“Untuk kesekian kalinya, dari tempat bersejarah ini, saya sampaikan kepada seluruh elemen pemerintahan: segera berbenah, bersihkan diri. Negara akan bertindak tegas. Kita bangsa yang kuat. Siapapun yang tidak setia pada negara akan disingkirkan tanpa ragu, tanpa pandang bulu, tanpa memedulikan asal-usul, partai, atau suku,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi agenda utama pemerintahannya. Ia menyampaikan keprihatinan atas masih maraknya pencurian uang rakyat dan menyatakan tekad untuk menindak para pelakunya.

“Kita memiliki kekayaan besar, namun masih terlalu banyak pencuri yang mengambil uang rakyat. Saya berkomitmen untuk menertibkan semua itu. Saya minta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden.

Tak hanya fokus pada penindakan, Presiden Prabowo juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda. Ia mengajak anak-anak muda untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat kontrol sosial.

“Jika melihat pelanggaran oleh pejabat, laporkan. Sekarang teknologi ada di tangan kita semua. Masyarakat di pelosok sekalipun bisa gunakan gadget. Kalau ada bukti, sebar luaskan. Jangan diam. Jangan biarkan pejabat bertindak semena-mena dan mengkhianati bangsa,” ujarnya.

Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini tidak hanya menjadi simbol penghormatan terhadap ideologi bangsa, tetapi juga menjadi momentum penegasan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menciptakan Indonesia yang bersih, adil, dan berintegritas.

Artikel Presiden Prabowo Peringatkan Pejabat: Bersihkan Diri atau Disingkirkan pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Ada aparat penegak hukum yang diintimidasi, rumahnya didatangi, mobilnya dibuntuti, bahkan ada yang rumahnya difoto. Kita paham tekanan seperti itu ada. Tapi saya tegaskan, kita tidak takut. Saya pribadi tidak gentar,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam Kongres ke-4 Pengurus Pusat Tunas Indonesia Raya (Tidar) di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (17/5).

Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemerintah untuk mengusut tuntas praktik korupsi tak akan berhenti. Menurutnya, dalam enam bulan pertama masa kepemimpinannya, negara telah berhasil mengamankan kekayaan negara dalam jumlah yang sangat besar.

“Hampir setiap hari kita berhasil membongkar kasus korupsi. Ini akan terus kita lanjutkan, tak akan berhenti di tengah jalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan bahwa sumpah jabatannya sebagai Presiden mengharuskan dirinya menjalankan amanat konstitusi dengan setia. Ia menegaskan tak akan ragu menindak siapa pun yang terbukti merugikan negara melalui tindakan korupsi.

“Siapa pun yang melanggar hukum, apalagi mempertahankan praktik-praktik yang merugikan negara, harus ditindak. Kekayaan negara harus digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Prabowo menyampaikan refleksi pribadinya. Di usia 73 tahun, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk meninggalkan warisan yang baik bagi bangsa, salah satunya melalui penegakan hukum yang tegas dan adil.

“Di usia saya sekarang, saya hanya ingin meninggalkan nama yang bersih. Saya akan menjalankan amanah ini, menegakkan keadilan, dan memerangi korupsi tanpa pandang bulu,” tutup Prabowo.

Artikel Ancaman Tak Hentikan Presiden Prabowo Perangi Korupsi: “Saya Tidak Gentar!” pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, menegaskan bahwa pengelolaan aset rampasan harus dilakukan secara optimal. Ia menekankan bahwa hibah ini bertujuan untuk mencegah penguasaan aset oleh pihak yang tidak berhak, mengurangi beban biaya pemeliharaan, serta mempertahankan nilai ekonomisnya.

“KPK berharap aset rampasan ini dapat dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat melalui mekanisme yang tepat,” ujar Mungki dikutip dalam keterangan tertulis.

Langkah ini juga bertujuan untuk memperjelas batas kewenangan antara eksekusi dan pengelolaan aset negara, khususnya barang rampasan yang telah memiliki putusan hukum tetap (inkracht).

Kewenangan Pengelolaan di Tangan Pemda

Setelah resmi diserahkan, Pemkot Surabaya dan Pemkab Malang memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola dan memanfaatkan aset tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan negara.

