Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Perlindungan Tanaman DKPP Bojonegoro, Yuni Arba’atun, menyampaikan bahwa pembangunan JUT difokuskan pada jalur yang telah digunakan petani selama ini atau berada di atas lahan eksisting. Jalan yang dibangun dirancang memiliki lebar minimal 2,5 meter sehingga dapat dilalui kendaraan pengangkut hasil panen.

“Pembangunan jalan pertanian tidak hanya bertujuan mempercantik infrastruktur, tetapi harus benar-benar fungsional dan mendukung aktivitas petani di lapangan,”ujar Yuni Arba’atun dikutip dalam keterangan tertulis, pada Selasa (27/1).

Pembangunan Jalan Usaha Tani ini merupakan bagian dari program unggulan Pemkab Bojonegoro bertajuk Petruk Tani (Pembangunan Infrastruktur Pertanian). Melalui program tersebut, DKPP menargetkan penurunan biaya distribusi hasil panen sehingga pendapatan petani dapat meningkat seiring naiknya produktivitas pertanian.

Yuni menambahkan, kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan hibah perbaikan jalan pada tahun-tahun sebelumnya menjadi prioritas penerima program ini. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan infrastruktur pertanian.

Dengan total anggaran mencapai Rp31,143 miliar, pembangunan 163 titik JUT ini diharapkan tidak hanya memperkuat akses pertanian, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan serta memperkokoh sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro.

Artikel Bojonegoro Gelontorkan Rp31 Miliar Bangun 163 Jalan Usaha Tani pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut akan menggunakan dana BKKD tahun 2025 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“Saat ini prosesnya masih pada tahap pengajuan proposal pencairan kepada Bupati melalui Dinas Sosial. Target kami, seluruh proposal sudah masuk dalam waktu satu minggu,” kata Agus dalam keterangan resmi Pemkab Bojonegoro, Selasa (4/11).

Agus menambahkan, BKKD dengan skema khusus ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa, khususnya dalam pengadaan Mobil Siaga Desa sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan sosial masyarakat.

“Program ini merupakan bentuk komitmen Pemkab Bojonegoro untuk memperkuat layanan sosial dan kesiapsiagaan di tingkat desa, agar masyarakat semakin sejahtera dan produktif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus menilai bahwa keberadaan Mobil Siaga Desa memiliki peran vital dalam meningkatkan pelayanan sosial serta memperkuat fungsi kemasyarakatan di pedesaan. Kendaraan ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penanganan keadaan darurat, evakuasi bencana, hingga mendukung layanan sosial masyarakat.

Melalui program tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap setiap desa memiliki sarana transportasi yang memadai untuk memperkuat kesiapsiagaan dan ketahanan sosial masyarakat desa menghadapi berbagai situasi darurat.

Artikel Desa di Bojonegoro Kini Punya Mobil Siaga, Pemkab Gelontorkan Rp11 Miliar pertama kali tampil pada Katafoto.id.