Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 531 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk Tontonan Film Nasional yang telah ditandatangani Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Pramono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung perkembangan industri film nasional dan memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat kegiatan perfilman di Indonesia.

“Pemerintah DKI Jakarta sebagai bagian untuk membangun Jakarta menjadi kota sinema, maka kami memberikan keringanan pokok pajak barang jasa tertentu atas jasa kesenian hiburan untuk tontonan film nasional,” ujar Pramono di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (21/6).

Melalui kebijakan itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pajak sebesar 50 persen bagi tontonan film nasional. Menurut Pramono, insentif tersebut diharapkan dapat mendorong rumah produksi untuk semakin aktif menghasilkan karya film, khususnya yang diproduksi di Jakarta.

Sementara itu, 50 persen pajak lainnya tetap disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Dana tersebut nantinya akan dialokasikan sepenuhnya untuk mendukung pengembangan ekosistem perfilman, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga berbagai program penguatan industri film nasional.

Pramono menjelaskan, kebijakan insentif ini lahir dari hasil diskusi bersama asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI). Ia berharap langkah tersebut dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri perfilman nasional.

“Kami berharap insentif ini akan membuat masyarakat di dunia perfilman terutama di Jakarta akan semakin semangat untuk menjadikan Jakarta menjadi kota sinema sekaligus pusat perfilman Republik Indonesia,” katanya.

Dengan adanya insentif tersebut, Pemprov DKI Jakarta optimistis ekosistem perfilman nasional akan semakin berkembang dan mampu menjadikan Jakarta sebagai pusat kreativitas, produksi, serta distribusi film di Tanah Air.

Artikel Industri Film Nasional Dapat Angin Segar, Pemprov DKI Beri Insentif 50 Persen pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut akan berlaku pada 22, 27, dan 28 Juni 2026 sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2026 tentang Penyediaan Layanan Angkutan Umum Gratis dan/atau Tarif Rp1 dalam Rangka Perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta.

Melalui kebijakan itu, seluruh pelanggan MRT Jakarta dapat menikmati perjalanan dengan tarif Rp1 pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda), Tuhiyat, mengatakan peringatan ulang tahun Jakarta menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat budaya penggunaan transportasi publik di ibu kota.

Menurutnya, program tarif khusus tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya mendorong lebih banyak warga untuk merasakan kemudahan, kenyamanan, dan keandalan layanan transportasi publik dalam aktivitas sehari-hari.

“MRT Jakarta menyambut baik kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan tarif khusus Rp1 bagi masyarakat dalam rangka perayaan HUT ke-499 Kota Jakarta,” ujar Tuhiyat, Minggu (21/6).

Ia menegaskan MRT Jakarta terus berkomitmen mendukung integrasi layanan transportasi publik dan pembangunan sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan. Karena itu, pihaknya berharap program tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

“Dengan semakin banyak warga yang menggunakan angkutan umum, kita bersama-sama berkontribusi dalam menciptakan Jakarta yang lebih terhubung, efisien, dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa kebijakan tarif khusus tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta. Selain sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, langkah ini juga bertujuan mendorong penggunaan transportasi publik secara lebih luas.

“Secara khusus nanti, untuk menyambut HUT Jakarta pada tanggal 22 Juni, 27–28 Juni kita akan membebaskan transportasi umum,” kata Pramono.

Artikel Tiga Hari Spesial HUT Jakarta, MRT Jakarta Hadirkan Tarif Rp1 bagi Penumpang pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut Wahyudi, masyarakat dapat menikmati fasilitas masuk gratis ke kawasan Ragunan pada 22, 27, dan 28 Juni 2026 sesuai kebijakan yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta.

“Kami berkomitmen mendukung rangkaian perayaan HUT ke-499 Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta,” ujarnya, Rabu (17/6).

Pada perayaan tahun ini, Ragunan mengangkat tema “Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta”. Tema tersebut dihadirkan untuk mengajak masyarakat mengenal lebih dekat keanekaragaman satwa sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pelestarian dan konservasi fauna.