KPK tidak hanya menyerahkan aset dalam bentuk hibah, tetapi juga akan melakukan pemantauan agar pemanfaatannya sesuai dengan rencana yang telah diajukan masing-masing pemerintah daerah. Hal ini penting untuk memastikan aset yang diberikan benar-benar berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

Berlandaskan Regulasi Resmi

Hibah aset ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.06/2021, yang mengatur tentang pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan negara dan gratifikasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang.

Artikel KPK Hibahkan Aset Rampasan Korupsi Rp15,6 M ke Surabaya dan Malang pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Sedikit banyak mempengaruhi operasional, karena operasional berhubungan dengan perjalanan dinas. Tidak ada biaya perjalanan dinas, tidak akan bisa kita melaksanakan operasional,” ujar Setyo dalam pernyataannya yang dikutip dari kanal YouTube Transparency International Indonesia (TII), Rabu (12/2)

Meski demikian, Setyo menegaskan bahwa KPK tetap berupaya menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran ini. Ia memastikan lembaganya akan tetap menjalankan tugas dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

“Namun, ini semua kami siasati. Artinya bahwa segala program penghematan yang dilakukan yang sudah diinstruksikan pemerintah itu semua kami pedomani. Misalkan, ada pelatihan yang harus menggunakan fasilitas di luar kantor, itu kami kembalikan kepada fasilitas yang ada dimiliki KPK baik di K4 maupun C1,” jelasnya dikutip dalam laman berita satu. 

Setyo menegaskan bahwa KPK berkomitmen untuk menjalankan efisiensi anggaran tanpa mengurangi efektivitas dalam pemberantasan korupsi. Ia juga memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan menghambat pengejaran para buronan kasus korupsi.

“Tidak ada pengaruh (efisiensi anggaran ke pengejaran buron). Artinya itu juga menunjukkan komitmen dari pemerintah kepada KPK untuk tidak melakukan pemotongan di sektor operasional, sehingga kami tetap bisa melaksanakan aktivitas sesuai dengan rencana yang sudah dibuat untuk 2025,” tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp 306,69 triliun dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Efisiensi anggaran ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dan Pelaksanaan APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025. Pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap alokasi anggaran kementerian/lembaga, transfer ke daerah, serta belanja daerah dalam APBN dan APBD 2025.

Setyo menegaskan bahwa KPK tetap berkomitmen menyesuaikan diri dengan kebijakan ini, seraya memastikan bahwa tugas pemberantasan korupsi tetap berjalan optimal.

Artikel KPK Tetap Kejar Buronan Korupsi Meski Ada Efisiensi Anggaran pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyoroti pentingnya kolaborasi dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang lebih terintegrasi. Ia menjelaskan bahwa pendekatan ini mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan yang saling melengkapi.

“Kami optimistis bahwa dengan sinergi yang lebih solid, pemberantasan korupsi dapat dilakukan lebih efektif. Salah satunya melalui penguatan peran Kortas Tipikor Polri, yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga memperkuat aspek pendidikan dan pencegahan,” ungkap Setyo.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperbaiki IPK yang masih rendah.

“Indeks Persepsi Korupsi mencerminkan persepsi nasional dan internasional terhadap kita. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab KPK, tetapi juga tanggung jawab bersama, termasuk Polri, untuk memperbaikinya,” imbuhnya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambut positif kunjungan ini dan menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat sinergi dengan KPK. Ia juga mengklarifikasi bahwa keberadaan Kortas Tipikor Polri bertujuan mendukung, bukan menggantikan, peran lembaga pemberantasan korupsi lainnya.

“Kehadiran Kortas Tipikor justru memperkuat kerja sama antara Polri dan KPK. Langkah ini mencerminkan komitmen kami untuk membangun sistem yang lebih efisien, sekaligus mempercepat proses pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Kapolri dikutip dalan keterangan tertulis. 

Kapolri juga mengungkapkan rencana pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara Polri dan KPK untuk memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab, sehingga kolaborasi di lapangan dapat berjalan lebih efektif.

