Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, meski nilai transaksi judi online menunjukkan tren penurunan, kondisi tersebut tidak boleh membuat pemerintah maupun aparat lengah. Menurutnya, jaringan pelaku terus mengembangkan modus baru dengan memanfaatkan sistem transaksi keuangan yang semakin kompleks.

“Penurunan nilai transaksi tidak boleh membuat kita lengah. Ketika frekuensi transaksi meningkat dan modus berpindah ke instrumen serta ekosistem keuangan yang semakin kompleks, itu menunjukkan jaringan pelaku terus beradaptasi,” kata Ivan dalam dikutip dalam keterangan tertulis Senin (27/7).

Ia menegaskan, upaya pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari memutus akses ke platform perjudian, menghentikan aliran dana, memblokir rekening penampung, hingga menindak merchant fiktif, pihak terafiliasi, serta pihak yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

Puluhan Laporan Polisi Berasal dari Analisis PPATK

PPATK telah menyerahkan hasil analisis terhadap rekening-rekening yang diblokir kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Langkah tersebut juga bertujuan mendukung penelusuran serta pemulihan aset hasil tindak pidana.

Koordinasi PPATK dengan Bareskrim Polri menghasilkan tindak lanjut terhadap 51 Laporan Hasil Analisis (LHA) yang berkaitan dengan transaksi pada 132 situs judi online. Dari hasil tersebut, penyidik menerbitkan 27 laporan polisi.

Dalam penanganan perkara itu, aparat memblokir transaksi senilai Rp255,76 miliar yang tersebar pada 5.961 rekening. Selain itu, penyidik menyita dana sebesar Rp142,02 miliar dari 359 rekening yang diduga terkait aktivitas perjudian daring.

Secara keseluruhan, nilai aset yang berhasil dirampas negara dari berbagai perkara judi online mencapai Rp588,61 miliar.

Kasus TPPU Sumbang Aset Rp530 Miliar

Salah satu kontribusi terbesar terhadap pemulihan aset berasal dari perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan judi online.

Kasus tersebut berawal dari laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PPATK kepada Bareskrim Polri pada 2024. Setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.

Pada 13 Maret 2026, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyetorkan sekitar Rp530,43 miliar ke kas negara yang berasal dari uang rampasan dan pembayaran denda.

Menurut PPATK, capaian tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara intelijen keuangan dan aparat penegak hukum dalam membongkar jaringan serta memulihkan aset hasil kejahatan.

Perputaran Dana Judi Online Masih Besar

Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, perputaran dana judi online di Indonesia masih tergolong tinggi.

PPATK mencatat, pada kuartal I 2026 nilai transaksi judi online mencapai Rp40,3 triliun dengan total dana deposit sebesar Rp10,59 triliun. Hasil analisis juga menunjukkan pola transaksi kini semakin sering dilakukan dengan nominal yang lebih kecil sehingga lebih sulit dideteksi.

Sepanjang 2025, total perputaran dana judi online tercatat Rp286,84 triliun, turun sekitar 20 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp359,81 triliun. Penurunan tersebut menjadi yang pertama sejak 2017.

Sementara itu, nilai deposit judi online juga menurun dari Rp51,3 triliun pada 2024 menjadi Rp36,01 triliun pada 2025.

PPATK Ajak Masyarakat Ikut Berperan

PPATK menegaskan bahwa pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk memutus rantai kejahatan tersebut.

Masyarakat diimbau tidak menggunakan atau memfasilitasi transaksi judi online, serta tidak meminjamkan rekening maupun identitas kepada pihak lain yang dapat disalahgunakan.

Selain itu, masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan rekening, merchant, atau instrumen pembayaran digital. PPATK bersama kementerian dan lembaga terkait, industri jasa keuangan, penyedia sistem pembayaran, serta aparat penegak hukum akan terus memperkuat pengawasan, memutus aliran dana, menindak pelaku, dan memulihkan aset yang berasal dari kejahatan judi online.

Artikel PPATK Bekukan 5.762 Rekening Judi Online, Nilainya Tembus Rp1,07 Triliun pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Mereka memanfaatkan yurisdiksi negara-negara yang melegalkan judi, sehingga diperlukan kerja sama internasional untuk menangkap para pelaku yang berada di balik judi online,” ujar Kepala Biro Multimedia Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko di Jakarta pada Kamis (12/12)

Ia juga menyoroti besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia, yang mencapai 212,9 juta orang atau sekitar 77 persen dari populasi. Namun, rendahnya literasi digital di Indonesia—yang berada di peringkat kedua terendah di dunia—telah dimanfaatkan oleh operator judi online untuk memperluas jangkauannya.

“Banyak masyarakat yang memiliki lebih dari satu perangkat. Sayangnya, salah satu perangkat sering digunakan untuk mengakses judi online,” tambahnya.

Polri tetap berkomitmen untuk memberantas judi online, termasuk dengan membersihkan internal institusinya dari oknum yang terlibat. Langkah ini merupakan bagian dari arahan Kapolri untuk mendukung program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya poin ketujuh terkait reformasi hukum dan pemberantasan berbagai tindak kejahatan, termasuk judi online.