Wahyudi menuturkan, tema tersebut juga selaras dengan semangat Jakarta yang tengah bertransformasi menjadi kota global yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.

“Melalui tema ini, kami ingin mengajak masyarakat mengenal lebih dekat kekayaan satwa Indonesia, menumbuhkan kepedulian terhadap konservasi, serta bersama-sama merayakan perjalanan Jakarta menuju era baru yang lebih maju dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Untuk menambah kemeriahan acara, Ragunan juga akan menggelar kuis interaktif berhadiah yang dapat diikuti pengunjung selama periode perayaan HUT Jakarta. Kegiatan tersebut dikemas sebagai sarana edukasi yang menarik, khususnya bagi keluarga dan generasi muda.

“Pengunjung tidak hanya diajak menjelajahi kawasan Ragunan dan mengenal berbagai koleksi satwa nusantara maupun mancanegara, tetapi juga mengikuti beragam kuis yang menguji pengetahuan tentang satwa, konservasi, serta sejarah Jakarta,” bebernya.

Menurut Wahyudi, peringatan HUT ke-499 Jakarta menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat posisi Ragunan sebagai destinasi wisata edukasi unggulan di ibu kota.

“Momentum HUT Jakarta merupakan kesempatan yang baik untuk memperkuat peran Ragunan sebagai destinasi wisata edukasi unggulan yang memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi masyarakat,” ucapnya.

Selain berbagai kegiatan di siang hari, layanan Ragunan Night Zoo juga direncanakan kembali hadir pada malam puncak perayaan HUT Jakarta. Program tersebut diharapkan mampu memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung untuk melihat aktivitas satwa pada malam hari.

“Melalui berbagai kegiatan spesial ini, TMR mengajak masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk turut merayakan HUT ke-499 Jakarta sambil menikmati wisata edukatif yang menghibur dan penuh manfaat,” tandasnya.

Artikel Jangan Lewatkan, Wisata Ragunan Gratiskan Tiket Masuk pada Tanggal Ini pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta dan tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026.

Melalui program ini, penghapusan sanksi administratif dilakukan secara otomatis melalui sistem pajak daerah. Dengan demikian, wajib pajak hanya perlu membayar pokok pajak yang masih terutang tanpa harus mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan penghapusan denda.

Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan berbagai kemudahan layanan pembayaran, termasuk melalui Gerai Samsat yang tersedia di area Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair. Selain itu, pembayaran dapat dilakukan melalui Kantor Samsat Induk, Gerai Samsat, Samsat Keliling, hingga layanan digital.

Program pemutihan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran pajak daerah. Pemerintah mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut sebelum program berakhir pada 31 Agustus 2026.

Selain menjadi bentuk keringanan bagi wajib pajak, kebijakan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pembayaran pajak kendaraan berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Dasar Hukum Penghapusan Sanksi Administrasi

Ketentuan mengenai pengurangan maupun penghapusan sanksi administrasi perpajakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2024 yang mempertegas aturan sebelumnya terkait pemberian keringanan sanksi pajak.

Selain itu, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 36 ayat (1) memberikan ruang bagi wajib pajak untuk mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, maupun kenaikan pajak apabila terjadi karena kekhilafan atau bukan akibat kesalahan wajib pajak.

Sanksi yang dapat diajukan penghapusannya adalah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak (SKP) maupun Surat Tagihan Pajak (STP). Beberapa kondisi yang dapat menjadi pertimbangan antara lain kesalahan pelaporan yang baru pertama kali terjadi, perubahan regulasi perpajakan, hingga keterlambatan pelaporan akibat gangguan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Permohonan penghapusan sanksi harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Pengajuan wajib mencantumkan jumlah sanksi yang dimohonkan untuk dihapuskan, alasan yang jelas, serta bukti pendukung yang relevan.

Permohonan juga harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya yang dilengkapi surat kuasa khusus. Satu permohonan hanya berlaku untuk satu SKP atau STP dan tidak dapat diajukan apabila wajib pajak sedang menempuh upaya hukum lain atas ketetapan pajak yang sama.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan maksimal dua kali. Pengajuan kedua harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah diterimanya keputusan atas permohonan pertama, kecuali terdapat kondisi di luar kendali wajib pajak.