“Dengan kepemimpinan baru di KPK dan kerja sama yang semakin erat, saya yakin kita mampu menjawab ekspektasi masyarakat dalam memberantas korupsi dan memperbaiki sistem hukum di negara ini,” tegas Listyo.

Audiensi ini menjadi langkah awal dari upaya besar yang akan dikembangkan melalui pertemuan-pertemuan lanjutan, baik formal maupun informal. Sinergi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga menjawab harapan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

“Kami tidak hanya berbicara soal kolaborasi antara dua institusi, tetapi juga upaya nyata untuk memenuhi harapan rakyat Indonesia terhadap pemberantasan korupsi yang lebih transparan dan efektif,” tutup Kapolri.

Komitmen bersama antara KPK dan Polri ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memperkuat upaya pencegahan dan penindakan korupsi, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Artikel KPK dan Polri Bersinergi Berantas Korupsi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

“Dalam bahasa Jawa, ada istilah ‘pokil’ yang merujuk pada tindakan curang demi keuntungan pribadi. Inilah yang kini kita kenal sebagai korupsi. Oleh karena itu, semua pihak perlu waspada dan berhati-hati,” ujar Wawan diktutip dalam keterangan tertulis di Prambanan, pada Jumat (03/01).

Wawan mengungkapkan dalam Seminar “Integrity in Action” bertema “The Power of Integrity”, bahwa sebanyak 466 pelaku tindak pidana korupsi berasal dari sektor swasta, menjadikannya kategori tertinggi dibandingkan dengan pelaku dari Eselon I, II, III, dan IV sebanyak 423, serta anggota DPR dan DPRD sebanyak 358 orang. Untuk itu, ia mendorong seluruh jajaran PT TWC untuk turut aktif dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjauhi korupsi dan aktif mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Jadilah teladan bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama TWC, Febrina Intan, menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi dan hukum, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku dari individu.

“Integritas harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Marilah kita bersatu membangun sistem yang bebas dari korupsi, menciptakan budaya yang sehat, serta mendukung kolaborasi untuk mewujudkan integritas,” tegas Febrina.

Artikel KPK Sebut 466 Pelaku Korupsi Tertinggi dari Sektor Swasta Disusul Pejabat Eselon pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyoroti praktik mark-up anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran aparat pemerintah dalam menjaga pengelolaan anggaran yang transparan dan bebas dari penyimpangan.

“Penggelembungan mark-up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat. Kalau proyek nilainya 100 juta, ya 100 juta. Bikin rumah 100 juta ya 100 juta, ya jangan 100 juta dibilang 150 juta. Budaya ini harus dihilangkan,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo juga menginstruksikan penggunaan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, sebagai upaya untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi dalam birokrasi. Ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah, termasuk lembaga legislatif dan yudikatif, untuk berkolaborasi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyoroti pentingnya integritas dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia berharap Musrenbangnas menjadi momen refleksi bagi para pemimpin dan pejabat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan (Musrenbangnas) ini untuk membersihkan diri, membenahi diri, dan membangun pemerintahan yang lebih baik,” pesan Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan dengan adil dan mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Ia meminta agar vonis terhadap pelaku korupsi benar-benar memberikan efek jera.

“Kerugian negara yang mencapai ratusan triliun harus disikapi dengan penjatuhan vonis yang sesuai, agar tidak melukai rasa keadilan masyarakat,” ungkapnya.

Dengan langkah-langkah ini, Presiden berharap reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang tegas dapat mempercepat pembangunan nasional menuju Indonesia yang lebih maju.

Artikel Presiden Prabowo Tegaskan Stop Mark-Up dan Hentikan Kebocoran Anggaran pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

Wakil Ketua KPK 2019-2024, Alexander Marwata, menegaskan bahwa pencapaian ini menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

“Pengembalian kerugian negara melalui asset recovery ini adalah bukti nyata bahwa KPK tidak hanya menghukum para pelaku korupsi, tetapi juga memulihkan keuangan negara. Pada 2024 saja, KPK telah berhasil mengembalikan Rp731.549.197.475,”ujar Alexander dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12)

Dalam kurun waktu 2020 hingga 15 Desember 2024, KPK mengembalikan aset senilai Rp113,7 miliar melalui lelang barang rampasan. Barang elektronik menjadi kategori yang paling banyak dilelang, dengan 553 item senilai Rp1,08 miliar. Di sisi lain, lelang kendaraan bermotor mencatat nilai tertinggi, mencapai Rp42,6 miliar dari 245 unit kendaraan.

