Peresmian jembatan dilakukan langsung oleh Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, MA., MH., dan dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tanggamus, unsur TNI-Polri, Komisi III DPRD Tanggamus, tokoh masyarakat, serta perwakilan PGE Area Ulubelu yang diwakili oleh Pjs. General Manager, Rizaldy.

Bupati Tanggamus mengatakan bahwa pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Ulubelu akan akses infrastruktur yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa keberadaan industri panas bumi dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar.

“Kami sangat mengapresiasi kontribusi PGE Area Ulubelu melalui alokasi bonus produksi yang telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kehadiran jembatan ini bukan hanya mempermudah akses transportasi warga, tetapi juga menjadi simbol sinergi yang baik antara perusahaan dan pemerintah daerah dalam membangun Kabupaten Tanggamus. Kami berharap kolaborasi seperti ini dapat terus berlanjut sehingga manfaat pengembangan panas bumi benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar,” ujarnya dikutip dalam keterangan tertulis Rabu (18/03)

Sementara itu, Pjs. General Manager PGE Area Ulubelu, Rizaldy, menjelaskan bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Ulubelu dan Kabupaten Tanggamus.

“PGE Area Ulubelu memastikan bahwa pemanfaatan bonus produksi dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari berbagai kontribusi nyata perusahaan sebelumnya, seperti proyek peningkatan Jalan Kali Kemis di Pekon Muaradua–Ngarip serta berbagai program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan guna mendorong peningkatan taraf ekonomi masyarakat setempat. Langkah nyata tersebut kini diperkuat dengan pembangunan Jembatan Ulu Semong yang menghubungkan Desa Ulu Semong dengan Desa Petai Kayu,” ungkap Rizaldy.

Pembangunan Jembatan Ulu Semong menelan anggaran lebih dari Rp5 miliar yang bersumber dari bonus produksi tahun sebelumnya. Kehadiran jembatan ini dinilai strategis karena menjadi jalur penghubung utama yang mempermudah mobilitas warga, sekaligus memperlancar distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Artikel PGE Ulubelu Wujudkan Infrastruktur Impian Warga, Jembatan Baru Resmi Beroperasi pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Inovasi ini dirancang untuk menjawab keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sekaligus menyederhanakan proses pertanggungjawaban keuangan yang selama ini kerap menjadi tantangan.

Salah satu keunggulan utama Klinik Monalisa terletak pada pembaruan sistem layanan. Jika sebelumnya kegiatan monitoring dan konsultasi dilakukan secara langsung, sejak 2024 layanan tersebut dikembangkan melalui mekanisme konsultasi daring berbasis Google Form.

Melalui sistem ini, aparatur desa dapat menyampaikan permasalahan serta dokumen pendukung tanpa harus datang ke kantor kecamatan. Pola ini dinilai lebih efisien karena memungkinkan koordinasi dilakukan secara cepat, mempercepat proses rekomendasi, serta mendukung pengajuan pencairan Dana Desa dengan akses regulasi terbaru yang tersedia secara digital.

Penggagas inovasi, Pahriansyah, Selasa (3/2), menjelaskan bahwa Klinik Monalisa memiliki tujuan strategis untuk memastikan pengelolaan Dana Desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tujuan utamanya meliputi melihat dan meneliti langsung hasil kegiatan fisik di lapangan guna memperoleh gambaran realisasi yang akurat sebagai bahan evaluasi ke depan. Menciptakan mekanisme kendali yang harmonis untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Memberikan pembinaan intensif kepada perangkat desa mengenai tata kelola keuangan yang benar,” ujarnya dikutip dari laman infopublik. 

Ia menambahkan, Klinik Monalisa memiliki nilai lebih dibandingkan sistem monitoring konvensional karena melibatkan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Tenaga Pendamping Profesional dari Kementerian Desa dalam setiap proses pendampingan.

Sejumlah manfaat telah dirasakan oleh desa-desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Kalimantan Selatan antara lain terjalinnya hubungan kerja yang lebih solid antara pemerintah desa dan kecamatan, meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban sesuai regulasi, serta terbukanya potensi lokal yang sebelumnya belum tergarap melalui observasi langsung di lapangan.