Dokumen yang perlu disiapkan antara lain salinan SKP atau STP, bukti pelunasan pokok pajak, alasan pengajuan, serta dokumen pendukung lainnya. Pengajuan dapat dilakukan secara langsung ke KPP, melalui pos, jasa ekspedisi, maupun secara elektronik melalui sistem Coretax.

Setelah permohonan diterima, Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan evaluasi. Jika disetujui, wajib pajak akan memperoleh Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.

Sementara itu, khusus untuk program pemutihan PKB dan BBNKB yang digelar Pemprov DKI Jakarta hingga 31 Agustus 2026, masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan apa pun. Penghapusan denda diberikan secara otomatis saat pembayaran dilakukan melalui kanal layanan Samsat maupun aplikasi digital seperti SIGNAL dan Jakarta Kini (JAKI).

Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi pemilik kendaraan yang menunggak pajak untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa tambahan sanksi administrasi.

Artikel HUT Kota Jakarta, Denda Pajak Kendaraan Nol Rupiah Sampai 31 Agustus 2026 pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Berdasarkan data PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (PLN Disjaya), gerakan pemadaman lampu serentak yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada Sabtu (13/6) pukul 20.30 hingga 21.30 WIB mampu mengurangi emisi karbon sebesar 60,14 ton CO2e. Selain itu, konsumsi listrik berhasil ditekan hingga 75,18 megawatt hour (MWh), dengan nilai penghematan biaya listrik mencapai Rp108.693.752.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membangun budaya hemat energi sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca.

“Pemadaman lampu selama 60 menit bukan sekadar simbol. Ini adalah pengingat bahwa langkah sederhana yang dilakukan bersama-sama dapat memberikan dampak nyata bagi lingkungan. Dari kebiasaan kecil, kita bisa menciptakan perubahan besar untuk Jakarta yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Dudi dikutip dari laman berita jakarta, Senin (15/6).

Menurutnya, pelaksanaan aksi hemat energi tersebut mengacu pada Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemadaman Lampu dalam Rangka Penghematan Energi dan Pengurangan Emisi Karbon yang diterapkan secara berkala di Jakarta.

Dudi menilai hasil yang dicapai dalam kegiatan kali ini membuktikan bahwa perubahan perilaku dalam penggunaan energi dapat menghasilkan dampak yang terukur apabila dilakukan secara konsisten dan melibatkan banyak pihak.

“Keberhasilan ini lahir dari kolaborasi bersama. Mulai dari pengelola gedung, pelaku usaha, komunitas, hingga warga yang ikut mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan selama aksi berlangsung,” katanya.

Menurut Dudi, langkah sederhana seperti mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan, menggunakan lampu hemat energi, hingga mengonsumsi listrik secara bijak di rumah maupun tempat kerja dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon.

“Ketika jutaan warga melakukan langkah kecil yang sama secara konsisten, dampaknya akan sangat besar bagi kualitas lingkungan Jakarta. Karena menjaga bumi dan udara yang lebih bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh masyarakat,” tandasnya.

Aksi pemadaman lampu selama 60 menit dilakukan di berbagai ruas jalan protokol, gedung pemerintah, ikon kota, serta sejumlah titik strategis lainnya di Jakarta. Beberapa lokasi yang turut berpartisipasi antara lain Monumen Nasional (Monas), Patung Arjuna Wiwaha, Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Patung Pemuda, Patung Jenderal Sudirman, hingga kawasan Balai Kota DKI Jakarta.

Artikel Hanya 60 Menit Padam, Jakarta Berhasil Pangkas Emisi Karbon hingga 60 Ton pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menurut Pramono, aset daerah tersebut merupakan salah satu lahan premium karena berada di kawasan segitiga emas Jakarta, pusat aktivitas bisnis dan ekonomi ibu kota. Namun hingga saat ini, pemanfaatannya dinilai belum optimal.