“Jika ada anggota Polri yang terlibat dalam aktivitas ini, kami akan mengambil tindakan tegas,” tegas Gatot.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2023, tercatat sekitar 3,2 juta warga Indonesia terlibat dalam perjudian online. Mayoritas pemain berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, seperti pelajar, mahasiswa, buruh, petani, dan ibu rumah tangga.

Pada tahun 2024, perputaran uang dari judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp600 triliun, dengan aliran dana sebagian besar menuju negara-negara ASEAN seperti Thailand, Kamboja, dan Filipina.

Polri telah mengambil berbagai langkah signifikan untuk memberantas judi online. Selama periode 2019-2024, Polri berhasil mengungkap 6.386 kasus, menangkap 9.096 pelaku, membekukan 6.081 rekening, dan memblokir 109.520 situs judi online.

Selain itu, upaya edukasi masyarakat, patroli siber, penerapan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta tindakan hukum terhadap oknum perbankan dan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat, menjadi bagian dari strategi komprehensif Polri.

“Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan masyarakat dari ancaman aktivitas ilegal ini,” tutupnya.

Artikel Perputaran Uang Judi Online Tembus Rp600 Triliun, Kendala Server di Luar Negeri pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Instruksi ini menjadi bukti komitmen Kemkomdigi dalam memberantas judi online, yang dimulai dari lingkup internal kementerian,”ujar Meutya Hafid dikutip dari keterangan tertulis Kemkomdigi.

Menkomdigi meminta seluruh pegawai Kemkomdigi untuk mematuhi Pakta Integritas tentang Pemberantasan Kegiatan Perjudian Online. Pakta Integritas melarang segala bentuk aktivitas perjudian online, baik dalam maupun luar kedinasan, dan telah ditandatangani oleh seluruh pegawai sejak Juli 2024. Instruksi ini juga mengharuskan pegawai Kemkomdigi untuk menghindari komunikasi, pengaruh, dan distribusi konten terkait perjudian online.

Meutya Hafid menekankan pentingnya kolaborasi dari seluruh pegawai Kemkomdigi dalam memberantas judi online.

“Kemkomdigi tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani judi online. Dibutuhkan kolaborasi, sinergi, dan komitmen penuh dari seluruh sivitas Kemkomdigi,” imbuhnya.

Meutya juga menegaskan bahwa instruksi ini merupakan langkah nyata dalam mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif judi online.

Kemkomdigi akan memberikan perkembangan terbaru tentang pemberantasan judi online kepada publik melalui situs Kemkomdigi dan kanal informasi lain demi menjaga transparansi dan memberikan informasi yang akurat.

Instruksi ini berlaku mulai 1 November 2024, diharapkan menjadi langkah awal yang kuat dalam pemberantasan judi online di Indonesia. Pemerintah bersama masyarakat akan terus mengawal upaya ini demi tercapainya Indonesia yang bebas dari kegiatan judi online yang merugikan.

Artikel Kemkomdigi Terapkan Pakta Integritas Pemberantasan Judi Online bagi Pegawai pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Judi online telah merambah ke seluruh profesi. Contohnya, berdasarkan data dari PPATK, terdapat 164 wartawan yang terlibat, dengan total transaksi mencapai Rp1.477.160.821. Nama-nama mereka juga sudah teridentifikasi,” kata Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa korban judi online sudah merambah ke profesi wartawan, juga karyawan kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kominfo.

“164 wartawan bukan jumlah yang sedikit, tolong ingatkan. Tolong lebih diingatkan lagi ya karena ini korban kita semua,” imbaunya usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengarahan tentang Pencegahan Perjudian Daring, di Kantor Kemenko PMK.

Menteri Budi Arie juga telah mengidentifikasi ada karyawan Kementerian Kominfo yang menjadi korban judi online.

“Jumlahnya ada, di Kominfo sendiri. Nanti kita umumkan hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan rapat koordinasi merupakan pertemuan kedua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring.

“Ini langkah kedua dalam kegiatan pemberantasan judi online. Pertama, sudah diinisiasi oleh Bapak Menkopolhukam dari sisi penindakan dan pencegahan, sedangkan saya sebagai Menko PMK dari posisinya sebagai Wakil Ketua adalah dari sisi rehabilitasi, dan tentu saja dari sisi pencegahan,” ungkapnya.

Sebagai Wakil Ketua Satgas Pemberantasan Judi Daring, Menko Muhadjir Effendy menilai masalah judi online sudah sangat meresahkan.

“Sebab semua kalangan bermain mulai dari tingkat bawah hingga atas,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menko PMK mengajak komponen strategis di dalam masyarakat untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik judi online yang sudah sangat meresahkan dan membahayakan untuk keutuhan bangsa.

“Selesai rakor akan ada sosialisasi materi judi online untuk tokoh masyarakat, organisasi keagamaan serta sosial yang ada di Indonesia. Kita ajak untuk memberikan saran atau masukan, termasuk juga list atau tanggapan bagaimana kita bisa memberikan edukasi serta sosialisasi ke masyarakat,” imbuhnya.

Artikel Menko Polhukam Sebut 164 Wartawan Terlibat Judi Online pertama kali tampil pada Katafoto.id.