Kepala Instalasi Farmasi RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang, Puput Mayasari, mengungkapkan bahwa proses pemulihan dilakukan secara berjenjang mengingat keterbatasan tenaga serta kondisi fasilitas yang masih dalam tahap penataan.

“Pada awal kejadian, seluruh area instalasi tertutup lumpur. Kondisi tersebut sempat beredar luas di media sosial. Syukurnya, setelah hampir dua bulan pascabencana dan sekitar dua pekan sejak akhir Desember, kami sudah bisa kembali memulai aktivitas di instalasi ini,” jelas Puput dikutip dari keterangan tertulis.

Saat ini, bangunan instalasi farmasi difungsikan sementara sebagai tempat penyimpanan obat-obatan. Pelayanan farmasi untuk pasien IGD dan rawat jalan masih dilaksanakan di gedung lain, sementara layanan rawat inap telah mulai berjalan dengan skema yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Ia menambahkan, penataan obat dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis sediaan dan standar penyimpanan yang berlaku. Apabila seluruh ruang telah tertata dengan aman dan layak, maka seluruh layanan farmasi, baik rawat jalan maupun rawat inap, akan kembali dipusatkan di gedung instalasi farmasi.

Puput optimistis, dengan dukungan berbagai pihak, Instalasi Farmasi RSUD Muda Sedia Aceh Tamiang akan segera beroperasi normal dan kembali mendukung pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal pascabencana.

Artikel Sempat Lumpuh Diterjang Banjir, Instalasi Farmasi RSUD Aceh Tamiang Mulai Bangkit pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Mutia, salah satu pasien dengan diagnosis AVM (Arteriovenous Malformation) yang tengah menjalani terapi robotik, mengaku merasakan kemajuan yang nyata. Ia juga menilai suasana gedung baru memberikan energi positif.

“Kekuatan kaki saya semakin membaik, alhamdulillah. Pola jalannya juga lebih bagus,” ungkap Mutia setelah 12 kali menjalani terapi.

Hal senada disampaikan Aslam Harahap, pasien terapi anti-gravity treadmill. Menurutnya, pelayanan di RSPON kini jauh lebih baik, terutama dari sisi kenyamanan dan ketepatan waktu dokter.

“Gedungnya lebih nyaman, pelayanannya oke, hampir tiga kali lebih baik. Dokter, perawat, teknisi semuanya ramah dan sigap. Kalau saya kontrol, dokter sudah siap, jadi tidak perlu menunggu. Mudah-mudahan rumah sakit lain di Indonesia bisa mencontoh pelayanan di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Salman, pasien fisioterapi, juga merasakan pengalaman serupa. Ia mengaku lebih nyaman ketika pertama kali memasuki ruang perawatan baru.

“Baru kali ini saya merasakan fasilitas yang benar-benar nyaman. Sangat membantu pasien,” katanya.

Hadirnya gedung dan fasilitas baru RSPON Mahar Mardjono tidak hanya meningkatkan kualitas layanan medis, tetapi juga menumbuhkan optimisme bagi pasien serta keluarga. Dengan dukungan teknologi modern dan pelayanan yang semakin profesional, rumah sakit ini diharapkan semakin memperkuat posisinya sebagai pusat rujukan nasional untuk penanganan penyakit saraf dan otak.

Artikel Diresmikan Presiden Prabowo, RSPON Mahar Mardjono Jadi Rumah Sakit Otak Tercanggih pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Serah terima melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diadakan di Bappeda Jawa Barat, Bandung dihadiri jajaran pimpinan HMMI, Kepala Bappeda Jawa Barat, serta perwakilan Dinas Kesehatan provinsi pada Rabu (20/8). Bantuan tersebut akan didistribusikan ke sejumlah RSUD di Jawa Barat guna mendukung layanan medis, terutama bagi pasien yang membutuhkan suplai oksigen.

Manajemen HMMI menyatakan bahwa hibah ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan untuk memperkuat fasilitas kesehatan masyarakat. “Sebagai bagian dari komunitas Indonesia, HMMI memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung kapasitas rumah sakit agar mampu memberikan layanan medis lebih baik bagi warga Jawa Barat,” ujar manajemen dikutip dalam keterangan tertulis.

Kepala Bappeda Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengapresiasi kontribusi HMMI yang konsisten mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayahnya. “Kami berterima kasih atas bantuan mesin oksigen konsentrator ini. Kehadiran alat tersebut akan sangat membantu RSUD memenuhi kebutuhan oksigen medis. Mesin ini juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dalam teknologi kesehatan. Kami berharap kerja sama dengan Hyundai bisa terus berkembang dan memberi manfaat luas bagi masyarakat Jawa Barat,” ujarnya.