“Ini adalah aset yang betul-betul premium karena lokasinya di segitiga emas Jakarta. Sebagai tempat pusat perkantoran, perbelanjaan, kemudian hunian, rekreasi, gaya hidup di Jakarta,” ujar Pramono.

Ia menjelaskan, lokasi lahan yang berada di pusat kawasan bisnis Jakarta dan dikelilingi gedung perkantoran serta kantor kedutaan besar membuat nilai strategis aset tersebut semakin tinggi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan kawasan itu menjadi Jakarta International Cultural Hub. Proyek tersebut akan mengintegrasikan berbagai fungsi, mulai dari pusat budaya, hiburan, fasilitas Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), hotel, serviced apartment, hingga area perkantoran yang dapat mendukung penyelenggaraan kegiatan berskala nasional maupun internasional.

Selain pembangunan fasilitas komersial dan pendukung kegiatan internasional, Pramono juga menekankan pentingnya penyediaan ruang terbuka hijau dalam kawasan tersebut.

“Saya akan segera memutuskan tempat ini yang merupakan aset dari BPSDM digunakan untuk MICE, hotel, kantor, kemudian perumahan, apartemen, dan juga gaya hidup. Dan juga tentunya kantor untuk BPSDM,” kata dia.

Pengembangan kawasan ini direncanakan menggunakan skema pembiayaan kreatif melalui kerja sama pemanfaatan dengan pihak swasta tanpa mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dengan mekanisme tersebut, pembangunan tidak akan membebani keuangan daerah. Pramono meyakini kolaborasi dengan sektor swasta akan membuka peluang investasi yang besar sekaligus mempercepat optimalisasi aset milik pemerintah.

Nilai investasi proyek ini diperkirakan mencapai Rp1,53 triliun dengan jangka waktu kerja sama selama 30 tahun. Tahap konstruksi diproyeksikan berlangsung selama tiga tahun dan ditargetkan mulai dikerjakan pada awal 2027.

Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang perpanjangan masa kerja sama setelah periode awal berakhir.

“Dan kemudian kalau sama-sama ingin diperpanjang masih ada ruang kurang lebih 30 tahun sehingga total bisa kerja sama di tempat ini 80 tahun secara by law, by undang-undang,” lanjutnya.

Artikel Pemprov DKI Gandeng Swasta Garap Jakarta International Cultural Hub pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Salah satu sanksi yang disiapkan adalah pencabutan bantuan pendidikan bagi pelaku yang tercatat sebagai penerima program sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

“Siapa pun yang melakukan bullying di Jakarta, akan kami ambil tindakan setegas-tegasnya. Kalau bagi warga misalnya dia pelajar dan dia pemegang Kartu Jakarta Pintar atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, maka yang seperti itu kita tarik KJP maupun KJMU-nya,” tegas Pramono di RW 07 Kelurahan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (11/6).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas kasus perundungan yang terjadi di kawasan Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Pramono meminta agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan ruang ataupun toleransi terhadap segala bentuk perundungan yang terjadi di wilayah ibu kota.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pramono juga meminta Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta perangkat terkait lainnya untuk meningkatkan pengawasan di lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat terjadinya aksi bullying.

“Saya sudah menyampaikan kepada dinas terkait terutama Dinas Pendidikan untuk ini, termasuk Satpol PP dan sebagainya untuk ruang tempat-tempat yang dilakukan bullying seperti itu Pemerintah DKI Jakarta tidak memberikan toleransi sama sekali,” tandasnya dikutip dari laman berita jakarta. 

Pramono menegaskan bahwa langkah tegas tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan bagi seluruh warga Jakarta, khususnya kalangan pelajar.

Artikel Tak Ada Ampun, Pelaku Perundungan Terancam Kehilangan KJP pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Center (JIC) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Ezrin Kartika, mengatakan bahwa arah investasi global saat ini mengalami perubahan akibat dinamika geopolitik yang berkembang. Meski demikian, Jakarta dinilai tetap memiliki daya tarik bagi investor.