Keberhasilan inovasi ini tercermin dari capaian tahun 2024, di mana serapan anggaran dan penyelesaian proyek fisik mencapai 90 persen, dan diperkirakan meningkat hingga 95 persen pada 2025.

“Dengan implementasi Klinik Monalisa, diharapkan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) di seluruh wilayah Kecamatan Tebing Tinggi terus meningkat, sejalan dengan visi Membangun Desa Menata Kota,” pungkasnya.

Artikel Monitoring Dana Desa Kini Lebih Mudah Lewat Klinik Monalisa pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso, menyampaikan bahwa peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan kebijakan pembangunan desa yang dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

“Lonjakan desa mandiri ini, menunjukkan pembangunan desa di Jawa Tengah berjalan ke arah yang tepat dan semakin merata,” ujar Nadi Santoso, Minggu (25/1).

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 penilaian status desa tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan telah beralih ke Indeks Desa (ID). Perubahan metode tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 9 Tahun 2024, yang menghadirkan sejumlah indikator baru.

Dalam skema Indeks Desa, kemajuan desa dinilai melalui enam dimensi utama, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa. Pendekatan ini dinilai mampu memberikan gambaran pembangunan desa yang lebih menyeluruh dan komprehensif.

Dilansir dari laman jatengprov, berdasarkan data ID 2025, status desa di Jawa Tengah terdiri atas 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, serta 15 desa tertinggal. Adapun desa dengan kategori sangat tertinggal sudah tidak lagi ditemukan di wilayah Jawa Tengah.

Nadi menuturkan, peningkatan status desa tersebut tidak terlepas dari pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat daerah (OPD) yang terus didorong oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan desa.

Terkait masih adanya desa tertinggal, Nadi menjelaskan hal itu dipengaruhi oleh proses penyesuaian indikator akibat peralihan metode penilaian dari IDM ke ID. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan desa-desa tersebut segera naik kelas melalui pendampingan intensif dan kerja sama dengan berbagai pihak.

“Membangun desa itu tidak bisa dikerjakan satu OPD saja. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, semuanya, masuk dalam penilaian indeks desa. Jadi memang harus kolaboratif,” ujarnya.

Menurut Nadi, capaian tersebut juga didukung oleh peningkatan alokasi bantuan keuangan desa dari Pemprov Jawa Tengah. Pada 2024, bantuan keuangan desa tercatat sebesar Rp1,6 triliun dan meningkat menjadi Rp1,7 triliun pada 2025.

“Ini luar biasa. Bantuan keuangan dari provinsi ini hampir setara dengan dana desa dari pusat. Apalagi ketika dana desa dari pemerintah pusat mengalami penurunan, bantuan provinsi menjadi angin segar bagi desa,” katanya.

Anggaran tersebut difokuskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, serta penguatan layanan dasar bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meyakini peningkatan status desa akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

“Kita terus dorong 15 desa tertinggal ini dengan kolaborasi OPD dan stakeholder, yang konsen pada pembangunan desa. Prinsipnya, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” bebernya.

Nadi menegaskan, kemajuan desa merupakan fondasi utama bagi pembangunan Jawa Tengah secara keseluruhan.

“Membangun Jawa Tengah harus dimulai dari desa. Ibaratnya, cahaya tidak hanya dari satu obor besar, tapi dari lilin-lilin kecil di desa. Ketika desa mandiri dan maju, pembangunan dan ekonomi daerah akan tumbuh secara berkelanjutan,” tandas Nadi.

Artikel Desa Mandiri di Jateng Melonjak Tajam, Kini Tembus 2.208 Desa pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dari total rumah yang dibangun, 165 unit berlokasi di Banyumas, Jawa Tengah, sementara 85 unit lainnya berada di Garut, Jawa Barat. Seluruh rumah tersebut diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara gratis, khususnya petani dan warga di Desa Sejahtera Astra Hutan Karbon Astra.

Acara peresmian pembangunan ini turut dihadiri oleh Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, Ketua DPRD Banyumas Subagyo, perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Haryo Bekti Martoyoedo, Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto, serta jajaran eksekutif Grup Astra.

