Langkah tersebut menjadi strategi Fakultas Kedokteran (FK) UPH untuk menjawab kebutuhan mendesak tenaga medis spesialis di Tanah Air.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia mencapai 284 juta jiwa pada pertengahan 2025. Sementara itu, Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia (PERSPEBSI) menetapkan rasio ideal dokter bedah saraf sebesar 1:100.000 penduduk, yang berarti Indonesia membutuhkan lebih dari 2.000 dokter. Namun, hingga kini jumlah dokter yang terdaftar baru sekitar 500 orang.

Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf UPH, Prof. Dr. dr. Julius July, Sp.BS (K), M.Kes, IFAANS, menjelaskan bahwa pembukaan PPDS ini tidak hanya memperluas akses pendidikan dokter spesialis, tetapi juga meningkatkan mutu layanan kesehatan nasional.

“Kami berkomitmen melahirkan dokter spesialis bedah saraf yang unggul dalam bidang neuro-onkologi, inovatif, berkarakter, dan aktif dalam penelitian serta pelayanan masyarakat. Dengan PPDS ini, kami berharap rasio ideal dokter spesialis di Indonesia dapat segera tercapai,” ujarnya.

Fokus pada Neuro-Onkologi dan Kolaborasi Global

Proses pendirian PPDS Bedah Saraf FK UPH telah dimulai sejak 2021 melalui kajian kurikulum mendalam yang membandingkan standar pendidikan dari universitas di dalam dan luar negeri, termasuk Malaysia, Filipina, Vietnam, Jepang, dan Taiwan.
Di Indonesia, studi banding dilakukan dengan UNUD, UNHAS, USU, UGM, dan UNDIP.

Setelah melalui proses visitasi dari DIKTI, LAM-PTKes, dan Kolegium Bedah Saraf Indonesia, izin resmi akhirnya diterbitkan pada 8 September 2025.

“Program ini dirancang dengan keunggulan di bidang neuro-onkologi terintegrasi, yang berfokus pada penanganan tumor otak, sumsum tulang belakang, serta gangguan neurologis terkait kanker,” tambah Prof. Julius.

Didukung Fasilitas Medis Modern dan Rumah Sakit Jaringan Nasional

PPDS Bedah Saraf FK UPH mendapat dukungan penuh dari Medical Sciences Group (MSG) yang mencakup Siloam Hospitals Group, Fakultas Kedokteran Gigi, Psikologi, Farmasi, Bioteknologi, serta Mochtar Riady Institute for Nanotechnology (MRIN).
Selain itu, RS Siloam Lippo Village menjadi rumah sakit pendidikan utama, didukung oleh jejaring rumah sakit nasional seperti MRCCC, SHKJ, RS Dharmais, RS PON, dan RSUD Tangerang.

Mahasiswa PPDS dibekali akses ke teknologi diagnostik canggih seperti MRI 3 Tesla, PET-scan, Cath-lab DSA, dan Radioterapi.
Fasilitas operatif meliputi mikroskop PENTERO & KINEVO, CUSA, Neuro-navigasi, hingga Awake Neurosurgery dan Gamma-knife Radiosurgery.

“Kami menyediakan fasilitas terbaik dengan dukungan tim spesialis berpengalaman untuk memastikan proses pendidikan berlangsung optimal,” tegas Prof. Julius.

Lahirkan Dokter Spesialis Berkompeten dan Humanis

Program PPDS Bedah Saraf FK UPH ditempuh selama lima tahun. Peserta wajib berusia maksimal 35 tahun, telah menyelesaikan internship, memiliki STR, SIP, dan sertifikat ACLS yang masih berlaku.

Kurikulum disusun berbasis kompetensi dengan pendekatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian, agar lulusan memiliki keahlian klinis, kemampuan analitis, serta semangat lifelong learning.

“Kami berharap lulusan PPDS UPH mampu berkontribusi nyata bagi dunia medis, menjaga etika profesi, serta turut mewujudkan pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia,” tutup Prof. Julius.

Artikel Krisis Dokter Spesialis, UPH Resmi Buka Program Pendidikan Bedah Saraf pertama kali tampil pada Katafoto.id.

“Persoalan terbesar dalam penanganan kanker di Indonesia adalah dokternya, kita tidak punya dokter onkologi yang cukup,” ungkap Budi Gunadi dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/11)

Kekurangan ini tidak hanya memengaruhi layanan medis tetapi juga distribusi alat kesehatan ke rumah sakit daerah. Banyak alat canggih yang tidak dapat digunakan karena ketiadaan dokter spesialis yang kompeten untuk mengoperasikannya.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Kesehatan mengambil langkah strategis dengan mempercepat program fellowship, yang memungkinkan dokter spesialis penyakit dalam menjalani pelatihan tambahan untuk dapat melakukan kemoterapi.

“Kita ingin mempercepat program fellowship sehingga dokter spesialis penyakit dalam bisa menangani kemoterapi,” ujar Menkes.

Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dokter yang mampu menangani kanker, sehingga pasien dapat menerima perawatan lebih cepat dan meningkatkan peluang keselamatan mereka.

Sebagai bagian dari solusi, pemerintah bekerja sama dengan Tiongkok, India, Jepang, dan Korea. Setiap tahun, 100 dokter Indonesia akan dikirim untuk mengikuti program fellowship di bidang seperti kardiologi intervensional dan onkologi, dengan durasi pelatihan antara 6 hingga 24 bulan.

“Kapasitas pendidikan di dalam negeri untuk program fellowship masih terbatas, sehingga kita mengirimkan dokter ke luar negeri untuk mendapatkan pelatihan yang memadai,” kata Menkes.

Menkes menegaskan bahwa dukungan kolegium sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini. Tanpa kolaborasi dengan kolegium, upaya meningkatkan jumlah dokter spesialis berkualitas untuk kemoterapi dan intervensi medis akan sulit dicapai.

“Bagi sebagian kelompok, upaya ini mungkin tidak populer. Namun, kita harus ingat bahwa 234 ribu orang meninggal akibat kanker setiap tahunnya,” tutup Budi Gunadi Sadikin.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pemerataan dokter spesialis onkologi di seluruh Indonesia dan memberikan layanan kesehatan kanker yang lebih baik bagi masyarakat.

Artikel Indonesia Krisis Dokter Onkologi, Kemenkes Percepat Program Fellowship pertama kali tampil pada Katafoto.id.