Selain mendukung pelaksanaan MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp13,1 triliun untuk Program Sekolah Rakyat. Anggaran itu digunakan untuk mendukung pembangunan 104 sekolah permanen.

Dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/8/2026), Purbaya mengatakan realisasi tersebut menunjukkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai agent of development atau penggerak pembangunan dalam mempercepat pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Di saat yang sama, APBN juga tetap menjalankan fungsinya sebagai shock absorber untuk meredam gejolak ekonomi sekaligus protecting the poor melalui berbagai program perlindungan sosial.

Sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, pemerintah terus menyalurkan subsidi dan kompensasi energi. Hingga akhir semester I 2026, realisasi subsidi tercatat sebesar Rp116 triliun, sedangkan kompensasi mencapai Rp116,9 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan pangan.

Purbaya menjelaskan pemerintah juga memperkuat perlindungan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan melalui berbagai program bantuan sosial. Hingga akhir triwulan II 2026, anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah tersalurkan mencapai Rp14,5 triliun, Kartu Sembako Rp19,7 triliun, serta Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp8,8 triliun.

“Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus yang mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi, antara lain insentif perpajakan untuk penulis nasional, diskon transportasi pada periode libur lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi,” kata Purbaya.

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp1.298,6 triliun, meningkat 29,4 persen secara tahunan.

Menurut Purbaya, peningkatan belanja tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN), manfaat pensiun, hingga subsidi dan kompensasi energi.

Di sisi penerimaan negara, pemerintah juga mencatatkan kinerja yang positif. Hingga akhir triwulan II 2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kontributor terbesar berasal dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp1.035,7 triliun, meningkat 24,6 persen secara tahunan. Purbaya mengatakan capaian tersebut didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional, implementasi sistem Coretax yang mulai memberikan hasil positif, serta penguatan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai tercatat sebesar Rp152 triliun atau tumbuh 3,4 persen secara tahunan. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp271 triliun, meningkat 21,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada sisi pembiayaan, realisasi anggaran hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp452 triliun atau naik 59,4 persen secara tahunan.

Purbaya menegaskan pengelolaan pembiayaan negara dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan tetap mempertimbangkan kondisi kas pemerintah, tingkat likuiditas, serta dinamika pasar keuangan agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

Artikel Anggaran MBG Serap Rp101,1 Triliun Menkeu Prubaya Sebut Sudah Dinikmati 63 Juta Penerima pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, defisit anggaran hingga September 2025 tercatat sebesar Rp371,5 triliun, jauh di bawah proyeksi akhir tahun yang diperkirakan mencapai 2,78% dari PDB.

“Capaian ini menunjukkan APBN tetap adaptif dan kredibel, menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pemulihan ekonomi serta kesinambungan fiskal jangka menengah,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10).

Dari sisi pendapatan, total penerimaan negara hingga September 2025 mencapai Rp1.863,3 triliun atau sekitar 65% dari target outlook. Meski sudah melampaui separuh target, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya harga komoditas global, terutama di sektor batu bara dan sawit, yang berdampak pada penerimaan pajak, seperti PPh Badan dan PPN dalam negeri. Kendati demikian, sektor manufaktur dan jasa masih menjadi penopang utama pertumbuhan penerimaan negara.

Sementara dari sisi belanja negara, realisasi hingga akhir September mencapai Rp2.234,8 triliun atau 63,4% dari total outlook. Belanja pemerintah pusat tumbuh terbatas, sedangkan transfer ke daerah telah terealisasi sebesar Rp648,4 triliun atau 74,6% dari pagu anggaran.

“Efektivitas belanja negara tetap terjaga melalui pelaksanaan program prioritas, bantuan sosial, serta percepatan belanja modal infrastruktur,” jelas Menkeu.

Artikel APBN Kuartal III 2025 Positif, Fiskal Indonesia Stabil di Tengah Tekanan Global pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dengan komposisi ini, defisit anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan apresiasinya atas sinergi yang terjalin dalam penyusunan anggaran.