“Para investor ini mengubah prioritas investasinya di mana mereka lebih mengutamakan ketahanan, kepastian, dan keberlanjutan melalui mitra-mitra yang terpercaya,” kata Ezrin dalam konferensi pers Jakarta Investment Festival 2026 yang digelar secara daring, Selasa (9/6).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai keunggulan untuk menjawab kebutuhan tersebut, mulai dari dukungan pemerintah yang kuat hingga kemudahan layanan investasi.

“Untuk merespons hal itu Jakarta menawarkan berbagai keunggulan investasi dari pemerintah yang tangguh, fasilitas investasi yang dari awal sampai dengan akhir, lalu Zero Abundant Commitment,” tambahnya.

Dalam ajang JIF 2026, Jakarta menawarkan sekitar 40 proyek investasi yang berasal dari BUMD dan BLUD dengan nilai mencapai US$6,9 miliar atau setara Rp114 triliun. Selain itu, terdapat pula peluang investasi di sejumlah kawasan tematik dengan nilai sekitar US$9,5 miliar atau setara Rp157,3 triliun.

Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP DKI Jakarta, Fransisca Hicca, menjelaskan bahwa total nilai peluang investasi yang dipromosikan dalam festival tersebut mencapai US$16,3 miliar.

“Jadi total investasi yang ditawarkan potensi-potensinya di JIF 2026 itu sekitar Rp271,3 triliun atau setara US$16,3 miliar,” ujar Fransisca.

Sejumlah proyek yang ditawarkan berasal dari berbagai badan usaha milik daerah dan perusahaan daerah, di antaranya Jakarta Asset Management Center (JAMC), PT MRT Jakarta, PT MITJ, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) menilai Jakarta masih menjadi destinasi investasi yang menjanjikan dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi ekonomi yang relatif stabil dan pertumbuhan yang positif menjadi faktor utama yang mendukung optimisme tersebut.

Ekonom Ahli Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta, Sakti Arif Wicaksono, memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang dapat menjadi pertimbangan investor. Salah satunya adalah tingkat inflasi Jakarta yang tercatat sebesar 2,49 persen secara tahunan pada Mei 2026, masih berada dalam rentang sasaran yang aman.

Selain itu, perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 5,59 persen pada kuartal I 2026, menunjukkan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

“Jadi tentunya beberapa perkembangan makroekonomi Jakarta ini bisa menjadi salah satu potensi untuk bagaimana investasi dari luar negeri maupun dari dalam negeri bisa terus berlanjut ya di tahun 2026 dan tentunya di tahun 2027,” kata Sakti.

Ia menambahkan, keberhasilan Bank Indonesia bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga telah membantu menjaga inflasi tetap terkendali. Kondisi tersebut dinilai berkontribusi terhadap terpeliharanya daya beli masyarakat.

“Artinya ini bisa menjadi salah satu peluang bahwa kita bisa menjaga daya beli masyarakat Jakarta ini tetap tumbuh tinggi ke depannya,” ujarnya.

Di sisi lain, Sakti menilai keberlanjutan sejumlah proyek multiyears di Jakarta menjadi sinyal bahwa aktivitas investasi di ibu kota masih berjalan aktif. Kondisi tersebut juga membuka peluang bagi investor untuk masuk ke proyek-proyek baru.

“Upaya untuk mengurangi birokrasi, kemudian juga komitmen untuk mengurangi hambatan-hambatan dari investasi di Jakarta ini juga cukup terus berlanjut dan tentunya ini ke depannya akan menjadi salah satu poin bahwa Jakarta bisa lebih prospektif ya ke depannya bagi calon-calon investor yang untuk masuk ke Jakarta,” jelasnya.

Artikel Jakarta Tebar Peluang Investasi Rp271 Triliun, Investor Asing Mulai Melirik pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Pramono menyampaikan optimisme terhadap penyelesaian proyek MRT lintas Utara-Selatan tersebut. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai 59,7 persen.

“Saya mendampingi Bapak Wakil Presiden dan juga hadir Bapak Menteri Perhubungan untuk mengecek progres fase 2A untuk MRT Utara-Selatan. Kalau dilihat secara keseluruhan progresnya sekarang ini sudah 59,7 persen,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta.