KPK juga menyerahkan barang rampasan senilai Rp834,2 miliar melalui proses hibah dan PSP kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah (KLPD). Distribusi nilai hibah ini mencakup:

• 2020: Rp136,7 miliar
• 2021: Rp177,9 miliar
• 2022: Rp118,5 miliar
• 2023: Rp140,9 miliar
• 2024 (hingga 15 Desember): Rp259,9 miliar

Pada tahun 2024, sebanyak 159 barang rampasan, termasuk tanah, bangunan, dan kendaraan bermotor, telah diserahkan melalui PSP dan hibah. Penyerahan terbesar adalah 31 unit tanah/bangunan kepada Pemerintah Desa Suru, Kabupaten Nganjuk, senilai Rp3,95 miliar.

Menurut Alexander, asset recovery merupakan salah satu elemen penting dari strategi trisula KPK dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian negara, tetapi juga memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.

Proses pengembalian aset dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pelacakan aset tersangka hingga eksekusi berdasarkan putusan pengadilan. KPK juga melakukan pengelolaan barang bukti, menilai nilai aset, dan melaksanakan eksekusi berupa uang pengganti, denda, maupun rampasan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengembalian aset di masa mendatang, KPK telah menyusun langkah strategis, antara lain:

• Mempercepat lelang benda sitaan tanpa harus menunggu putusan pengadilan sesuai PP Nomor 105 Tahun 2021.
• Memanfaatkan gedung penyimpanan aset agar nilai ekonominya tetap terjaga.
• Mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.
• Menyusun peraturan pelaksanaan terkait PP Nomor 105 Tahun 2021.

“Harapannya, ke depan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi bisa lebih maksimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” tutup Alexander.

Artikel KPK Berhasil Pulihkan Kerugian Negara Rp2,54 Triliun pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.

1. “Pendidikan Antikorupsi Transdisiplin”
   Buku ini merupakan hasil kolaborasi para tokoh berpengalaman di bidang pemberantasan korupsi, termasuk mantan pimpinan KPK seperti Bambang Widjojanto, Novel Baswedan, dan Busyro Muqoddas. Penulis lainnya mencakup Adnan Topan Husodo, Ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Polri Herry Muryanto, serta akademisi seperti Bivitri Susanti dan Kurnia Ramadhana.
2. “Buku Orang Baik Belajar Antikorupsi” (BOBA)
   Buku ini merupakan kerja sama Satgassus Pencegahan Tipidkor dengan Universitas Islam Indonesia (UII). BOBA mengupas 13 kasus korupsi di berbagai sektor, seperti pelayanan publik, politik, sumber daya alam, dan penegakan hukum, dengan perspektif lintas disiplin.
   

Ketua Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Herry Muryanto, menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi adalah bagian dari transformasi nilai masyarakat.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak moral bangsa, melemahkan institusi negara, dan menghambat pembangunan. Buku ini menjadi langkah awal membangun generasi yang berani melawan korupsi,” katanya.

Herry berharap kedua buku tersebut dapat menjadi alat penting dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
“Semoga karya ini menjadi cahaya kecil menuju Indonesia yang bebas korupsi,” tambahnya.

Acara peluncuran ini juga menjadi momentum perkenalan struktur baru Polri, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor), yang diharapkan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara sistematis dan profesional di Indonesia.

Peluncuran dua buku ini menegaskan kolaborasi Polri dan para tokoh lintas disiplin untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih, transparan, dan adil.

Artikel Dukung Indonesia Bebas Korupsi, Polri Luncurkan Buku Pendidikan Antikorupsi pertama kali tampil pada Berita dan Foto dari Berbagai Sumber Informasi yang Valid.