“Dengan rampungnya pembahasan APBN 2026 bersama Banggar DPR RI, atas nama Pemerintah saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Banggar, pimpinan Kementerian/Lembaga, perwakilan pemerintah, serta Bank Indonesia. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kolektif menjaga APBN sebagai instrumen fiskal demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dari sisi penerimaan negara, target penerimaan perpajakan ditetapkan sebesar Rp2.693,7 triliun, terdiri atas: pajak Rp2.357,7 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp336,0 triliun

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diproyeksikan mencapai Rp459,2 triliun. Untuk belanja negara, alokasinya terdiri dari:

• Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,7 triliun mencakup belanja kementerian/lembaga: Rp1.510,5 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga: Rp1.639,2 triliun
  
• Transfer ke daerah: Rp693,0 triliun
  

Dengan struktur tersebut, keseimbangan primer diperkirakan defisit Rp89,7 triliun, yang akan ditutup melalui pembiayaan anggaran sebesar Rp689,1 triliun. Kesepakatan antara Banggar DPR RI dan Pemerintah terkait postur APBN 2026 ini akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 23 September 2025 untuk mendapatkan pengesahan resmi.

Artikel Inilah Postur APBN 2026 yang Disepakati DPR dan Pemerintah pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Dalam Konferensi Pers APBN KiTa yang digelar Jumat (23/5) di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Sri Mulyani memaparkan bahwa pendapatan negara hingga 30 April 2025 telah mencapai Rp810,5 triliun, atau 27% dari target APBN tahun ini. Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp806,2 triliun, atau 22,3% dari total pagu anggaran.

“Kita melihat adanya percepatan pendapatan, terutama dari pajak dan bea cukai, yang mengikuti irama pertumbuhan cukup baik dan bahkan mendahului laju belanja negara,” jelas Sri Mulyani.

Rinciannya, pendapatan negara ditopang oleh:

• Penerimaan pajak sebesar Rp557,1 triliun
  
• Penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp100 triliun
  
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp153,3 triliun
  

Dari sisi pengeluaran, pemerintah telah membelanjakan Rp806,2 triliun, terdiri atas: belanja pemerintah pusat sebesar Rp546,8 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp259,4 triliun

Jika dilihat secara proporsional, realisasi Belanja Pemerintah Pusat masih berada di angka 20% dari total anggaran yang dialokasikan.

Menurut Sri Mulyani, capaian surplus ini menjadi titik balik dari tren defisit yang terjadi pada tiga bulan pertama tahun 2025. Ia menjelaskan bahwa pada kuartal pertama, APBN mengalami tekanan akibat turunnya penerimaan pajak, terutama karena restitusi dan penyesuaian tarif efektif dari tax earning rate (TER).

“Di bulan April ini kita melihat adanya pembalikan tren, dari defisit pada Januari–Maret menjadi surplus. Ini menandakan perbaikan kinerja fiskal secara bertahap,” ujar Sri Mulyani.

Surplus APBN sebesar Rp4,3 triliun ini setara dengan 0,02% dari Produk Domestik Bruto (PDB), mencerminkan pengelolaan anggaran yang lebih seimbang dan sehat.

Artikel APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun, Pendapatan Negara Tumbuh Pesat pertama kali tampil pada Katafoto.id.

Menteri Keuangan memaparkan bahwa hingga akhir Februari 2025, realisasi pendapatan negara mencapai Rp316,9 triliun, atau 10,5% dari target APBN tahun ini. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan menyumbang Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target, yang terdiri dari:

• Penerimaan pajak sebesar Rp187,8 triliun (8,6% dari target).
• Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp52,6 triliun (17,5% dari target).

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp76,4 triliun, atau 14,9% dari target APBN.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa tren realisasi pendapatan negara pada Januari dan Februari memang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. “Kami melihat adanya perlambatan akibat koreksi harga komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian kita, seperti batu bara, minyak, dan nikel,” ungkapnya.