Ia menjelaskan, pembangunan MRT koridor Utara-Selatan ditargetkan selesai secara bertahap. Tahap commissioning atau uji coba sistem direncanakan berlangsung pada pertengahan 2027.

Sementara itu, operasional hingga Stasiun Harmoni ditargetkan dimulai pada akhir 2027, sedangkan jalur hingga Stasiun Kota ditargetkan beroperasi penuh pada akhir 2029.

“Maka dengan demikian, kalau ini sudah selesai ruas utama dari Utara-Selatan sepanjang 22,2 kilometer selesai secara keseluruhan di tahun 2029,” kata dia.

Dalam peninjauan tersebut, perhatian khusus diberikan pada pengerjaan Stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar yang memiliki tingkat kesulitan teknis tinggi. Kedua stasiun itu merupakan stasiun terdalam dalam proyek MRT fase 2A dengan kedalaman mencapai 28 meter di bawah permukaan tanah.

Meski menghadapi tantangan konstruksi yang kompleks, Pramono mengapresiasi keterlibatan tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek strategis tersebut. Ia menyebut seluruh pekerja yang terlibat merupakan putra-putri Indonesia.

“Yang menggembirakan 3.800 orang yang bekerja di sana semuanya adalah Indonesia. Sehingga dengan demikian ini membuktikan bahwa putra-putri terbaik kita kalau diberikan kesempatan bisa memberikan hasil yang luar biasa,” jelas Pramono.

Selain melanjutkan pembangunan MRT lintas Utara-Selatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan proyek MRT lintas Timur-Barat. Saat ini sejumlah tahapan masih berjalan, mulai dari pembebasan lahan, penetapan trase, hingga penentuan titik stasiun.

“Mudah-mudahan kalau ini berjalan lancar segmen pertama mudah-mudahan di tahun 2030 bisa kita nikmati untuk Barat-Timur,” ucapnya.

Pramono juga mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran memberikan apresiasi terhadap perkembangan proyek MRT Jakarta. Menurutnya, Wapres menilai pengerjaan proyek berjalan rapi dengan kualitas konstruksi yang tetap terjaga.

“Beliau menyampaikan rasa gembira dan puas karena beliau juga sudah pernah melihat sebelumnya. Progresnya cukup bagus dan apalagi terowongannya cukup rapi, semua sekali lagi dikerjakan oleh putra-putri Indonesia,” tandas Pramono.

Artikel Pramono Optimistis MRT Utara-Selatan Tuntas 2029, Ini Perkembangannya pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Kesepakatan tersebut disaksikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung menyampaikan bahwa proyek PSEL akan dibangun di dua lokasi, yakni Bantargebang, Jawa Barat, dan Tanjungan di kawasan Kamal Muara, Jakarta Utara. Pembangunan ini ditujukan untuk mengurangi volume sampah yang selama ini menumpuk di TPST Bantargebang.

Ia menegaskan, pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta guna mewujudkan kota yang lebih bersih dan sehat.

“Hari ini Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Danantara untuk dua lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Satu di Bantargebang dan satunya di Tanjungan, di Kamal Muara,” ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/5).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai kerja sama ini sebagai bentuk komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani persoalan sampah nasional. Ia menyebut, langkah tersebut menjadi penting mengingat timbunan sampah di Jakarta telah mencapai sekitar 9.120 ton per hari.

“Penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan sampah nasional,” katanya.

Zulkifli juga mengungkapkan bahwa persoalan darurat sampah di Jakarta mendapat perhatian khusus dari Presiden Prabowo. Menurutnya, penanganan sampah harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Ia turut mengapresiasi komitmen Gubernur Pramono Anung dalam mendorong solusi berbasis teknologi melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Jakarta hari ini membuktikan bahwa arahan itu bukan sekadar angka, tapi aksi nyata. Saya mengapresiasi komitmen nyata Pak Gubernur Jakarta, Pak Mendagri juga yang terus mendukung pengelolaan sampah menjadi waste to energy ini,” tandasnya.

Artikel Sampah Jadi Listrik, Pemprov DKI Gandeng Danantara Bangun PSEL pertama kali tampil pada Katafoto.id.