. 

Mereka juga mendesak pemerintah untuk merevisi Kepmenaker Nomor 291 Tahun 2018 dengan menata ulang kembali Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang lebih komprehensif sesuai Konvensi Internasional No. 189 Tahun 2011 serta memberi kesempatan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) secara luas, adil dan bertanggung jawab tanpa monopoli.

Artikel Aksi Pekerja Migran Indonesia Tuntut Keadilan pertama kali tampil pada Katafoto.id.