Selain itu, penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) juga berpengaruh terhadap pergeseran penerimaan negara, khususnya pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Faktor lain yang turut menyebabkan penurunan penerimaan adalah restitusi pajak yang cukup signifikan pada awal 2025. Meski demikian, pemerintah akan terus mengoptimalkan pencapaian melalui berbagai inisiatif strategis dan perbaikan sistem administrasi perpajakan.

Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja negara hingga akhir Februari 2025 mencapai Rp348,1 triliun, atau 9,6% dari total pagu anggaran tahun ini. Rincian belanja negara meliputi:

• Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp211,5 triliun (7,8% dari target), terdiri dari:

• • Belanja Kementerian/Lembaga (K/L): Rp83,6 triliun (7,2% dari target).
  • Belanja Non-K/L: Rp127,9 triliun (8,3% dari target).

• Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp136,6 triliun (14,9% dari target), mencatatkan realisasi yang cukup tinggi.

Lebih lanjut, Menteri Keuangan juga mengungkapkan bahwa keseimbangan primer masih mencatatkan surplus Rp48,1 triliun, sementara defisit anggaran berada pada angka Rp31,2 triliun, atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp220,1 triliun. Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN telah dirancang dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun, setara dengan 2,53% dari PDB, sehingga angka defisit yang saat ini tercatat masih berada dalam batas yang telah ditentukan.

“Saya ingin mengingatkan bahwa APBN kita didesain dengan defisit sebesar Rp616,2 triliun, sehingga posisi defisit saat ini, yang baru 0,13% dari PDB, masih sejalan dengan desain awal sebesar 2,53% dari PDB,” tutup Sri Mulyani.

Artikel Realisasi APBN Februari 2025, Sri Mulyani Ungkap Pendapatan dan Defisit Anggaran pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Pendapatan negara menghadapi tekanan yang luar biasa hingga Juli-Agustus 2024. Terutama pendapatan dari pajak dan bea cukai, yang sempat mengalami tantangan signifikan. Namun, capaian positive growth ini menunjukkan adanya pemulihan momentum yang penting untuk terus dijaga,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang berlangsung di Jakarta, Rabu (11/12).

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga November 2024 tercatat sebesar Rp2.894,5 triliun, atau 87 persen dari pagu anggaran Rp3.325,1 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 15,3 persen dibandingkan belanja negara tahun lalu. Belanja tersebut mendukung sejumlah program prioritas, seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kenaikan belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendanai sektor-sektor strategis demi menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga November 2024 mencapai Rp401,8 triliun, atau setara dengan 1,81 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih rendah dibandingkan target defisit APBN 2024 sebesar Rp522,8 triliun. Menkeu menjelaskan bahwa kebijakan fiskal ekspansif yang dilakukan secara terukur berhasil menjaga defisit tetap dalam batas aman, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial secara berkelanjutan.

“Dengan defisit yang hanya 76,8 persen dari target APBN, ini menandakan bahwa pengelolaan fiskal kita cukup solid. Dari total PDB, defisit Rp401,8 triliun hanya mencakup 1,81 persen,” jelas Sri Mulyani.

Walaupun APBN mengalami defisit, keseimbangan primer justru mencatat surplus sebesar Rp47,1 triliun. Menkeu menyebut hal ini sebagai pencapaian yang patut diapresiasi, meski tantangan pengelolaan belanja negara tetap besar.

“Kami akan terus berupaya menjaga surplus keseimbangan primer, meskipun ini membutuhkan usaha ekstra di tengah tekanan belanja dan pemulihan pendapatan negara yang masih berlangsung,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, Sri Mulyani menilai kinerja APBN 2024 tetap berada dalam tren yang positif. Fungsi APBN sebagai alat kebijakan fiskal tidak hanya mendukung agenda prioritas nasional, tetapi juga menjadi penyangga ekonomi dan sarana untuk mengantisipasi risiko global.

“Melalui pengelolaan yang optimal, APBN diharapkan terus memberikan manfaat nyata bagi semua lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Artikel Pendapatan Negara Tembus Rp2.492,7 Triliun hingga November 2024, Defisit Tetap Terkendali pertama kali tampil pada Katafoto.id.