Sebelumnya, Hyundai juga berkontribusi menyediakan oksigen medis selama pandemi COVID-19. Pasca pandemi, sejumlah mesin oksigen diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar tetap bermanfaat bagi layanan kesehatan masyarakat.

Artikel Hyundai Hibahkan 8 Mesin Oksigen Konsentrator untuk RSUD di Jawa Barat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Rapat yang digelar dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD 2025 itu dijadikan momentum oleh DPRD untuk mengungkap berbagai persoalan yang dinilai menghambat kinerja RSUD Konawe.

Ketua Komisi I DPRD Konawe, Dedy, secara terbuka menegur Direktur RSUD Konawe, dr. Romi Akbar, atas manajemen keuangan rumah sakit yang dinilai tidak profesional dan berpotensi memperparah beban fiskal daerah.

“Bagian keuangannya harus segera dievaluasi. Libatkan tenaga profesional dan tempatkan pejabat sesuai kompetensinya. Jangan sampai RSUD justru menambah utang dan membebani APBD Konawe,” tegas Dedy dikutip dari laman berita satu pada Selasa (5/8).

Utang RSUD Capai Rp 35 Miliar, DPRD: Ini Jumlah Fantastis

Dari laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, diketahui bahwa per Desember 2024, RSUD Konawe memiliki utang sebesar Rp 35 miliar. Menurut Dedy, jumlah ini sangat besar dan bisa lebih bermanfaat jika dialihkan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak.

“Bayangkan, Rp 35 miliar itu bisa digunakan untuk membangun banyak sekolah. Ini jelas kerugian besar bagi daerah,” ujar politisi dari Partai Gerindra tersebut.

DPRD Terima Banyak Keluhan Warga Soal Layanan

Selain persoalan finansial, DPRD juga mengaku menerima berbagai aduan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan di RSUD Konawe. Dedy menilai situasi ini mencerminkan perlunya perbaikan menyeluruh di tubuh rumah sakit.

“Keluhan masyarakat terus mengalir. Ini tanda bahwa kualitas layanan belum memuaskan. Jangan sampai warga kehilangan kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan milik pemerintah,” imbuhnya.

Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Konawe mendesak RSUD melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem keuangan, peningkatan sumber daya manusia, hingga pembenahan layanan kesehatan secara umum.

“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. RSUD seharusnya menjadi tempat yang memberikan harapan, bukan sumber kekecewaan,” tutup Dedy.

Artikel Utang RSUD Konawe Membengkak Rp 35 M, DPRD Keluhkan Layanan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan ini menjadi bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga medis yang mengabdi di wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Pemerintah menyadari bahwa pemerataan tenaga medis masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui insentif yang adil, layak, dan berkesinambungan.

“Tunjangan ini adalah wujud apresiasi negara bagi para dokter yang berada di garis depan. Kami ingin mereka merasa dihargai dan tetap semangat dalam memberikan pelayanan terbaik di mana pun berada,” ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip dari keterangan tertulis

Berdasarkan Perpres tersebut, pemerintah menetapkan besaran tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang berlaku sesuai aturan kepegawaian.

Pada tahap awal, insentif ini akan diberikan kepada lebih dari 1.100 dokter spesialis yang saat ini bertugas di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah.

Menurut Menkes Budi, tantangan dalam mendistribusikan tenaga medis ke wilayah-wilayah sulit bukan hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan dan motivasi mereka.

“Kalau kita ingin membangun sistem kesehatan yang kokoh, maka kesejahteraan dokter di daerah terpencil harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Penentuan wilayah penerima tunjangan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan pemetaan kebutuhan nasional, dengan prioritas pada daerah yang memiliki keterbatasan akses, kekurangan tenaga medis, serta lokasi yang membutuhkan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat.

Pemerintah juga mendorong peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan ini, termasuk dalam hal penyediaan anggaran, sarana logistik, tempat tinggal, transportasi, hingga pengamanan bagi tenaga medis yang bertugas.

Selain tunjangan finansial, dokter dan tenaga kesehatan yang ditugaskan di wilayah DPTK juga akan mendapatkan akses pelatihan berjenjang dan pembinaan karier untuk memastikan peningkatan kompetensi serta profesionalisme mereka tetap terjaga.

“Jangan sampai tenaga kesehatan di pelosok justru tertinggal dalam hal pengembangan diri. Mereka juga berhak mendapat akses pelatihan dan pendidikan,” tambah Menkes.

Menkes berharap kebijakan ini menjadi daya tarik bagi para tenaga medis muda untuk mengabdi di daerah prioritas, sekaligus menjadi pondasi dalam menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan merata.

Artikel Tenaga Medis di Wilayah Terpencil Kini Dapat Tunjangan Khusus dari Negara pertama kali tampil pada Katafoto.id.