“Program ini bukan sekadar membangun rumah, melainkan membangun harapan dan masa depan yang lebih baik. Kami berharap setiap rumah menjadi tempat berteduh penuh cinta, lahirnya mimpi, serta tempat keluarga tumbuh bersama. Astra juga mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah, perangkat desa, komunitas, hingga masyarakat untuk ikut terlibat aktif mendukung program Rumah Layak Huni ini,” ujar Boy Kelana Soebroto dikutip dalam keterangan tertulis.

Para penerima manfaat dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, di antaranya sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki rumah atau menempati rumah tidak layak huni, serta belum pernah menerima bantuan rumah sebelumnya.

Hingga kini, Astra telah menjalankan lebih dari 1.500 Desa Sejahtera Astra dan Kampung Berseri Astra di seluruh Indonesia. Desa Sejahtera Astra berfokus pada pemberdayaan kewirausahaan berbasis produk unggulan desa di tiga klaster, yakni pertanian, perikanan, serta wisata dan budaya. Sementara Kampung Berseri Astra menitikberatkan pada pembangunan berbasis komunitas yang bersih, sehat, cerdas, produktif, dan tangguh menghadapi perubahan iklim.

Di Banyumas, Astra sebelumnya juga menemukan sosok Akhmad Sobirin—penerima SATU Indonesia Awards 2016 bidang Kewirausahaan—yang kemudian didampingi melalui program Desa Sejahtera Astra sejak 2018. Berbagai program pun telah digulirkan, mulai dari pemberdayaan UMKM, Kampung Berseri Astra, hingga keberhasilan Desa Semedo mengekspor gula kelapa ke pasar Eropa dan Amerika.

Artikel Tak Hanya Infrastruktur, Astra Bangun 250 Rumah Layak Huni di Banyumas dan Garut pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Data terbaru menunjukkan geliat positif sektor koperasi. Hingga tahun ini, tercatat 131.617 koperasi aktif dengan hampir 30 juta anggota. Volume usaha koperasi mencapai Rp214 triliun, yang menyumbang hampir satu persen terhadap PDB nasional,” ungkap Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin (14/7).

Budi menilai potensi pengembangan koperasi di Indonesia masih sangat besar. Hal ini didukung oleh inisiatif strategis pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih, sebagai bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kita harus optimis dan terus mendorong lahirnya koperasi-koperasi besar dengan memaksimalkan potensi desa,” tegasnya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Budi menyatakan keyakinannya bahwa hambatan dalam pengembangan koperasi—termasuk operasional Kopdes Merah Putih—dapat diatasi melalui semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, melainkan juga sebagai pusat distribusi barang subsidi, layanan kesehatan, logistik pertanian, hingga penyedia energi. Koperasi desa kini menerapkan pendekatan kolaboratif (pentahelix), menggandeng kelompok tani, BUMDes, sektor swasta, serta perguruan tinggi.

“Mereka tidak lagi berjalan sendiri. Semua duduk bersama dengan satu visi: meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Lebih dari 80.000 unit Kopdes/Kel Merah Putih telah dibentuk melalui musyawarah desa khusus (musdesus) dan siap beroperasi setelah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo. Ditargetkan seluruhnya aktif melayani masyarakat desa dan kelurahan mulai Oktober 2025.

“Dulu petani kecil menjual hasil panennya sendiri dengan harga murah. Kini mereka bisa menyimpan hasil panen, menunggu harga naik, dan menjual bersama melalui koperasi. Inilah wajah baru ekonomi kerakyatan,” ucap Budi.

Sejalan dengan dinamika zaman, Budi juga mendorong agar koperasi menjadi entitas yang adaptif, gesit, dan akuntabel. Ia mengajak generasi muda untuk aktif dalam ekosistem koperasi karena koperasi masa kini menawarkan ruang kreasi dan inovasi yang luas bagi kaum muda.

“Jangan berpikir koperasi hanya milik orang tua. Ini juga ruang kalian untuk tumbuh dan ikut membentuk arah ekonomi bangsa,” pungkasnya.

