“Bansos ini terutama ditujukan untuk mereka yang termasuk dalam kategori miskin. Ada tiga level kemiskinan, dan ini menjadi prioritas pemerintah,” kata Muhaimin di Jakarta, pada Sabtu (30/11) malam.

Muhaimin menambahkan bahwa anggaran pemerintah untuk penyaluran bansos berfungsi sebagai bantalan yang membantu masyarakat dengan tiga kategori kemiskinan tersebut dalam menghadapi tantangan kehidupan.

“Bansos merupakan salah satu bantalan untuk mengantisipasi ancaman hidup bagi masyarakat,” ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berkomitmen untuk meningkatkan dana bantuan sosial melalui efisiensi dan perampingan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun angka pasti peningkatan dana tersebut belum diputuskan, langkah ini diharapkan dapat memperbesar alokasi bansos, sehingga dapat membantu masyarakat miskin untuk menjadi lebih produktif.

Muhaimin juga berharap pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang digelar di Bogor pada 7 November 2024, dapat diperoleh alokasi dana bansos sebesar Rp100 triliun pada 2025. “Kami berharap ini sukses, dan paling tidak, kita berdoa agar pada 2025 bisa ada tambahan bansos yang mencapai Rp100 triliun,” ujarnya.

Saat ini, pemerintah sedang menggeser paradigma bantuan sosial menjadi program pemberdayaan yang lebih menyasar pada 8,3 persen dari total penduduk Indonesia, setara dengan 23 hingga 24 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,3 juta jiwa tergolong dalam kategori miskin ekstrem.

Program pemberdayaan ini mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti pelatihan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya dalam memastikan ketersediaan bahan baku produksi.

Artikel Pemerintah Prioritaskan Bansos untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pertama kali tampil pada Katafoto.id.