Artikel Koperasi Sumbang Rp214 T, Pemerintah Ajak Anak Muda Jadi Pelaku Ekonomi Baru pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Alokasi tersebut menjadi bagian dari 12 aksi prioritas yang dirancang oleh Kemendes PDTT. Program ketahanan pangan lokal desa, termasuk lumbung pangan desa, menempati posisi kedua setelah Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mendukung pelaksanaan program “Makan Bergizi Gratis” sebagai prioritas utama.

“Dari 12 aksi itu sudah kami cantumkan swasembada pangan, aksi yang kedua yaitu ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa, itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, dalam keterangannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Selasa (7/1)

Yandri juga menyebutkan bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk mendukung swasembada pangan. Dalam regulasi tersebut, desa diminta untuk memanfaatkan potensi lokal guna memenuhi kebutuhan pangan, serta mengoptimalkan peran BUMDes untuk menjaga perputaran ekonomi di tingkat desa.

Agar implementasi berjalan sesuai rencana, regulasi ini akan dilengkapi dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan modul khusus. Langkah ini bertujuan memastikan anggaran yang dikucurkan tepat sasaran, produktif, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat desa.

“Jelas ini petunjuknya, sangat terang benderang, tidak ada celah kira-kira Kepala Desa untuk bermain, sehingga jangan sampai dana yang besar Rp16 triliun itu tidak ada jejaknya, Pak. Jadi selama ini kami pantau, kami evaluasi Dana Desa untuk ketahanan pangan itu dibagikan kepada masyarakat ini tidak lagi yang konsumtif tapi yang produktif,” tambahnya.

Yandri juga menegaskan pentingnya kerja sama antar kementerian, lembaga terkait, dan para pemangku kepentingan di berbagai tingkatan—mulai dari provinsi hingga desa—untuk memastikan keberhasilan program ini.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa Rakortas ini bertujuan memperkuat sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mendukung program swasembada pangan yang ditargetkan terealisasi pada 2027.

“Swasembada pangan merupakan program strategis yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kolaborasi dan koordinasi intensif antar kementerian dan lembaga menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian target ini,” ungkap Zulkifli.

Ia juga mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif untuk bekerja sebagai satu tim demi kepentingan bangsa. “Kita harus solid. Jika ada satu kesalahan, seperti gol bunuh diri dalam sepak bola, kita semua akan rugi. Karena ini adalah kerja tim yang membutuhkan kesatuan,” pungkasnya.

Artikel Kemendes PDTT Alokasikan Rp16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Para transmigran yang berasal dari Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur ini akan ditempatkan di wilayah-wilayah baru sebagai langkah strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan nasional. Menko AHY menegaskan pentingnya program transmigrasi sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memajukan daerah tertinggal.

“Transmigrasi bukan sekadar memulai kehidupan baru, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan daerah yang memerlukan perhatian lebih,” ujar Menko AHY dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (7/12/)

Menko AHY menekankan bahwa tanggung jawab pemerintah tidak berhenti pada pelepasan transmigran. Pemerintah berkomitmen memastikan para transmigran diterima dengan baik, mendapatkan bimbingan, serta dukungan untuk mengembangkan potensi di lokasi baru.

“Kami ingin memastikan bahwa mereka dapat membangun kehidupan yang lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan daerah tersebut,” tambah Menko AHY.

Langkah ini merupakan bagian dari implementasi visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya membangun Indonesia dari desa dan wilayah terpencil, dengan menghidupkan kembali semangat transmigrasi sebagai solusi strategis.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki program transmigrasi agar berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan. Menko AHY menyebutkan bahwa program ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah maju dan tertinggal.

“Pembangunan harus dimulai dari bawah, dari desa ke desa, untuk menyentuh daerah-daerah yang selama ini belum merasakan dampak pembangunan secara merata,” jelas Menko AHY.

Dengan pelepasan 52 KK dalam program transmigrasi ini, pemerintah berharap tercipta peluang baru bagi para transmigran untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Program ini juga bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal di daerah-daerah tujuan transmigrasi.

Langkah ini tidak hanya menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan, tetapi juga mencerminkan semangat pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Melalui transmigrasi, pembangunan yang berkeadilan dari desa hingga wilayah terpencil dapat diwujudkan.

Artikel Menko AHY Lepas 52 KK Transmigran, Wujudkan Pemerataan Pembangunan pertama kali tampil pada Katafoto.id.